LEI – Lembaga Ekolabel Indonesia

Profil  LEI

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang memulai inisiatifnya pada 1993, telah memperoleh pengakuan di Indonesia dan internasional sebagai organisasi yang berperan penting dalam mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Dimulai dengan Kelompok Kerja Ekolabel atas prakarsa Emil Salim dan Djamaludin Susrohadikusumo, misi LEI adalau mencari solusi atas permasalahan degradasi hutan dan lingkungan, termasuk dampak sosialya terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Selanjutnya sistem ekolabel digagas sebagai perangkat untuk mengawal keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Pada tahun 1999 dikembangkan skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan pada 2002 skema sertifikasi PHTL (Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari) dan PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari. Skema sertifikasi keterlacakan kayu yaitu CoC (Chain of Custody) juga dikembangkan pada tahun yang sama. Terakhir pada 2007 skema sertifikasi HHBKL (Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari) dikembangkan.

Skema-skema sertifikasi telah diterapkan di Indonesia, dan dalam beberapa prakteknya diselaraskan dengan penerapan skema sertifikasi voluntary dan mandatory.

Hingga saat ini terdapat 22 swasta pengelola hutan tanaman seluas 2,4 juta hektar yang bersertifikat PHTL-LEI, beserta 5 industri pulp & paper. Berikutnya, 5 industri furnitur dan kerajinan skala kecil bersertifikat CoC LEI dan mengekspor produk meraka termasuk ke Jepang dan negara-negara Uni Eropa yang mengenal skema sertifikasi LEI.

Dalam hal ini, LEI mendukung mereka mengikuti pameran internasional baik yang diadakan di Indonesia maupun di Koln dan Franfurt Jerman guna memperluas jangkapan pasar.

Sementara 48 kelompok masyarakat yang terdiri dari 40 Hutan Rakyat, 6 Hutan Adat, dan 2 Hutan Kemasyarakatan seluas total 83 ribu hektar di 9 provinsi telah memperoleh PHBML-LEI.

Unit-unit pengelolaan hutan bersertifikat PHTL tersebut terhubung dengan 5 (lima) industri pengolahan pulp dan kertas yang bersertifikasi CoC. Beberapa dari unit-unit yang bersertifikat PHBML terhubungdengan 5 (lima) industri furnitur dan kerajinan yang bersertifikat CoC.

Produk-produk bersertifikat CoC-LEI tersebut telah diterima di pasar internasional, terutama Jepang dan Eropa yang telah mengenal sistem sertifikasi LEI.

Dukungan kepada industri dan pengrajin untuk perluasan pasar produk bersertifikat ekolabel di tingkat domestik dan globat diberikan melalui pameran di Jakarta dan Yogyakarta serta Koln dan Frankfurt di Jerman.

Berbasis pengalaman panjang dan pengetahuan dalam pengembangan sistem sertifikasi, LEI memiliki pengaruh dalam perbaikan skema-skema sertifikasi lainnya dan penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Guna menguji dampak penerapan sistem sertifikasi terhadap pencapian keberlanjutan, LEI telah mengembangkan kerangka analisis dan melakukan kajian potensi kontribusi terhadap target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG-2030) Indonesia.

Kerangka tersebut menjelaskan korelasi antara seperangkat standar (prinsip-kriteria-indikator) pada skema sertifikasi dan seperangkat standard (tujuan-target-indikator) pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG-2030) yang diadaptasi di Indonesia.

Menggunakan kerangka dimaksud, studi awal telah dilaksanakan pada contoh kasus skema sertifikasi PHTL LEI dan skema sertifikasi ISPO.

Penerapan skema PHTL LEI potensial berkontribusi terhadap pencapaian 13 tujuan yakni tujuan 1 pengurangan kemiskinan, 3 peningkatan kesehatan, 4 pendidikan berkualitas, 5 kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi, 8 kelayakan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi dan infrastruktur, 10 mengurangi ketidakadilan, 11 kota dan masyarakat yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 13 tindakan terhadap perubahan iklim, 15 kehidupan pada lahan, dan 16 kelembagaan yang kuat, adil dan damai.

Hasil kajian digunakan untuk mendorong partisipasi sektor wasta dan kelompok masyarakat dalam pelaporan kinerja keberlanjutannya, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam pelaporan pencapaian TPB Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat SDG di Bappenas.

LEI telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan skema sertifikasi mandatory yang diyakini efektif sebagai kekuatan untuk mendorong pelaku pasar memenuhi standard yang selaras dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Di sektor kehutanan, LEI mendukung KLHK dalam penembangan dan penerapan skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dalam lima tahun terakhir, LEI aktif menjadi bagian dalam legislasi Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang merupakan perbaikan peraturan sebelumnya agar menjadi sistem sertifikasi yang lebih efektif dan kredibel.

Secara khusus terhadap skema sertifikasi voluntary yang berlaku global, LEI mendukung FSC dalam proses penyusunan standar nasional pengelolaan lestari yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Pada tema perbaikan tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim, bekerjasama dengan BPDLH sebuah lembaga baru yang ditetapkan pemerintah dengan tanggungjawab mengelola dana lingkungan hidup, LEI telah mengembangkan instrumen penghimpunan dan penyaluran dana untuk pembiayaan aksi mitigasi dan adaptasi iklim.

Melanjutkan kerjasama-kerjasama sebelumnya dengan Pustanlinghut KLHK, pada 2020 – 2021 LEI menjadi tim konseptor dan komite teknis pengembangan kriteria dan indikator Community Forest Management (CFM) sebagai Experential Standard untuk memberi penghargaan atas inisiatif masyarakat melaksanakan praktek yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Selanjutnya, LEI mendukung Tim Nasional RAN KSB mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan Inpres 6/2019 RAN KSB dilaksanakan secara semestinya untuk menjapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Program-program sebagaimana disebutkan mendapat dukungan dari Kehati SPOS – UKCCU, UNDP SPOI, BPDLH, Pustanlinghut KLHK, Green Prosperity MCA Indonesia, EU Indonesia – Brunei Delegation, TNC Indonesia dan WWF Indonesia. Pelaksanaan sebagian besar aktivitas-aktivitasnya dilakukan dengan koalisi atau melibatkan organisasi masyarakat sipil lainnya seperti AMAN, FKKM, FWI, CFES, Latin, Perkumpulan Wallacea, GAIA, Kaoem, YBUL, JPIK, dan IFM Fund.


(Emil Salim, 1994)
Prof. Dr. Emil Salim
(Djamaludin Suryohadikusumo, 1994)
Ir. Djamaludin Suryohadikusumo

IUPHKm KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) AIK BUAL

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat

KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT (KPHA) BUKIT TINGGAI

KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT (KPHA) BUKIT TINGGAI

Desa Sunggai Deras dan Desa Baru Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi

Desa Hono

UMH KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT (KPHA) PASSAPA' TUA

Desa Hono, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan

Desa Lodang, Kecamatan Seko

UMH KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT (KPHA) LODANG

Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan

Scroll to Top