Hutan Lestari

Sertifikasi dan Peran Ornop

Sertifikasi dan Peran Ornop 150 150 lei

Tulisan ini disusun melalui pertimbangan bahwa semakin lama aktivitas sertifikasi yang menyangkut hutan semakin bertambah banyak dan jika tidak disikapi dengan benar, dapat menimbulkan salah tafsir, salah sikap dan bahkan salah tindak. Sertifikasi selalu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja yang menjamin produk atau jasa yang memenuhi standar tertentu. Tetapi salah tafsir, salah sikap ataupun salah tindak dari berbagai pihak terhadap sertifikasi justru dapat menyebabkan kekacauan pada sistem produksi atau jasa yang bersangkutan.

Ketika sertifikasi hutan diterapkan di lapangan, dampak dari proses dan hasil sertifikasi selalu mengena pada aktor-aktor setempat terutama pengelola atau pemilik perusahaan, mitra transaksinya, dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tingkat tertentu dampak sertifikasi menyentuh juga kepemerintahan lokal. Tulisan ini disiapkan dengan tujuan untuk dapat disimak kembali oleh lembaga community foundations dan para mitranya yang bergerak dalam ranah pengelolaan hutan dan bisnis hutan lestari. Proses sertifikasi yang berlaku standar dan tanpa batas wilayah bahkan batas negara harus selalu dihadapkan pada konteks lokal. Untuk konteks lokal tersebut peran para aktor setempat menjadi esensial. Mudah-mudahan dengan tulisan ini peran yang esensial tersebut selalu dapat dijaga mutu dan kontinuitasnya. Tulisan lengkap bisa diunduh di sini.

Tulisan ini disusun oleh Dr. Agus Setyarso sebagai bagian dari kegiatan yang disupport oleh Kemenhut, MFP, DFID, dan Kehati.

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS 150 150 lei

Rabu, 21 April 2010 (Vibizdaily-Nasional): Pengelolaan hutan rakyat yang lestari merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang berdampak positif bagi penyelamatan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan fungsi tutupan lahan, kata juru bicara Lembaga Ekolabel Indonesia Indra S Dewi.

“Selain itu juga berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan yang mengelola hutan secara lestari,” katanya disela-sela lokakarya bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” di Yogyakarta, Rabu.

Lokakarya yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) itu juga dirangkaikan dengan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, LEI sebagai organisasi nirlaba yang bekerja mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, ingin memperkenalkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari kepada publik, karena selain mendorong pelestarian lingkungan juga mendorong masyarakat pengelola lingkungan itu sendiri menjadi berkembang.

Dikemukakannya, sepanjang 2004 hingga 2010 berbagai pihak bekerja sama untuk mendorong pelestarian hutan rakyat untuk penyelamatan DAS menggunakan sertifikasi ekolabel standar LEI.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Pengelolaan DAS, Pusat Standardisasi Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (PERSEPSI), sebuah lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat bekerja sama mendorong sertifikasi ekolabel hutan-hutan rakyat di sepanjang empat DAS.

Ke empat DAS tersebut yakni DAS Solo dan DAS Pemali-Jratun, Semarang, Jawa Tengah, DAS Sampeyan-Madura, serta DAS Cimanuk Cisanggarung, dan DAS Citanduy di Jawa Barat berdasarkan standar LEI.

Saat ini, kondisi DAS di Indonesia semakin memprihatinkan dengan indikasi semakin seringnya teejadi banjir, kekeringan, diperparah dengan tanah longsor akibat air limpahan hujan yang tidak terserap ke tanah akibat penggundulan hutan di hulu.

Menurunnya kualitas DAS yang terjadi saat ini secara langsung disebabkan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab di daerah hulu yang disebabkan kebutuhan mendesak seperti konversi lahan hutan menjadi perkebunan, perladangan dan perumahan.

Akibatnya masyarakat mengalami musibah kehilangan tempat tinggal, ternak, sawah dan ladang, harta benda, dan lain-lain.

Standar sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh LEI dipilih sebagai alat untuk membantu penyelamatan DAS karena standar sertifikasi LEI mendorong pelestarian hutan berkelanjutan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat pengelola hutan secara lestari, sehingga merangsang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat petani hutan.

Selain itu, sertifikasi “Chain of Custody” (Coc) atau lacak balak yang dikembangkan oleh LEI akan menjaga keamanan asal usul produk kayu dan non-kayu hanya berasal dari hutan rakyat yang lestari dan legal.

Asal usul produk kayu dan non-kayu yang lestari dan legal ditandai dengan adanya identitas LEI-CoC pada kemasan dan produknya.

Produk kayu bersertifikat LEI-CoC saat ini telah diproduksi oleh PT Jawa Furni Lestari yang mengolah bahan baku hutan rakyat bersertifikat LEI menjadi industri mebel.

Saat ini terdapat 10 unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHR) yang telah bersertifikat LEI, lima di antaranya berada di wilayah kawasan DAS Solo yakni Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Sragen, dan Magetan.

Penyiapan menuju sertifikasi LEI, kata Indra juga sedang dilakukan di DAS Pemali Jratun yang meliputi Batang dan Pekalongan, dan DAS Cimanuk Cisanggarung, termasuk DAS Citanduy meliputi Garut, Sumedang, Majalengka, Brebes dan Cirebon.

Keberhasilan lima UMHR tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat dan PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping.

Sementara Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Program penyelamatan
Sementara itu, Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto mengatakan, program penyelamatan DAS sejalan dengan program Departemen Kehutanan yang telah menetapkan 108 DAS sebagai prioritas penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014).

Di samping itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 tentang strategi pengelolaan DAS serta upaya pokok yang dapat dilakukan 20 tahun mendatang

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
(ras/RAS/ant)

Sumber: Klik Di Sini

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim 150 150 lei

Jakarta-SinarHarapan-130809: Pemerintah dinilai lamban dalam menangani penyebab utama perubahan iklim di Indonesia. Buktinya, hutan dan ladang terus terbakar, sementara upaya pencegahan dan antisipasinya terlalu lama dan tidak efektif.

Apalagi, terjadi pula pembukaan hutan di Kalimantan dan Papua untuk ladang kelapa sawit.
“Tiap hari, terus-menerus hutan dan lahan gambut yang tak ternilai dihancurkan, dibakar dan ditebangi,” kata Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara, Rabu (12/8). Padahal kebakaran di lahan gambut merupakan penyebab utama tingginya angka emisi karbondioksida (CO2) Indonesia, penyebab perubahan iklim di dunia.

Di lain pihak, Hendry Bastaman, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan, sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak buruk pembakaran lahan telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Namun, ia juga mengakui bahwa hingga kini belum terlihat hasil yang menggembirakan.

“Di lapangan sudah banyak diketahui kalau pelaku pembakaran memang masyarakat, namun kadang ada orang perusahaan yang menyuruh mereka membakar dengan bayaran tertentu,” urai Bastaman.

Menurut informasi, ada 33 perusahaan yang didaftarhitamkan karena melakukan pembakaran hutan. Sedangkan beberapa hari lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar menyatakan, ada 12 perusahaan yang masuk daftar hitam baru, dan Deputi Penaatan Lingkungan Menneg LH, Ilyas Asaad, mengungkapkan ada lima perusahaan yang saat ini sedang ditelusuri keterlibatannya dalam kasus ini.

Sementara itu, upaya pencegahan kerusakan dan deforestasi hutan juga dirasakan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan The Borneo Initiative (TBI), yang menggalang kerja sama untuk penanggulangan pemakaian kayu hutan yang tak berasal dari sumber lestari.
WWF dan TBI menuangkan komitmen mereka itu dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dalam mengeliminasi lllegal logging (pembalakan liar) dan mencapai manajemen hutan lestari di Kalimantan melalui sertifikasi hutan.

Begitu pula Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), menyatakan bahwa sertifikasi asal kayu secara nasional dapat mengurangi angka penyebab perubahan iklim.
LEI kini mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. Menurut Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Para pemilik hak kelola hutan tersebut dapat menyatakan bahwa hutannya mampu untuk memitigasi dampak perubahan iklim sesudah memiliki sertifikat ekolabel. Diperkirakan, pasar offset karbon berkisar US$ 4–US$ 10 per ton CO2 yang tersimpan.

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar?

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar? 150 150 lei

Dalam paham ekonomi kesejahteraan (welfare economics), pasar yang bersaing akan mendorong tercapainya pengalokasian sumber daya yang efisien secara ekonomis. Namun demikian, kondisi pasar persaingan sempurna dalam perekonomian hampir mustahil dijumpai karena prasyarat-prasyarat persaingan tersebut sulit dipenuhi. Salah satu faktor penyebab kegagalan pasar yang bersaing adalah informasi yang asimetris.

Informasi yang asimetris merupakan karakteristik yang banyak dijumpai dalam situasi bisnis. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kebanyakan produsen lebih banyak paham tentang kualitas produknya daripada konsumen. Dalam dunia ideal, semestinya konsumen akan mampu memilih antara produk yang berkualitas tinggi dan berkualitas rendah. Meski beberapa konsumen memilih produk yang berkualitas rendah karena pasti harganya lebih murah, terdapat konsumen yang tetap lebih suka membayar lebih mahal untuk produk berkualitas tinggi. Sayangnya, konsumen tidak dapat dengan mudah menentukan kualitas suatu produk hingga mereka telah membelinya.

Bentuk kegagalan pasar yang terjadi akibat informasi yang asimetris adalah pemilihan yang merugikan (adverse selection). Hal ini muncul apabila produk dengan kualitas berbeda-beda dijual dengan satu harga karena konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membeli. Akibatnya, akan banyak produk berkualitas rendah dan sedikit produk berkualitas tinggi yang ada di pasar. Implikasi informasi yang asimetris tentang kualitas produk dianalisa pertama kali oleh George Akerlof tahun 1970 (Pindyck et al, 2001).

Ulasan tentang informasi yang asimetris di atas sangat relevan untuk menelaah transaksi perdagangan produk kehutanan saat ini, utamanya produk kayu. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana dampak dari informasi yang asimetris dapat diminimalisir sehingga baik produsen maupun konsumen dapat sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, peran apa yang harus diemban oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk kehutanan berasal dari sumber daya hutan yang dikelola berdasar prinsip-prinsip kelestarian, dengan demikian konsumen menerima informasi produk secara transparan.

Paradoks Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Pengelolaan hutan lestari menjadi kredo yang didengungkan banyak pihak sejak tahun 1990-an. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk kayu yang berasal dari hutan yang lestari dan makin meluasnya degradasi hutan di berbagai belahan dunia, mendorong munculnya inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil untuk menyusun standar dan sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari. Beberapa inisiatif antara lain dari Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – sebelumnya The Pan-European Forest Certification, dan di Indonesia sendiri muncul inisiatif nasional dengan pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Dengan penggalangan yang intensif dari organisasi-organisasi lingkungan, maka sertifikasi hutan yang didorong secara voluntary, menjadi alat pengendali pasar yang sangat istimewa. Produsen harus memenuhi standar yang memuat pengaturan-pengaturan dan pembatasan-pembatasan agar produknya dapat diterima pasar. Di sisi lain, pembeli atau konsumen terbebas dari batasan-batasan. Dengan bahasa lain, produsen atau pengelola hutan dituntut berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian sementara konsumen tidak dibebani untuk memberikan apresiasi lebih terhadap produk-produk kayu bersertifikat. Sehingga, secara paradoksal, sertifikasi sebagai alat pengendali pasar justru dipisahkan dari pasar itu sendiri (Cris van Dam, 2003).

Upaya-upaya untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen sangat tergantung pada kredibilitas dan reputasi dari produsen. Dalam konteks inilah, maka, standarisasi menjadi kata penentu. Pertanyaannya, bagaimana sebuah standar disusun sehingga pihak-pihak yang terkait memberikan kepercayaan penuh? Tidak bisa tidak, bahwa standar tersebut haruslah merupakan hasil dari proses-proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sertifikasi voluntary akan mengikat secara moral baik produsen maupun konsumen.

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari juga menjadi instrumen mengatasi informasi yang asimetris melalui pemberian isyarat pasar (market signaling). Konsep isyarat pasar yang dikembangkan oleh Michael Spence (Pindyck et al, 2001) menunjukkan bahwa dalam pasar, produsen dan konsumen memberikan isyarat yang menyampaikan informasi tentang kualitas produk. Labelisasi produk kayu (ecolabeling), sejatinya adalah titik kompromi antara produsen dan konsumen. Produsen melalui label yang telah melalui proses yang terstandarisasi menginformasikan kualitas produknya, sementara konsumen sebagai pengguna bisa melakukan verifikasi atas kualitas produk tersebut kepada lembaga-lembaga sertifikasi yang memberikan jaminan kualitas produk tersebut.

Intervensi Pemerintah
Meski ada tekanan-tekanan kuat dari organisasi-organisasi lingkungan dunia, tidak serta merta pengelola hutan dan produsen mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan standar pengelolaan hutan lestari dengan mekanisme voluntary. Masih terbukanya celah pasar yang masih toleran terhadap produk kayu non sertifikat , rendahnya insentif pasar terhadap produk bersertifikat , serta kondisi pemungkin (enabling condition) yang tidak memadai untuk pemenuhan standar, seperti pembalakan liar, perambahan dan konflik tenurial, berakibat pada lambatnya perkembangan hutan bersertifikat lestari di Indonesia.

Karenanya, terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No, P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dapat dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi rendahnya pemenuhan kinerja pengelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Meski juga, intervensi ini tidak terlepas dari tekanan dari luar negeri yang dikemas dalam bentuk Voluntary Partnership Agreement (Kesepakatan Kerjasama Sukarela) untuk pemberantasan pembalakan liar antara Indonesia dan Uni Eropa.

Hutan pada dasarnya adalah barang publik (public goods) dan sumber daya milik bersama (common property resources), yang daya yang dapat diakses orang dengan bebas. Akibatnya, sumber daya tersebut dapat digunakan secara berlebihan yang mengakibatkan terciptanya eksternalitas, di mana penggunaan sumber daya masa kini akan merugikan generasi yang akan menggunakannya pada masa mendatang. Oleh karenanya, melalui kontrol regulasi, pemerintah dapat memberikan ijin pengelolaan kepada pihak swasta. Di sini, pemerintah memperoleh legitimasi ketika sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas menjadi mandatory sifatnya.

Bagaimana mengupayakan keberterimaan pasar atas proses mandatory tersebut? Pertama, prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan melalui proses penilaian dan verifikasi. Harus dijamin bahwa ada ruang untuk publik untuk menyuarakan preferensi mereka.

Kedua, pasar mempunyai preferensi yang berbeda terhadap produk-produk bersertifikat mandatory dan voluntary. Peran masyarakat sipil seperti organisasi sosial dan lingkungan, sangat kuat untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang standar dan prosedur penilaian. Sertifikasi mandatory akan bersaing dengan dengan sertifikasi voluntary, seperti FSC dan PEFC yang telah memberikan preferensi kuat kepada konsumen ditingkat internasional. Bahkan LEI, sebagai inisiatif voluntary nasional, saat ini telah mulai dapat diterima di pasar Jepang dan kalangan pasar Eropa. Sangat baik jika KAN yang ditunjuk menjalankan proses sertifikasi dan verifikasi mandatory dapat duduk bersama dengan LEI, membentuk sinergi dan aliansi strategis untuk bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga perlu memberikan pengakuan kepada inisiatif para pelaku usaha yang telah menerapkan sertifikasi secara voluntary, sehingga pasar juga dapat merespon secara positif atas sikap Pemerintah tersebut.

Ketiga, semestinya ada informasi yang jelas tentang posisi sertifikasi kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas secara mandatory, untuk menghindari bias tafsir kepada konsumen. Legalitas semestinya ditempatkan sebagai bagian dari proses menuju pengelolaan hutan secara lestari. Apa yang telah dikembangkan oleh LEI melalui skema sertifikasi bertahap, dapat memberikan gambaran tentang posisi kedua proses tersebut.

Perlu waktu untuk melihat tanggapan pasar terhadap skema mandatory. Apapun, tingkat preferensi konsumen terhadap produk hutan pasti akan terus berubah, sehingga sudah semestinyalah penerapan standar pengelolaan hutan lestari baik mandatory maupun voluntary, dalam rangka mereduksi informasi yang asimetris, secara kontinyu direview dan diperbaiki.

Oleh: Purwadi Soeprihanto
Rimbawan Praktisi, Anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI
Artikel ini dimuat di Tabloid Agroindonesia, No. 259 tgl 21 – 27 Juli 2009

Sertifikat Ekolabel Bukan Karena Desakan Luar Negeri

Sertifikat Ekolabel Bukan Karena Desakan Luar Negeri 150 150 lei

(Samarinda, 02 April 2008-ANTARA News): Sertifikasi ekolabel, yang kini sedang terus dikampanyekan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), bukan lahir karena desakan luar negeri, melainkan sebuah kebutuhan bagi upaya pengelolaan hutan dengan cara baik dan lestari.

“Sertifikat ekolabel bagi unit manajemen pengelola hutan dan verifikasi kayu adalah sebuah kebutuhan, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Dr Agus Setyarso, anggota (konstituen) LEI dari unsur akademik, sekaligus Ketua Komisi Pengarah Tim Kerja Standar Verifikasi Legalitas Kayu di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan Muklis, wakil dari unsur perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada Seminar dan Konsultasi Publik bertema “Standar Legalitas Kayu: Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia” yang diadakan LEI dengan “Center for Social Forestry” (CSF) Universitas Mulawarman.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

Sistem sertifikasi LEI yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan memberi perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomis aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi.

Pada kesempatan diskusi, Muklis menanyakan apakah skema sertifikasi ekolabel yang memakan waktu lama itu hanya karena desakan luar negeri, khususnya pasar di negara barat, yang mempersyaratkan secara ketat bahwa kayu-kayu dari negara pemasok, termasuk Indonesia, diperoleh dengan cara yang legal dan baik.

Sebagai pebisnis di bidang kehutanan, kata Muklis, pihaknya ingin mengetahui nilai lebih apa yang dapat diperoleh bila mengikuti skema ekolabel. “Apakah ada jaminan bahwa setelah mendapat sertifikat ekolabel, maka ada harga yang lebih baik dibandingkan bila tidak mengikutinya,” katanya.

Atas pertanyaan itu, Agus Setyarso –yang juga staf pengajar Fakultas Kehutanan di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta– menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan “premium price” yang bisa diperoleh unit manajemen HPH, baik yang dikelola pebisnis maupun masyarakat.

“Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30 persen, dan kelebihan harga itu disebut `premium price`,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa skema sertifikasi itu juga dimaksudkan bagi tertibnya lalu-lintas kayu di dalam negeri, dan instrumennya adalah melalui verifikasi legalitas kayu tersebut.

Melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) pada hutan yang dikelola masyarakat adat di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah, masyarakat di beberapa desa bisa memenuhi pesanan pasar luar negeri yakni mengirimkan sebanyak dua kontainer (kurang lebih 100 meter kubik), dan bisa mendapatkan penghasilan senilai Rp350 juta tiap desa.

Sementara itu, Manajer Komunikasi LEI, Indra Setia Dewi mengemukakan, skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti itu kini juga dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang merupakan tempat tinggal suatu komunitas adat Kampung Sungai Utik.

Ia menjelaskan, tekanan sosial, politik, dan ekonomi terhadap kawasan hutan yang dihuni oleh komunitas adat tersebut cukup besar karena terletak di atas kawasan hutan produksi pada perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, dimana di sepanjang wilayah perbatasan tersebut pemerintah daerah berencana menjadikan kawasan perkebunan sawit seluas satu juta hektar.

Komunitas adat Kampung Sungai Utik telah berhasil melestarikan kawasan hutan seluas 9.452,5 ha secara turun temurun, walaupun potensi hasil hutan kayunya tidak kalah dengan potensi hasil hutan kawasan konsesi, sebab jenis-jenis kayu yang tumbuh di kawasan itu juga merupakan jenis-jenis komersial seperti Meranti, Ramin, Kempas, dan lain-lain.(*)

COPYRIGHT © 2008

Enam Perusahaan Raih Sertifikat Hutan Lestari dari LEI

Enam Perusahaan Raih Sertifikat Hutan Lestari dari LEI 150 150 lei

(Bisnis Indonesia,12 Maret 2007)-JAKARTA: Di tengah buruknya anggapan masyarakat terhadap industri kehutanan di Indonesia, enam perusahaan (unit pengelolaan) hutan memperoleh sertifikasi hutan lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Selain keenam perusahaan itu, ada lima pengelola hutan rakyat dan satu in-dustri perkayuan. Ke-11 institusi itu dinilai telah memenuhi standardisasi LEI dalam menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan hutan. Pengelola hutan tersebut mengelola luasan hutan bersertifikat 1,04 juta hektare (ha) atau kurang lebih 1,5% dari luas kawasan hutan Indonesia yang luasnya sekitar 103 juta ha.

“Luasan hutan bersertifikat itu masih kecil,” kata Kepala Divisi Humas LEI Indra Setia Dewi di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan kondisi itu akibat kurang kondusifnya prakondisi pengelolaan hutan untuk mendukung pencapaian performa pengelolaan hutan lestari. Hal itu tercermin dalam tumpang tindihnya kebijakan antarsektor, antar departemen, dan antara pusat dan daerah.

Ketidaktegasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, kata Indra, merupakan titik permasalahan yang kemudian berkembang menjadi potensi konflik dan konflik tenurial yang sering terjadi di wilayah konsesi hutan produksi.

Kondisi yang tidak kondusif seperti ini, menurut dia, mengakibatkan sulitnya unit manajemen pengelolaan hutan untuk mencapai performa pengelolaan hutan lestari.

Menhut M.S. Kaban pun mengakui lebih dari 59 juta hektare sumber daya hutan Indonesia dari luas keseluruhan sekira 120,35 juta hektare, kini kondisinya rusak dan sangat memprihatinkan hingga memerlukan rehabilitasi.

Hal itu disebabkan oleh laju perusakan hutan yang begitu cepat yang berkisar 2,83 juta hektare setiap tahun.

“Penyebab utama akibat perbuatan tangan jahil manusia yakni illegal logging dan perdagangan kayu ilegal,” kata Menhut, belum lama ini.

Konflik Masyarakat
Karena itu, kata Indra, Untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari, khususnya di tingkat unit manajemen, LEI mengembangkan sistem sertifikasi bertahap (phased certification).

Sertifikat itu diberikan setelah LEI mengevaluasi sisi produksi, tata batas, penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar, aspek lingkungan seperti apakah perusahaan itu telah memelihara ekosistem, baik dari sisi hilir maupun hulunya.

Penilaian, lanjut Indra, juga dilakukan terhadap apakah perusahaan pengelolaan hutan tersebut telah memberi manfaat sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat sekitar hutan. Manfaat itu misalnya memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat dan membangun fasilitas umum dan sosial. (erwin.tambunan@bisnis.co.id/ martin.sihombing@bisnis.co.id).