Lembaga Ekolabel Indonesia terus berupaya melakukan yang terbaik dalam mendorong terwujudnya tata kelola hutan dan sumberdaya alam secara lestari, adil dan berkelanjutan. Tantangan dan kendala yang dihadapi LEI dalam mewujudkan sertifikasi menjadi motivasi dan cambuk bagi organisasi ini untuk mencari cara yang lebih tepat dalam melaksanakan programnya.

Di lapangan, LDEI kerap menghadapi proses yang cukup kompleks dalam melakukan sertifikasi. Hal ini menjadi salah satu isu yang mendapatkan sorotan dalam Kongres III LEI, yang berlangsung di Bogor, 9-11 Oktober 2014. Dalam Seminar Grup 4 Kongres III Lembaga Ekolabel Indonesia yang dipusatkan di Hotel Rancamaya, Kamis (9/10), kerangka Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi topik bahasan utama. Kerangka KPH diyakini sebagai salah satu solusi bagi LEI dalam melaksanakan sertifikasi.

Ketua Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI 2009-2014, Agus Setyarso mengemukakan, melalui kerangka Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut, LEI dapat mendorong terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Diharapkan satu KPH memiliki satu sertifikat LEI. Produk dan jasa apapun yang keluar dari KPH berhak memasang Logo Ekolabel (LEI).

Untuk memuluskan program sertifikasi hutan pada kerangka KPH, LEI akan melakukan sejumlah rencana aksi. Pertama, rencana aksi untuk memproduksi pendamping KPH bersertifikat. Kedua, rencana aksi untuk mendampingi KPH agar mampu membina operator ekonomi memenuhi sertifikasi kehutanan. Ketiga, rencana aksi untuk mengangkat daya saing PHBML di KPH melalui sertifikasi kehutanan. Keempat, rencana aksi untuk menyiapkan prakondisi menyiapkan KPH dalam pemenuhan sertifikasi kehutanan. Rencana akhsi terakhir disusun untuk setiap region: Sumatra, Jawa Barat-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua.

Menurut dia, ketika proses pengakuan hutan adat sulit dan lambat, perlu terobosan. KPH dapat dijadikan sebgai entry point untuk mewujudkan terobosan itu. “Bebeapa KPH sudah harus menerapkan sertifikasi pada tahun 2015. Pintu terbuka untuk LEI dan agen-agennya. Tahun 2016 saat ASEM diberlakukan LEI sudah harus sangat kompetitif,” demikian Agus Setyarso.