Dayak Iban

Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel

Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Putussibau, 8 Agustus 2008) – Kearifan tradisional yang selama ini dilakukan sebuah komunitas adat di Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sehingga hutan adatnya masih terjaga dan lestari membuahkan sebuah penghargaan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengeksploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu (6/8).

Proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis ini . Dijelaskan, pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerja sama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampingan masyarakat Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK).

Pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, di mana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. (ant/slg)

Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun

Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun 150 150 lei

(Sinar Harapan, 08 Agustus 2008): Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun Putussibau–Dalam pengamatan perjalanan yang dilakukan SH mulai Selasa (5/8) hingga Kamis, terlihat kondisi hutan adat Utik memang terhitung asli. Beberapa kayu bernilai tinggi seperti ramin dan jelutung masih tumbuh dengan subur dan besar. Sungai Utik yang mengalir tak jauh dari rumah adat terlihat jernih, hingga terasa tak segan untuk mandi di dalamnya.

Bandi, Ketua Adat Masyarakat Iban dari Sungai Utik, yang kerap dipanggil Pak Janggut, menyatakan setidaknya kondisi hutan adat mereka tetap dipertahankan asli semenjak perpindahan pertama mereka ke daerah tersebut tahun 1972 lalu. “Hutan adalah sumur dunia. Dari hutan ada banyak air keluar, tanah juga terjaga. Tanpa tanah kita bukan apa-apa,” ujar Pak Janggut menjelaskan dasar pemikiran mereka dalam mempertahankan hutan.

Karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun, Suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik, Kalimantan Barat, menerima sertifikasi ekolabel. “Suku Adat Sungai Utik mampu menunjukkan kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat,” kata Taufik Alimi, Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), pada saat penyerahan sertifikasi di rumah panjang suku Iban Utik, Kamis (7/8). Parameter pencapaian sertifikasi tersebut, menurut Taufik, terdiri dari tiga bagian besar penilaian yaitu sisi ekologi, sosial dan ekonomi. “Setidaknya sembilan ribu hektare lahan yang dikelolah secara turun-temurun oleh orang adat Utik mampu dipertahankan hingga sekarang,” kata Taufik.

Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka, sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Tercatat ada tiga perusahaan penebangan kayu kini mengepung kawasan adat mereka. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Benua Indah, PT Bumi Raya Utami WI, dan PT Landjak Deras Jaya Raya yang diklaim diinvestasi oleh investor dari Malaysia dan mengirimkan kayu-kayunya ke Malaysia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan RI MS Kaban yang juga hadir dalam penyerahan sertifikasi tersebut menyatakan kalau apa yang dilakukan kaum adat Utik ini menunjukan dengan cara adat, kelestarian hutan juga bisa tercapai. “Peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kaum adat yang lain. Bahwa dengan cara adat hutan tetap bisa lestari dan diakui sistem pengelolaannya oleh dunia modern,” kata Kaban. Wakil Bupati Kapuas Hulu Drs Alexander MSc turut bergembira juga dengan diberikannya sertifikasi tersebut. Dalam sambutannya, Alexander berharap agar dalam pengambilan keputusan pemberian anggaran daerah, turut pula diperhatikan masalah kemampuan melestarikan hutan seperti kasus orang adat Utik ini. Jadi tidak hanya berdasar pada luas wilayah serta jumlah penduduk, seperti yang dilakukan sekarang. (sulung prasetyo) Diunduh dari : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/08/kesra02.html

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

Jakarta, 8/8, (Equator News): Sungai Utik, Sempat tertunda mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu, beberapa tahun lalu, helikopter yang ditumpangi rombongan Menteri Kehutanan, MS Kaban berhasil mendarat dengan sempurna di lapangan Sepak Bola Sungai Utik, Kamis (7/8) sekitar pukul 12.00.

Kedatangan orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu, untuk menyerahkan Sertifikat Ekolabel pada masyarakat Adat Sungai Utik. Warga setempat berhasil mempertahankan dan menjaga hutan adatnya tetap lestari, terbebas aktivitas illegal logging. Di Kapuas Hulu, hanya hutan Adat Sungai Utik yang masih lestari, terbebas dari pembalakan liar yang dilakukan cukong asal Malaysia beberapa tahun silam. Sebelum mendarat, helikopter yang membawa Menhut, sempat berputar-putar di udara sekitar 20 menit, mencari lapangan tempat mendarat.

“Selama sekitar 20 menit di udara, dalam benak saya apakah ini yang kedua kalinya gagal untuk mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik. Namun berkat doa dan keinginan saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, helikopter yang saya tumpangi pun bisa mendarat dengan baik,“ ungkap Menhut saat menyampaikan arahannya yang disambut aplaus meriah masyarakat.

Saat turun dari helikoper, Menhut bersama rombongan disambut Wakil Bupati, Drs Y Alexander, MSi, tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik, Kapolres, pimpinan camat dan Muspika Kecamatan Embaloh Hulu. Di perjalanan menuju Rumah Panjai, Menhut diarak diiringi tarian, dan disambut dengan adat Suku Dayak Iban. “Sebelumnya, saya pernah bertemu dengan tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik ini, dari perbincangan dengan tokoh adat itu, saya bertekad harus datang, dan bertemu dengan masyarakat di Desa Sungai Utik. Kita ingin melihat, Sungai Utik harus lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena mempertahankan kelestarian hutannya,” puji Menhut.

Menurut Menhut, sertifikasi Ekolabel yang diterima masyarakat, merupakan pertama kalinya diberikan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bagi daerah dan masyarakat adat di Indonesia. ”Tentunya kita berharap, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan hutan lestari yang dikelola langsung oleh masyarakat adat,” paparnya.

Dijelaskan MS Kaban, hutan lestari adalah hutan yang memiliki sungai yang tak pernah meluap saat hujan deras, dan airnya tidak akan kering, tetap bening dan jernih, meski saat kemarau berkepanjangan. Kemudian masyarakat yang berada di kawasan hutan lestari mudah mencari ikan, rotan, dan enggang, serta burung-burung yang suka bertengger di pohon tinggi masih sering terlihat berterbangan di udara. ”Kalau hewan yang ada di dalamnya masih gampang dilihat, suaranya gampang didengarkan, itu menandakan kalau hutan ini masih lestari,” jelasnya.

Pemerintah, kata Kaban, baik itu harus berusaha memberikan jaminan dan perlindungan pengelolaan kawasan hutan, yang memang secara adat sudah sejak dahulu. ”Namun kita juga harus bisa melihat perkembangan dan kemajuan, karena biasanya masyarakat yang semakin maju, terkadang lupa terhadap nilai-nilai luhur masyarakat adat yang ada di daerah. Padahal nilai luhur harus disampaikan secara turun-temurun kepada generasi muda yang ada di bawahnya,” papar Kaban.

Karena semakin terjaga, sehat dan semakin lestari, disampaikan Kaban, seharusnya masyarakat yang ada di kawasan hutan tersebut, harus semakin baik, maju dan semakin cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman.

”Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, akan menegaskan bahwa kawasan hutan seperti di Sungai Utik ini harus mendapatkan perlindungan hukum,” yakin Menhut.

Bagi pemerintah, pengelolaan hutan harus terjamin. Hutan tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan. Sejak dini, kita jangan sampai mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu, dalam hal pengelolaan hutan ini.

Dalam waktu dekat ini, disampaikan Kaban, Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan, akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa. Peraturan Menteri Kehutanan, keberadaan hutan adat, hutan ulayat, yang dimiliki masyarakat adat yang batas-batasnya diketahui dan dijaga bersama-sama, dapat dilindungi negara. ”Negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua yang ada di bumi Indonesia ini,” kata Kaban.

Sementara itu, Wakil Bupati Y Alexander, MSi, mengatakan, kedatangan Menhut merupakan penghargaan terbesar yang didapat masyarakat Kapuas Hulu, khususnya masyarakat adat di Rumah Panjai. Sebelumnya, belum pernah ada menteri yang mau menginjakkan kakinya di Bumi Uncak Kapuas. ”Kita berharap, kedatangan Menhut di Rumah Panjai Sungai Utik, bisa terus meningkatkan upaya dalam menjaga kawasan hutan agar tetap lestari seperti yang ada sekarang ini,” ungkapnya.

Wabup juga mengaku, akan menindaklanjuti pemberian sertifikat Ekolabel ini, dengan mengsingkronkan program Dinas Kehutanan dan Pemkab dalam pelestarian hutan.

”Kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan Dephut, terutama dalam hal penganggaran upaya pelestarian hutan,” terangnya singkat. (wieK)
Diunduh dari : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=5024

Hutan Sungai Utik Layak Dapat Insentif Dunia

Hutan Sungai Utik Layak Dapat Insentif Dunia 150 150 lei

(Putussibau, 07 Agustus 2008): Sertifikat ekolabel yang diberikan kepada komunitas adat Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), adalah sebuah catatan sejarah penting bagi upaya pelestarian hutan di Indonesia, sehingga masyarakat dunia perlu mengapresiasinya. “Ini harus dijadikan catatan, bagaimana menjadikan sertifikat ekolabel ini sebagai satu garansi kepada dunia luar bahwa masyarakat (Sungai Utik) ini layak untuk mendapatkan insentif dari masyarakat dunia agar kelestarian hutan dapat dikelola oleh masyarakat adat,” kata Menteri Kehutanan, MS Kaban di Sungai Utik, Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis.

Wartawan ANTARA melaporkan, pernyataan itu disampaikan Menhut usai menyerahkan sertifikat ekolabel dari LEI kepada Bandi “Pak Janggut” Anak Ragai (83), seorang “Tetuai Rumah” Panjae (Panjang) –sebutan tokoh adat paling berpengaruh– Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik–yang juga dihadiri Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Alexander serta tokoh adat lainnya. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara LEI, AMAN, Multi Stakeholders Forestry Programme (MFP), lembaga penjamin, dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kampung Sungai Utik adalah wilayah di bagian Pegunungan Kapuas Hulu, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia, dan dapat ditempuh dengan jalur darat selama tiga jam dari Putussibau, ibukota kabupaten Kapuas Hulu. Rombongan Menhut, datang ke kampung tersebut dengan menggunakan helikopter. MS Kaban mengemukakan, apresiasi dunia atas upaya menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat adat Sungai Utik itu disebutnya “sangat layak” diberikan, karena apa yang dilakukan tersebut bukan perjuanga satu-dua hari, namun merupakan perjuangn panjang sampai puluhan tahun, di tengah-tengah tantangan besar dari negara tetangga, tetapi masyarakat dapat bertahan. “Jadi saya kira amatlah wajar dan layak kalau ini dapat kita berikan satu usaha-usaha yang menimbulkan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Sunga Utik ini. Jadi usaha ini harus di-‘follow up’ untuk bagaimana kehutanan bisa sebagai sumber kemakmuran bagi masyarakat Sungai Utik ini, dan itu semua harus kita persiapkan bersama,” katanya.

Dengan keterlibatan LSM, asosiasi masyarakat adat (AMAN-red) dan kemudian LEI, kata dia, ia berharap agar sertifikat ekolabel yang telah diberikan tersebut menjadi langkah awal untuk pengembangan selanjutnya. “Ini sekaligus menjadi contoh bagaimana masyarakat adat se Indonesia dalam mengelola hutannya,” katanya. Menurut dia, setelah pemberian sertifikat ekolabel tersebut, harus ada tindaklanjut apa yang bisa dilakukan, sebab kalau hanya diberikan sertifikat saja, namun tidak ada implikasi pada kehidupan masyarakat, nanti akan menimbulkan suasana psikologis yang tidak kondusif. “Kita mesti berusaha apa yang dapat kita tawarkan nantinya, apakah sebagai jasa lingkungan, sebagai bursa karbon (carbon trade), yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat Sungai Utik, saya kira ini harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Salah Kelola Pada bagian lain, ia kembali menegaskan bahwa sektor kehutanan harus menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat. “Yang penting kita jangan salah mengelola kawasan-kawasan hutan ini, dan harus menjaga dan memelihara agar jangan samapi ada pihak-pihak yang terus menerus mencoba menggerogoti kekayaan Sungai Utik ini untuk kepentingan orang lain,” katanya. Ia juga berharap agar upaya mulia itu tidak berhenti sampai pada pemberian sertifikat ekolabel, namun dapat dilanjutkan sehingga upaya selama 25 tahun yang telah dilakukan komunitas adat tersebut, di bawah kepemimpinan “Pak Janggut”, ada artinya bagi kehidupan masyarakat, khususnya di “Rumah Panjang” ini dan juga masyarakat secara keseluruhan.

“Dengan begitu, kita bisa katakan kepada masyarakat adat dimana pun, kalau mau mengelola hutan secara baik, lihatlah Sunga Utik, itulah yang akan kita sampaikan kepada seluruh masyarkat dunia,” kata MS Kaban. Sementara itu, Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengatakan, perjuangan yang dilakukan itu membutuhkan sebuah perlindungan dan jaminan, serta dukungan dari pemerintah dan negara, terlebih godaan dari negara tetangga Malaysia –dengan cukong-cukongnya–yang terus memberikan iming-iming agar kayu d hutan yang lestari itu dapat dijual. “Selain dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan negara, juga dibutuhkan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kepentingan ekologisnya,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi menyatakan, keteguhan Suku Dayak Iban Sunga Utik, yang tidak tergiur dengan banyaknya iming-iming ekonomi, adalah ikhtiar kultural bagaimana menggempur pembalakan liar (illegal logging), yang telah menampakkah hasilnya. “Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengeksploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, sehingga setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia.

Wartawan ANTARA yang mengikuti kegiatan itu, dari Putussibau melaporkan, proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis (7/8) disaksikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari kalangan LSM dan pemerintah daerah dan lembaga donor.Indonesia untuk hutan adat,” katanya. Kronologis skema ekolabel pada hutan adat di Sungai Utik telah diawali pada tahun 2004-2006, dimana LEI, AMAN, Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerjasama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampinga masyarakat yang berkantor pusat di Pontianak. Organisasi itu adalah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK), yang kemudian mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang memungkinkan bisa diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Kemudian, pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, dimana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. ***2*** (T.A035 (T.A035/B/Z002/Z002) 07-08-2008 22:28:30

Kearifan Tradisional Adat Suku Dayak Iban

Kearifan Tradisional Adat Suku Dayak Iban 150 150 lei

(6 Agustus 2008): Hutan Adat Masih Terjaga Berkat Kearifan Tradisional Adat Suku Dayak Iban. “Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengekploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI, Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu. Wartawan ANTARA yang mengikuti kegiatan itu, dari Putussibau melaporkan, proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis (7/8) disaksikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari kalangan LSM dan pemerintah daerah dan lembaga donor.

Ia menjelaskan, pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerjasama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampinga masyarakat yang berkantor pusat di Pontianak. Organisasi itu adalah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK), yang kemudian mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang memungkinkan bisa diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional. Kemudian, pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, dimana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung SUngai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Dikemukakannya bahwa semangat utama yang hendak disampaikan kepada publi secara nasional –bahkan internasional–adalah bahwa di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, ternyata masih terdapat kearifan tradisional sebuah komunitas adat yang patut dijadikan teladan dalam merawat hutan. “Penolakan untuk mengambil kayu secara besar-besaran itu didasarkan pada keyakinan bahwa adat telah mengatur bagaimana memanfaatkan kayu di hutan, dan pengambilan kayu dalam jumlah masif, ternyata bertentangan dengan hukum adat Sungai Utik, inilah hal paling mendasar yang kemudian mampu menjaga kelestarian hutan mereka,” katanya. Rumah panjang Menurut Taufiq Alimi, ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik, yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 ha di Kabupaten Kapuas Hulu itu, tidak terlepas dari peran “Rumah Panjang” sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. “Rumah Panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antarwarga maupun antardesa,” katanya dan menambahkan saat ini di bawah pimpinan kolektif dari “Tuai Adat”, kepala kampung dan temenggung serta para hulubalangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan “Rumah Panjang”.

Sementara itu, “Pak Janggut” –yang menjadi “Tuai Adat” Suku Dayak Iban di Sungai Utik–menjelaskan, sebenarnya masyarakat adat, mulai dari nenek moyang hingga kini tertib menjaga hutan, karena hal itu sudah ada aturannya dalam adat mereka–dan hal itu dipahami sejak dari orang tua yang diturunkan kepada anak, kepada cucu dan seterusnya hingga saat ini. “Sayur dan ikan selalu ada dan tersedia, masyarakat memiliki batas-batas daerah sesuai kesepakatan, dan (tutupan) hutan menuju ke taman nasional juga diberi tanda,” kata Pak Janggut. Perbatasan hutan adat Suku Dayak Iban Sungai Utik adalah dengan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK), yang berada di perbatasan tiga negara, yakni Indonesia-Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kondisi ideal ini, kata Taufiq Alimi, tidak dimiliki kampung-kampung lain di sekitar Sungai Utik yang “tidak beruntung” dalam membangun pranata rumah panjang mereka. Kebijakan “rumah sehat” dari pemerintah diberlakukan dan wilayah hutan sudah dikapling menjadi HPH (hak pengusahaan hutan) sehingga membangun rumah panjang menjadi mustahil. Sekalipun beberapa mempunyai rumah panjang, tetapi terlalu kecil untuk menampung semua warga. Akibatnya mereka menjadi komunitas Iban yang tercerai berai dalam satuan rumah keluarga inti.

Dari studi yang dilakukan oleh LEI pada tahun 2005, tawaran investor kayu dari Malaysia, yang sangat memahami masyarakat Iban di Serawak, sulit ditolak kampung-kampung di luar komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Para peneliti LEI itu adalah Satria Astana, Wibowo Djatmiko, Semiarto Aji, Luhut Simanjuntak dan Wahyu F Riva. Studi itu mendapati bahwa selain keuntungan dari usaha menebang dan mengolah kayu, kepada mereka juga dijanjikan untuk dibuatkan rumah panjang apabila mau melepas hutan adat untuk diambil kayunya. Dalam konteks persaingan dengan kampung lain, identitas kampung yang diperkuat oleh rumah adat menjadi penting. Karena itulah, orang Dayak Iban Sungai Utik membanggakan keaslian dan ketuaan rumah panjangnya, sementara kampung lain yang tidak memiliki rumah panjang, juga menyimpan harapan untuk suatu saat memilikinya dalam bentuk yang bisa dibanggakan. Usaha kayu menjadi harapan yang paling masuk akal, apalagi tambahan fasilitas berupa listrik dan jalan beraspal juga dijanjikan oleh investor. Ketika usaha kayu berjaya, kampung-kampung lain dapat memamerkan diri pada orang Sungai Utik bahwa mereka juga sudah mempunyai rumah panjang lengkap dengan listrik dan jalan aspal yang belum dimiliki Sungai Utik. Namun demikian kerusakah lingkungan seperti sungai yang berlumpur adalah harga yang harus ditebus oleh kampung lain itu.

Dalam hal ini, Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia, kalau tidak dilindungi akan berisiko terhadap masyarakat. “Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia,” katanya. Namun demikian Pak Janggut tetap khawatir mengenai perambahan hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman. Hal ini disebabkan letak Kampung Suku Dayak Iban Sungai Utik yang berada di lintasan strategis dekat dengan perbatasan Serawak, Malaysia. Kampung Sungai berdekatan dengan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Mungguk dan Kampung Lauk Rugun. Kecamatan Embaloh Hulu berbatasan dengan Serawak di bagian Utara dan Barat, Kecamatan Putussibau di bagian timur, dan Kecamatan Batang Lupar di bagian selatan. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Serawak (Malaysia) di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Timur di bagian Timur, Kabupaten Sintang di bagian Selatan dan Barat.

Selain itu kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang (bahan pembuat sirap atap), kempas, dan jelutung. Suku Dayak memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan pembuat sampan, dan kayu bakar, namun jenis-jenis kayu di kawasan hutan Sungai Utik merupakan jenis komersial yang laku dijual. “Masalah yang paling berat adalah menjaga agar hutan tidak hilang akibat perubahan lahan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit,” kata Pak Janggut dalam studi LEI saat ditanyakan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Sungai Utik berkaitan dengan keberlanjutannya. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan komunitas Dayak Iban Sungai Utik terus dilanjutkan dengan proses sertifikasi ekolabel, dan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh PT MAL pada bulan Mei 2008.

“Masyarakat ingin pengakuan yang tertulis supaya didengar oleh orang luar, ada dokumen-dokumennya. Sertifikasi merupakan titik penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikasi `Sui Utik` (Sungai Utik) diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan dunia,” katanya. (N42)

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Putussibau, 6 Agustus 2008-Antara): Kearifan tradisional masih terjaga dengan lestari pada sebuah komunitas adat di Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hutan adatnya juga masih terjaga dan lestari sehingga membuahkan hasil sebagai desa adat pertama yang meraih penghargaan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengekploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI, Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu (6/8).

Proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis (7/8) disaksikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari kalangan LSM dan pemerintah daerah dan lembaga donor. Pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerjasama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampinga masyarakat yang berkantor pusat di Pontianak. Organisasi itu adalah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK), yang kemudian mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang memungkinkan bisa diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Kemudian, pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, dimana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. Semangat utama yang hendak disampaikan dalam pemberian ekolabel ini memberitahu publik baik nasional maupun internasional bahwa di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, ternyata masih terdapat kearifan tradisional sebuah komunitas adat yang patut dijadikan teladan dalam merawat hutan. Rumah panjang Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik, yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 ha di Kabupaten Kapuas Hulu itu, tidak terlepas dari peran “Rumah Panjang” sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah Panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antarwarga maupun antardesa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari “Tuai Adat”, kepala kampung dan temenggung serta para hulubalangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan “Rumah Panjang”.

Sementara itu, “Pak Janggut” –yang menjadi “Tuai Adat” Suku Dayak Iban di Sungai Utik–menjelaskan, sebenarnya masyarakat adat, mulai dari nenek moyang hingga kini tertib menjaga hutan, karena hal itu sudah ada aturannya dalam adat mereka–dan hal itu dipahami sejak dari orang tua yang diturunkan kepada anak, kepada cucu dan seterusnya hingga saat ini. “Sayur dan ikan selalu ada dan tersedia, masyarakat memiliki batas-batas daerah sesuai kesepakatan, dan (tutupan) hutan menuju ke taman nasional juga diberi tanda,” kata Pak Janggut.

Perbatasan hutan adat Suku Dayak Iban Sungai Utik adalah dengan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK), yang berada di perbatasan tiga negara, yakni Indonesia-Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kondisi ideal ini, tidak dimiliki kampung-kampung lain di sekitar Sungai Utik yang “tidak beruntung” dalam membangun pranata rumah panjang mereka. Kebijakan “rumah sehat” dari pemerintah diberlakukan dan wilayah hutan sudah dikapling menjadi HPH (hak pengusahaan hutan) sehingga membangun rumah panjang menjadi mustahil. Sekalipun beberapa mempunyai rumah panjang, tetapi terlalu kecil untuk menampung semua warga. Akibatnya mereka menjadi komunitas Iban yang tercerai berai dalam satuan rumah keluarga inti.

Dari studi yang dilakukan oleh LEI pada tahun 2005, tawaran investor kayu dari Malaysia, yang sangat memahami masyarakat Iban di Serawak, sulit ditolak kampung-kampung di luar komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Para peneliti LEI itu adalah Satria Astana, Wibowo Djatmiko, Semiarto Aji, Luhut Simanjuntak dan Wahyu F Riva. Studi itu mendapati bahwa selain keuntungan dari usaha menebang dan mengolah kayu, kepada mereka juga dijanjikan untuk dibuatkan rumah panjang apabila mau melepas hutan adat untuk diambil kayunya. Dalam konteks persaingan dengan kampung lain, identitas kampung yang diperkuat oleh rumah adat menjadi penting. Karena itulah, orang Dayak Iban Sungai Utik membanggakan keaslian dan ketuaan rumah panjangnya, sementara kampung lain yang tidak memiliki rumah panjang, juga menyimpan harapan untuk suatu saat memilikinya dalam bentuk yang bisa dibanggakan.

Usaha kayu menjadi harapan yang paling masuk akal, apalagi tambahan fasilitas berupa listrik dan jalan beraspal juga dijanjikan oleh investor. Ketika usaha kayu berjaya, kampung-kampung lain dapat memamerkan diri pada orang Sungai Utik bahwa mereka juga sudah mempunyai rumah panjang lengkap dengan listrik dan jalan aspal yang belum dimiliki Sungai Utik. Namun demikian kerusakah lingkungan seperti sungai yang berlumpur adalah harga yang harus ditebus oleh kampung lain itu. Dalam hal ini, Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia, kalau tidak dilindungi akan berisiko terhadap masyarakat. “Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia,” katanya. Namun demikian Pak Janggut tetap khawatir mengenai perambahan hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman. Hal ini disebabkan letak Kampung Suku Dayak Iban Sungai Utik yang berada di lintasan strategis dekat dengan perbatasan Serawak, Malaysia.

Kampung Sungai berdekatan dengan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Mungguk dan Kampung Lauk Rugun. Kecamatan Embaloh Hulu berbatasan dengan Serawak di bagian Utara dan Barat, Kecamatan Putussibau di bagian timur, dan Kecamatan Batang Lupar di bagian selatan. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Serawak (Malaysia) di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Timur di bagian Timur, Kabupaten Sintang di bagian Selatan dan Barat. Selain itu kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang (bahan pembuat sirap atap), kempas, dan jelutung.

Suku Dayak memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan pembuat sampan, dan kayu bakar, namun jenis-jenis kayu di kawasan hutan Sungai Utik merupakan jenis komersial yang laku dijual. “Masalah yang paling berat adalah menjaga agar hutan tidak hilang akibat perubahan lahan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit,” kata Pak Janggut dalam studi LEI saat ditanyakan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Sungai Utik berkaitan dengan keberlanjutannya. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan komunitas Dayak Iban Sungai Utik terus dilanjutkan dengan proses sertifikasi ekolabel, dan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh PT MAL pada bulan Mei 2008. “Masyarakat ingin pengakuan yang tertulis supaya didengar oleh orang luar, ada dokumen-dokumennya. Sertifikasi merupakan titik penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikasi Sui Utik (Sungai Utik) diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan dunia,” katanya. WAH Sumber : Antara