Jakarta, 10/9 (ANTARA) – Pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibutuhkan untuk mengantisipasi persyaratan pasar internasional yang menginginkan produk kayu ramah lingkungan.

“Jadi pengembangan SVLK bukanlah mengada-ada, melainkan karena memang kita butuhkan, baik dalam konteks nasional maupun global,” kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Mewakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dephut, Boen Purnama saatmembuka acara Konsultasi Publik Kelembagaan SVLK, ia mengatakan globalisasi telah merasuk ke dalam perekonomian setiap negara di dunia.

“Interdependensi ekonomi antarnegara menjadikan kita tidak dapat begitu saja mengabaikan isu global dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor kehutanan,” katanya.

Untuk memenuhi syarat ramah lingkungan atas produk kayu, menurut dia, Indonesia harus menanggapinya melalui upaya menuju pengelolaan sumberdaya hutan lestari. “Pengabaian hal tersebut akan merugikan, karena produk-produk kita tidak akan diterima di pasar global,”katanya.

Dari sisi kepentingan nasional Indonesia sendiri, katanya, kelestarian sumberdaya hutan diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap kelestarian sumberdaya hutan yang diwujudkan melalui pengelolaan sumberdaya hutan yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL).

Ia mengemukakan, pada prinsipnya SVLK telah diterapkan sejak lama, meski belum sempurna sebagaimana yang diharapkan negara pengimpor kayu.

Penilai independen
Hadi Pasaribu mengemukakan, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari telah dipergunakan untuk menilai kinerja para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi secara transparan.

Penilaian kinerja para pemegang izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), menggunakan kriteria indikator PHL dilakukan Lembaga Penilai Independen (LPI).

“Hasil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembinaan secara efektif dan efisien,” katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi menambahkan bahwa sistem SVLK yang dikembangkan di Indonesia lebih baik dari TLAS (Timber Legality Assurance System) yang dikembangkan di Malaysia dan Ghana, karena merupakan harmonisasi dari berbagai sistem yang sudah dikembangkan di tingkat internasional.

“Kelebihan dari SVLK adalah adanya mekanisme konsultasi publik dan lembaga penyelesaian keberatan, sehingga parapihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya.