Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini