PENGANTAR

Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT

Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA

Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA

Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.