Lembaga Ekolabel Indonesia




Kepentingan Indonesia untuk makin menggalakkan berbagai upaya yang dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup sangat penting. Dalam hal ini, kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sangat dikehendaki. Keberhasilan penanaman nilai lingkungan hidup mulai menampakkan hasilnya secara sosial yang ditunjukan dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap perilaku bisnis/unit manajemen yang kurang akrab lingkungan. Hal ini didukung pula oleh keterbukaan pemerintah yang memungkinkan penyajian informasi mengenai ulah pelaku bisnis dalam berbagai media masa. Keterbukaan ini diharapkan akan membuka peluang bagi berkembangnya kesadaran konsumen Indonesia mengenai produk ramah lingkungan.

Upaya mengantisipasi tuntutan konsumen internasional dan meningkatnya daya kritis masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan pertimbangan lingkungan di kalangan pelaku bisnis, berbagai kelompok, organisasi dan badan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, telah mengambil inisiatif untuk mencari dan merumuskan kriteria dan indikator serta sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Pada tahun 1993 dibentuk Kelompok Kerja Ekolabel Indonesia (Pokja Ekolabel) untuk membahas, mencari dan memantapkan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), metodologi penilaian, dan sistem sertifikasi PHPL. Pokja Ekolabel dalam prosesnya telah melibatkan perwakilan dari berbagai pihak, termasuk Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Dewan Standardisasi Nasional1 (DSN), LSM dan para pakar perguruan tinggi. Pokja Ekolabel kemudian berkembang menjadi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang secara resmi diirikan pada tanggal 6 Februari 1998.

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) didirikan dalam rangka memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil dan lestari (PSDAL) melalui penerapan sistem sertifikasi ekolabel yang kredibel. Dengan dukungan stakeholder, LEI melakukan dua kegiatan utama, yaitu pertama mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai inisiatif (standar) nasional, dan kedua mengembangkan sistem akreditasi yang mengawasi terselenggaranya sistem sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Setelah sasaran tersebut dicapai, LEI berkewajiban mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan untuk mendukung sistem sertifikasi Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (PSDAL) yang kredibel.




Bekerja Sama Dengan: