Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Proses Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi LEI
Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi LEI, ada beberapa persyaratan untuk dipenuhi. Persyaratan untuk dipenuhi calon Lembaga Sertifikasi LEI adalah sebagai berikut :

1. Memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari.
2. Bebas konflik kepentingan. Lembaga Sertifikasi tidak diperkenankan memiliki keterkaitan dengan, namun tidak terbatas pada :
a) Lembaga yang memiliki atau menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang yang disertifikasi;
b) Lembaga konsultasi PHPL atau menyelenggarakan program konsultasi PHPL;
c) Lembaga pelatihan atau penyelenggara pelatihan penilai lapangan dan/atau pakar sertifikasi PHPL.

Bila terdapat konflik kepentingan, lakukan desain ulang terhadap tujuan organisasi, komitmen organisasi, dan setiap persoalan yang terkait konflik kepentingan.

3. Memiliki sumberdaya keuangan dan sumberdaya lainnya yang cukup untuk menjalankan proses sertifikasi.
4. Memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas sertifikasi.
5. Memiliki sistem mutu yang memberikan keyakinan atas kemampuan menjalankan sistem sertifikasi LEI.
6. Dokumen pengajuan akreditasi, antara lain mencantumkan namun tidak terbatas pada :
a) Pernyataan organisasi;
b) Dokumen yang menyatakan legalitas keberadaannya dan rincian struktur organisasi serta kepemilikan saham atas nama individu dan/atau organisasi;
c) Bagan struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas garis kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi, serta hubungan antar bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi;
d) Tugas operasional dan fungsional serta jasa yang berkenaan dengan sertifikasi sehingga lingkup tanggung jawab tiap personil diketahui oleh seluruh pihak yang terkait;
e) Nama jabatan, kualifikasi, wewenang, dan tanggung jawab personil yang terlibat dan berpengaruh terhadap mutu sertifikasi yang dilakukan;
f) Kebijakan dan prosedur penerimaan maupun pelatihan personil baik untuk staf tetap maupun yang dikontrak;
g) Prosedur administrasi termasuk pengendalian dokumen;
h) Kebijakan dan prosedur untuk melakukan tinjauan manajemen;
i) Persyaratan dan standar operasional untuk proses pelaksanaan sertifikasi.

Permohonan akreditasi diajukan kepada Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai Lembaga Akreditasi untuk proses-proses serttifikasi pengelolaan hutan di Indonesia.

Penilaian akreditasi dilakukan oleh sebuah Tim Akreditasi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, office visit, dan wawancara. Penilaian atas akreditasi calon Lembaga Sertifikasi dilakukan atas dasar kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Pedoman LEI 99-01.