Ekolabel

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari 150 150 lei

Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari

Senin, 21 Januari 2013 | Jakarta (ANTARA Kalbar) – Sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat di Indonesia hingga akhir 2012 telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

Dalam prosesnya, unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang mengelolanya, setelah dilakukan penilaian independen, kemudian dinyatakan lulus sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Kepala Komunikasi LEI Indra Setia Dewi mengemukakan dengan semakin meningkatnya areal hutan rakyat bersertifikat PHBML LEI, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

“Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat posisi hutan rakyat sebagai pemasok hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab,” katanya.

Selanjutnya, ke depan bisa memperkuat posisi hutan rakyat menjadi posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kian tingginya kesadaran untuk mengelola sumberdaya hutan secara lestari itu memang tidak diperoleh dengan mudah, dan memerlukan kerja keras parapihak yang terkait.

“Pada akhirnya, untuk sampai pada proses di mana UMHR akhirnya dapat dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat PHBML membutuhkan kerja kolaboratif,” kata Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto.

Dalam berbagai proses sertifikasi PHBML skema LEI, parapihak yang terlihat dalam mengawal UMHR, di antaranya adalah lembaga penjamin, dan lembaga pendamping.

Untuk unsur lembaga penjamin, yakni Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kementerian Kehutanan. Sedangkan lembaga pendamping, adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang di setiap daerah berbeda-beda.

Jawa Timur
Mengawali tahun 2013, tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, pada Kamis (17/1) sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi PHBML skema yang dilakukan di Blitar.

Tiga UMHR yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi PHBML itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan unsur lembaga penjamin, yakni Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi, serta lembaga pendamping, yakni Direktur Eksekutif
Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi) Klaten, Teguh Suprapto itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Salah satu panel pakar Teguh Yuwono menyatakan bahwa seluruh proses penilaian kepada UMHR dilakukan dengan objektif.

“Sehingga tidak jarang dari ketiga aspek yang dinilai, yakni produksi, lingkungan dan sosial, UMHR mendapat nilai jelek atau belum memenuhi persyaratan, dan itu menjadi catatan untuk perbaikan,” katanya.

Dalam kasus tiga UMHR dari Jatim yang dinilai –meski akhirnya dinyatakan lulus–namun untuk UMHR dari Kabupaten Ngawi, karena ada nilai yang kurang, kemudian dinyatakan lulus “dengan catatan”.

“Pencapaian UMHR yang seperti itu hendaknya juga menjadi catatan dan evaluasi bagi lembaga penjamin dan pendamping ke depan,” katanya.

Pengakuan dunia
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar Supandi, selaku tuan rumah penilaian yang diberi mandat untuk memberikan tanggapan setelah tiga UMHR dinyatakan lulus menegaskan bahwa capaian itu bukan sesuatu yang sederhana.

“Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari,” katanya.

Hanya saja, kata dia, meski mendapat pengakuan seperti itu, namun capaian tersebut baru merupakan awal dari sebuah kerja keras yang panjang.

Artinya, pengelola UMHR –yang sebagian besar adalah gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut)–setidaknya selama 15 tahun masa berlaku sertifikat ekolabel skema LEI, dengan setiap lima tahun dilakukan evaluasi, mesti kerja kerja membuktikan kinerja bahwa mereka benar-benar mampu membuktikan secara nyata.

“Jangan sampai sertifikat yang diperoleh itu hanya di atas kertas, namun di lapangan ditemukan proses pengelolaan yang melanggar ukuran lestari itu,” katanya.

Sedangkan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono menambahkan, tiga UMHR yang baru dinyatakan lulus itu menjadi kebangaan Jatim.

“Kami memprogramkan 29 UMHR di seluruh Jatim bisa mengikuti proses sertifikasi ekolabel, dan sekarang dengan tiga UMHR baru, maka sudah ada 10 daerah yang dinyatakan lulus,” katanya.

Di tengah tudingan dan sorotan, baik di dalam negeri maupun internasional, kerja-kerja kolaboratif untuk menjaga dan mengelola hutan lestari, khususnya di hutan rakyat, terus bergulir.

Meski “sepi” laporan media, sesungguhnya kerja sama kolaboratif parapihak, baik pemerintah, petani dan kelompok tani di hutan, dan LSM semacam itu menunjukkan bahwa ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjaga lestarinya hutan di Indonesia. (A035)

Sumber: Klik Disini

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Blitar (ANTARA News) | Kamis, 17 Januari 2013 – Tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, Kamis sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari skema Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI di Blitar.

Tiga unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Kepala Komunitas Kehutanan LEI Gladi Hardiyanto di sela-sela penilaian tersebut menjelaskan bahwa inisiasi penilaian itu mendapat dukungan parapihak.

Parapihak tersebut mulai pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kemenhut, dan dan LSM pendamping Persepsi.

Kepala Bidang Lingkungan Pustanling Kemenhut Purwoto menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan program kehutanan yang prorakyat, projob, dan prolingkungan, pihaknya telah mengembangkan hutan rakyat dengan pola kemitraan, dan pola swadaya masyarakat/mandiri.

Dalam perkembangannya, kata dia, hutan rakyat menunjukan bertambahnya potensi dan luasan kawasan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediakan penawaran (supply) bahan baku industri.

Selain itu, Kemenhut telah mendorong industri perkayuan di Pulau Jawa bermitra dengan rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa Pustanling Kemenhut bekerja sama dengan Pemdan dan LSM telah memfasilitasi UMHR hingga memperoleh sertifikat pengelolaan PHBML dengan skema LEI sebanyak enam unit.

Sejak 2008 Pustanling telah melakukan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di 21 UMHR.

Target 2013
Menurut Purwoto, dalam tahun anggaran 2013 direncanakan fasilitasi pendampingan PHBML untuk 10 UMHR dengan tentatif lokasi.

Daerah itu adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan pengembangan hutan rakyat di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan hutan rakyat lestari di Indonesia membuktikan bahwa rakyat Indonesia dengan kearifan lokalnya dapat menjaga kelestarian hutan.

“Dukungan untuk pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun pihak swasta, harus terus disinergikan bersama agar cita-cita luhur tercapainya hutan rakyat lestari di seluruh Indonesia dapat terwujud,” katanya. (A035/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML 150 150 lei

BLORA, suaramerdeka.com  |  05 Desember 2012 – Gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut) Jati Mustika Blora mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sertifikat itu diperoleh setelah gapoktanhut tersebut lolos penilaian secara independent yang dilakukan PT Mutuagung Lestari (MAL).

“Sertifikat PHBML itu diraih tepat setahun setelah Gapoktanhut Jati Mustika memperoleh sertifikat legalitas kayu (VLK) yang diterima dari menteri kehutanan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Blora, Reni Miharti, Rabu (5/12). Luas hutan rakyat yang disertifikasi 500,36 hektare dengan potensi kayu jati 36.120 meter kubik yang dikelola oleh 884 anggota Gapoktanhut Jati Mustika. Setelah mendapatkan dua sertifikat Gapoktanhut Jati Mustika bersiap untuk menjadi produsen kayu berlabel. “Kerjasama telah dilakukan dengan perusahaan mebel eksport di Yogyakarta, Semarang dan Jepara,” tandas Soewadji, ketua Gapoktanhut Jati Mustika.

Dengan diraihnya sertifikasi PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika berarti saat ini di Jawa Tengah telah ada tujuh kelompok yang mendapatkan sertifikat tersebut. Kabupaten itu adalah Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonosobo dan Blora.
Menurut Reni Miharti bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani hutan rakyat dilakukan intensif oleh Dinas Kehutanan Blora. Dengan diraihnya sertifikat PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika diharapkan menjadi bahan belajar kelompok-kelompok tani yang lain. “Tahun 2013 kami sudah menganggarkan untuk penyiapan dua kelompok tani menuju sertifikasi PHBML,” tandas Reni.

Dijelaskannya, kayu produksi hutan rakyat mendominasi pasokan bahan baku industri pengolahan kayu di Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dari tiga juta meter kubik kebutuhan bahan baku kayu setiap tahun, sekitar 2,3 juta meter kubik berasal dari produksi hutan rakyat.
(Abdul Muiz/CN26/JBSM)

Sumber: Klik Di Sini

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

YOGYAKARTA  |  Kamis, 22 November 2012 : Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

M Agus Nuruddin, pemilik PT BKU M Agus Nuruddin mengatakan ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” katanya, kamis (22/11/2012).

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Dia berharap ke depan bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money“.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.

Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya.(Antara/ems).

Sumber: Klik Disini

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA Jogja) | Kamis, 22 November 2012 – Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” kata pemilik PT BKU M Agus Nuruddin di Dusun Mertosanan Wetan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Ia mengakui bahwa ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Harapan kami ke depan, memang bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal,” katanya.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money”.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.
Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar
Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya. (A035)

Sumber: Klik Disini

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARTA, RIMANEWS | Wed, 21/11/2012 – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).[ach/ant]

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Pengelolaan hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Bangkalan dan Probolingo, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Siswoyo (Aspek Sosial).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan dan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo. UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan yang mengelola areal hutan rakyat seluas 2.889,29 Ha dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 20 Juni 2010. Sedangkan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 22 Juni 2010 mengelola areal seluas 995 ha yang tersebar di dua desa di Kecamatan Tiris.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut maka hingga saat ini telah terdapat 12 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 24 ribu hektar . Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari NGO, Pemda, dan Kemenhut yaitu Persepsi sebagai lembaga pendamping, Pustanling Kemenhut, Dishut Prov Jatim, Dishut Kab Bangkalan, dan Dishut Kabupaten Probolinggo.

Meningkatnya areal hutan rakyat yang bersertifikat LEI menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari. Potensi hutan rakyat yang cukup besar di Indonesia diharapkan mampu menjadi sumber hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab.

Sebagai gambaran, bahwa dari sekitar 24 ribu hektar hutan rakyat yang mendapatkan sertifikat PHBML LEI, memiliki potensi kayu sebesar 278.694 m3 (Potensi total untuk jenis Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi), dengan etat tebang lestari sebesar 44.705 m3/tahun. Apabila seluruh hutan rakyat swadaya seluas 966 ribu hektar telah dikelola secara lestari melalui instrumen sertifikasi ekolabel, maka hutan rakyat akan menempati posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC

Sertifikasi dan Peran Ornop

Sertifikasi dan Peran Ornop 150 150 lei

Tulisan ini disusun melalui pertimbangan bahwa semakin lama aktivitas sertifikasi yang menyangkut hutan semakin bertambah banyak dan jika tidak disikapi dengan benar, dapat menimbulkan salah tafsir, salah sikap dan bahkan salah tindak. Sertifikasi selalu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja yang menjamin produk atau jasa yang memenuhi standar tertentu. Tetapi salah tafsir, salah sikap ataupun salah tindak dari berbagai pihak terhadap sertifikasi justru dapat menyebabkan kekacauan pada sistem produksi atau jasa yang bersangkutan.

Ketika sertifikasi hutan diterapkan di lapangan, dampak dari proses dan hasil sertifikasi selalu mengena pada aktor-aktor setempat terutama pengelola atau pemilik perusahaan, mitra transaksinya, dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tingkat tertentu dampak sertifikasi menyentuh juga kepemerintahan lokal. Tulisan ini disiapkan dengan tujuan untuk dapat disimak kembali oleh lembaga community foundations dan para mitranya yang bergerak dalam ranah pengelolaan hutan dan bisnis hutan lestari. Proses sertifikasi yang berlaku standar dan tanpa batas wilayah bahkan batas negara harus selalu dihadapkan pada konteks lokal. Untuk konteks lokal tersebut peran para aktor setempat menjadi esensial. Mudah-mudahan dengan tulisan ini peran yang esensial tersebut selalu dapat dijaga mutu dan kontinuitasnya. Tulisan lengkap bisa diunduh di sini.

Tulisan ini disusun oleh Dr. Agus Setyarso sebagai bagian dari kegiatan yang disupport oleh Kemenhut, MFP, DFID, dan Kehati.