DAS

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan 150 150 lei

Wonogiri, 22/4 (Antara/FINROLL News) – Hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel, khususnya dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh petani hutan, selain mempunyai nilai ekonomi dan produksi, juga terbukti mampu menyelamatkan lingkungan hidup.

“Tahun 1968, kawasan desa kami sangat memprihatinkan karena lahan yang ada hanya batu karang dan kering sehingga untuk menanam harus memecah batu karang. Namun sekarang desa kami sudah surplus air dan mampu membantu desa tetangga,” kata Miswan (70), perintis hutan rakyat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.

Kepada rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas LEI itu, ia mengatakan bahwa wujud dari membaiknya lingkungan itu, selain bertambahnya sumber mata air dari hutan –dari semula satu sumber dan kini menjadi 16 sumber–juga terukur dari kesejahteraan petani hutan rakyat dalam bentuk investasi jangka panjang.

“Masyarakat di Desa Selopuro ini telah tergerak dengan kesadaran penuh untuk menanam pohon, khususnya Jati dan Sengon sebagai tabungan masa depan yang nyata dan menjanjikan,” kata Miswan, yang mengaku bahwa kini dengan satu pohon jati ukuran besar dengan diameter 30 cm masyarakat bisa memperoleh uang Rp3 juta lebih.

Bahkan, kata dia, Desa Selopuro yang dulu gersang, kini telah mampu memasok bibit Jati, Sengon dan tanaman keras lainnya ke daerah lain, yang tidak jarang diberikan dengan cuma-cuma, karena berkeinginan melihat daerah lain juga melakukan gerakan yang sama untuk penyelamatan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah delegasi asing, baik calon pembeli maupun peneliti mancanegara juga telah menjadikan desa itu menjadi objek penelitian, yang melihat aspek ekonomi-produksi dan juga sisi lingkungannya.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Sertifikasi Selopuro Siman menambahkan bahwa di desa itu pada tahun 2007 juga telah membentuk sebuah unit usaha bernama CV “Green Living”, yang memproduksi kerajinan tangan dan bahan mebel, dari kayu-kayu Jati yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan hutan lestari.

“Hasil kerajinan tangan dan mebel itu telah dibeli secara berkala oleh PT Jawa Furni Lestari yang berpusat di Yogyakarta untuk dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Jepang, bahkan hingga menembus Eropa dan Amerika Serikat yang mempersyaratkan standar lingkungan ketat,” kata Siman.

Piranti dunia

Sementara itu, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan Slamet Riadi Gagas disela-sela melihat hutan rakyat Selopuro menjelaskan, sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi persyaratan standar produk atau proses.

“Mengapa itu dilakukan, karena sertifikasi/standardisasi sudah menjadi piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa kini tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk-produknya.

“Itu semua juga permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan,” katanya.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, melalui penyediaan perangkat untuk mencapai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan kesempatan pada pasar untuk mendapatkan barang/jasa dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, membangun mekanisme yang dapat membantu penyediaan dana bagi pengelolaan hutan yang baik, mengurangi biaya penegakan hukum di bidang kehutanan, dan meningkatkan penerimaan dari hutan.

Khusus untuk Indonesia, ia menegaskan bahwa standar LEI mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya. “Sebenarnya standar LEI bahkan lebih ketat,” katanya.

Menurut Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto, bentuk keunggulan sistem sertifikasi LEI di antaranya dirancang khusus untuk pengelolaan hutan di Indonesia, memiliki fokus dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat, segala prosesnya menggunakan prinsip pelibatan “multistakeholder”, penilaian oleh pihak ketiga, transparansi maksimum, dan sukarela (voluntary).

Selain itu, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, pengusaha hutan dan juga pemerintah. “Jadi memiliki perangkat standar, prosedur, persyaratan dan kelembagaan yang lengkap untuk implementasi di Indonesia,” katanya.

Di samping itu, satu-satunya skema sertifikasi yang mengembangkan sistem yang berbeda bagi tiga tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yakni hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, sehingga ukuran penilaiannya lebih adil.

Menurut Manajer Komunikasi LEI Indra S Dewi, lokakarya dan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur itu untuk memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan melihat langsung praktik pengelolaannya, ke depan kita harapkan media massa juga ikut berkontribusi untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia”.

Sumber: Klik Di Sini

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS 150 150 lei

Rabu, 21 April 2010 (Vibizdaily-Nasional): Pengelolaan hutan rakyat yang lestari merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang berdampak positif bagi penyelamatan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan fungsi tutupan lahan, kata juru bicara Lembaga Ekolabel Indonesia Indra S Dewi.

“Selain itu juga berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan yang mengelola hutan secara lestari,” katanya disela-sela lokakarya bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” di Yogyakarta, Rabu.

Lokakarya yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) itu juga dirangkaikan dengan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, LEI sebagai organisasi nirlaba yang bekerja mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, ingin memperkenalkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari kepada publik, karena selain mendorong pelestarian lingkungan juga mendorong masyarakat pengelola lingkungan itu sendiri menjadi berkembang.

Dikemukakannya, sepanjang 2004 hingga 2010 berbagai pihak bekerja sama untuk mendorong pelestarian hutan rakyat untuk penyelamatan DAS menggunakan sertifikasi ekolabel standar LEI.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Pengelolaan DAS, Pusat Standardisasi Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (PERSEPSI), sebuah lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat bekerja sama mendorong sertifikasi ekolabel hutan-hutan rakyat di sepanjang empat DAS.

Ke empat DAS tersebut yakni DAS Solo dan DAS Pemali-Jratun, Semarang, Jawa Tengah, DAS Sampeyan-Madura, serta DAS Cimanuk Cisanggarung, dan DAS Citanduy di Jawa Barat berdasarkan standar LEI.

Saat ini, kondisi DAS di Indonesia semakin memprihatinkan dengan indikasi semakin seringnya teejadi banjir, kekeringan, diperparah dengan tanah longsor akibat air limpahan hujan yang tidak terserap ke tanah akibat penggundulan hutan di hulu.

Menurunnya kualitas DAS yang terjadi saat ini secara langsung disebabkan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab di daerah hulu yang disebabkan kebutuhan mendesak seperti konversi lahan hutan menjadi perkebunan, perladangan dan perumahan.

Akibatnya masyarakat mengalami musibah kehilangan tempat tinggal, ternak, sawah dan ladang, harta benda, dan lain-lain.

Standar sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh LEI dipilih sebagai alat untuk membantu penyelamatan DAS karena standar sertifikasi LEI mendorong pelestarian hutan berkelanjutan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat pengelola hutan secara lestari, sehingga merangsang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat petani hutan.

Selain itu, sertifikasi “Chain of Custody” (Coc) atau lacak balak yang dikembangkan oleh LEI akan menjaga keamanan asal usul produk kayu dan non-kayu hanya berasal dari hutan rakyat yang lestari dan legal.

Asal usul produk kayu dan non-kayu yang lestari dan legal ditandai dengan adanya identitas LEI-CoC pada kemasan dan produknya.

Produk kayu bersertifikat LEI-CoC saat ini telah diproduksi oleh PT Jawa Furni Lestari yang mengolah bahan baku hutan rakyat bersertifikat LEI menjadi industri mebel.

Saat ini terdapat 10 unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHR) yang telah bersertifikat LEI, lima di antaranya berada di wilayah kawasan DAS Solo yakni Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Sragen, dan Magetan.

Penyiapan menuju sertifikasi LEI, kata Indra juga sedang dilakukan di DAS Pemali Jratun yang meliputi Batang dan Pekalongan, dan DAS Cimanuk Cisanggarung, termasuk DAS Citanduy meliputi Garut, Sumedang, Majalengka, Brebes dan Cirebon.

Keberhasilan lima UMHR tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat dan PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping.

Sementara Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Program penyelamatan
Sementara itu, Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto mengatakan, program penyelamatan DAS sejalan dengan program Departemen Kehutanan yang telah menetapkan 108 DAS sebagai prioritas penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014).

Di samping itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 tentang strategi pengelolaan DAS serta upaya pokok yang dapat dilakukan 20 tahun mendatang

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
(ras/RAS/ant)

Sumber: Klik Di Sini