HTI

Riaupulp Penuhi Kaidah Pengelolaan HTI

Riaupulp Penuhi Kaidah Pengelolaan HTI 150 150 lei

(Jakarta, 08 Juli 2008): PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) mempertahankan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) yang diberikan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Selasa (7/8).

“Dari hasil audit, kita melihat komitmen serius Riaupulp untuk menjalankan pengelolaan hutan yang lestari. Kami menilainya secara ketat dari aspek produksi, social, dan lingkungan,” ungkap Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi.

Pada saat ini, Riaupulp adalah satu-satunya korporat yang memperoleh sertifikat LEI untuk kategori PHTL. Setiap tahun (dalam batas waktu lima tahun), lembaga sertifikasi yang ditunjuk LEI melakukan audit penilikan untuk menilai, apakah sertifikasi itu masih layak diberikan atau dicabut. Sertifikasi Riaupulp dilakukan PT Mutuagung Lestari, yang dituangkan dalam surat keputusan No 673.3/MUTU/VI/07. Sertifikasi tersebut diberikan untuk area konsesi Riaupulp sesuai SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/1997 seluas 159.500 hektare. Sertifikat itu berhasil dipertahankan karena Riaupulp memenuhi kaidah yang ditetapkan LEI dalam mengelola hutan tanaman industri (HTI) dengan aspek sosial yang mencakup hubungan dengan masyarakat, serta penanganan perburuhan, lingkungan hidup, dan produksi yang mencakup kelangsungan perusahaan. (jjs)

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi 150 150 lei

(JAKARTA, 06 Maret 2007): Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam acara bertajuk “Peluncuran Sistem Sertifikasi Bertahap Lembaga Ekolabel Indonesia ” yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Maret 2007 di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Dalam acara yang menampilkan para pembicara dari berbagai unsur yaitu Departemen Kehutanan, LSM, pengusaha/kalangan bisnis kehutanan, sampai para pemilik ijin konsesi HTI dan HPH, mereka ingin mengedepankan pesan tersebut kepada masyarakat umum. Masyarakat telah sangat resah melihat kerusakan hutan yang semakin memburuk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menumpas illegal logging atau pembalakan liar, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, sampai kepada tumpang tindih kebijakan, yang semakin mempersulit penyelesaian masalah. Berbagai kalangan menilai bahwa masalah yang timbul di dalam pengelolaan hutan bersumber dari prakondisi yang kurang mendukung pengelolaan hutan yang baik.

Tidak jarang prakondisi yang kurang mendukung ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga menambah rumitnya persoalan. Padahal jika dilihat secara umum maka seperangkat kebijakan dan upaya-upaya penegakan hukum, advokasi, pendampingan, rehabilitasi, dan upaya-upaya lain yang pada dasarnya bertujuan menciptakan pengelolaan hutan yang baik telah dilakukan. Meskipun demikian nampaknya upaya-upaya tersebut tidak berpengaruh nyata pada perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia .

Keadaan inilah sampai saat ini menjadi concern Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam menyusun dan mengembangkan sistem penilaian pengelolaan hutan yang dituangkan dalam seperangkat standard sistem sertifikasi ekolabel sejak tahun 1998. Sejauh ini telah ada 11 unit pengelola hutan dan 1 industri yang telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI, dimana luasan hutan bersertifikat mencapai 1.107.16,05 ha, atau kurang lebih 1,5 % dari seluruh luas kawasan hutan di Indonesia . Kecilnya luasan hutan bersertifikat di Indonesia bersumber dari kompleksitas persoalan pengelolaan hutan. Terutama yang menyangkut aspek ekologis dan sosial.

Untuk memnbantu mengurai kompleksitas persoalan itu LEI meluncurkan sistem sertifikasi bertahap yang terdiri dari prosedur, standard, dan kelembagaan yang agak berbeda pendekatannya dari sertifikasi biasa (sertifikasi penuh). Inti dari sertifikasi bertahap adalah disusunnya suatu rencana aksi dalam berbagai tahap untuk memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan mendapat sertifikat pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Berbeda dengan sistem sertifikasi penuh yang mengedepankan pemenuhan persyaratan kriteria dan indikator standard pengelolaan hutan adil dan lestari dalam satu rangkaian penilaian secara sekaligus, sertifikasi bertahap memberi peluang bagi unit pengelolaan untuk menata dirinya dalam berbagai tahapan. Penyusunan rencana penetaan diri itu disusun oleh unit pengelola hutan atas masukan para stakeholder kunci (key stakeholder ) yang sama-sama mempunyai komitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan produksi, sosial, dan lingkungan.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Diharapkan proses-proses penataan diri yang melibatkan para pihak akan terjadi pada unit-unit pengelola hutan tersebut. Walaupun baru dua unit pengelolaan hutan yang telah menyatakan diri untuk mengikutinya, namun diyakini setelah tahap awal ini, akan lebih banyak unit pengelolaan hutan yang mengikutinya.

Keterlibatan dan komitmen para pihak adalah kunci dalam sertifikasi bertahap ini. Para pihak yang berkepentingan dalam kelestarian hutan dan keadilan pemanfaatannya telah terlibat sejak awal penyusunan sistem sertifikasi bertahap ini. Dalam pelaksanaan sertifikasi bertahap, stake holders kunci akan terlibat dalam penyusunan rencana aksi bersama unit pengelola hutan. Di dalam penyusunan rencana aksi terlihat upaya pembagian tanggung jawab masing-masing key stakeholder yang relevan dan mempunyai wewenang untuk mendorong keberhasilan rencana aksi yang menimbulkan efek yang diharapkan, yaitu pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia, lei@lei.or.id,
ph: +62-251-340744 atau 08128161339.