FKPS

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML 150 150 lei

PENGANTAR
Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT
Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING
Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA
Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA
Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.