Forest Stewardship Council

Pengembangan Standar Nasional FSC-LEI Melalui SDG

Pengembangan Standar Nasional FSC-LEI Melalui SDG 150 150 lei

Pengantar
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC) merupakan organisasi yang sama-sama aktif mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan dan penerapan sistem sertifikasi hutan. Keduanya telah bekerja sama sejak awal implementasi sertifikasi hutan pada tahun 1996 yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi di antara kedua sistem. Dalam proses kerjasama beberapa tantangan perlu didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama.

Perkembangan situasi terkini memberikan kesempatan besar kepada LEI dan FSC untuk melanjutkan kerjasama yang pernah dilakukan. Pada satu sisi, LEI ingin meningkatkan standar sistem sertifikasi hutannya yang sesuai dengan standar internasional lain, yang masih berada dalam konteks nasional dan kondisi sosio kultural daerah. Di sisi lain, FSC sedang mengembangkan International Generic Indicators (IGI) sebagai salah satu referensi untuk pengembangan standar FSC di level nasional menggantikan standar interim yang selama ini diaplikasikan oleh lembaga sertifikasi FSC. Oleh karena itu, baik LEI dan FSC berupaya mengembangkan kerjasama yang lebih konstruktif untuk mengharmonisasikan kedua standar sertifikasi yang dimiliki, menguntungkan tidak hanya bagi kedua organisasi tetapi juga bagi hutan dan ekosistem serta lebih luas memberikan keuntungan kepada masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan.

Peluang kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui proses komunikasi intensif antara LEI dengan FSC sejak Maret 2012. Komunikasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengkaji kemungkinan kerjasama yang lebih konkrit, fokus dan capaian besar yang terukur. Proses tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan kerjasama melalui mekanisme Standard Development Group (SDG). Setelah melalui proses komunikasi dan registrasi, terhitung tanggal 3 September 2014, LEI secara resmi terdaftar sebagai SDG untuk pengembangan standard FSC di Indonesia.

Pelaksanaan SDG melalui proses koordinasi dari LEI, membuka ruang bagi LEI untuk: 1) posisi LEI sebagai “lead” dalam pengembangan standar; 2) standar dikembangkan berdasarkan rujukan terhadap standard LEI; 3) standard sesuai untuk Indonesia dengan identifikasi isu penting konteks nasional; dan 4) Expert panel dan forum konsultasi melibatkan konstituen LEI. Standar yang dikembangkan untuk Indonesia melalui SDG ini potensial untuk digunakan oleh kedua sistem berdasarkan prosedur, akreditasi dan proses sertifikasi di sistem masing-masing, termasuk diantaranya manual logo dari masing-masing sistem. SDG juga dapat mengambil peran dalam menyediakan panduan mengenai bagaimana LS melakukan evaluasi indikator dan verifier termasuk melakukan peran untuk membantu interpretasi standar.

Penanggung Jawab dan Anggota SDG
Sebagai pengembang standar, pelaksanaan aktivitas SDG sepenuhnya dikoordinir dan difasilitasi oleh LEI, serta bersama-sama dengan perwakilan FSC di Indonesia berkordinasi untuk memastikan proses SDG ini berjalan dengan baik.

Posisi

Nama

Koordinator SDG Hayu Wibawa
Sekretaris Desrina Dewi Respati
Drafter Arbi Valentinus
Cecep Saepuloh

Pelaksanaan pengembangan standar melalui SDG, dilaksanakan oleh Working Group yang terdiri dari tiga kamar yang merepresentasikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Masing-masing kamar terdiri dari tiga anggota yang memiliki pemahaman dalam sistem LEI maupun FSC. Sejak September 2014, telah dibentuk Working Group SDG, dengan anggota sebagai berikut:

Lingkungan

Ekonomi

Sosial

Titiek Setyawati

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IBW. Putra

PT. Sari Bumi Kusuma

Dwi Rahmad Muhtaman

Re-mark Asia

Jamartin Sihite

Borneo Orangutan Survival Foundation

Taryanto Wijaya

PERSEPSI Wonogiri

Djayadi Muh. Taha

KAHUTINDO

Joko Sarjito

WWF Indonesia

Sera Noviany

Sinar Mas Forestry

Mahir Takaka

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Kegiatan Penyusunan Standard Nasional FSC-LEI
Setelah Working Group terbentuk, dilakukanlah pertemuan awal sampai dengan identifikasi isu-isu penting dalam konteks di Indonesia. Hasil dari identifikasi isu-isu penting ini, dengan masing-masing kepentingan, keahlian dan pengalamannya, Working Group menuangkannya ke dalam draft nol standar. Penyusunan draft nol standar, mengacu kepada International Generic Indicator (IGI), dengan proses transfer sesuai panduan FSC-TPT-60-008 V2-0 EN IDN v 0.1. IGI tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada, termasuk standar LEI dan PHPL. Pada bagian prinsip dan kriteria, Working Group tidak boleh merubahnya, namun untuk indikator diberikan opsi sebagai berikut:
Adopted (ADOPT), mengadopsi indikator standard FSC dengan tidak mengubahnya
Adapted (ADAPT), merubah isi indikator standard FSC karena adanya penyesuaian dengan kondisi di Indonesia
Dropped (DROP), dihapus karena tidak sesuai untuk kondisi di Indonesia
Suggest New Indicator (NEW), menambahkan indikator baru karena belum ada di standard FSC, namun dibutuhkan untuk kondisi Indonesia

SDG juga memfasilitasi beberapa ahli teknis yang dapat memberikan masukan sesuai dengan keahliannya terkait indikator-indikator yang ada. Meskipun begitu, para ahli teknis tersebut tidak memiliki hak secara formal dalam pembuatan keputusan. Terdapat 21 ahli teknis yang dapat memberikan masukannya, antara lain ahli kebijakan kehutanan, pengukuran hutan, ekowisata, konservasi hutan, sertifikasi hutan, pengusahaan hutan, tenaga kerja kehutanan, masyarakat adat, hutan tanaman, tanah dan gambut. Selain beberapa keahlian di atas juga ada praktisi sertifikasi hutan, auditor LEI maupun FSC, fasilitator sertifikasi hutan rakyat, serta konsultan sertifikasi yang masuk ke dalam tim ahli teknis.

Hingga saat ini, proses pengembangan standar telah sampai pada finalisasi draft 1 untuk kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik pada April 2016. Konsultasi publik 1 akan dilaksanakan mulai 6 April sampai dengan 5 Juni 2016. Pada konsultasi publik 1 ini akan dilakukan pengumpulan saran, masukan dan komentar dari stakeholder melalui masukan tertulis yang akan dipergunakan bagi SDG untuk menyempurnakan standar yang telah tersusun.

Tahapan selanjutnya adalah perumusan draft 2 standar pada bulan Juni-Juli 2016. Konsultasi publik 2 melalui meeting stakeholders dan uji coba lapangan akan dilaksanakan pada Juli-Oktober 2016, untuk kemudian memasuki tahapan akhir perumusan draft final pada Nopember 2016 dan pengajuan kepada FSC pada Januari 2017.

Arah pengembangan selanjutnya, standard ini benar-benar dapat dijadikan standard sertifikasi sukarela untuk pengelolaan hutan, yang bisa menjadi instrumen penting dalam pengelolaan hutan lestari, serta diterima berbagai pihak yang berkepentingan. Di sisi lain, hal penting yang perlu dilakukan adalah komunikasi kepada pemerintah untuk menjajagi peluang sinergi sistem serifikasi wajib dan sukarela.

Alamat Kontak SDG
Email
hayu@lei.or.id : desrina@lei.or.id

Surat
Koordinator Standard Development Group (SDG)
Up. Hayu Wibawa
Lembaga Ekolabel Indonesia
Jl. Taman Bogor Baru B IV/12, Bogor Jawa Barat
Fax: 0251 8 340 744

Draft 1 Standar Pengelolaan Hutan, bisa didownload disini

IGES Study on Forest Certification

IGES Study on Forest Certification lei

Forest certification is a voluntary, market-based instrument designed to improve forest management by enabling buyers to identify timber products derived from wellmanaged forests. While small forest enterprises make an important contribution to the forest industry in many countries, they have found forest certification difficult to achieve. There has thus been a recent movement to make certification more accessible to small forest holdings and low/intermittent volume producers. The Forest Stewardship Council (FSC) has launched “group certification” and the Indonesian Ecolabelling Institute (LEI) has developed Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) specifically to promote community-based forest management. These two programmes can be viewed as part of a range of initiatives that seek to improve forest management by providing opportunities and benefits to local communities.

This study contributes to independent monitoring and comparative assessment of forest certification schemes. It assesses the credibility of the two certification programmes operating in Indonesia that are suited to community-based forest management – FSC group certification and PHBML – using the Forest Certification Assessment Guide (FCAG) developed by the World Wide Fund for Nature (WWF)/World Bank Global Forest Alliance. Having more than one certification programme could encourage competition that leads to improved
performance, but it also raises concerns about efficiency and redundancy.

This assessment has found that both FSC group certification and PHBML meet almost all the FCAG requirements for independent verification for improved forest management. Both programmes share a large degree of similarity in that they:

  • Were developed through multi-stakeholder processes and according to international frameworks;
  • Attempt to place a balanced emphasis on the three pillars of sustainability;
  • Have measurable standards, are performance-based and are applicable to the FMU (forest management unit) level;
  • Provide for the equitable participation of diverse stakeholders;
  • Have mechanisms and procedures to control the use of their logos and have chain of custody (CoC) standards; and
  • Require a set of contractual arrangements between the owners and the certificate holder.

As is to be expected of a national standard, in some areas LEI provides more specific guidance to forest managers and auditors than the FSC generic forest management standard, though Forest Certifi cation for Community-based Forest Management in Indonesia there are some areas where LEI certification processes could be strengthened. Overall, LEI provides a credible certification option yet does not enjoy the same market recognition and acceptance as FSC. In some cases, the support organisations that have assisted communities in acquiring the certification of their forest management against the PHBML standard are now targeting FSC certification of these same forests because of greater demand for the FSC label.

To overcome this limited recognition, LEI needs to adopt more assertive strategies to educate potential buyers that its certification programmes meet international benchmarks. LEI could explore the options of mutual recognition and membership with international accreditation bodies, and could promote its strengths to international buyers better by continuing to strengthen the English version of its website. It could also promote its certification as meeting the requirements of public timber procurement policies for legal and sustainable wood products. Other roles that LEI is well-positioned to fulfil include developing standards for the certification of REDD (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) projects, and promoting forest certification as a REDD strategy.

The complete study available to download (PDF 1 Mb)