Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI 150 150 lei

(Solo Pos, 25 Januari 2005): Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dilaksanakan di dua desa di Wonogiri, mendapat sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Hutan rakyat tersebut dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dua desa yang mendapat sertifikasi PHBML itu adalah desa Selopuro dan desa Sumber Rejo, keduanya berada di kecamatan Batuwarno, Wonogiri. Hutan didaerah itu merupakan hutan rakyat dan dikelola oleh mereka sendiri.

Pimpinan program pengembangan masyarakat Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI ) Wonogiri, Taryanto Wijaya ketika dihubungi Solo Pos menuturkan dengan adanya sertifikasi tersebut maka perdagangan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Sumber Rejo dan Selopuro, sudah memenuhi standar ekolabel yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sertifikat itu berlaku selama 15 tahun sejak 18 Oktober 2004 sampai 18 Oktober 2020.

Taryanto menjelaskan, sertifikasi itu menyangkut cara pengelolaan yang lestari. Selama ini kayu produksi hutan yang dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) hanya menerangkan bahwa kayu itu legal, namun tidak menjamin bahwa pengelolaannya memperhatikan kelestarian alam. Sertifikat PHBML menerangkan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Tanaman Utama
Sebagai gambaran, petani yang menebang satu pohon, harus menyiapkan 10-25 batang pohon untuk ditanam sampai hidup. Pohon yang ditanam itu umurnya bervariasi dan tidak terlalu jauh perbedaan umurnya dengan pohon yang ditebang. Hal ini berbeda dengan pohon yang diproduksi perhutani yang menggunakan cara tebang lalu tanam dan tebang lagi.

Di Selopuro hutan yang bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. Total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Tanaman utama hutan itu adalah jati dan mahoni, namun juga ada jenis akasia, trembesi dan mindi.

Pasar produk hutan bersertifikasi tersebut menurut Taryanto adalah perusahaan-perusahaan yang sensitif ekolabel baik di dalam maupun di luar negeri.
Menurutnya produk kayu dari hutan rakyat tersebut dipasarkan di Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi (TPKS) di Sumber Rejo yang dikelola oleh Forum Komunitas Petani Sertifikasi dan Koperasi Mitra Sejahtera.

Saat ini ada peluang untuk memasarkan kayu bersertifikasi ke empat perusahaan yaitu perwakilan perusahaan asal AS : PT Novika yang berkantor di Denpasar, PT Maratea Semarang, PT Terampil Surabaya dan CV Permata Tujuh Wonogiri. Kayu yang diminta oleh buyer tersebut ada yang berupa kayu bulat maupun papan.

Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30%. Kelebihan harga itu disebut Premium Price , yang didistribusikan sebesar 50% untuk petani pemilik untuk mendorong agar tetap menanam, 25% untuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi, dan 25% untuk Koperasi Mitra Sejahtera yang memfasilitasi petani dengan buyer.