Publikasi

Sekilas tentang Organisasi LEI

Sekilas tentang Organisasi LEI 426 1280 lei

Sekilas tentang Organisasi LEI

Organisasi LEI adaah organisasi berdasarkan kostituen (CBO) dengan badan hukum perkumpulan.

LEI sebagai organisasi konstituen menyerap suara-suara ublik dan bekerja untuk memperoleh legitamis publik: anggota-anggota LEI membawa representasi subtantif kepentingan publik dan mengagregasikannya menjadi program perkumpulan.

Kongres LEI tengah menajamkan Anggaran Dasar sebagai; landasan etik dan aturan agar menjadi perkumpulan yang efektif. Efektif dalam menjalankan ecolabbelling dengan fokus pada pengembangan sistem serifikasi dan labellung pembangunan hijau.

 

PETA IDE LEMBAGA EKOLABEL

PETA IDE LEMBAGA EKOLABEL 419 419 lei

PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGIS

PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGIS 426 426 lei

PENYUSUNAN ARAHAN STRATEGIS

  1. Merumuskan kembali (menyegarkan kembali) visi – misi – tujuan LEI, maksimumkan fungsi Ecolabelling sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
  2. Menentukan klien yang harus dilayani LEI pada Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Ekonomi.
  3. Mendesain organisasi yang paling efektif melayani klien-klien tersebut, dan   landasan hukumnya.
  4. Menyusun strategi finansial untuk mendapatkan dukungan dari sumber-sumber pendanaan yang potential.
  5. Melanjutkan model learning organization, selalu ambil pembelajaran dari setiap pengalaman dan responsif terhadap perkembangan yang dinamis.

 

LEI dan FSC bekerjasama sejak 1995

LEI dan FSC bekerjasama sejak 1995 430 430 lei

LEI dan FSC bekerjasama sejak 1995

Pada saat ini LEI dan FS meluncurkan NFSS atau SPHN. SPHN adalah standar pengelolaan Hutan Nasional untuk mendukung pengelollan hutan lestari yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Revisiting Ide Ecolabelling

Revisiting Ide Ecolabelling 635 635 lei

 

Revisiting Ide Ecolabelling

Memaknai kembali dan mempertajam gagasan untuk konteks ke depan:


“Ecolabel is a guiding tool.. like a thermometer indicating how sick or gow healty we are”

-Emil Salim, 1994

 

“LEI mengisi pembangunan berkelanjutan… guna melestarikan kehidupan bangsa di tengah kancah kehidupan global”

-Emil Salim, 2004

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning 598 596 lei

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning  

 

Oleh:

Dwi R. Muhtaman, 

sustainability learner

 

Ketika seorang Hubert Kwisthout yang menggantungkan hidupnya dari membuat produk berbahan kayu tropika diboikot maka ia kehilangan sumber pendapatan satu-satunya.  Konsumen tidak lagi membeli.  Padahal ia tidak tahu menahu soal kerusakan hutan tropika.  Ia tidak pernah merusaknya, tidak pernah menebang kayu.  Tidak pernah menggerakkan buldozer untuk menghancurkan hutan tempat masyarakat adat hidup. Tetapi karena Kwisthout menggunakan kayu tropika dalam memproduksi barang dagangannya maka ia dianggap bagian dari kerusakan hutan tropika. Ia dijauhi konsumen, pelanggannya.

Kwisthout adalah seorang pembuat alat musik yang disebut bagpipe. Ini adalah alat musik dengan pipa buluh yang dibunyikan oleh tekanan angin yang dipancarkan dari tas yang diremas oleh lengan pemain. Angin yang dipompa dari tas itu seperti meniup lubang-lubang sepanjang pipa tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang diatur dengan membuka tutup jemari serupa memainkan seruling. Alat musik bagpipe ini digunakan dalam musik rakyat terutama di Skotlandia, Irlandia, Northumberland, dan Prancis.

Keahliannya itu dipupuk selama lebih dari dua puluh tahun. Melalui kerja keras dan ketekunan, Kwisthout membangun reputasi sebagai pembuat instrumen indah yang mampu menghasilkan musik yang indah. Baginya bagpipe buatannya lebih dari sekadar produk untuk dijual — produknya mewakili jatidiri dan rasa seninya kepada pelanggan.

Dalam skala yang lebih luas negara-negara tropika penghasil kayu untuk tujuan ekspor kesulitan menjual kayunya. Pasar menolak. Sementara negara sangat lamban mengambil tindakan. Konsumen dirugikan.  Publik, sebagian, juga dirugikan. Kebutuhan kayu tidak bisa dipenuhi.

Kwisthout merasa punya tanggungjawab moral. Tetapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kayu tropika dari sumber yang mengelola hutannya dengan baik, bertanggungjawab. Profesi yang dicintainya itu melecutkan ide. “Pasti ada jalan keluar,” pikirnya.  Solusi pertama Kwisthout adalah membentuk perusahaan dagang di Inggris Raya yang tujuannya adalah untuk membeli kayu dari sumber yang ramah lingkungan. Namun, Kwisthout dengan cepat memahami bahwa mereka yang mengklaim menjual kayu lestari tidak memiliki cara untuk memverifikasi sumber sebenarnya, dari hutan berkelanjutan atau tidak. Ide lain muncul di kepala Kwisthout. Mengapa tidak memiliki kelompok lingkungan dan kepentingan sosial lainnya yang menyusun seperangkat aturan mengatur pengelolaan hutan lestari, mensertifikasi perusahaan secara independen yang mempraktikkan standar-standar ini, dan dengan demikian memungkinkan konsumen untuk membeli produk kayu dari perusahaan yang lolos proses sertifikasi?

Maka jadilah pendekatan sertifikasi hutan hingga saat ini.  Pasar telah bekerja dan mengambil alih peran menekan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang pantas dalam menyelamatkan hutan.

Pada tahun 1990-an tidak banyak pemerhati atau peneliti kebijakan publik yang melihat fenomena menarik munculnya otoritas baru di luar negara sebagai alat untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah sosial.  Arena baru ini mulai muncul saat itu ketika otoritas negara berkurang atau tidak hadir, dan ilmuwan politik, sosiolog, sarjana hukum, dan ekonom agak terbata-bata memahami perubahan sebuah gerakan dalam menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat sipil.

Seorang peneliti kebijakan publik, Profesor Banjamin Cashore, yang saya kutip cerita Kwisthoutnya, penasaran untuk menyingkap pertanyaan dapatkah inisiatif baru ini mengatasi masalah kebijakan publik yang amat penting dan telah gagal diatasi dengan cara-cara traidional?  Atau apakah sistem privat baru ini hanya upaya untuk mengurangi apa yang mestinya lebih banyak lagi dilakukan melalui regulasi  pemerintahan? Ben Cashore, demikian dia biasa dipanggil, adalah seorang dosen yang tahun 1990-an mendapatkan posisi baru di Auburn University’s School of Forestry di Alabama dari sebelumnya mengajar di British Columbia, Kanada.

Dalam dunia kehutanan, otoritas swasta ini, private authority, adalah sertifikasi hutan yang mulai dikenal luas di Amerika Serikat dan global. Cashore menyebutnya sebagai non-state market-driven (NSMD) authority. Namun pada waktu itu hanya sedikit yang mengetahui apakah sertifikasi bisa digunakan di lapangan sebagai alat untuk meningkatkan sustainable forestry atau bagaimana sertifikasi dapat mempengaruhi konstruksi sosial, tantangan, dan perdebatan tentang definisi yang tepat kehutanan berkelanjutan.

NSMD bukanlah hal yang baru.  Jejaknya bisa ditelusuri dari tahun 1980-an atau bahkan sebelumnya.  Beberapa kecenderungan perkembangan NSMD dicatat oleh Cashore dalam bukunya “Governing Through Markets: Forest Certification and the Emergence of Non-State Authority” (Benjamin Cashore, Graeme Auld, and Deanna Newsom, 2004).

Arena kebijakan domestik, khususnya di Amerika Serikat, kerap mendapat sorotan aktor-aktor transnasional, aturan norma internasional dan ini juga sebagai dampak dari globalisasi, proses yang oleh Bernstein dan Cashore (2000) disebut sebagai internasionalisasi–sesuatu yang juga terjadi pada kebijakan domestik di Indonesia.

Kampanye boikot berbasis pasar sering digunakan untuk memaksa pemerintah dan perusahaan memperhatikan perlindungan lingkungan. Internasionalisasi ini sering dianggap sebagai upaya yang lebih mudah daripada mencoba mempengaruhi bisnis dan kebijakan secara domestik.  LSM lingkungan   menggunakan kekuatan pasar untuk membentuk policy response.  Pasar terbukti bekerja dengan memadai untuk perubahan kebijakan.

Jejak sejarah berikutnya menegaskan maraknya NSMD ini adalah reaksi bisnis terhadap aksi aksi kelompok lingkungan dan publik yang menunjukkan kepedulian luas soal lingkungan.   B&Q di Inggris, Ikea di Swedia, dan Home Depot di AS, mulai mempelajari asal usul produk-produk kayu yang mereka jual.  Apakah sumbernya berasal dari hutan yang dikelola dan dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan. Kemudian Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO) membentuk International Tropical Forest Agreement yang mendorong  negara-negara pengekspor kayu tropika membuat komitmen untuk peningkatan liberalisasi perdagangan kayu tropika dan pembangunan berkelanjutan dari sumberdaya hutan yang bertanggungjawab.

Pemicu yang paling penting NSMD akhirnya muncul ketika KTT Bumi 1992 gagal menyepakati Global Forest Convention.

Hingga saat ini NSMD mampu menyelamatkan hutan dengan ‘memaksa’ para pengelola hutan untuk ‘sukarela’ menerapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggungjawab atau berkelanjutan.  Pro dan kontra masih berlanjut. Tetapi rules, standar dan sejumlah faktor governance adalah sesuatu yang dinamis. Selalu memperbarui dirinya sesuai dengan tantangan jaman.

Tetapi Hariadi Kartodihardjo dalam sebuah tulisannya: “Pasar Bukan Solusi Deforestasi” menolak pandangan bahwa pasar, dengan mekanisme sertifikasi, adalah solusi atas maraknya deforestasi.  Menurut saya pendapat pasar bukan solusi deforestasi, tidak sepenuhnya benar.  Beragam faktor yang menyebabkan deforestasi.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu kritik mendasar terhadap sistem perizinan pengelolaan hutan telah berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu degradasi hutan dan deforestasi seperti dipaparkan J. Indarto, S. Kaneko and K. Kawata “Do Forest Permits Cause Deforestation in Indonesia?” (International Forestry Review, 2018: 17(2):165-181).  Dan fakta bahwa deforestasi adalah sebuah permainan politik juga tidak bisa diabaikan seperti ditulis Peter Dauvergne: “The Politics of Deforestation in Indonesia” (Pacific Affairs, Vol. 66, No. 4 (Winter, 1993-1994), pp. 497-518).

Meskipun diakui bahwa sejak didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu sebagai pendekatan sukarela, berbasis pasar dalam meningkatkan pengelolaan hutan, dan sertifikasi hutan telah berkembang pesat di negara-negara sedang perkembangan, namun kita hanya tahu sedikit tentang apakah dan dalam kondisi apa sertifikasi mempengaruhi deforestasi (baca: Does eco-certification stem tropical deforestation? Forest Stewardship Council certification in Mexico” ditulis oleh Allen Blackman, Leonard Goff, Marisol Rivera Planter pada Journal of Environmental Economics and Management, 2018). Meski demikian penelitian yang dilakukan Olivier Damette a, Philippe Delacote “Unsustainable timber harvesting, deforestation and the role of certification” (Ecological Economics, 2011) memberi sedikit pencerahan bahwa sertifikasi mempunyai korelasi yang negatif dengan deforestasi.  Artinya pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi, deforestasi justru tidak terjadi.

Delabre (2020) yang dikutip Hariadi Kartodihardjo penting menjadi peringatan.  Tidak seluruhnya mekanisme pasar bisa menghasilkan dampak yang baik atau mengurangi deforestasi.  “By pricing forests and the ecosystem services they provide, their value can be compared and equated with other economic losses and benefits and their protection relies on demand for their services. If the gains from deforestation outweigh those of preservation, we are left with very little basis to contest their destruction.”  Kecuali ada kepastian bahwa pasar selalu memberi values yang tinggi melebihi dibanding values deforestasi–sesuatu yang utopis.  “Upaya pelestarian hutan juga tidak cukup dilakukan hanya dengan menghitung manfaat ekonomi total dari hutan maupun proses partisipasi masyarakat yang hanya sebatas sebagai syarat administrasi,” tulis profesor Hariadi Kartodihardjo.

Lembaga Ekolabel Indonesia yang pada November-Desember 2020 ini melakukan Kongres ke IV secara virtual dihadapkan pada tantangan ‘hidup mati.’  Kondisi pingsan bukan pilihan.  Apakah betul “LEI telah membuktikan pasar gagal mewujudkan manajemen hutan lestari,” seperti ditulis Hariadi Kartodihardjo.  Ini harus diuji.  Sebuah lembaga atau seseorang bisa dikatakan telah membuktikan…jika kehadirannya dalam pembuktian itu terang benderang.  Jika LEI telah membutikan pasar gagal artinya LEI memang hadir di tengah pasar dan bekerja untuk mampu memasuki dan menembus pasar, lalu tidak berhasil.

Penelitian yang dilakukan Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen: “Comparing management schemes for forest certification and timber-legality verification: Complementary or competitive in indonesia?” (Journal of Sustainable Forestry, 2018) menyiratkan kehadiran LEI dipasar dan benak konsumen buruk.  Penelitian ini menempatkan LEI pada posisi buncit dibanding FSC, PEFC dan SVLK).  Dengan menggunakan the Forest Certification Assessment Guide (FCAG) peneliti mengidentifikasi karateristik empat skema sertifikasi yang beroperasi di Indonesia, yakni FSC, PEFC, LEI, and SVLK.

Dalam hal disukai oleh konsumen akhir LEI menduduki peringkat terakhir.  Padahal kalau dilihat dari kesesuaikan standar dan sistem pada kondisi lokal Indonesia LEI menempati peringkat terbaik.  Namun LEI tidak mampu melakukan kapitalisasi potensi terbaiknya sehingga dalam hal Good Image Branding pun masih kalah dengan SVLK. LEI pada posisi buncit lagi. Tabel lengkap bisa dibaca di bawah ini.

 

Sumber: Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen (2018).

 

Ini mennjukkan LEI pada dasarnya tidak cukup dikenal di pasar domestik apalagi internasional. LEI bukan membuktikan pasar gagal.  Tetapi justru sebaliknya LEI gagal hadir di pasar, belum pada taraf membuktikan kegagaalan pasar.  Dan situasi ini LEI membuktikan masalah yang kompleks, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tidak bisa diselesaikan dengan pengelolaan sebuah organisasi yang sederhana.  Mandat LEI yang kompleks tidak bisa dipenuhi dengan pengelolaan LEI yang tidak kongkruen dengan mandatnya.

Apa yang harus dilakukan LEI ke depan? Kongres IV adalah momentum kritis.  LEI perlu memeriksa dengan serius boundary spanningnya–sebuah proses dimana sejumlah jaringan lintasbatas (transnasional, translocal, trans-institutional) dari beragam aktor mengatur dan menegakkan standar untuk pengelolaan hutan. Sertifikasi hutan adalah rezim boundary spanning, sebuah ‘pengaturan yang mengatur standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang mencakup beberapa subsistem dan mendorong kebijakan integratif. Di dalamnya terdapat subsistem ekonomi, lingkungan dan sosial, sertifikasi hutan mengembangkan dan menegakkan standar sertifikasi untuk mempromosikan SFM (Lain Dare: “From global forests to local politics: unwrapping the boundaries within forest certification.”  Australian Journal of Political Science, 2018).

Boundary spanning di dalam sertifikasi hutan melintasi lebih dari batas negara, dengan beragam subsistem yang membawa banyak kepentingan, institusi dan batasan aktor yang berbaur.  Integrasi boundary spanning ini menghasilkan tata kelola yang sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan ketegangan.

Tentu harus dimulai dari diagnosa internal, tatakelola organisasi, strategi yang dilakukan untuk mencapai mandat dan program serta organ-organ yang memadai untuk menjalankan organisasi.  Menata ulang dan mengembangkan ekosistem dalam boundary spanning agar mendapatkan dukungan yang terbaik, mulai dari anggota, jaringan-jaringan dan beragam komponen relevan dalam ekosistem LEI.

Persoalan yang kompleks seringkali membutuhkan cara penyelesaian yang baru ketika cara lama tidak lagi mampu melakukannya.

Tulisan repost dari: https://re-markasia.com/sustainability-17a-5/

Pengembangan Standar Nasional FSC-LEI Melalui SDG

Pengembangan Standar Nasional FSC-LEI Melalui SDG 150 150 lei

Pengantar
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC) merupakan organisasi yang sama-sama aktif mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan dan penerapan sistem sertifikasi hutan. Keduanya telah bekerja sama sejak awal implementasi sertifikasi hutan pada tahun 1996 yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi di antara kedua sistem. Dalam proses kerjasama beberapa tantangan perlu didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama.

Perkembangan situasi terkini memberikan kesempatan besar kepada LEI dan FSC untuk melanjutkan kerjasama yang pernah dilakukan. Pada satu sisi, LEI ingin meningkatkan standar sistem sertifikasi hutannya yang sesuai dengan standar internasional lain, yang masih berada dalam konteks nasional dan kondisi sosio kultural daerah. Di sisi lain, FSC sedang mengembangkan International Generic Indicators (IGI) sebagai salah satu referensi untuk pengembangan standar FSC di level nasional menggantikan standar interim yang selama ini diaplikasikan oleh lembaga sertifikasi FSC. Oleh karena itu, baik LEI dan FSC berupaya mengembangkan kerjasama yang lebih konstruktif untuk mengharmonisasikan kedua standar sertifikasi yang dimiliki, menguntungkan tidak hanya bagi kedua organisasi tetapi juga bagi hutan dan ekosistem serta lebih luas memberikan keuntungan kepada masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan.

Peluang kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui proses komunikasi intensif antara LEI dengan FSC sejak Maret 2012. Komunikasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengkaji kemungkinan kerjasama yang lebih konkrit, fokus dan capaian besar yang terukur. Proses tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan kerjasama melalui mekanisme Standard Development Group (SDG). Setelah melalui proses komunikasi dan registrasi, terhitung tanggal 3 September 2014, LEI secara resmi terdaftar sebagai SDG untuk pengembangan standard FSC di Indonesia.

Pelaksanaan SDG melalui proses koordinasi dari LEI, membuka ruang bagi LEI untuk: 1) posisi LEI sebagai “lead” dalam pengembangan standar; 2) standar dikembangkan berdasarkan rujukan terhadap standard LEI; 3) standard sesuai untuk Indonesia dengan identifikasi isu penting konteks nasional; dan 4) Expert panel dan forum konsultasi melibatkan konstituen LEI. Standar yang dikembangkan untuk Indonesia melalui SDG ini potensial untuk digunakan oleh kedua sistem berdasarkan prosedur, akreditasi dan proses sertifikasi di sistem masing-masing, termasuk diantaranya manual logo dari masing-masing sistem. SDG juga dapat mengambil peran dalam menyediakan panduan mengenai bagaimana LS melakukan evaluasi indikator dan verifier termasuk melakukan peran untuk membantu interpretasi standar.

Penanggung Jawab dan Anggota SDG
Sebagai pengembang standar, pelaksanaan aktivitas SDG sepenuhnya dikoordinir dan difasilitasi oleh LEI, serta bersama-sama dengan perwakilan FSC di Indonesia berkordinasi untuk memastikan proses SDG ini berjalan dengan baik.

Posisi

Nama

Koordinator SDG Hayu Wibawa
Sekretaris Desrina Dewi Respati
Drafter Arbi Valentinus
Cecep Saepuloh

Pelaksanaan pengembangan standar melalui SDG, dilaksanakan oleh Working Group yang terdiri dari tiga kamar yang merepresentasikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Masing-masing kamar terdiri dari tiga anggota yang memiliki pemahaman dalam sistem LEI maupun FSC. Sejak September 2014, telah dibentuk Working Group SDG, dengan anggota sebagai berikut:

Lingkungan

Ekonomi

Sosial

Titiek Setyawati

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IBW. Putra

PT. Sari Bumi Kusuma

Dwi Rahmad Muhtaman

Re-mark Asia

Jamartin Sihite

Borneo Orangutan Survival Foundation

Taryanto Wijaya

PERSEPSI Wonogiri

Djayadi Muh. Taha

KAHUTINDO

Joko Sarjito

WWF Indonesia

Sera Noviany

Sinar Mas Forestry

Mahir Takaka

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Kegiatan Penyusunan Standard Nasional FSC-LEI
Setelah Working Group terbentuk, dilakukanlah pertemuan awal sampai dengan identifikasi isu-isu penting dalam konteks di Indonesia. Hasil dari identifikasi isu-isu penting ini, dengan masing-masing kepentingan, keahlian dan pengalamannya, Working Group menuangkannya ke dalam draft nol standar. Penyusunan draft nol standar, mengacu kepada International Generic Indicator (IGI), dengan proses transfer sesuai panduan FSC-TPT-60-008 V2-0 EN IDN v 0.1. IGI tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada, termasuk standar LEI dan PHPL. Pada bagian prinsip dan kriteria, Working Group tidak boleh merubahnya, namun untuk indikator diberikan opsi sebagai berikut:
Adopted (ADOPT), mengadopsi indikator standard FSC dengan tidak mengubahnya
Adapted (ADAPT), merubah isi indikator standard FSC karena adanya penyesuaian dengan kondisi di Indonesia
Dropped (DROP), dihapus karena tidak sesuai untuk kondisi di Indonesia
Suggest New Indicator (NEW), menambahkan indikator baru karena belum ada di standard FSC, namun dibutuhkan untuk kondisi Indonesia

SDG juga memfasilitasi beberapa ahli teknis yang dapat memberikan masukan sesuai dengan keahliannya terkait indikator-indikator yang ada. Meskipun begitu, para ahli teknis tersebut tidak memiliki hak secara formal dalam pembuatan keputusan. Terdapat 21 ahli teknis yang dapat memberikan masukannya, antara lain ahli kebijakan kehutanan, pengukuran hutan, ekowisata, konservasi hutan, sertifikasi hutan, pengusahaan hutan, tenaga kerja kehutanan, masyarakat adat, hutan tanaman, tanah dan gambut. Selain beberapa keahlian di atas juga ada praktisi sertifikasi hutan, auditor LEI maupun FSC, fasilitator sertifikasi hutan rakyat, serta konsultan sertifikasi yang masuk ke dalam tim ahli teknis.

Hingga saat ini, proses pengembangan standar telah sampai pada finalisasi draft 1 untuk kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik pada April 2016. Konsultasi publik 1 akan dilaksanakan mulai 6 April sampai dengan 5 Juni 2016. Pada konsultasi publik 1 ini akan dilakukan pengumpulan saran, masukan dan komentar dari stakeholder melalui masukan tertulis yang akan dipergunakan bagi SDG untuk menyempurnakan standar yang telah tersusun.

Tahapan selanjutnya adalah perumusan draft 2 standar pada bulan Juni-Juli 2016. Konsultasi publik 2 melalui meeting stakeholders dan uji coba lapangan akan dilaksanakan pada Juli-Oktober 2016, untuk kemudian memasuki tahapan akhir perumusan draft final pada Nopember 2016 dan pengajuan kepada FSC pada Januari 2017.

Arah pengembangan selanjutnya, standard ini benar-benar dapat dijadikan standard sertifikasi sukarela untuk pengelolaan hutan, yang bisa menjadi instrumen penting dalam pengelolaan hutan lestari, serta diterima berbagai pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, hal penting yang perlu dilakukan adalah komunikasi kepada pemerintah untuk menjajagi peluang sinergi sistem serifikasi wajib dan sukarela.

Alamat Kontak SDG
Email
hayu@lei.or.id : desrina@lei.or.id

Surat
Koordinator Standard Development Group (SDG)
Up. Hayu Wibawa
Lembaga Ekolabel Indonesia
Jl. Taman Bogor Baru B IV/12, Bogor Jawa Barat
Fax: 0251 8 340 744

Draft 1 Standar Pengelolaan Hutan, bisa didownload disini

20 Tahun Sertifikasi, LEI Terus Berkontribusi

20 Tahun Sertifikasi, LEI Terus Berkontribusi 150 150 lei

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Sertifikasi Sumber Daya Alam (SDA) dan produk kehutanan sudah memasuki usia 20 tahun. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang juga mendukung sertifikasi tersebut terus berkontribusi melalui upaya kerja samanya.

“Sertifikasi bukan sesuatu yang baru tapi memang terus memadai, kami banyak berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi lain dengan cita-cita yang sama untuk hutan lestari,” kata Direktur Eksekutif LEI Herryadi, Sabtu (12/3).

Herryadi menyatakan kerja sama harus terus dilanjutkan meskipun ke depannya banyak kompetisi. Meskipun begitu, Herryadi yakin semua lembaga sertifikasi yang ada memiliki arah dan tujuan yang sama.

“Kami dari LEI juga sering berdiskusi dengan FSC (Forest Stewardship Council), mereka memang tumbuh di negara dengan market pasar hasil kayu dan juga punya keterampilan pasar yang luar biasa,” kata Herryadi.

Begitupun juga dengan LEI, kata dia, LEI di Indonesia misinya untuk menaikan pengelolaan hutan dan industrinya serta pemasaran juga belum kalah dibandingkan lembaga lain. Herryadi menyatakan, LEI jauh lebih detail dalam memberikan sertifikasi produk hutan sampai ke akademiknya.

Kerangka KPH, Terobosan LEI Sertifikasi Hutan

Kerangka KPH, Terobosan LEI Sertifikasi Hutan lei

Lembaga Ekolabel Indonesia terus berupaya melakukan yang terbaik dalam mendorong terwujudnya tata kelola hutan dan sumberdaya alam secara lestari, adil dan berkelanjutan. Tantangan dan kendala yang dihadapi LEI dalam mewujudkan sertifikasi menjadi motivasi dan cambuk bagi organisasi ini untuk mencari cara yang lebih tepat dalam melaksanakan programnya.

Di lapangan, LDEI kerap menghadapi proses yang cukup kompleks dalam melakukan sertifikasi. Hal ini menjadi salah satu isu yang mendapatkan sorotan dalam Kongres III LEI, yang berlangsung di Bogor, 9-11 Oktober 2014. Dalam Seminar Grup 4 Kongres III Lembaga Ekolabel Indonesia yang dipusatkan di Hotel Rancamaya, Kamis (9/10), kerangka Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi topik bahasan utama. Kerangka KPH diyakini sebagai salah satu solusi bagi LEI dalam melaksanakan sertifikasi.

Ketua Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI 2009-2014, Agus Setyarso mengemukakan, melalui kerangka Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut, LEI dapat mendorong terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Diharapkan satu KPH memiliki satu sertifikat LEI. Produk dan jasa apapun yang keluar dari KPH berhak memasang Logo Ekolabel (LEI).

Untuk memuluskan program sertifikasi hutan pada kerangka KPH, LEI akan melakukan sejumlah rencana aksi. Pertama, rencana aksi untuk memproduksi pendamping KPH bersertifikat. Kedua, rencana aksi untuk mendampingi KPH agar mampu membina operator ekonomi memenuhi sertifikasi kehutanan. Ketiga, rencana aksi untuk mengangkat daya saing PHBML di KPH melalui sertifikasi kehutanan. Keempat, rencana aksi untuk menyiapkan prakondisi menyiapkan KPH dalam pemenuhan sertifikasi kehutanan. Rencana akhsi terakhir disusun untuk setiap region: Sumatra, Jawa Barat-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua.

Menurut dia, ketika proses pengakuan hutan adat sulit dan lambat, perlu terobosan. KPH dapat dijadikan sebgai entry point untuk mewujudkan terobosan itu. “Bebeapa KPH sudah harus menerapkan sertifikasi pada tahun 2015. Pintu terbuka untuk LEI dan agen-agennya. Tahun 2016 saat ASEM diberlakukan LEI sudah harus sangat kompetitif,” demikian Agus Setyarso.

LEI Gagas Paradigma Baru Keberlanjutan Ekologi Bertekad Tampil Sebagai Pahlawan Transformasi Ekonomi Hijau

LEI Gagas Paradigma Baru Keberlanjutan Ekologi Bertekad Tampil Sebagai Pahlawan Transformasi Ekonomi Hijau lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menggagas paradigma baru keberlanjutan ekologi. Kongres III LEI yang dilangsungkan di Bogor, 9-11 Oktober 2014, diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam mendorong terwujudnya pembangunan tata kelola sumberdaya alam yang lestari dan adil, yang dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI 2009-2014, Haryanto R. Putro dalam presentasinya di sela-sela Kongres III LEI, mengemukakan, organisasi tersebut perlu menggagas paradigma baru keberlanjutan ekologi demi terwujudnya tata kelola sumberdaya alam yang lebih adil bagi semua.

Haryanto R. Putro, yang juga tercatat sebagai dosen Institut Pertanian Bogor, paradigma baru keberlangsungan ekologi yaitu, tata kelola sumberdaya alam yang memperhatikan tiga aspek secara seimbang, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi. Pengelolaan sumberdaya alam haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial maupun ekologi.

Menurut dia, paradigma keberlanjutan dalam konteks proses-proses perubahan sosial politik diwujudkan dengan melakukan intervensi pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya dengan memperhatikan faktor modal sosial masyarakat. Institusi lokal perlu diberdayakan melalui pelestarian kearifan tradisional dan perawatan adat istiadat dan budaya.

Selain itu daya dukung dan daya tampung lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan jasa ekostem perlu dikelola secara lebih baik lagi.

Dengan demikian, berbagai pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya keberlanjutan ekologi berbasis fisiografi, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati (biodiversitas).

Untuk mendorong terwujudnya paradigma tersebut, ia mengusulkan agar Lembaga Ekolabel Indondesia merumuskan visi LEI 2030 menjadi pahlawan transformasi ekonomi hijau dengan misi utama pengembangan standar dan sistem sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam lestari, mendorong pembaruan kebijakan dan kelembagaan ekonomi hijau, penguatan kapasitas aktor ekonomi hijau, dan pengembangan jejaring berbasis konsituensi ekonomi hijau.

Gerakan membangun LEI sebagai pahlawan transformasi ekonomi hijau dapat dimulai dari periode lima tahun ke depan, dengan melaksanakan tujuh program prioritas. Pertama, standar dan sistem sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam lestari (hutan, jasa lingkungan, ekoturism). Kedua, materi ajar ekonomi hijau yang diadopsi pada pendidikan formal dan non formal. Ketiga, community enterprises yang bergerak dalam ekonomi hijau.

Selanjutnya, guideline best practices untuk ekonomi hijau Pengelolaan SDA. Kelima, jejaring konstituen yang semakin kokoh di seluruh wilayah Indonesia. Keenam, memperkokoh keandalan organisasi LEI. Terakhir, intervensi penguatan kebijakan dan tata kelola pengelolaan sumberdaya alam (hutan, lahan, sda lainnya).