Sekjen Kemenhut: Tantangan Pembangunan Kehutanan Makin Kompleks

Sekjen Kemenhut: Tantangan Pembangunan Kehutanan Makin Kompleks

Sekjen Kemenhut: Tantangan Pembangunan Kehutanan Makin Kompleks 150 150 lei

Bogor – Koran Kongres LEI | Pembangunan kehutanan di Indonesia menghadapi tantangan yang makin kompleks, baik berasal dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Demikian diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan, Dr. Hadi Daryanto, DEA dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Bejo Santosa, Kamis di Hotel Padjadjaran Suites, BNR, Kota Bogor.

Bejo Santosa hadir menggantikan Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto pada pembukaan Kongres ke-III Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), yang disponsori oleh APP dan RAPP. Ia sekaligus menjadi pembicara utama pada pembukaan kongres organisasi yang didirikan pada tahun 1998 ini.

Dikemukakannya, tantangan yang datang dari dalam negeri terbilang berat. Pasalnya, Kementrian Kehutanan dianggap sebagai penghambat laju pembangunan nasional. Image ini sudah tertanam kuat di beak para pemangku kebijakan negeri ini.

Sedangkan tantangan yang datang dari luar negeri tidak kalah beratnya. Indonesia dianggap tidak mampu mengelola sumberdaya hutan yang dimandatkan dan semua sumberdaya alam yang dimiliki dengan baik. Indonesia dianggap belum mampu mewujudkan pembangunan lestari berkelanjutan. Tantangan tersebut, lanjut dia, mendorong Kementerian Kehutanan untuk bekerjasama dengan para pihak agar peran sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan dapat dipahami baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berbagai tantangan kompleks yang dihadapi tersebut, mendorong Kementerian Kehutanan mengedepankan pentingnya kerjasama dengan para pihak, termasuk dengan Lembaga Ekolabel Indonesia. Lembaga Ekolabel Indonesia, terangnya, berasal dari cikal bakal Kelompok Kerja yang dibentuk pada tahun 1998, dengan tujuan untuk merespons semangat global menjalankan paradigma pembangunan berkelanjutan pasca-Konferensi Bumi di Rio de Jeneiro, 1992.

Visi misi LEI dalam memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan masih relevan dan perlu terus dilanjutkan dalam situasi yang berubah saat ini. “Perkembangan isu global maupun kebijakan nasional dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang lebih luas, yaitu tidak hanya pada satu produk sumberdaya alam saja melainkan fungsi ekosistem secara keseluruhan, mengharuskan LEI juga bisa menyesuaikan diri dengan memperluas cakupan perhatiannya,” demikian Bejo Santosa. (Fahir)