FSC

Join Release: MoU between FSC and LEI

Join Release: MoU between FSC and LEI 150 150 lei

FSC and LEI announce collaboration to advance responsible forest management in Indonesia

BONN, Germany (31 May 2010) – The Forest Stewardship Council (FSC) and the Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) have announced the launch of an 18-month collaboration to explore potential areas of cooperation regarding responsible forest management and forest certification in Indonesia. The agreement marks an important measure in the global efforts to facilitate responsible forest management in the tropics, and builds upon previous collaborative initiatives to advance forest certification in Indonesia.

As biodiversity hotspots of the world, tropical forests are vital to the existence of millions of indigenous people, and possess a unique set of social and environmental attributes. The rainforests of Indonesia rank among the most extensive and biologically significant in the world. However, these forests are under tremendous pressure. Deforestation from illegal logging and forest conversion continues to threaten vital habitat and critically endangered species such as the Sumatran orang-utan.

Forest management certification can offer financially competitive alternatives to poor forest management practices, illegal logging and land conversion. FSC and LEI use certification to address crucial social and environmental forestry issues – FSC internationally and LEI specific to Indonesia. The cooperation between the two certification schemes has the potential to benefit from the locally relevant standards and processes led by LEI in Indonesia with the internationally recognized FSC standards.

LEI has a balanced multi-stakeholder governance structure similar to that of FSC and LEI has been instrumental in establishing an applicable system for improving forest management in Indonesia, said FSC Director General Andre de Freitas. With the shared goal to improve forest management in the tropics, we can further this work by identifying the synergies between the FSC and LEI certification schemes and building on our respective strengths.

This is a new phase of FSC and LEI collaboration in Indonesia which shows significant advancement since the Joint Certification Program that concluded in 2005. Through many constructive discussions and meetings, FSC and LEI have agreed to sign a Memorandum of Understanding which intends to set up a new collaboration expressing shared vision of both parties which demonstrate mutual respect on each other certification scheme and achievements, said LEI Executive Director F. Agung Prasetyo.   The FSC and LEI are both certification schemes that promote responsible forest management. There would be so much we could achieve by working together and thus hopefully bring significant benefit to those who use the FSC and LEI certification schemes.

FSC and LEI have identified six specific areas for collaboration which will be explored in the coming months. These will include several analysis of compatibility between forest management standards and other central components of the respective schemes, and a particular focus on information exchange on certification of community based forest operations.

About FSC: FSC is an independent, non-governmental, not for profit organization established to promote the responsible management of the worlds forests. It provides standard setting, trademark assurance and accreditation services to companies and organizations interested in responsible forestry. Products carrying the FSC label are independently certified to assure consumers that they come from forests that are managed to meet the social, economic and ecological needs of present and future generations. FSC rules and procedures are developed through strong multi-stakeholder processes. They are supported and endorsed by social, environmental and economic constituents in the Global South and Global North alike. Find more information at www.fsc.org.

About LEI: The Indonesian Ecolabelling Institute (LEI-Lembaga Ekolabel Indonesia) is a non-profit balanced membership based organization that develops forest certification systems that promote mission of just and sustainable forest resource management in Indonesia. LEI has a very broad support in Indonesia among the forest industry, indigenous peoples groups, the forest science community as well as social and environmental non-governmental organizations. As a balanced membership based organization LEI retains independence and transparency, both necessary for the credibility of forest certification. Find more information at www.lei.or.id.

Media Contacts:

Alison Kriscenski
FSC Head of Communications
a.kriscenski@fsc.org
+49 (0) 228 367 66 19
Indra Setia Dewi
LEI Communication and Advocacy Manager
indra@lei.or.id
+62 251 8340744

The complete release available to download here
Mou beetwen LEI and FSC available to download here

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log 150 150 lei

Ekspor log pada tahap awal diberikan kepada kayu dari hutan-hutan yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC) .

Demikian kutipan paragraf berita Bisnis Indonesia edisi Selasa, 25 Mei 2010 terkait permintaan pihak pengusaha kehutanan untuk membuka keran ekspor log. Ekspor log dapat dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas.

Berita Selengkapnya:

PPN kayu bulat dibatalkan Pembukaan ekspor log menunggu hasil kajian.
JAKARTA, 25 Mei 2010, Bisnis Indonesia: Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kayu bulat (log) berdasarkan UU No.42/2009 tentang PPN dan PPnBM akan dibatalkan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menandatangani peraturan yang menghapus PPN log.

“Ibu Ani [Menkeu Sri Mulyani] sebelum mengundurkan diri sudah setuju pembatalan PPN Log berlaku bulan ini. Ini bagus tidak akan membebani industri. Bahan baku memang tak seharusnya di kenai pajak kecuali hasil akhir atau end product,” katanya kemarin.

Zulkifli menjelaskan pembatalan PPN log memberikan kesempatan kepada industri untuk meningkatkan produksi sekaligus daya saing produk kehutanan karena selama ini penerapan PPN log telah membuat hasil hutan terutama hutan rakyat menjadi tidak kompetitif.

“Sekarang harus diupayakan agar makin kompetitif lagi,” tegasnya.

Sebelumnya kalangan pebisnis di sektor kehutanan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terhadap kayu bulat dan komoditas hasil hutan lainnya seiring dengan pemberlakuan efektif Undang-Undang No. 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ekspor Log
Di sisi lain, pembukaan kran ekspor kayu bulat (log) yang terus didesak oleh pengusaha kehutanan kini ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kementerian Kehutanan akan melaku-kan kajian terkait dengan dampak ekspor kayu bulat terhadap kinerja industri kayu rakyat sebelumnya memberikan rekomendasi pembukaan izin ekspor komoditas kehutanan ini.

Dua pakar ekonomi, Sudarsono dan Chatib Basri, akan diminta menyelesaikan kajian yang diharapkan tuntas pada tahun ini.

“Dampak ekonomi makronya sudah dikaji pada 2006, tetapi dampak ekspor log terhadap industri kayu rakyat belum dilakukan. Mudah-mudahan dalam tahun ini hasil kajiannya bisa dirampungkan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto kemarin.

Menurut dia, izin ekspor log dapat diprioritaskan hanya untuk kayu kualitas terbaik jenis hara yang selama ini belum banyak yang membeli.

Setelah itu, lanjut dia, adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat (HTR) yang diperkirakan sudah mulai produksi dalam 6 tahun mendatang.

“Paling cepat, tahun ini rampung hasil kajiannya. Namun, kapan resminya izin ekspor log dibuka pemerintah, bergantung pada hasil kajiannya dulu,” ungkap Hadi.

Sebelumnya, Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan devisa dari ekspor log sebesar Rp750 miliar.

Karena itu, Perum Perhutani berharap pemerintah memberikan dukungan untuk membuka kran ekspor log kayu jati dengan spesifikasi tertentu guna meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

“Di pasar lelang internasional, log jati dengan spesifikasi fancy bisa mencapai Rp20 juta per meter kubik. Harga itu jauh di atas pasar lokal yang berkisar Rp9 juta-Rp10 juta per meter kubik.”

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding baru-baru ini juga mengisyaratkan keinginan pengusaha agar pemerintah membuka ekspor kayu gelondongan yang tidak terserap industri.

Ekspor log dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum atau sanksi yang tegas.

“Tahap awal, ekspor log diberikan kepada kayu jati dari Perum Perhutani (kayu A3), kayu HTI, kayu hutan alam dari pemegang izin usaha hasil hutan kayu (IUPHHK) yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC),” tegasnya. (Aprika R. Hernanda) (erwin.tambunan@bisnis.co.id)