Hutan Alam

Hutan Bersertifikat LEI Terus Meningkat

Hutan Bersertifikat LEI Terus Meningkat 150 150 lei

Hutan rakyat bersertifikat LEI semakin meningkat dengan tersertifikasinya 2 (dua) unit manajemen hutan rakyat di Sragen dan Magetan seluas total 2.004 hektar, dengan wilayah mencapai 11 desa.  Keduanya merupakan hasil pendampingan LSM PERSEPSI (Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial). Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut adalah UM Argo Bancak di Magetan (3 desa, 600 hektar) dan UM Wana Rejo Asri di Sragen (8 desa, 1.404 hektar).   Keduanya lulus melalui proses sertifikasi oleh PT. Mutu Agung Lestari pada Juli 2009.  Hingga 2009, capaian total unit manajemen hutan berbasis masyarakat lestari yang bersertifikat LEI adalah 16.695,35 hektar dengan 7 unit manajemen hutan rakyat dan 1 unit manajemen hutan adat.

Industri hasil hutan di Indonesia yang sudah mendapat sertifikat CoC LEI juga meningkat, dari 2 industri  menjadi 6 (enam) .  Keenam industri itu adalah : PT. Uniseraya yang memproduksi garden furniture dan moulding, PT. Jawa Furni Lestari sebuah produsen outdoor dan indoor furnitures, serta PT.  Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Kerawang dan Perawang Mills, dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang keempat-empatnya merupakan produsen pulp dan kertas yang memperoleh bahan baku kayu pulp dari PT. Wira Karya Sakti yang sudah mendapatkan sertifikat PHTL LEI.  Keempat industri pulp dan kertas dibawah bendera Asia Pulp & Paper (APP) tersebut telah dinyatakan lulus sertifikasi CoC oleh PT. TUV Internasional Indonesia (TUV Rheinland Group) pada Agustus 2009. Bertambahnya industri di Indonesia yang memperoleh sertifikat CoC LEI akan meningkatkan peredaran produk yang bersertifikat LEI di pasaran, yang akhirnya akan menambah peluang keberterimaan pasar terhadap logo LEI.

Program-program kerja LEI untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar LEI terhadap permintaan pasar dan isu lingkungan yang semakin banyak dan cepat berubah adalah mendorong peredaran produk bersertifikat LEI di pasar, baik domestik maupun internasional, mempercepat peningkatan luas hutan yang bersertifikat LEI, perbaikan sistem sertifikasi demi peningkatan mutu dan efektivitas sistem sertifikasi, dan pengembangan sistem-sistem sertifikasi yang baru.

SVLK Untuk Antisipasi Syarat Pasar Internasional

SVLK Untuk Antisipasi Syarat Pasar Internasional 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (ANTARA) – Pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibutuhkan untuk mengantisipasi persyaratan pasar internasional yang menginginkan produk kayu ramah lingkungan.

“Jadi pengembangan SVLK bukanlah mengada-ada, melainkan karena memang kita butuhkan, baik dalam konteks nasional maupun global,” kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Mewakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dephut, Boen Purnama saatmembuka acara Konsultasi Publik Kelembagaan SVLK, ia mengatakan globalisasi telah merasuk ke dalam perekonomian setiap negara di dunia.

“Interdependensi ekonomi antarnegara menjadikan kita tidak dapat begitu saja mengabaikan isu global dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor kehutanan,” katanya.

Untuk memenuhi syarat ramah lingkungan atas produk kayu, menurut dia, Indonesia harus menanggapinya melalui upaya menuju pengelolaan sumberdaya hutan lestari. “Pengabaian hal tersebut akan merugikan, karena produk-produk kita tidak akan diterima di pasar global,”katanya.

Dari sisi kepentingan nasional Indonesia sendiri, katanya, kelestarian sumberdaya hutan diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap kelestarian sumberdaya hutan yang diwujudkan melalui pengelolaan sumberdaya hutan yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL).

Ia mengemukakan, pada prinsipnya SVLK telah diterapkan sejak lama, meski belum sempurna sebagaimana yang diharapkan negara pengimpor kayu.

Penilai independen
Hadi Pasaribu mengemukakan, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari telah dipergunakan untuk menilai kinerja para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi secara transparan.

Penilaian kinerja para pemegang izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), menggunakan kriteria indikator PHL dilakukan Lembaga Penilai Independen (LPI).

“Hasil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembinaan secara efektif dan efisien,” katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi menambahkan bahwa sistem SVLK yang dikembangkan di Indonesia lebih baik dari TLAS (Timber Legality Assurance System) yang dikembangkan di Malaysia dan Ghana, karena merupakan harmonisasi dari berbagai sistem yang sudah dikembangkan di tingkat internasional.

“Kelebihan dari SVLK adalah adanya mekanisme konsultasi publik dan lembaga penyelesaian keberatan, sehingga parapihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya.

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Putussibau, 6 Agustus 2008-Antara): Kearifan tradisional masih terjaga dengan lestari pada sebuah komunitas adat di Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hutan adatnya juga masih terjaga dan lestari sehingga membuahkan hasil sebagai desa adat pertama yang meraih penghargaan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengekploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI, Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu (6/8).

Proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis (7/8) disaksikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari kalangan LSM dan pemerintah daerah dan lembaga donor. Pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerjasama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampinga masyarakat yang berkantor pusat di Pontianak. Organisasi itu adalah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK), yang kemudian mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang memungkinkan bisa diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Kemudian, pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, dimana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. Semangat utama yang hendak disampaikan dalam pemberian ekolabel ini memberitahu publik baik nasional maupun internasional bahwa di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, ternyata masih terdapat kearifan tradisional sebuah komunitas adat yang patut dijadikan teladan dalam merawat hutan. Rumah panjang Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik, yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 ha di Kabupaten Kapuas Hulu itu, tidak terlepas dari peran “Rumah Panjang” sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah Panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antarwarga maupun antardesa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari “Tuai Adat”, kepala kampung dan temenggung serta para hulubalangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan “Rumah Panjang”.

Sementara itu, “Pak Janggut” –yang menjadi “Tuai Adat” Suku Dayak Iban di Sungai Utik–menjelaskan, sebenarnya masyarakat adat, mulai dari nenek moyang hingga kini tertib menjaga hutan, karena hal itu sudah ada aturannya dalam adat mereka–dan hal itu dipahami sejak dari orang tua yang diturunkan kepada anak, kepada cucu dan seterusnya hingga saat ini. “Sayur dan ikan selalu ada dan tersedia, masyarakat memiliki batas-batas daerah sesuai kesepakatan, dan (tutupan) hutan menuju ke taman nasional juga diberi tanda,” kata Pak Janggut.

Perbatasan hutan adat Suku Dayak Iban Sungai Utik adalah dengan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK), yang berada di perbatasan tiga negara, yakni Indonesia-Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kondisi ideal ini, tidak dimiliki kampung-kampung lain di sekitar Sungai Utik yang “tidak beruntung” dalam membangun pranata rumah panjang mereka. Kebijakan “rumah sehat” dari pemerintah diberlakukan dan wilayah hutan sudah dikapling menjadi HPH (hak pengusahaan hutan) sehingga membangun rumah panjang menjadi mustahil. Sekalipun beberapa mempunyai rumah panjang, tetapi terlalu kecil untuk menampung semua warga. Akibatnya mereka menjadi komunitas Iban yang tercerai berai dalam satuan rumah keluarga inti.

Dari studi yang dilakukan oleh LEI pada tahun 2005, tawaran investor kayu dari Malaysia, yang sangat memahami masyarakat Iban di Serawak, sulit ditolak kampung-kampung di luar komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Para peneliti LEI itu adalah Satria Astana, Wibowo Djatmiko, Semiarto Aji, Luhut Simanjuntak dan Wahyu F Riva. Studi itu mendapati bahwa selain keuntungan dari usaha menebang dan mengolah kayu, kepada mereka juga dijanjikan untuk dibuatkan rumah panjang apabila mau melepas hutan adat untuk diambil kayunya. Dalam konteks persaingan dengan kampung lain, identitas kampung yang diperkuat oleh rumah adat menjadi penting. Karena itulah, orang Dayak Iban Sungai Utik membanggakan keaslian dan ketuaan rumah panjangnya, sementara kampung lain yang tidak memiliki rumah panjang, juga menyimpan harapan untuk suatu saat memilikinya dalam bentuk yang bisa dibanggakan.

Usaha kayu menjadi harapan yang paling masuk akal, apalagi tambahan fasilitas berupa listrik dan jalan beraspal juga dijanjikan oleh investor. Ketika usaha kayu berjaya, kampung-kampung lain dapat memamerkan diri pada orang Sungai Utik bahwa mereka juga sudah mempunyai rumah panjang lengkap dengan listrik dan jalan aspal yang belum dimiliki Sungai Utik. Namun demikian kerusakah lingkungan seperti sungai yang berlumpur adalah harga yang harus ditebus oleh kampung lain itu. Dalam hal ini, Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia, kalau tidak dilindungi akan berisiko terhadap masyarakat. “Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia,” katanya. Namun demikian Pak Janggut tetap khawatir mengenai perambahan hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman. Hal ini disebabkan letak Kampung Suku Dayak Iban Sungai Utik yang berada di lintasan strategis dekat dengan perbatasan Serawak, Malaysia.

Kampung Sungai berdekatan dengan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Mungguk dan Kampung Lauk Rugun. Kecamatan Embaloh Hulu berbatasan dengan Serawak di bagian Utara dan Barat, Kecamatan Putussibau di bagian timur, dan Kecamatan Batang Lupar di bagian selatan. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Serawak (Malaysia) di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Timur di bagian Timur, Kabupaten Sintang di bagian Selatan dan Barat. Selain itu kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang (bahan pembuat sirap atap), kempas, dan jelutung.

Suku Dayak memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan pembuat sampan, dan kayu bakar, namun jenis-jenis kayu di kawasan hutan Sungai Utik merupakan jenis komersial yang laku dijual. “Masalah yang paling berat adalah menjaga agar hutan tidak hilang akibat perubahan lahan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit,” kata Pak Janggut dalam studi LEI saat ditanyakan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Sungai Utik berkaitan dengan keberlanjutannya. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan komunitas Dayak Iban Sungai Utik terus dilanjutkan dengan proses sertifikasi ekolabel, dan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh PT MAL pada bulan Mei 2008. “Masyarakat ingin pengakuan yang tertulis supaya didengar oleh orang luar, ada dokumen-dokumennya. Sertifikasi merupakan titik penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikasi Sui Utik (Sungai Utik) diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan dunia,” katanya. WAH Sumber : Antara

Kerusakan Hutan Indonesia Sudah Stadium 4

Kerusakan Hutan Indonesia Sudah Stadium 4 150 150 lei

(Koran Tempo, 18 April 2005): Program pemberantasan praktek pembalakan liar akan tetap menjadi prog­ram utama Departemen Kehutanan dalam lima tahun ke depan. Saya menilai prog­ram ini harns dilakukan secara terus-menerus karena keru­sakan hutan Indonesia sudah sedemikian parahnya.

Data terakhir menyebutkan, dari 120 juta luasan hutan Indonesia, lebih dari 101 juta sudah berada dalam tahap kri­tis. Saat ini, hanya sekitar 19 juta hutan yang masih virgin .

Kondisi ini adalah buah dari praktek pembalakan ilegal yang telah terjadi selama ini. Kerugian negara karena pencurian kayu setiap tahun­nya mencapai 50-60 juta meter kubik senilai mencapai Rp 30 – ­45 triliun.

Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Kegiatan peru­sakan hutan harus segera direm. Kita sudah stadium 4. Kalau dibiarkan dalam waktu 5-10 tahun hutan Indonesia punah. Nasib kita akan seperti Filipina.