Sertifikasi LEI Menjawab Permintaan Dunia

Sertifikasi LEI Menjawab Permintaan Dunia

Sertifikasi LEI Menjawab Permintaan Dunia 150 150 lei

Bogor, 7/2 (Kompas Online): Kecenderungan pasar dunia yang telah memperketat persyaratan ramah lingkungan atas permintaan produk hutan dan kayu dari negara yang mempunyai hutan, termasuk di Indonesia, bisa terbantu bila kalangan pengusaha, pedagang, dan industri pengelolaan hutan di Indonesia mengikuti skema sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Para pedagang dan industri dapat menggunakan bahan baku (produk hutan) bersertifikat LEI untuk memenuhi permintaan konsumen yang kian lama kian meningkat atas produk-produk yang ramah lingkungan,” kata Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Ditemui pada hari kedua Kongres II organisasi berbasis konstituen (CBO) LEI, ia mengemukakan bahwa seperti disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban saat membuka kongres itu Jumat (6/2), sertifikasi LEI menguntungkan bagi empat pemangku kepentingan kehutanan yang terkait.

Ia mengatakan, melihat kecenderungan permintaan dunia dimaksud, sebenarnya bagi pengusaha sudah sedikit sekali pilihan untuk tidak masuk skema sertifikasi ekolabel.

Argumentasinya, citra dan kondisi pengelolaan hutan Indonesia membuat hasil hutan Indonesia, khususnya industri mebel kalah saing di pasar antarbangsa.

Dikemukakannya bahwa masyarakat Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS), saat ini memang sedang punya perhatian lebih pada masalah hutan Indonesia. “Mereka berharap negara pemilik hutan seperti Indonesia bisa membuktikan bahwa pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak daya dukung alam, tidak mencederai keadilan sosial, dan bisa dilakukan secara lestari,” kata Taufiq Alimi.

Sementara itu, Menhut MS Kaban meneguhkan kenyataan itu dan menyampaikan bahwa perkembangan dunia industri sektor kehutanan menunjukkan adanya kecenderungan pasar global yang semakin memperketat persyaratan lingkungan. “Konsumen mulai jeli mengamati apakah sumber daya hutan sebagai asal-usul kayu telah dikelola dengan baik dan memenuhi asas-asas atau prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sistem sertifikasi LEI akan semakin memperkuat dan melengkapi sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang telah ada, dan merupakan salah satu cara untuk melakukan asal-usul produk kayu yang dipasarkan.

“Selaku Menteri Kehutanan, saya akan melindungi industri kehutanan yang menggunakan kayu legal sehingga industri tersebut dapat bersaing dengan industri yang menggunakan kayu ilegal. Di samping itu, juga untuk meningkatkan posisi tawar industri kehutanan Indonesia di pasar dunia,” katanya.

Verifikasi wajib Menhut juga mengemukakan bahwa di samping hal tersebut, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan verifikasi wajib, yang merupakan instrumen kebijakan untuk mengetahui tingkat kinerja dan kepatuhan unit manajemen (UM) terhadap peraturan perundangan yang berlaku di dalam pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaannya, program verifikasi wajib itu juga didasarkan pada serangkaian kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang terus dievaluasi dan diperbaiki.

“Saya ingin mengajak semua pihak, terutama unit manajemen pengelolaan hutan di Indonesia untuk dapat menjadikan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sebagai suatu tantangan untuk lebih maju dalam mengembangkan industri kehutanan,” katanya.

Melalui instrumen tersebut, kata dia, Indonesia berusaha untuk dapat menembus dan meningkatkan pangsa pasar dan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar antarbangsa, sekaligus memacu percepatan pencapaian pengelolaan hutan lestari di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.