FAQ Tentang LEI

Tentang Sertifikasi LEI

Standar Sertifikasi LEI

Persiapan Proses Sertifikasi LEI

Sertifikasi Lacak Balak LEI

Mengapa Memilih Skema Sertifikasi LEI?


Tentang Sertifikasi LEI

Sertifikasi LEI merupakan sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh LEI. Sertifikasi ekolabel digunakan untuk memberi nilai bahwa suatu produk merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan hutan yang memperhatikan norma-norma lingkungan hidup, norma ekonomi dan norma sosial. Pengelolaan yang seperti ini pada akhirnya berujung pada kelestarian sumber daya alam, sehingga layak diberi sertifikat ekolabel. Pada sertifikasi LEI, baik hutan maupun industri yang mengolah hasil hutan perlu melalui proses sertifikasi apabila ingin menghasilkan produk hasil hutan yang bersertifikat.
Kawasan hutan yang telah lolos penilaian sertifikasi ditandai dengan adanya sertifikat. Produk hasil hutan yang telah lolos penilaian sertifikasi ditandai dengan adanya sertifikat dan label.
Dari segi teori keilmuan ekonomi, lingkungan, dan politik, sertifikasi ekolabel berguna sebagai suatu alat untuk mencapai hubungan yang saling melengkapi antara kepentingan lingkungan, kelestarian sumber daya hutan, dengan kepentingan ekonomi dan dagang.
Dari segi konsumen, konsumen yang cinta lingkungan mempunyai pilihan atas seleranya atas produk-produk yang ramah lingkungan dan berasal dari hutan yang dikelola secara ramah lingkungan.
Dari segi pengusaha, para pengusaha mempunyai alat untuk menunjukkan kemampuannya mengelola usahanya, legalitasnya, dan menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengusaha akhirnya juga menikmati akses yang meningkat ketika dapat menembus pasar yang ecosensitive.
Implementasi sistem sertifikasi ekolabel secara umum sebagai berikut :
1. Seperangkat standard yang terdiri dari kriteria dan indikator sertifikasi, yang digunakan sebagai alat untuk menilai dan menentukan peringkat baik dan buruknya kinerja unit manajemen.
2. Proses audit sertifikasi hingga ke lapangan, yang dilakukan oleh badan independen yang disebut sebagai Lembaga Sertifikasi.
3. Sistem pelacakan asal usul kayu mulai dari asal lokasi bahan baku sampai dengan lokasi proses terbentuknya dan lokasi keberadaan barang yang siap konsumsi (enduser goods).
4. Pelabelan pada produk kayu yang berasal dari sumber yang lestari.
Sistem sertifikasi yang dibangun oleh LEI bertujuan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia melalui standard-standard yang dikembangkan.
Dengan standard yang dikembangkan, sertifikasi diharapkan dapat mengembalikan jalur pengelolaan hutan dan memperbaiki kondisi pengelolaan hutan agar lebih baik.
Logo LEI pada produk kayu memberikan jaminan bahwa keseluruhan produksi, mulai dari sumber bahan baku, hingga ke pengolahan akhir memenuhi nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi.

tag : Sertifikasi, LEI

back to top↑

Standar Sertifikasi LEI

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengembangkan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat (community based forest management). Secara umum di Indonesia terdapat 3 tipe pengelolaan hutan dan pengelolanya yaitu tipe pengelolaan hutan alam yang dikelola oleh para pemilik HPH, tipe pengelolaan hutan tanaman yang dikelola oleh HTI, dan tipe pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat yang dikelola sebagai hutan rakyat (hutan milik) atau hutan adat.
Karena itu LEI telah mengembangkan dan kini telah berjalan standar sertifikasi yang berlaku di Indonesia : 1) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL),
2) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL),
3) Sertifikasi Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat Lestari (PHBML),
4) Sertifikasi Lacak Balak yang diperuntukkan bagi industri pengolahan hasil hutan kayu,
5) Sertifikasi Bertahap yang diperuntukkan bagi unit pengelola hutan yang memiliki komitmen untuk memperbaiki kinerja pengelolaan hutannya namun masih memiliki beberapa persoalan atau kendala untuk memenuhi standard yang ada.
Pengelola hutan dapat memilih standard sertifikasi pengelolaan hutan yang sesuai dengan tipe pengelolaan hutannya.
Unit usaha industri hasil hutan dapat memilih sertifikasi lacak balak. Unit usaha yang telah lolos sertifikasi lacak balak LEI terjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakannya dapat ditelusuri sumbernya dan berasal dari hutan yang lestari.
Logo LEI pada produk kayu memberikan jaminan bahwa keseluruhan produksi, mulai dari sumber bahan baku, hingga ke pengolahan akhir memenuhi prinsip kelestarian dan keadilan.

Keterangan :
Standard-standard ini telah digunakan untuk melakukan penilaian sertifikasi pada unit-unit manajemen hutan/ pengelola hutan dan industri di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.
Dari dua puluh buah unit pengelola hutan yang menjalani proses sertifikasi, dari kurun waktu 1998-2008, sebanyak 14 (empat belas) unit pengelola hutan dan unit usaha kehutanan yang lulus penilaian dan berhak mendapatkan sertifikat ekolabel dari LEI.

tag : Sertifikasi, LEI

back to top↑

Persiapan Proses Sertifikasi LEI

Langkah 1 : Tetapkan Visi & Misi Perusahaan bertujuan untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Adil dan Lestari.
Pengelolaan hutan yang adil dan lestari adalah pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada keberadaan unit manajemen, dan keberlangsungan usaha unit manajemen itu sendiri dalam jangka panjang.
Keberhasilan memperoleh sertifikasi bergantung pada komitmen unit manajemen dalam meraih visi misinya. Komitmen harus muncul dari pimpinan perusahaan sampai kepada para pemegang sahamnya. Komitmen yang baik dapat “terbaca” mulai dari tingkat perencanaan di manajemen sampai pada tingkat pelaksanaan di lapangan.

Langkah 2 : Siapkan Persyaratan Dokumennya
Untuk Para Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, Siapkan untuk Standard LEI 5000-1 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.

I. Dokumen Pernyataan Perusahaan (Corporate Statement) yang ditandatangani oleh pimpinan unit manajemen. Berisi :
1) Informasi tentang:
a. Dasar hukum badan usaha
b. Surat keputusan tentang hak pengusahaan hutan dan perubahan atau perpanjangannya
c. Alamat kantor pusat, cabang dan base camp
d. Pemilik dan masing-masing penyertaan saham pada unit manajemen
e. Susunan kepengurusan dan nama pengurus hingga tingkat camp manager

2) Informasi kinerja aspek produksi:
a. Luas, lokasi dan tipe hutan
b. Sejarah kegiatan pengusahaan hutan
c. Perubahan kondisi sumber daya hutan hingga yang dimiliki saat ini, baik akibat kegiatan unit manajemen maupun karena sebab lainnya.

3) Informasi kinerja aspek ekologi:
a. Posisi unit manajemen dalam lingkup regional termasuk posisi terhadap kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi, kawasan pengelolaan sumber daya alam lainnya.
b. Posisi unit manajemen dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS)
c. Kondisi ekologis yang spesifik, baik fisik maupun biotik, dalam areal unit manajemen.
d. Perubahan-perubahan ekologi yang terjadi dan mempengaruhi kegiatan manajemen

4) Informasi kinerja aspek sosial:
a. Posisi unit manajemen dalam wilayah administrasi pemerintahan.
b. Pusat-pusat pemukiman yang ada di dalam dan di sekitar unit manajemen.
c. Kondisi sosial yang spesifik di wilayah unit manajemen Sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan unit manajemen.

5.) Visi, misi dan tujuan melaksanakan kegiatan manajemen hutan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan sosial yang ada.

II. Dokumen Unit Manajemen terdiri dari :
1) Dokumen tentang data dasar :
a. Salinan surat keputusan yang diberikan Pemerintah tentang ijin hak pengusahaan hutan, dan informasi perubahan / perpanjangannya.
b. Salinan akte pendirian perusahaan unit manajemen (dilegalisir oleh notaris).
c. Citra landsat (hard copy dan data digital) dan potret udara dengan skala yang memadai.
d. Hasil penafsiran citra landsat dan potret udara.
e. Peta hasil penafsiran citra landsat dan potret udara dengan skala yang memadai.
f. Dokumen studi kelayakan atau sejenisnya.
g. Laporan utama studi analisis dampak lingkungan dengan lampirannya.

2) Dokumen perencanaan :
a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) jangka waktu pengusahaan berjalan
b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) selama jangka waktu RKPH berjalan
c. Rencana Karya Tahunan (RKT) selama RKL berjalan,
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
e. Rencana Pemantauan Lingkungan
f. Rencana Kegiatan Pengelolaan Sosial
g. Rencana Anggaran Unit Manajemen
h. Rencana Operasional

3) Dokumen laporan unit manajemen tiga tahun terakhir :
a. Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP)
b. Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
c. Laporan Tata Batas (TBT) untuk semua trayek pada penataan batas unit manajemen
d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur
e. Laporan Audit Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur
f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
g. Laporan Pemantauan Lingkungan
h. Laporan Kegiatan Pengelolaan Sosial
i. Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP)
j. Laporan Pemasaran Kayu Bulat
k. Laporan Keuangan
l. Laporan Pembayaran Pajak
m. Laporan/bukti penyerahan bantuan untuk pembinaan masyarakat atau pelaksanaan kegiatan sosial lainnya.
n. Laporan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik/sengketa seperti dokumen kesepakatan atau bukti ganti rugi.

III. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen.
Dokumen pada point 1, 2, dan 3 yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi hendaknya merupakan salinannya, karena Lembaga Sertifikasi akan menyimpannya selama proses sertifikasi. Dokumen akan dikembalikan dengan berita acara penyerahan pengembalian dokumen. Unit manajemen juga diwajibkan menyediakan informasi dan dokumen tambahan lainnya, bila diminta.

Untuk Para Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman, Siapkan Untuk Standard LEI 5000-2 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari

I. Dokumen Pernyataan Perusahaan (Corporate Statement) yang ditandatangani oleh pimpinan unit manajemen. Berisi :
1) Informasi tentang unit manajemen :
a. Dasar hukum badan usaha
b. Surat keputusan tentang hak pengusahaan hutan dan perubahan atau perpanjangannya
c. Alamat kantor pusat, cabang dan base camp
d. Pemilik dan masing-masing penyertaan saham
e. Susunan kepengurusan dan nama pengurus hingga tingkat camp manager

2) Informasi kinerja aspek produksi :
a. Luas, lokasi dan tipe hutan
b. Sejarah kegiatan pengusahaan hutan
c. Perubahan kondisi sumber daya hutan sampai saat ini, baik akibat kegiatan unit manajemen maupun karena sebab lainnya.

3) Informasi kinerja aspek ekologi :
a. Posisi unit manajemen dalam lingkup regional termasuk posisi terhadap kawasan hutan lainnya, kawasan konservasi, kawasan pengelolaan sumber daya alam lainnya.
b. Posisi dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) Kondisi ekologis spesifik, baik fisik maupun biotik, dalam areal unit manajemen.
c. Perubahan-perubahan ekologis yang terjadi dan mempengaruhi kegiatan manajemen

4) Informasi kinerja aspek sosial :
a. Posisi unit manajemen dalam wilayah administrasi pemerintahan.
b. Pusat-pusat pemukiman yang ada di dalam dan di sekitar unit manajemen
c. Kondisi sosial yang spesifik di wilayah unit manajemen
d. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan unit manajemen.

5) Visi, misi dan tujuan melaksanakan kegiatan manajemen hutan dengan memperhatikan kondisi ekologis dan sosial yang ada.

II. Dokumen Unit Manajemen terdiri dari :
1) Dokumen Data Dasar
a. Salinan surat keputusan tentang pemberian ijin, pengukuhan hak pengusahaan hutan tanaman industri, informasi perubahan/perpanjangannya, perubahan status fungsi hutan.
b. Salinan akte pendirian perusahaan UM pemohon (legalisasi notaris)
c. Citra landsat (hard copy/data digital) dan/atau potret udara dengan skala yang memadai
d. Hasil penafsiran citra landsat dan potret udara
e. Peta hasil penafsiran citra landsat dan potret udara dengan skala yang memadai
f. Dokumen studi kelayakan atau sejenisnya Laporan utama studi analisis dampak lingkungan dengan lampirannya
g. Informasi karakteristik mengenai areal hutan tanaman, meliputi kondisi sumberdaya hutan, kondisi sumberdaya lahan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

2) Dokumen Perencanaan
a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPH) jangka waktu pengusahaan berjalan
b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) selama jangka waktu RKPH berjalan
c. Rencana Karya Tahunan (RKT) selama RKL berjalan,
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
e. Rencana Pemantauan Lingkungan
f. Rencana Kegiatan Pengelolaan Sosial
g. Rencana Anggaran Unit Manajemen
h. Rencana Operasional

3) Dokumen Laporan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir
a. Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP)
b. Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
c. Laporan Tata Batas (TBT) untuk semua trayek pada tahapan penataan batas UM sampai pengukuhannya
d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur
e. Laporan Audit Pelaksanaan Kegiatan Silvikultur
f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
g. Laporan Pemantauan Lingkungan
h. Laporan Kegiatan Pengelolaan Sosial
i. Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP)
j. Laporan Pemasaran Kayu Bulat
k. Laporan Keuangan
l. Laporan Pembayaran Pajak-pajak
m. Laporan/bukti penyerahan bantuan untuk pembinaan masyarakat atau pelaksanaan kegiatan sosial lainnya
n. Laporan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik/sengketa seperti dokumen kesepakatan atau bukti ganti rugi.

III. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen.
Dokumen pada point 1, 2, dan 3 yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi hendaknya merupakan salinannya, karena Lembaga Sertifikasi akan menyimpannya selama proses sertifikasi. Dokumen akan dikembalikan dengan berita acara penyerahan pengembalian dokumen. Unit manajemen juga diwajibkan menyediakan informasi dan dokumen tambahan lainnya, bila diminta.

Untuk pemilik hutan rakyat, masyarakat adat, dan jenis-jenis pengelolaan hutan berbasis masyarakat lainnya. Siapkan Standard LEI 5000- 3 : Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari.

Skema I : Skema Sertifikasi dengan Penilaian Lapangan oleh Pihak Ketiga
a. Pernyataan unit manajemen, berisi tentang tujuan pengelolaan, potensi sumberdaya hutan, potensi hasil hutan dan potensi usaha, serta tatacara dan inovasi pengelolaan hutan yang selama ini telah dilakukan. Pernyataan kelompok pengelola hutan ini kemudian ditandatangani oleh semua anggota kelompok sebagai bagian dari bentuk pengesahan bersama.
b. Data unit manajemen, antara lain dokumen atau informasi yang menjelaskan status lahan, peta-peta lahan, dan data lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya hutan, sumberdaya lahan dan sumber daya manusia
c. Dokumen perencanaan dan/atau bentuk perencanaan apapun yang menjadi landasan penting bagi pengelolaan unit manajemen. Kesepakatan-kesepakatan menyangkut model produksi bersama dapat digolongkan ke dalam poin ini.
d. Dokumen laporan : segala jenis laporan pengelolaan yang sesuai, dan/atau bentuk pelaporan yang diadatkan.

Skema II : Skema Sertifikasi dengan Pengakuan Atas Klaim
Lembaga Penjamin menyiapkan dokumen yang menjelaskan secara lengkap dan ringkas :
a. Informasi dasar pengelolaan hutan.
b. Alasan-alasan yang mendasari pengajuan permohonan.
c. Kinerja pengelolaan hutan dalam pemenuhan standar kriteria dan indikator pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Sebagai informasi pendukung, pemohon dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dipublikasikan.
d. Manfaat sertifikasi bagi masyarakat pengelola, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
e. Salinan dari dokumen-dokumen lain yang dirujuk dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk memperkuat permohonan sertifikasi atas praktek pengelolaan yang dinilai.
f. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja unit manajemen
g. Selain dokumen tersebut di atas, Lembaga Penjamin diwajibkan menyediakan informasi/dokumen tambahan lainnya yang diminta oleh Penilai untuk kegiatan penilaian.

Skema II-D : Sertifikasi untuk Hutan Adat
1) Dokumen dalam bentuk pernyataan masyarakat adat tentang :
a. Hukum adat yang berlaku dan wilayah kelola hukum adatnya,
b. Apa saja yang diatur dan bagaimana hukum adat yang ada mengorganisasikannya.
c. Kesepakatan-kesepakatan adat tentang manajemen kelembagaan adat,
d. Manajemen pengelolaan kawasan wilayah hukum adat (biasanya berupa kawasan hutan adat yang di-klaim),

2) Manajemen pengelolaan hutan yang terkait dengan pengaturan-pengaturan kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Manajemen dalam pengertian adat bisa disetarakan dengan kesepakatan-kesepakatan pengaturan yang jelas pemberlakuannya atas sangsi/hukum adatnya oleh mekanisme musyawarah adat yang diakui dan merupakan turunan dari generasi sebelumnya. Lebih lanjut mempunyai implikasi atas hubungan-hubungan relasional yang mengatur perilaku komunal dan atau individual atas penggunaan setiap aspek sumberdaya (hutan) yang digunakan.

3) Dokumen berupa peta wilayah kelola hukum adat (berupa luasan hutan adat yang di-klaim). Informasi pada peta yaitu batas-batas wilayah kelola hukum adat harus bisa dibuktikan dan mendapat ‘pengakuan’ dari pihak-pihak komunitas hukum adat lainnya.

4) Dokumen-dokumen pemerintah daerah dan atau pusat yang menerangkan masyarakat adat tersebut.

5) Dokumen-dokumen sejarah, bisa berupa traktat-traktat adat, peta pemerintahan kolonial Belanda/Portugis (biasanya merujuk pada identifikasi wilayah kelola adat/marga), jika ada.

6) Dokumen berupa hasil-hasil pendampingan LSM lokal maupun internasional, pendampingan program pemerintah daerah maupun pusat, hasil-hasil kajian berupa studi nasional maupun internasional;

7) Berita acara penyerahan mandat masyarakat adat kepada Lembaga-Lembaga Penjamin dalam pengajuan sertifikasi ekolabel.

8.) Dokumen berupa ‘Laporan Praktek PHBML’ yang disusun oleh Lembaga-Lembaga Penjamin.

Untuk Industri Hasil Hutan Kayu Siapkan Standard LEI 5001 : Sertifikasi Lacak Balak / Chain of custody
1. Dokumen yang menyangkut produksi bahan baku .
2. Rekapitulasi laporan hasil produksi tiga tahun terakhir
3. Rekapitulasi pembayaran kewajiban finansial tiga tahu terakhir.
4. Rekapitulasi penerbitan surat angkutan kayu bulat tiga tahun terakhir
5. Laporan mutasi kayu bulat tiga tahun terakhir
6. Rencana dan realisasi produksi Industri Pengolahan Kayu Hilir tiga tahun terakhir
7. Rekapitulasi penerbitan surat angkutan kayu olahan tiga tahun terakhir
8. Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku IPKH tiga tahun terakhir
9. Laporan penilaian ISO 9000 (jika ada)

Langkah 3 : Ajukan Permohonan untuk Sertifikasi LEI
Kirimkan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi dilampirkan semua persyaratan dokumennya. Lembaga Sertifikasi berikut ini telah diakreditasi oleh LEI LEI dan telah memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan penilaian sertifikasi berdasarkan standard LEI. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga Sertifikasi di bawah ini dapat dilihat di website masing-masing :
1. PT. Mutu Agung Lestari
2. PT. TUV International Indonesia
3. PT. Sucofindo

tag : Persiapan Sertifikasi, Dokumen, Unit Manajemen

back to top↑

Sertifikasi Lacak Balak LEI

Apakah Sertifikasi Lacak Balak Itu?
Sertifikasi lacak balak adalah suatu metode sertifikasi untuk menelusuri perjalanan bahan baku kayu dari hutan ke pabrik, yang dalam prosesnya melewati proses pengangkutan, pengapalan, dan pembuatan produk hingga menjadi produk siap pakai.
Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat lacak balak berhak menggunakan logo LEI pada produk. Logo ini memberikan jaminan bahwa produk ini legal dan bisa ditelusuri sampai ke asalnya yaitu hutan yang bersertifikat LEI.

Bagaimana Caranya?
Penelusuran dan pengujian dilakukan terhadap kemampuan sistem documentasi alur kayu di perusahaan yang dapat melacak asal bahan baku ke lokasi di hutan. Bila bahan bakunya dapat dilacak dan sesuai dengan standard LEI, perusahaan itu diberikan sertifikat lacak balak. Yang melakukan penelusuran dan pengujian adalah Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh LEI.

Alasan Mengapa Sertifikasi Lacak Balak Perlu:
Sertifikasi lacak balak LEI mampu memberikan solusi. Konsumen yang baik hanya ingin membeli brand yang mereka percaya. Perusahaan yang baik ingin mempunyai sistem produksi yang baik supaya produk mereka diterima oleh pasar.

Sertifikasi lacak Balak merupakan alat komunikasi bisnis yang mempertemukan antara produk yang berasal dari hutan lestari dengan keinginan pasar. Sertifikasi lacak balak juga alat yang mempertemukan kepentingan lingkungan dengan selera konsumen.

Tanpa sertifikasi lacak balak, produk yang berasal dari hutan lestari tidak bisa diberi label. Tanpa label, perusahaan tidak bisa menunjukkan kepada publik dan konsumen bahwa produknya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Akibatnya, konsumen yang memiliki selera atas produk-produk hijau juga tidak melihat produk itu sebagai pilihan. Dengan sendirinya mengurangi akses pasar atas produk tanpa label ini, walaupun produk ini baik.

tag : Lacak Balak, CoC

back to top↑

Mengapa Memilih Skema Sertifikasi LEI?

Skema Sertifikasi LEI Unik untuk Indonesia, Terpercaya untuk Pasar

Sertifikasi adalah instrumen pasar untuk meyakinkan publik bahwa suatu produk telah memenuhi kualitas tertentu dalam standard pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Ada berbagai macam skema sertifikasi hutan di dunia ini, antara lain : Certfor Chile, CSA, FSC, LEI, MTCC, PEFC, dan SFI. Masing-masing skema sertifikasi memiliki kualitas tersendiri sesuai dengan landasan dan tujuan pengembangan masing-masing skema sertifikasi.
Pengembangan skema sertifikasi LEI dilandasi atas kebutuhan Indonesia untuk mendorong terciptanya prakondisi (kondisi pemungkin) ke arah pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Kompleksnya masalah pengelolaan hutan di Indonesia menyebabkan sertifikasi LEI menjadi salah satu instrument yang diharapkan oleh banyak pihak dapat memperbaiki kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Komponen yang menyebabkan kompleksitas pengelolaan hutan antara lain adanya tumpang tindih kebijakan, kebijakan yang tidak sesuai, banyaknya pihak yang berkepentingan, dan tipe pengelolaan hutan di Indonesia yang bermacam-macam.
Dengan latar belakang demikian maka skema sertifikasi yang dikembangkan LEI ditujukan untuk mencapai kualitas keadilan dan kelestarian pengelolaan hutan. Kualitas keadilan dan kelestarian tersebut dituangkan baik ke dalam criteria dan indicator penilaian maupun tahapan proses sertifikasi LEI.
Ada beberapa alasan mengapa Skema Sertifikasi LEI unik terhadap skema yang lain :
• Skema sertifikasi LEI didesain khusus untuk konteks pengelolaan hutan di Indonesia.
• Skema sertifikasi LEI memiliki fokus, komitmen, dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat.
• Segala prosesnya melibatkan pendekatan multistakeholder yang didukung oleh NGO/LSM, masyarakat adat, pengusaha hutan, dan pemerintah.
• LEI mengembangkan 3 sistem sertifikasi bagi 3 tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yaitu hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat.
• Adanya fasilitasi forum komunikasi di daerah untuk menjamin proses sertifikasi di lapangan transparan, media resolusi konflik, dan media menyusun perwakilan daerah dalam pengambilan keputusan sertifikasi.

Sertifikasi LEI bermanfaat bagi :
• Para pengusaha hutan dapat membuktikan praktek pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di arealnya, menunjukkan legalitas pengelolaannhya dan komitmennya terhadap lingkungan, yang dalam prosesnya semua itu dapat meningkatkan transparansi dalam manajemen hutan. Pengusaha juga dapat menikmati akses yang meningkat ketika dapat menembus pasar yang ecosensitive.
• Konsumen dengan daya belinya dapat berperan dalam mendorong kelestarian hutan, perlindungan lingkungan dan ekosistem, sampai kepada berperan dalam membantu kelangsungan komunitas hutan adat di hutan belantara Kalimantan. Label pada produk bersertifikat LEI merupakan simbol yang menyatakan bahwa produk ini kayunya berasal dari hutan yang asal usulnya legal dan lestari, sedangkan produk yang tidak mempunyai label kayunya berasal dari sumber yang tidak jelas baik legalitas maupun asal usulnya.
• Pedagang/industri dapat menggunakan bahan baku bersertifikat LEI untuk memenuhi permintaan konsumen yang, kian lama kian meningkat, atas produk-produk yang ramah lingkungan.
• Komunitas masyarakat petani hutan dan masyarakat adat dapat memanfaatkan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan pasar terhadap upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat, yang dapat membantu pengakuan formal atas keberadaan masyarakat petani/adat sebagai komunitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah melestarikan hutan.

tag : Sertifikasi, LEI

back to top↑