Greenliving

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan 150 150 lei

Wonogiri, 22/4 (Antara/FINROLL News) – Hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel, khususnya dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh petani hutan, selain mempunyai nilai ekonomi dan produksi, juga terbukti mampu menyelamatkan lingkungan hidup.

“Tahun 1968, kawasan desa kami sangat memprihatinkan karena lahan yang ada hanya batu karang dan kering sehingga untuk menanam harus memecah batu karang. Namun sekarang desa kami sudah surplus air dan mampu membantu desa tetangga,” kata Miswan (70), perintis hutan rakyat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.

Kepada rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas LEI itu, ia mengatakan bahwa wujud dari membaiknya lingkungan itu, selain bertambahnya sumber mata air dari hutan –dari semula satu sumber dan kini menjadi 16 sumber–juga terukur dari kesejahteraan petani hutan rakyat dalam bentuk investasi jangka panjang.

“Masyarakat di Desa Selopuro ini telah tergerak dengan kesadaran penuh untuk menanam pohon, khususnya Jati dan Sengon sebagai tabungan masa depan yang nyata dan menjanjikan,” kata Miswan, yang mengaku bahwa kini dengan satu pohon jati ukuran besar dengan diameter 30 cm masyarakat bisa memperoleh uang Rp3 juta lebih.

Bahkan, kata dia, Desa Selopuro yang dulu gersang, kini telah mampu memasok bibit Jati, Sengon dan tanaman keras lainnya ke daerah lain, yang tidak jarang diberikan dengan cuma-cuma, karena berkeinginan melihat daerah lain juga melakukan gerakan yang sama untuk penyelamatan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah delegasi asing, baik calon pembeli maupun peneliti mancanegara juga telah menjadikan desa itu menjadi objek penelitian, yang melihat aspek ekonomi-produksi dan juga sisi lingkungannya.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Sertifikasi Selopuro Siman menambahkan bahwa di desa itu pada tahun 2007 juga telah membentuk sebuah unit usaha bernama CV “Green Living”, yang memproduksi kerajinan tangan dan bahan mebel, dari kayu-kayu Jati yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan hutan lestari.

“Hasil kerajinan tangan dan mebel itu telah dibeli secara berkala oleh PT Jawa Furni Lestari yang berpusat di Yogyakarta untuk dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Jepang, bahkan hingga menembus Eropa dan Amerika Serikat yang mempersyaratkan standar lingkungan ketat,” kata Siman.

Piranti dunia

Sementara itu, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan Slamet Riadi Gagas disela-sela melihat hutan rakyat Selopuro menjelaskan, sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi persyaratan standar produk atau proses.

“Mengapa itu dilakukan, karena sertifikasi/standardisasi sudah menjadi piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa kini tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk-produknya.

“Itu semua juga permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan,” katanya.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, melalui penyediaan perangkat untuk mencapai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan kesempatan pada pasar untuk mendapatkan barang/jasa dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, membangun mekanisme yang dapat membantu penyediaan dana bagi pengelolaan hutan yang baik, mengurangi biaya penegakan hukum di bidang kehutanan, dan meningkatkan penerimaan dari hutan.

Khusus untuk Indonesia, ia menegaskan bahwa standar LEI mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya. “Sebenarnya standar LEI bahkan lebih ketat,” katanya.

Menurut Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto, bentuk keunggulan sistem sertifikasi LEI di antaranya dirancang khusus untuk pengelolaan hutan di Indonesia, memiliki fokus dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat, segala prosesnya menggunakan prinsip pelibatan “multistakeholder”, penilaian oleh pihak ketiga, transparansi maksimum, dan sukarela (voluntary).

Selain itu, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, pengusaha hutan dan juga pemerintah. “Jadi memiliki perangkat standar, prosedur, persyaratan dan kelembagaan yang lengkap untuk implementasi di Indonesia,” katanya.

Di samping itu, satu-satunya skema sertifikasi yang mengembangkan sistem yang berbeda bagi tiga tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yakni hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, sehingga ukuran penilaiannya lebih adil.

Menurut Manajer Komunikasi LEI Indra S Dewi, lokakarya dan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur itu untuk memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan melihat langsung praktik pengelolaannya, ke depan kita harapkan media massa juga ikut berkontribusi untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia”.

Sumber: Klik Di Sini