Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar 1280 493 lei

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani

Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Diah Suradiredja
Ketua Majelis Perwalian Anggota – Lembaga Ekolabel Indonesia

Kongres IV LEI
Kongres IV LEI 2020 menyesuaikan dengan kebiasaan baru, akan dilaksanakan dengan persidangan secara daring dan jadwal bertahap bergilir selama 10 hari dalam periode 23 November – 22 Desember 2020. Metode ini membuka ruang bagi semua anggota, semua kamar untuk mebahas semua tema, memberikan keleluasan pembahasan dengan memperhatikan beragam cara pandang, dan menyediakan waktu bermufakat lebih cermat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi LEI ke depan. Kongres kali ini memperlebar kesempatan bagi “orang-orang baik pulang ke rumah LEI” serta menkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan yang memperbesar kemungkinan realisasi dari banyak harapan agar terjadi perubahan di Indonesia.

Perkembangan dan Pembelajaran
LEI periode 2015-2019 (+2020) mencatat perkembangan dan pembelajaran yang dikategorikan dalam 6 (enam) arena kerja merujuk arahan perluasan peran LEI sesuai GBPK 2015-2019. Fokus perhatian tetap pada pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (PSDAL) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi karbon. Modalitas utamanya adalah keahlian LEI dari perjalanan panjang pengembangan sistem dengan 3 (tiga) komponennya yakni standard, tata laksana dan tata lembaga yang dapat diadaptasikan pada level mikro hingga makro. Bila salah satu komponen kurang diperhatikan, maka sistem yang dikembangkan akan mengalami trouble atau malah tidak berfungsi sama sekali.

Arena Bekerja 1: Pengembangan Sistem Sertifikasi Voluntary
Skema sertifikasi yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh LEI sendiri adalah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk hutan alam (PHAPL), hutan tanaman (PHTL), hutan masyarkat (PHBML), hasil hutan bukan kayu (HHBKL) dan sertifikasi rantai pasok kayu (CoC). Disamping itu, LEI menjalin kemiraan dengan FSC dalam pengembangan National Forest Stewardship Standard (NFSS) yang akan diluncurkan pada Bulan Desember 2020. Berikutnya LEI tengah memperluas jejaring, mempelajari konsep dan mengamati praktek lapangan terkait pengembangan skema sertifikasi karbon dan wisata alam.

Arena Bekerja 2: Penerapan Sistem Sertifikasi LEI
Tiga Lembaga Sertifikasi (LS) telah re-akreditasi untuk sertifikasi PHPL dan CoC LEI yakni PT. Mutu Agung Lestari, PT. Sucofindo dan PT. TÜV Rheinland. Skema PHAPL LEI telah diterapkan pada 6 (enam) unit manajemen seluas 1,1 juta hektar, namun tidak resertifikasi setelah berakhir pada 2008 dan 1 (satu) unit berakhir pada 2015. Penerapan skema PHTL pada 2017 mencapai 20 unit seluas 2,25 juta hektar. Skema PHBML mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat menjadi 48 unit manajemen seluas 87.189 hektar dan diproyeksikan berlanjut. Secara khusus, setelah hutan adat Rumah Panjae Menua Sungai Utik pada 2008, pada 2017 4 (empat) hutan adat memperoleh sertifikat PHBML LEI yakni Hutan Adat Desa Lodang, Hutan Adat Passapa’ Tua Desa Hono, Hutan Adat Bukit Tinggai, dan Hutan Adat Lindung Desa Kalotok. Sedangkan CoC diterapkan di 5 (lima) industri pulp & paper dan 5 (lima) industri kecil-menengah pada klaster furnitur dan kerajinan yang menjangkau pasar global.

Arena Bekerja 3: Pengakuan Pelaku Pasar Greener dan Greenest terhadap Skema Sertifikasi LEI
Skema sertifikasi LEI diakui mendukung unit manajemen memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, namun belum signifikan membantu memperluas pasar. Upaya LEI untuk lebih dikenal pasar adalah dengan mengikuti dan memfasilitasi IKM furnitur dan kerajinan mengikuti pameran di Jakarta, Köln dan Frankfurt. Lebih lanjut LEI bekerjasama dengan Landscape Indonesia dan BV-Rio menerapkan platform online marketplace RTX (Responsible Timber Exchange) di Indonesia bagi produk kayu dengan CoC LEI https://www.bvrio.org/en/news/details/bvrio-landscape-indonesia-and-lei-announce-partnershiptekn.

Arena Bekerja 4: Keberterimaan Konsumen Greener dan Greenest
Perkembangan teknologi informasi dibarengi media sosial memungkinkan produk yang bersumber dari pengelolaan hutan bersertifikat LEI mengjangkau konsumen greener dan greenest. LEI mengembangkan konsep SVX (Sustainability Value Exchange) untuk memfasilitasi secara daring inklusi produsen skala kecil ke dalam relasi jual-beli dengan pertukaran nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Konsep dipraktekkan dalam: 1) relasi suplai kayu dari UMHR kepada IKM di Yogyakarta, 2) temu usaha yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Jatim dan Jabar, 3) promosi HHBK kopi dan kakao Bupati Luwu Utara sebagai public figure, dan 4) promosi wisata alam di Rinding Allo dengan liputan yang dipbulikasi di majalah Garuda yakni Colours. Model yang potensial dikembangkan adalah produksi kerajinan kayu dengan branding Smoodwood oleh komunitas Desa Semoyo dampingan Arupa yang didukung Universitas Tarumanegara dalam mengembangkan desain produk, fotografi dan pemasaran melalui media sosial antara lain https://www.instagram.com/smoodwood/?hl=en.

Arena Bekerja 5: Mempengaruhi Pemerintah dalam Pengembangan dan Penerapan Sertifikasi
Dengan keahlian utama pengembangan sistem, LEI berkontribusi signifikan tehadap pengembangan sistem sertifikasi Ekolabel, PHPL, SVLK dan terakhir Standard eXperential CFM (Community Forest Mangement) di KLHK; dan terhadap perbaikan skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan mempengaruhi proses dan substansi paket kebijakan yang meliputi Perpres, Permentan, Kepmenko.Ekonomi, Permenaker, dan Kepmentan. Kepmenko 257/2020 menunjuk Direktur Eksekutif LEI ex officio menjadi salah satu anggota Komite ISPO, sebuah kesempatan sekaligus tantangan besar untuk menggagas kemajuan ke level berikutnya. Telah diupayakan namun belum berlanjut adalah pada sektor kelautan yang terhubung dengan pariwisata sebagai sektor prioritas, dimana konsorsium LEI mendapat dukungan formal dan merumuskan konsep bersama Pustanlinghut, Kemenpar dan KKP.

Disamping itu, LEI dengan pendekatan kemitraan berbagi sumberdaya melakukan internalisasi penerapan skema sertifikasi PHBML ke dalam anggaran program Dishut Jatim yang kemudian direplikasi di Jawa Barat mulai 2017 sehingga terjadi perluasan sertifikasi PHBML LEI, dan di Luwu Utara – Sulawesi Selatan pada 2018.

Arena Bekerja 6: Mempengaruhi Pemerintah dalam Perbaikan Kebijakan Pembangunan
Dengan keahlian terkait konsep keberlanjutan dan operasionalisasinya pada tingkat mikro dan makro. LEI memiliki track record melakukan telaah kebijakan baik yang bersifat mengatur pada level Presiden dan Menteri, dilengkapi dengan kebijakan yang bersifat menuntun pelaksanaan pada level eselon 1 (satu). Sebagai contoh, dengan analisis bahwa kebakaran hutan menghambat 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), LEI melakukan telaah kritis kebijakan yang membesar-besarkan tindakan pemadaman, penyegelan lahan dan penangkapan tersangka, namun kurang memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, dengan argumen bahwa sertifikasi PHBML membuktikan masyarakat adat mampu mengelola hutan secara lestari, LEI mendorong Pemerintah Kabupaten dan Ditjen PSKL – KLHK untuk mempercepat pengakuan terhadap hutan adat dan perluasan areal PS. Berdasar kajian bahwa penerapan sistem sertifikasi PHPL dan ISPO potential menyumbang pada pencapaian SDGs 2030, LEI merekomendasikan kebijakan untuk menciptakan kondisi pemungkin pencapaian tujuan keberlanjutan di kedua sektor.

Terkait berbagai isu lainnya, LEI dengan beberapa mitra merumuskan konsep-konsep: 1) mitigasi emisi GRK dengan pendekatan jurisdiksi, 2) pengembangan kota pintar (smart city) dan berkelanjutan yang mengutamakan kualitas kehidupan manusia, 3) pembangunan perkotaan dengan prinsip rendah karbon, 4) penyaluran dana lingkungan hidup oleh BPDLH dengan perluasan penerima manfaat, 5) sinergi institusi keuangan dalam pengendalian kejahatan lingkungan hidup dan peningkatan investasi hijau, dan 4) mekanisme akuntabilitas sosial untuk peningkatan responsifitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.

LEI ke Depan
Arahan strategis telah disampaikan antara lain oleh Emil Salim, Djamaludin Suryohadikusumo, Alan Purbawiyatna, Nurcahyo Adi, Haryanto R. Putro, Agus Setyarso, Asep Sugih Suntana, Darmawan Liswanto, Abdon Nababan, Tri Nugoroho dan Drajad Wibowo (lihat tulisan “LEI ke Depan”). LEI sebagai gerakan masyarakat madani punya pilihan jalur untuk lebih kuat mempengaruhi negara agar mengatur perilaku pasar, atau jalur membangun kekuatan bersama pasar untuk mengubah perilaku negara. Bila memilih jalur pertama, LEI harus membangun relasi dengan Presiden atau minimal dengan Menteri menggunakan kekuatan pengetahuan dan politik (intellectual and political modality) untuk menanamkan ideologi keberlanjutan (sustainability) ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis, termasuk pemberlakuan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

LEI mengundang semua pihak untuk berbagi pandangan dan gagasan dengan menghormati keragaman cara berfikir.