Pemerintah Klarifikasi Pelanggaran Industri Pulp

Pemerintah Klarifikasi Pelanggaran Industri Pulp

Pemerintah Klarifikasi Pelanggaran Industri Pulp 150 150 lei

“Paling lambat klarifikasi akan kami lakukan sampai akhir bulan agustus ini. Sebab ancaman pemboikotan produk pulp Indonesia di beberapa negara diketahui akan mulai diterapkan awal bulan september. Beberpa negara yang sudah menyampaikan ancaman tersebut seperti Jepang, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa bahkan sudah memboikot,” kata Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan Transtoto Handardhari di Jakarta.

Transtoto mengatakan Dephut juga telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada sejumlah industri pulp nasional terkait dengan tudingan penggunaan hutan alam sebagai bahan baku pulp yang dipakai industri pulp. Sejumlah perusahaan yang dipanggil diantaranya adalah PT Asia Pulp and Paper (APP), PT Kiani Kertas, serta PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Menurut dia, ancaman pemboikotan produk pulp nasional berawal dari isu lingkungan yang diajukan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia dan Jepang. Mereka menilai produk kertas yang diekspor ke Jepang dari Indonesia bahan bakunya diambil dari hutan alam. Salah satu industri pulp Indonesia yang terancam produknya adalah perusahaan APP.

Jika ancaman pemboikotan tersebut benar-benar terjadi, ratusan juta dollar AS yang menjadi devisa negara akan hilang. Karena itu pemerintah akan membantu mengklarifikasi masalah ini kepada negara tujuan ekspor. “Jika ditemukan penyimpangan, perusahaan itu akan kami tindak dan tidak perlu diklarifikasi ke negara tujuan ekspor perusahaan tersebut,” kata Transtoto.

Menurutnya ekspor produk kertas (HS48) Indonesia ke Jepang pada tahun 2003 tercatat sekitar 367 juta dollar AS. Dengan nilai ekspor sebesar itu, Indonesia menguasai pangsa pasar sekitar 15 persen. Dari total ekspor Indonesia itu, APP memasok sekitar 85 persen ke tiga importir besar yakni Askul Co, Kokuyo, dan Ricoh Co.

Juru bicara APP, Joice Budisantoso mengatakan, meski ada ancaman pemboikotan, pihaknya tetap yakin rekanannya di Jepang tidak akan memutuskan hubungan begitu saja. “Mereka akan berpikir panjang sebelum memutuskan kerjasama dengan kami. Produk pulp yang kami ekspor ke Jepang merupakan produk dengan kualitas baik. Mereka tentunya juga tidak ingin kesulitan mendapatkan pulp yang berkualitas,” kata Joice.

Kendati demikian, Joice mengakui bahwa jika ancaman boikot itu benar-benar terjad, pihaknya akan mengalami potensial rugi sekitar 5 juta dollar AS per tahun. “Kami berharap ini tidak terjadi. Kami juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Dephut agar masalah ini bisa diklarifikasikan,” kata Joice.

Menurut Transtoto, Mentri Kehutanan M.Prakosa akan berkunjung langsung ke Jepang untuk menjelaskan masalah ini kepada pohak perusahaan dan pemerintah Jepang. (Sumber :Kompas, 14 Agustus 2004)