LEI – Lembaga Ekolabel Indonesia

Buku Saku - Prosedur Sertifikasi Ekolabel

Buku Saku – Prosedur Sertifikasi Ekolabel

Pada pertengahan tahun 1990-an, gagasan dan inisiatif sertifikasi ekolabel merupakan salah satu (dari sedikit pilihan) kebijakan yang memberikan “ruang” intervensi ornop terhadap pasar kayu global dan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya mengembangkan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia.

Ornop disini menginginkan bahwa sertifikasi ekolabel ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong proses demokratisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, yaitu antara lain melalui transparansi informasi kehutanan dan pelibatan masyarakat dalam proses sertifikasi itu sendiri.

Selain itu, ada pula harapan agar proses sertifikasi ekolabel ini menjadi “arena” belajar bersama bagi para pihak yang berkepentingan (ornop, pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat) untuk menemukenali apa makna “Pengelolaan Hutan Lestari” untuk Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tahun 1993 muncul inisiatif pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan akan berperan sebagai lembaga
independen yang diharapkan bekerja secara mandiri, terbuka memiliki kredibilitas tinggi, objektif, transparan dan demokratis.

Inisiatif pembentukan lembaga independen ini menjadi penting karena bagaimanapun kondisinya, inisiatif dari kalangan asosiasi produsen akan mengandung bias yang cukup besar (pada awal tahun 1993 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI mulai memprakarsasi pembentukan tim ahli untuk menuangkan sejumlah prinsip dan kriteria ITTO untuk pengelolaan hutan lestari ke dalam daftar pertanyaan untuk penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara internal).

Untuk mempersiapkan pembentukan LEI, pada akhir tahun 1993 dibentuk Kelompok Kerja Ekolabel yang dipimpin oleh Prof. Emil Salim untuk membangun sistem sertifikasi (yang terdiri dari kriteria dan indikator, prosedur, mekanisme pengambilan keputusan serta prasyarat minimum) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di Indonesia. Kelompok kerja (pokja) ekolabel ini terdiri dari kalangan organisasi non pemerintah (ornop) dan kalangan akademisi.

Dalam proses pengembangan sistem, pokja ini melibatkan perwakilan berbagai pihak seperti Tim Ahli APHI, Departemen Kehutanan, Badan Standarisasi Nasional (BSN), pakar bidang-bidang ilmu terkait dari perguruan tinggi serta ornop. Dalam perjalanannya, pokja ini memprioritaskan kerjanya pada dua hal ; pertama adalah persiapan sistem kelembagaan dan yang kedua adalah mempersiapkan kriteria dan indikator untuk ekolabel yang dimulai dari kehutanan.

Pokja inilah yang menjadi embrio dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). LEI sebagai lembaga pengembang sistem untuk ekolabel, diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip :

  • Sukarela (voluntary-based)
  • Bersifat Terbuka (transparan)
  • Partisipatif
  • Non diskriminatif
  • Dapat dipertanggung jawabkan.

Seiring dengan proses pengembangan sistem sertifikasi untuk PHPL ini, ternyata Departemen Perdagangan pada saat itu juga mempelajari kemungkinan untuk mengembangkan ekolabel bagi produk-produk utama ekspor Indonesia. Hal ini sejalan dengan permintaan Kementrian Lingkungan Hidup pada saat itu kepada pokja ekolabel untuk mulai mengembangkan sistem sertifikasi bagi produk-produk non hutan. Berdasarkan seluruh inisiatif tersebut, ternyata ada “kesepakatan yang tidak formal” mengenai lembaga yang mengembangkan sistem sertifikasi untuk sumberdaya alam, dimana semuanya meletakkan tanggung jawab pengembangannya kepada LEI sebagai lembaga independen.

Tanggal 6 Februari 1998, di hadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro SH dengan Akta No. 03 tahun 1998, Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia resmi berdiri sebagai badan hukum. Lembaga Ekolabel Indonesia adalah lembaga yang mandiri, nirlaba dan tidak memajukan kepentingan suatu kelompok atau golongan politik tertentu. Lembaga Ekolabel Indonesia didirikan atas landasan komitmen tunggal yaitu pada keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Scroll to Top