Persiapan Proses Sertifikasi LEI

Langkah 1 : Tetapkan Visi & Misi Perusahaan bertujuan untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Adil dan Lestari.
Pengelolaan hutan yang adil dan lestari adalah pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada keberadaan unit manajemen, dan keberlangsungan usaha unit manajemen itu sendiri dalam jangka panjang.Keberhasilan memperoleh sertifikasi bergantung pada komitmen unit manajemen dalam meraih visi misinya. Komitmen harus muncul dari pimpinan perusahaan sampai kepada para pemegang sahamnya. Komitmen yang baik dapat “terbaca” mulai dari tingkat perencanaan di manajemen sampai pada tingkat pelaksanaan di lapangan.

Langkah 2 : Siapkan Persyaratan Dokumennya
Untuk Para Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, Siapkan untuk Standard LEI 5000-1 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.
I. Dokumen Pernyataan Perusahaan (Corporate Statement) yang ditandatangani oleh pimpinan unit manajemen. Berisi :
1) Informasi tentang:a. Dasar hukum badan usahab. Surat keputusan tentang hak pengusahaan hutan dan perubahan atau perpanjangannyac. Alamat kantor pusat, cabang dan base camp

d. Pemilik dan masing-masing penyertaan saham pada unit manajemen

e. Susunan kepengurusan dan nama pengurus hingga tingkat camp manager

2) Informasi kinerja aspek produksi:

a. Luas, lokasi dan tipe hutan

b. Sejarah kegiatan pengusahaan hutan

c. Perubahan kondisi sumber daya hutan hingga yang dimiliki saat ini, baik akibat kegiatan unit manajemen maupun karena sebab lainnya.

3) Informasi kinerja aspek ekologi:

a. Posisi unit manajemen dalam lingkup regional termasuk posisi terhadap kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi, kawasan pengelolaan sumber daya alam lainnya.

b. Posisi unit manajemen dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS)

c. Kondisi ekologis yang spesifik, baik fisik maupun biotik, dalam areal unit manajemen.

d. Perubahan-perubahan ekologi yang terjadi dan mempengaruhi kegiatan manajemen

4) Informasi kinerja aspek sosial:

a. Posisi unit manajemen dalam wilayah administrasi pemerintahan.

b. Pusat-pusat pemukiman yang ada di dalam dan di sekitar unit manajemen.

c. Kondisi sosial yang spesifik di wilayah unit manajemen Sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan unit manajemen.

5.) Visi, misi dan tujuan melaksanakan kegiatan manajemen hutan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan sosial yang ada.

II. Dokumen Unit Manajemen terdiri dari :
1) Dokumen tentang data dasar : a. Salinan surat keputusan yang diberikan Pemerintah tentang ijin hak pengusahaan hutan, dan informasi perubahan / perpanjangannya.b. Salinan akte pendirian perusahaan unit manajemen (dilegalisir oleh notaris).c. Citra landsat (hard copy dan data digital) dan potret udara dengan skala yang memadai.

d. Hasil penafsiran citra landsat dan potret udara.

e. Peta hasil penafsiran citra landsat dan potret udara dengan skala yang memadai.

f. Dokumen studi kelayakan atau sejenisnya.

g. Laporan utama studi analisis dampak lingkungan dengan lampirannya.

2) Dokumen perencanaan :

a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) jangka waktu pengusahaan berjalan

b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) selama jangka waktu RKPH berjalan

c. Rencana Karya Tahunan (RKT) selama RKL berjalan,

d. Rencana Pengelolaan Lingkungan

e. Rencana Pemantauan Lingkungan

f. Rencana Kegiatan Pengelolaan Sosial

g. Rencana Anggaran Unit Manajemen

h. Rencana Operasional

3) Dokumen laporan unit manajemen tiga tahun terakhir :

a. Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP)

b. Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

c. Laporan Tata Batas (TBT) untuk semua trayek pada penataan batas unit manajemen

d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur

e. Laporan Audit Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur

f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

g. Laporan Pemantauan Lingkungan

h. Laporan Kegiatan Pengelolaan Sosial

i. Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP)

j. Laporan Pemasaran Kayu Bulat

k. Laporan Keuangan

l. Laporan Pembayaran Pajak

m. Laporan/bukti penyerahan bantuan untuk pembinaan masyarakat atau pelaksanaan kegiatan sosial lainnya.

n. Laporan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik/sengketa seperti dokumen kesepakatan atau bukti ganti rugi.

III. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen.
Dokumen pada point 1, 2, dan 3 yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi hendaknya merupakan salinannya, karena Lembaga Sertifikasi akan menyimpannya selama proses sertifikasi. Dokumen akan dikembalikan dengan berita acara penyerahan pengembalian dokumen. Unit manajemen juga diwajibkan menyediakan informasi dan dokumen tambahan lainnya, bila diminta.
Untuk Para Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman, Siapkan Untuk Standard LEI 5000-2 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari
I. Dokumen Pernyataan Perusahaan (Corporate Statement) yang ditandatangani oleh pimpinan unit manajemen. Berisi :
1) Informasi tentang unit manajemen :a. Dasar hukum badan usahab. Surat keputusan tentang hak pengusahaan hutan dan perubahan atau perpanjangannyac. Alamat kantor pusat, cabang dan base camp

d. Pemilik dan masing-masing penyertaan saham

e. Susunan kepengurusan dan nama pengurus hingga tingkat camp manager

2) Informasi kinerja aspek produksi :

a. Luas, lokasi dan tipe hutan

b. Sejarah kegiatan pengusahaan hutan

c. Perubahan kondisi sumber daya hutan sampai saat ini, baik akibat kegiatan unit manajemen maupun karena sebab lainnya.

3) Informasi kinerja aspek ekologi :

a. Posisi unit manajemen dalam lingkup regional termasuk posisi terhadap kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi, kawasan pengelolaan sumber daya alam lainnya.

b. Posisi dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) Kondisi ekologis spesifik, baik fisik maupun biotik, dalam areal unit manajemen.

c. Perubahan-perubahan ekologis yang terjadi dan mempengaruhi kegiatan manajemen

4) Informasi kinerja aspek sosial :

a. Posisi unit manajemen dalam wilayah administrasi pemerintahan.

b. Pusat-pusat pemukiman yang ada di dalam dan di sekitar unit manajemen

c. Kondisi sosial yang spesifik di wilayah unit manajemen

d. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan unit manajemen.

5) Visi, misi dan tujuan melaksanakan kegiatan manajemen hutan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan sosial yang ada.

II. Dokumen Unit Manajemen terdiri dari :
1) Dokumen Data Dasara. Salinan surat keputusan tentang pemberian ijin, pengukuhan hak pengusahaan hutan tanaman industri, informasi perubahan/perpanjangannya, perubahan status fungsi hutan.b. Salinan akte pendirian perusahaan UM pemohon (legalisasi notaris)c. Citra landsat (hard copy/data digital) dan/atau potret udara dengan skala yang memadai

d. Hasil penafsiran citra landsat dan potret udara

e. Peta hasil penafsiran citra landsat dan potret udara dengan skala yang memadai

f. Dokumen studi kelayakan atau sejenisnya Laporan utama studi analisis dampak lingkungan dengan lampirannya

g. Informasi karakteristik mengenai areal hutan tanaman, meliputi kondisi sumberdaya hutan, kondisi sumberdaya lahan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

2) Dokumen Perencanaan

a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPH) jangka waktu pengusahaan berjalan

b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) selama jangka waktu RKPH berjalan

c. Rencana Karya Tahunan (RKT) selama RKL berjalan,

d. Rencana Pengelolaan Lingkungan

e. Rencana Pemantauan Lingkungan

f. Rencana Kegiatan Pengelolaan Sosial

g. Rencana Anggaran Unit Manajemen

h. Rencana Operasional

3) Dokumen Laporan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir

a. Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP)

b. Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

c. Laporan Tata Batas (TBT) untuk semua trayek pada tahapan penataan batas UM sampai pengukuhannya

d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur

e. Laporan Audit Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur

f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

g. Laporan Pemantauan Lingkungan

h. Laporan Kegiatan Pengelolaan Sosial

i. Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP)

j. Laporan Pemasaran Kayu Bulat

k. Laporan Keuangan

l. Laporan Pembayaran Pajak-pajak

m. Laporan/bukti penyerahan bantuan untuk pembinaan masyarakat atau pelaksanaan kegiatan sosial lainnya

n. Laporan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik/sengketa seperti dokumen kesepakatan atau bukti ganti rugi.

III. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen.
Dokumen pada point 1, 2, dan 3 yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi hendaknya merupakan salinannya, karena Lembaga Sertifikasi akan menyimpannya selama proses sertifikasi. Dokumen akan dikembalikan dengan berita acara penyerahan pengembalian dokumen. Unit manajemen juga diwajibkan menyediakan informasi dan dokumen tambahan lainnya, bila diminta.
Untuk pemilik hutan rakyat, masyarakat adat, dan jenis-jenis pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya. Siapkan Standard LEI 5000- 3 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari.
Skema I : Skema Sertifikasi dengan Penilaian Lapangan oleh Pihak Ketiga
a. Pernyataan unit manajemen, berisi tentang tujuan pengelolaan, potensi sumberdaya hutan, potensi hasil hutan dan potensi usaha, serta tatacara dan inovasi pengelolaan hutan yang selama ini telah dilakukan. Pernyataan kelompok pengelola hutan ini kemudian ditandatangani oleh semua anggota kelompok sebagai bagian dari bentuk pengesahan bersama.b. Data unit manajemen, antara lain dokumen atau informasi yang menjelaskan status lahan, peta-peta lahan, dan data lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya hutan, sumberdaya lahan dan sumber daya manusiac. Dokumen perencanaan dan/atau bentuk perencanaan apapun yang menjadi landasan penting bagi pengelolaan unit manajemen. Kesepakatan-kesepakatan menyangkut model produksi bersama dapat digolongkan ke dalam poin ini.d. Dokumen laporan : segala jenis laporan pengelolaan yang sesuai, dan/atau bentuk pelaporan yang diadatkan.
Skema II : Skema Sertifikasi dengan Pengakuan Atas Klaim
Lembaga Penjamin menyiapkan dokumen yang menjelaskan secara lengkap dan ringkas :a. Informasi dasar pengelolaan hutan.b. Alasan-alasan yang mendasari pengajuan permohonan.c. Kinerja pengelolaan hutan dalam pemenuhan standar kriteria dan indikator pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Sebagai informasi pendukung, pemohon dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dipublikasikan.

d. Manfaat sertifikasi bagi masyarakat pengelola, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

e. Salinan dari dokumen-dokumen lain yang dirujuk dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk memperkuat permohonan sertifikasi atas praktek pengelolaan yang dinilai.

f. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen

g. Selain dokumen tersebut di atas, Lembaga Penjamin diwajibkan menyediakan informasi/dokumen tambahan lainnya yang diminta oleh Penilai untuk kegiatan penilaian.

Skema II-D : Sertifikasi untuk Hutan Adat
1 Dokumen dalam bentuk pernyataan masyarakat adat tentang :a. Hukum adat yang berlaku dan wilayah kelola hukum adatnya,b. Apa saja yang diatur dan bagaimana hukum adat yang ada mengorganisasikannya.c. Kesepakatan-kesepakatan adat tentang manajemen kelembagaan adat,

d. Manajemen pengelolaan kawasan wilayah hukum adat (biasanya berupa kawasan hutan adat yang di-klaim),

2 Manajemen pengelolaan hutan yang terkait dengan pengaturan-pengaturan kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Manajemen dalam pengertian adat bisa disetarakan dengan kesepakatan-kesepakatan pengaturan yang jelas pemberlakuannya atas sangsi/hukum adatnya oleh mekanisme musyawarah adat yang diakui dan merupakan turunan dari generasi sebelumnya. Lebih lanjut mempunyai implikasi atas hubungan-hubungan relasional yang mengatur perilaku komunal dan atau individual atas penggunaan setiap aspek sumberdaya (hutan) yang digunakan.

3 Dokumen berupa peta wilayah kelola hukum adat (berupa luasan hutan adat yang di-klaim). Informasi pada peta yaitu batas-batas wilayah kelola hukum adat harus bisa dibuktikan dan mendapat ‘pengakuan’ dari pihak-pihak komunitas hukum adat lainnya.

4 Dokumen-dokumen pemerintah daerah dan atau pusat yang menerangkan masyarakat adat tersebut.

5 Dokumen-dokumen sejarah, bisa berupa traktat-traktat adat, peta pemerintahan kolonial Belanda/Portugis (biasanya merujuk pada identifikasi wilayah kelola adat/marga), jika ada.

6 Dokumen berupa hasil-hasil pendampingan LSM lokal maupun internasional, pendampingan program pemerintah daerah maupun pusat, hasil-hasil kajian berupa studi nasional maupun internasional;

7 Berita acara penyerahan mandat masyarakat adat kepada Lembaga-Lembaga Penjamin dalam pengajuan sertifikasi ekolabel.

8 Dokumen berupa ‘Laporan Praktek PHBML’ yang disusun oleh Lembaga-Lembaga Penjamin.

Untuk Industri Hasil Hutan Kayu Siapkan Standard LEI 5001 : Sertifikasi Lacak Balak / Chain of custody
1. Dokumen yang menyangkut produksi bahan baku .2. Rekapitulasi laporan hasil produksi tiga tahun terakhir3. Rekapitulasi pembayaran kewajiban finansial tiga tahu terakhir.4. Rekapitulasi penerbitan surat angkutan kayu bulat tiga tahun terakhir

5. Laporan mutasi kayu bulat tiga tahun terakhir

6. Rencana dan realisasi produksi Industri Pengolahan Kayu Hilir tiga tahun terakhir

7. Rekapitulasi penerbitan surat angkutan kayu olahan tiga tahun terakhir

8. Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku IPKH tiga tahun terakhir

9. Laporan penilaian ISO 9000 (jika ada)

Langkah 3 : Ajukan Permohonan untuk Sertifikasi LEI
Kirimkan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi dilampirkan semua persyaratan dokumennya. Lembaga Sertifikasi berikut ini telah diakreditasi oleh LEI LEI dan telah memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan penilaian sertifikasi berdasarkan standard LEI. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga Sertifikasi di bawah ini dapat dilihat di website masing-masing :
1. PT. Mutu Agung Lestari
2. PT. TUV International Indonesia
3. PT. Sucofindo