Coc

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

YOGYAKARTA  |  Kamis, 22 November 2012 : Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

M Agus Nuruddin, pemilik PT BKU M Agus Nuruddin mengatakan ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” katanya, kamis (22/11/2012).

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Dia berharap ke depan bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money“.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.

Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya.(Antara/ems).

Sumber: Klik Disini

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA Jogja) | Kamis, 22 November 2012 – Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” kata pemilik PT BKU M Agus Nuruddin di Dusun Mertosanan Wetan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Ia mengakui bahwa ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Harapan kami ke depan, memang bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal,” katanya.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money”.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.
Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar
Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya. (A035)

Sumber: Klik Disini

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS 150 150 lei

Rabu, 21 April 2010 (Vibizdaily-Nasional): Pengelolaan hutan rakyat yang lestari merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang berdampak positif bagi penyelamatan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan fungsi tutupan lahan, kata juru bicara Lembaga Ekolabel Indonesia Indra S Dewi.

“Selain itu juga berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan yang mengelola hutan secara lestari,” katanya disela-sela lokakarya bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” di Yogyakarta, Rabu.

Lokakarya yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) itu juga dirangkaikan dengan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, LEI sebagai organisasi nirlaba yang bekerja mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, ingin memperkenalkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari kepada publik, karena selain mendorong pelestarian lingkungan juga mendorong masyarakat pengelola lingkungan itu sendiri menjadi berkembang.

Dikemukakannya, sepanjang 2004 hingga 2010 berbagai pihak bekerja sama untuk mendorong pelestarian hutan rakyat untuk penyelamatan DAS menggunakan sertifikasi ekolabel standar LEI.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Pengelolaan DAS, Pusat Standardisasi Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (PERSEPSI), sebuah lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat bekerja sama mendorong sertifikasi ekolabel hutan-hutan rakyat di sepanjang empat DAS.

Ke empat DAS tersebut yakni DAS Solo dan DAS Pemali-Jratun, Semarang, Jawa Tengah, DAS Sampeyan-Madura, serta DAS Cimanuk Cisanggarung, dan DAS Citanduy di Jawa Barat berdasarkan standar LEI.

Saat ini, kondisi DAS di Indonesia semakin memprihatinkan dengan indikasi semakin seringnya teejadi banjir, kekeringan, diperparah dengan tanah longsor akibat air limpahan hujan yang tidak terserap ke tanah akibat penggundulan hutan di hulu.

Menurunnya kualitas DAS yang terjadi saat ini secara langsung disebabkan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab di daerah hulu yang disebabkan kebutuhan mendesak seperti konversi lahan hutan menjadi perkebunan, perladangan dan perumahan.

Akibatnya masyarakat mengalami musibah kehilangan tempat tinggal, ternak, sawah dan ladang, harta benda, dan lain-lain.

Standar sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh LEI dipilih sebagai alat untuk membantu penyelamatan DAS karena standar sertifikasi LEI mendorong pelestarian hutan berkelanjutan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat pengelola hutan secara lestari, sehingga merangsang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat petani hutan.

Selain itu, sertifikasi “Chain of Custody” (Coc) atau lacak balak yang dikembangkan oleh LEI akan menjaga keamanan asal usul produk kayu dan non-kayu hanya berasal dari hutan rakyat yang lestari dan legal.

Asal usul produk kayu dan non-kayu yang lestari dan legal ditandai dengan adanya identitas LEI-CoC pada kemasan dan produknya.

Produk kayu bersertifikat LEI-CoC saat ini telah diproduksi oleh PT Jawa Furni Lestari yang mengolah bahan baku hutan rakyat bersertifikat LEI menjadi industri mebel.

Saat ini terdapat 10 unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHR) yang telah bersertifikat LEI, lima di antaranya berada di wilayah kawasan DAS Solo yakni Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Sragen, dan Magetan.

Penyiapan menuju sertifikasi LEI, kata Indra juga sedang dilakukan di DAS Pemali Jratun yang meliputi Batang dan Pekalongan, dan DAS Cimanuk Cisanggarung, termasuk DAS Citanduy meliputi Garut, Sumedang, Majalengka, Brebes dan Cirebon.

Keberhasilan lima UMHR tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat dan PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping.

Sementara Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Program penyelamatan
Sementara itu, Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto mengatakan, program penyelamatan DAS sejalan dengan program Departemen Kehutanan yang telah menetapkan 108 DAS sebagai prioritas penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014).

Di samping itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 tentang strategi pengelolaan DAS serta upaya pokok yang dapat dilakukan 20 tahun mendatang

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
(ras/RAS/ant)

Sumber: Klik Di Sini

Manfaat Pasar dari Sertifikasi LEI

Manfaat Pasar dari Sertifikasi LEI 150 150 lei

Sertifikat CoC LEI memberikan competitive advantage bagi pengusaha ekspor furnitur skala kecil menengah. Menurut Okky pemilik PT. Jawa Furni Lestari, perusahaan furnitur skala menengah yang berlokasi di DI Yogyakarta, “kami menggunakan sertifikasi lacak balak LEI karena memiliki competitive advantage terhadap pasar ekspor. Dari segi produksi lebih mudah karena bahan baku bersertifikat LEI tersedia di Indonesia. Bahan baku bersertifikasi ekolabel yang lain harus mengimpor dulu karena tidak tersedia di Indonesia.”

Beberapa kelompok pembeli telah menerima produk yang bersertifikat COC-LEI sebagai produk yang layak dipercaya. Jaringan pembeli PT. Jawa Furni Lestari di Eropa, Kanada dan Amerika Serikat, telah bersedia membeli furnitur kayu bersertifikat COC-LEI. Di Prancis, Maisons du Monde sebuah jaringan toko yang memiliki 246 toko di Prancis, Spanyol dan Italia telah menyatakan produk furnitur kayu bersertifikat COC-LEI diakui sebagai produk yang baik dan ramah lingkungan melalui pamflet promosi yang menerangkan keberpihakan Maisons du Monde terhadap kelestarian hutan. Sasu’s Playhouse sebuah jaringan pembeli di Finlandia juga telah bersedia membeli furnitur bersertifikat COC-LEI.

Di Amerika Serikat, jaringan pembeli Pottery Barn sudah bersedia menerima furnitur kayu bersertifikat COC-LEI produksi PT. Jawa Furni Lestari. Pengakuan mengenai furnitur kayu bersertifikat LEI produksi PT. Jawa Furni Lestari juga datang dari Imax Corp (Thrump Home Company), yang menyatakan “Jika besok pagi Lacey Act benar benar diberlakukan untuk produk dari Indonesia, produk dari Jawa Furni sudah sesuai dengan aturan tersebut”.

Perkembangan terakhir, furniture kayu berlogo LEI dari PT. Jawa Furni Lestari telah mendapatkan tawaran dari member TFT untuk pembangunan hotel di Birmingham-UK, dan bisa dikatakan hal ini merupakan pertama kalinya UK menerima produk furnitur kayu yang bersertifikat dengan skema COC lain selain COC-FSC.

Beberapa negara lain seperti Prancis, Dubai, Jepang, Finlandia dan Kanada menunjukkan permintaan yang signifikan atas furnitur kayu berlogo LEI. Jajag Suryoputro dari PT. Jawa Furni Lestari berujar,”Penjualan produk berlogo LEI di dua jaringan toko di Finlandia mencatatkan angka penjualan yang tinggi, dan beberapa jaringan toko besar di Prancis sudah memajang produk furniture kayu yang berlabel COC-LEI.” 

Sementara itu dari industri pulp dan kertas, Aida Greenbury Direktur Sustainability dan Stakeholder Engagement Asia Pulp & Paper (APP) Indonesia menyatakan,”Sikap APP terhadap skema sertifikasi produk, lacak balak dan pengelolaan hutan lestari adalah bahwa kami mendukung dan berusaha untuk merangkul semua tipe skema yang ada. Hal ini berdasarkan keinginan kami untuk selalu memperbaiki sistem dan kebijakan kami, dan juga untuk memberikan apa yang diminta oleh pasar. Sebelum sertifikasi LEI, pabrik-pabrik kami juga telah lulus sertifikasi Ekolabel Indonesia, Eropa, Jepang, FSC dan PEFC. “

Produk-produk kertas APP telah dipasarkan ke 65 negara yang terdiri dari berbagai macam produk kertas, tissue dan kertas daur ulang. Aida Greenbury juga menuturkan bahwa beliau merasa bangga bahwa kriteria dan proses audit LEI ternyata lebih teliti dan ketat dibandingkan dengan skema sertifikasi FSC dan PEFC.

“APP berharap kita bisa memulai memasarkan produk kertas bersertifikat LEI di Jepang, dimana pasarnya telah sangat mendukung serifikasi LEI. Dukungan dari LEI dan para pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting untuk bersama-sama mengenalkan, memasarkan dan lebih mengangkat kredibilitas sertifikasi LEI di mata dunia.”

Against LEI Certification

Against LEI Certification 150 150 lei

The Japanese NGOs reject APP products. LEI certification is considered unreliable. Vested interest to block Indonesian pulp and paper products?. GATRA, December 9, 2009.

Twelve people bravely climbed a crane operating at a dock in Riau last Thursday. The Greenpeace activists protested illegal logging activities performed in Sumateran forests by PT Indah Kiat Pulp & Paper, the business unit of a giant company Asia Pulp & Paper (APP).The company is deemed as taking a great part in tropical forests deforestation leading to global warming acceleration process.

The activists spread a banner “Forest destruction: You can stop this”. This action has drawn the international community attention of which are looking forward to welcome the Global Climate Conference planned to be held in early December 2009 in Copenhagen. “Deforestation is the root of climate problems. We are stopping the export of one of the world’s largest pulp mills standing at the frontline of forests destruction,” said a Greenpeace activist, Shailandra Yashwan.

But the action did not run smoothly. According to Greenpeace spokeperson, Martin Baker, at least 18 activists, including 12 foreigners, were arrested by Riau police.

APP Group Director of Sustainability and Stakeholder Engagement, Aida Greenbury, explained that APP Group would not stop their export despite the pressure from the world’s environment activists. APP exports around 1 million metric tons of paper processed from wood extracted from forests in Jambi and Riau annually.

As compensation, APP runs conservation program in other parts of Sumatera. The conservation program is performed also within the framework of carbon offset trade for the future environment sustainability. APP is a member of Sinar Mas Group, a conglomeration owned by the Widjaja family.

The Thursday morning action by Greenpeace was a follow up of a similar action in Tokyo, Japan. The previous action was conducted during APP’s first launching of LEI-certified wood products in October 20. APP chooses Japan as the first market for LEI-certified products due to LEI’s popularity in various sectors in Japan such as in Japanese government, business and communities.

In addition, Japan has a good reputation in nature conservation and sustainable management. “We are in Japan to show that a certification system for natural resources can meet the world market’s increasing demand of environmentally-friendly products generated from sustainable sources,” explained Agung Prasetyo, LEI Executive Director.

Five APP Group pulp and paper mills obtained Chain of Custody certification under LEI’s plantation forest certification program. In addition, one of APP’s wood raw material supplier, PT Wirakarya Sakti, also obtains certification after complying LEI’s plantation forest sustainable management system standard.

Asia Pulp & Paper will market its LEI-certified paper products to the international market by the end of the year. APP’s total paper production will serve 10% of Japanese market niche demand.

According to Aida, Asian market will be their first distribution focus. They will gradually expand the market to other regions, in line with the target of producing paper containing 100% raw materials generated from LEI-certified sources.

The product launching was held in a seminar in Tokyo following the announcement that five of APP’s pulp and paper mills had obtained LEI’s certification.

LEI is a constituent-based organization that promotes sustainable forest management through a certification system to link social and environment interests with the market’s demands. Apart from Japanese and other Asian countries, European Union countries and USA have acknowledged the credibility of both LEI as an institution and LEI-certified products. After launching its products to Asian market, APP plans to market its LEI-certified products to European market.

However, before entering the hustle and bustle of world market churned by consumers’ demand for environmentally-friendly products, APP’s certified products were protested by world environment activists. Several activists led by Greenpeace and WWF demonstrated outside the seminar venue to show rejections towards APP products. They questioned LEI’s certification on APP’s industrial plantation forest products.

According to the activists, LEI standard needs to be strengthened because APP products are not supportive to environment sustainability. The demonstrators would like to warn international buyers to avoid risks caused by the trade of APP/SMG products and LEI-certified products. They also urged LEI to strengthen its plantation forest certification standard and auditor requirements to ensure the certification quality.

Rejection from the world class activists is supported by several NGOs in Riau, including Walhi and WWF. From the perspective of local NGOs, APP has a long history of conducting illegal logging practices in Indonesia, including of forests with high conservation value. APP activities are also linked with local communities’ human rights violation as well as the drying out of carbon-rich peat land forest; thus, causing global glasshouse gases emission.

“The certification is not reliable and transparent because they don’t take the inputs from the prominent NGOs and communities into consideration,” said Dicky Kurniawan of KKI Warsi.

Leaders of local NGOs warned that plantation forest certification standard allow forests destruction and conversion as well as creating social problems related to forest concession. LEI is also considered as not paying attention to the ever increasing large-scale social and environmental problems caused by APP in Indonesia.

Responding to the accusation, Agung Prasetyo revealed that the root of the problems lied in the differences between LEI and Forest Stewardship Council (FSC) certifications. According to him, FSC refused to certify industrial plantation forests established after 1994; whereas LEI standard can be applied for the products of plantation forests on critical land, as allocated by the Government of Indonesia.

The problem is, the pulp and paper consumers are worried that they purchase products containing raw materials extracted from conserved natural forests. “Thus, we assure that LEI only processes the certification of products extracted from plantation forests not from natural forest conservation,” said Agung.

LEI certification standard is developed based on constituents agreement, “We have NGOs, business communities, and eminent persons (experts considered as having positive contributions to environment). Therefore, organization-wise, LEI is very credible,” explained Agung.

LEI certification itself is one of the market instruments employed to facilitate environmentally-friendly products in reaching the “green products” consumers of which are increasing in numbers. Agung firmly stated, “Forest certification should not pose as an obstruction to trade.”

Agung needs to make the statement because there seems to be a controversy on LEI certification. LEI certification standard of which is focusing on products of plantation forests – including in APP case – is resulted from the recommendations and agreement of LEI’s constituent, including WWF and other NGOs. Surprisingly, several of those NGOs are now reject LEI certification. “Such rejections should be brought forward through the organization’s internal mechanism,” said Agung.

Aida Greenbury stressed that LEI’s certification can be seen as a commitment of Indonesian pulp and paper industries. “The certification is a good start for APP to introduce the first LEI-certified papers to global market as well as to demonstrate our efforts in promoting Indonesian products certified under a transparent and multi-party engaging scheme,” she stated.

APP obtained LEI-CoC certification, equivalent certification to FSC

APP obtained LEI-CoC certification, equivalent certification to FSC 150 150 lei

APP obtained LEI-CoC certification, equivalent certification to FSC, aiming to expand the certified paper into the Asia Market.

Nikkan Shigyo Tsushin, 12 November 2009
(Tokyo Tsushin) APP obtained Chain of Custody (CoC) certification based on LEI certification program of Indonesia Ecolabeling Institute*. APP is going to produce and market the LEI certified paper for the future.

LEI is an eco-labeling certification developed in Indonesia, which ensures that sustainable operation is implemented at well-managed forests based on social norms. APP passed the test through a series of certification processes. APP says that they implement sustainable forest management at its wood sources and comply with laws and regulations as a responsible paper manufacturer.

APP mills which obtained LEI CoC certification this time are Indah Kiat, Lontar Papyrus, Kerawang and Perawang under Pindo Deli, Tjiwi Kimia. The range of certification covers all the pulp and paper products and the company firstly aims to increase the ratio of certified paper step by step from initial 10%.

*LEI is an Indonesian organization which intends to promote sustainable management of natural resources. It implements certifications of natural forests, plantation forests, community forests and CoC (Chain of Custody).
At FCAG (Forest Certification Assessment Guide) in 2007, a comparative study between LEI and FSC was conducted and accredited that the two certifications were equivalent.

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu 150 150 lei

Kapanlagi.com, 13 Agustus 2009 – Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atas produk hasil hutan yang dikelola secara adil dan lestari membutuhkan bantuan penggalangan informasi dari pemerintah dan negara dalam hal ini bantuan penggalangan informasi dari Departemen Luar Negeri (Deplu) agar masyarakat dunia mengetahui.

“LEI telah mampu melahirkan skema sertifikasi yang sekelas bahkan ada beberapa keunggulan dengan skema-skema sertifikasi hutan nasional, regional maupun internasional, namun informasi mengenai hal ini belum mendapatkan dukungan pemerintah dan negara secara proporsional,” kata Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

Ditemui disela-sela sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim”, ia memberi contoh mengenai hal itu, ketika berinteraksi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa, yang bahkan nama LEI saja mereka tidak tahu.

“Justru Dubes AS di Indonesia (Cameron R Hume-red) saat kita bertemu dan menjelaskan mengenai LEI, mereka langsung mengatakan tahu mengenai LEI dan tugas-tugasnya dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” katanya.

Hingga kini, telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.
Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada`s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa end-user sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari manapun, namun yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus di mana `dosa` mereka terampuni karena membeli produk yang benar,” katanya.
Ia mengakui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam produk furnitur berbasis ekolabel adalah belum adanya dukungan negara dan pemerintah seperti diharapkan.

“Kalau ada dukungan terintegrasi seperti dari Deplu, Departemen Perdagangan, dan juga Depdagri maupun Dephut sendiri, maka masyarakat dunia akan tahu bahwa dengan cara konvensional, yakni skema sertifikasi LEI, ternyata kelestarian hutan bisa dibangun,” katanya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa dengan dukungan terintegrasi semacam itu, maka akses pasar langsung atas produk kehutanan yang dikelola dengan cara yang benar bisa dilakukan.
“Ketika Deplu menggalang informasi mengenai LEI untuk bisa didistribusikan kepada KBRI-KBRI di luar negeri, ini sudah memancing guna membangun dukungan bahwa sertifikasi yang dibangun di Indonesia mampu menjamin sebuah produk hutan diperoleh dengan cara yang benar,” kata Jajag Suryoputro.

Diterima Perancis
Menurut Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Perancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custady) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, `Rumah Jawa` menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya. (kpl/cax)

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody 150 150 lei

(July 12th, 2009 by Kayu Sertifikasi, Jogja): Jawa Furni Lestari me-launching sistem elektrik Chain of custady atau disebut e CoC pada 10 Juli 2009 di Jogja. PT Jawa Furni Lestari telah mengundang para kolega untuk menyaksikan kelebihan e-CoC. Sekaligus para undangan dapat memberikan masukan untuk perbaikkan sistem tersebut.

Sistem ini merupakan kerangka database pohon sebagai bahan baku industri mebel Jawa Furni. “Dengan database ini, asal usul bahan baku funiture dapat ditelusur sampai tonggak kayu. Pohon dan hasil tebangan ditempeli sebuah label dengan nomor seri unik. Tentunya semuanya secara elektik dan sederhana,” kata Cahyo Kusworo, perancang software e-CoC.

Sebagai pilot project, hutan bersertifikat yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunungkidul ditetapkannya. Jawa Furni memberikan tiga buah perangkat komputer kepada koperasi sebagai penyimpan data pohon. “Sistem ini dapat menjadi jembatan antara hutan yang sudah bersertifikat ekolabel dengan industri kayu,” kata Oki Widayanto, direktur eksekutif Jawa Furni. Kendala rekapitulasi dokumen lacak balak selama ini segera dapat diatasi, baik di simpul hutan, penggergajian, dan industri mebel.

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari 150 150 lei

(10 Maret 2008, Jakarta , Kompas):  Pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif bagi industri mebel dan kerajinan yang serius menjalankan dan telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang lestari.

Salah satu insentif yang telah diberikan bagi perusahaan yang bersertifikasi adalah menyusun izin penebangan kayu atau rencana kerja tahunan (RKT).

”Ke depan perlu dicari apa yang bisa menjadi insentif bagi perusahaan agar bisa mempercepat pencapaian kinerja maupun memenuhi indikator-indikator (pengelolaan hutan lestari). Saya yakin, saat pasar memberikan premium price (harga premium) terhadap produk mebel dan kerajinan yang bersertifikasi ramah lingkungan, itu akan memotivasi perusahaan yang lain,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam seminar ”The Green Furniture” di Jakarta , Sabtu (8/3).

Seminar ini diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), The Nature Conservancy (TNC), dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di sela International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2008 di Pekan Raya Jakarta.

Asmindo menaungi sedikitnya 3.000 usaha kecil dan mikro mebel dan kerajinan. Industri ini telah menyediakan lapangan kerja sedikitnya 11 juta orang.

Hampir 60 persen bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan berasal dari hutan tanaman rakyat, sedangkan sisanya berasal dari hutan alam.

Produk utama
Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono mengatakan, pihaknya telah mendorong semua anggotanya untuk mulai menanami hutan dengan bibit jati unggul. Langkah ini dijalankan bekerja sama dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Mebel dan kerajinan termasuk salah satu produk utama nasional dan salah satu dari sepuluh industri unggulan. Ini tercermin dari kinerja ekspor yang pada 2007 diperkirakan mencapai 2,7 miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun) naik dari 2,5 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun) tahun 2006.

”Kami ingin membuktikan bahwa produk mebel dan kerajinan Indonesia berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan,” kata Ambar.

Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi menambahkan, Indonesia memiliki 1,5 juta hektar hutan rakyat yang dikelola 3,5 juta keluarga. Industri pengolahan kayu yang berada di sekitar hutan rakyat bisa menyerap tenaga kerja sedikitnya 1,2 juta orang. (ham)

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi 150 150 lei

(JAKARTA, 06 Maret 2007): Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam acara bertajuk “Peluncuran Sistem Sertifikasi Bertahap Lembaga Ekolabel Indonesia ” yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Maret 2007 di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Dalam acara yang menampilkan para pembicara dari berbagai unsur yaitu Departemen Kehutanan, LSM, pengusaha/kalangan bisnis kehutanan, sampai para pemilik ijin konsesi HTI dan HPH, mereka ingin mengedepankan pesan tersebut kepada masyarakat umum. Masyarakat telah sangat resah melihat kerusakan hutan yang semakin memburuk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menumpas illegal logging atau pembalakan liar, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, sampai kepada tumpang tindih kebijakan, yang semakin mempersulit penyelesaian masalah. Berbagai kalangan menilai bahwa masalah yang timbul di dalam pengelolaan hutan bersumber dari prakondisi yang kurang mendukung pengelolaan hutan yang baik.

Tidak jarang prakondisi yang kurang mendukung ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga menambah rumitnya persoalan. Padahal jika dilihat secara umum maka seperangkat kebijakan dan upaya-upaya penegakan hukum, advokasi, pendampingan, rehabilitasi, dan upaya-upaya lain yang pada dasarnya bertujuan menciptakan pengelolaan hutan yang baik telah dilakukan. Meskipun demikian nampaknya upaya-upaya tersebut tidak berpengaruh nyata pada perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia .

Keadaan inilah sampai saat ini menjadi concern Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam menyusun dan mengembangkan sistem penilaian pengelolaan hutan yang dituangkan dalam seperangkat standard sistem sertifikasi ekolabel sejak tahun 1998. Sejauh ini telah ada 11 unit pengelola hutan dan 1 industri yang telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI, dimana luasan hutan bersertifikat mencapai 1.107.16,05 ha, atau kurang lebih 1,5 % dari seluruh luas kawasan hutan di Indonesia . Kecilnya luasan hutan bersertifikat di Indonesia bersumber dari kompleksitas persoalan pengelolaan hutan. Terutama yang menyangkut aspek ekologis dan sosial.

Untuk memnbantu mengurai kompleksitas persoalan itu LEI meluncurkan sistem sertifikasi bertahap yang terdiri dari prosedur, standard, dan kelembagaan yang agak berbeda pendekatannya dari sertifikasi biasa (sertifikasi penuh). Inti dari sertifikasi bertahap adalah disusunnya suatu rencana aksi dalam berbagai tahap untuk memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan mendapat sertifikat pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Berbeda dengan sistem sertifikasi penuh yang mengedepankan pemenuhan persyaratan kriteria dan indikator standard pengelolaan hutan adil dan lestari dalam satu rangkaian penilaian secara sekaligus, sertifikasi bertahap memberi peluang bagi unit pengelolaan untuk menata dirinya dalam berbagai tahapan. Penyusunan rencana penetaan diri itu disusun oleh unit pengelola hutan atas masukan para stakeholder kunci (key stakeholder ) yang sama-sama mempunyai komitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan produksi, sosial, dan lingkungan.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Diharapkan proses-proses penataan diri yang melibatkan para pihak akan terjadi pada unit-unit pengelola hutan tersebut. Walaupun baru dua unit pengelolaan hutan yang telah menyatakan diri untuk mengikutinya, namun diyakini setelah tahap awal ini, akan lebih banyak unit pengelolaan hutan yang mengikutinya.

Keterlibatan dan komitmen para pihak adalah kunci dalam sertifikasi bertahap ini. Para pihak yang berkepentingan dalam kelestarian hutan dan keadilan pemanfaatannya telah terlibat sejak awal penyusunan sistem sertifikasi bertahap ini. Dalam pelaksanaan sertifikasi bertahap, stake holders kunci akan terlibat dalam penyusunan rencana aksi bersama unit pengelola hutan. Di dalam penyusunan rencana aksi terlihat upaya pembagian tanggung jawab masing-masing key stakeholder yang relevan dan mempunyai wewenang untuk mendorong keberhasilan rencana aksi yang menimbulkan efek yang diharapkan, yaitu pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia, lei@lei.or.id,
ph: +62-251-340744 atau 08128161339.