Bogor – Koran Kongres LEI | Dewasa ini peran hutan semakin penting bagi kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global. Hutan diperlukan sebagai penopang daya dukung lingkungan, kehidupan sosial maupun ekonomi. Demikian pandangan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) terkait penataan hutan nasional yang dipaparkan dalam kegiatan yang didukung oleh APP dan RAPP, Kongres III Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di Bogor, 9-11 Oktober 2014.
Anggota Dewan Kehutanan Nasional Martua T. Sirait mengemukakan, Martua T. Sirait, dalam perkembangan di Indonesia, pengelolaan kawasan konservasi maupun hutan lindung yang menjadi bagian penting untuk menopang daya dukung lingkungan masih belum diikuti penguatan kapasitas pengelolaannya secara signifikan.
Pengelolaan dan pengusahaan hutan alam produksi terus mengalami penurunan, hutan tanaman mengalami kenaikan, dan dalam perkembangan usaha besar kehutanan ini hampir tidak pernah luput dari konflik-konflik sosial di lapangan. Sementara itu, bagi usaha kecil seperti hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan maupun pengembangan hasil hutan non kayu tidak banyak mengalami perubahan.
Di tengah-tengah perkembangan seperti itu, lanjut Martua, politik kehutanan hampir tidak memperbincangkan ekonomi kehutanan, sebaliknya politik kehutanan didorong untuk mempersempit diskursus pembangunan kehutanan hanya pada menanam pohon.
Kawasan hutan negara semakin terancam, baik oleh perkembangan investasi perkebunan, pertambangan, perkembangan penduduk, maupun oleh keputusan-keputusan hukum yang secara substansial membawa kerusakan pada hutan.
Terdapat berbagai bentuk solusi di tengah-tengah situasi tersebut, antara lain pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan pengukuhan kawasan hutan, penyederhanaan izin, dan resolusi konflik. Namun masih bersifat parsial dan baru menjadi harapan, karena belum menjadi bukti nyata bagaimana persoalan nasional kehutanan dipecahkan.
Oleh karena itu diperlukan sinergi antar instansi terkait kehutanan. Selain Kementerian Kehutanan, berbagai kementerian dan lembaga negara seperti UKP4, Bappenas, ESDM, Kemendagri, KLH, KPK serta Pemda Provinsi adalah aktor-aktor yang secara langsung memiliki peran signifikan dalam menentukan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan kehutanan. (Fahir)