Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (MEDIA INDONESIA): Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), dengan penerapan standar legalitas yang efisien, kredibel dan adil, secara ekonomi diharapkan bisa menghilangkan biaya siluman.

“Dengan begitu produksi bisa lebih efisien, dan dengan kredibilitas sistem verifikasi legalitasnya, produk kehutanan kita bisa lebih kompetitif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Taufiq Alimi di Jakarta, Rabu (10/9).

Pada acara konsultasi publik final kelembagaan SVLK yang dibuka Dirjen Bina Produksi Dephut, Hadi Pasaribu dan diikuti para pemangku kepentingan kehutanan itu, ia mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan perlunya standar legalitas ini segera diadopsi oleh Departemen Kehutanan (Dephut).

Alasan tersebut yakni standar yang dihasilkan dari proses ini memiliki kelengkapan dan kejelasan yang meniadakan ruang abu-abu. Selain itu standar ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan parapihak, karena itu pelaksanaan verifikasi yang akan dilakukan senantiasa diawasi parapihak itu.

Alasan lain, dalam tatanan kelembagaan yang diusulkan akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas dengan menggunakan standar hasil harmonisasi ini, sehingga kredibilitas sistem ini bisa lebih diandalkan.

“Dan yang lebih penting juga karena bisa menghilangkan biaya siluman tadi,” kata anggota Panitia Pengarah Tim Kerja Kelembagaan SVLK itu.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan SVLK, Aditya Bayunanda mengatakan, sistem tersebut memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan semakin dekat pada kelestasrian dan semakin jauh dari praktek tebang berlebih.

“Perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomi aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi,” katanya.

SVLK itu juga diharapkan menjadi “satu-satunya” sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. “Sistem ini diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak yakni pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Manajer Komunikasi LEI, Indra SB Dewi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi pembalakan liar. Dengan dasar MoU itu, berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan, dimana proses penyusunan berlangsung melalui beberapa tahap dan melibatkan banyak pihak, antara lain LEI, AMAN, Telapak, Dephut, BRIK dan APHI.

Sebelum di Jakarta, konsultasi publik telah dilakukan di Samarinda, Yogyakarta, Jambi dan Papua. (Ant/OL-2). Diunduh dari : http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjkzMzI=