Tentang LEI

LEI Sebagai CBO

Perubahan yang signifikan pada LEI sebagai organisasi terjadi pada Oktober 2004, dimana LEI yang semula berbadan hukum Yayasan mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi berbasiskan konstituen (LEI-CBO/Constituent Based Organisation).

Dengan perubahan ini, keberadaan LEI menjadi “sah” karena organisasi ini menjadi pemegang mandat para konstituennya, yang terdiri dari masyarakat adat, petani hutan, para pelaku bisnis seperti pemegang HPH/HTI, pengelola industri hasil hutan, pemerhati lingkungan, akademisi, dan para tokoh lingkungan.

Agar mandatnya tercapai, maka setiap kelompok konstituen dibagi menurut kelompoknya dan masing-masing kelompok konstituen memiliki kuota hak suara dalam konteks pengambilan keputusan. Besarnya kuota hak suara setiap kelompok konstituen ditentukan dari besarnya dampak yang diterima oleh konstituen dari suatu pengelolaan hutan. Konstituen yang menerima dampak yang lebih besar mandapatkan kuota hak suara yang lebih banyak, dan seterusnya.

Konstituen LEI terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok kamar bisnis, kelompok kamar pemerhati, kelompok kamar masyarakat adat/petani hutan, dan kelompok kamar eminent persons (para tokoh lingkungan). Masing-masing kelompok kamar memiliki kuota hak suara sebagai berikut :

  1. Kelompok kamar masyarakat adat/petani hutan 35%
  2. Kelompok kamar bisnis 30% suara
  3. Kelompok pemerhati 20%
  4. Kelompok eminent persons 15%

Dengan bentuk organisasi yang berbasiskan konstituen ini, melalui kerja-kerja para konstituennya peran LEI dapat berkembang lebih luas dari peran pengembangan sistem sertifikasi memasuki ranah fasilitasi mediasi penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya alam untuk mendorong tercapainya kondisi yang kondusif bagi pengelolaan sumberdaya alam, dengan menggunakan sistem sertifikasi sebagai medianya.

Walaupun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, dalam konteks menggunakan konstituen LEI sebagai pendorong penyelesaian konflik dan mendorong ke arah perbaikan pengelolaan hutan, setidaknya beberapa upaya penyelesaian konflik di tingkat lokal telah mulai berjalan melalui koordinasi antar stakeholder melalui instrumen sertifikasi. Hal ini terutama terlihat sekali pada upaya penyelesaian konflik melalui rekomendasi-rekomendasi penyelesaian keberatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi.

Dalam penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi, Dewan Pertimbangan Sertifikasi dapat merekomendasikan hal-hal yang dianggap perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang pada umumnya berkisar pada konflik pengelolaan sumberdaya hutan.