Hutan Rakyat

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel lei

Bogor, 26 Januari 2013 | LEI bekerjasama dengan LSM Persepsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo telah mendorong munculnya kebijakan untuk menggunakan produk-produk berbahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat yang legal dan dikelola secara lestari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Wonogiri No 5/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan Kayu Rakyat Berbasis Hutan Lestari Di Kabupaten Wonogiri, yang telah resmi ditandatangani oleh Bupati Wonogiri pada tanggal 7 Januari 2013.

Munculnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian LEI terhadap upaya mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari agar mendapatkan pengakuan dan penghargaan nyata dari masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks lebih luas, kebijakan tersebut merupakan upaya mendorong pengadaan bahan bangunan dan mebeler untuk kepentingan sekolah dan kantor pemerintah menggunakan kayu terverifikasi legal/lestari, sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan ini juga merujuk kebijakan lain:

  1. Instruksi Presiden RI No.2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Inpres).
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Perpres).
  3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (tautan)
  4. Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kamar Dagang Industri Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam konteks memajukan pengelolaan hutan rakyat lestari, kebijakan tersebut selain mengutamakan pengadaan bahan baku kayu legal/lestari juga mendorong tumbuhnya sentra industri pengolahan kayu di Kabupaten Wonogiri dengan kegiatan-kegiatan pemantauan kayu yang keluar dari Kabupaten Wonogiri, menjaga keseimbangan antara kebutuhan kayu bulat bagi industri pengolahan dengan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat dengan menggalakkan penanaman tebang 1 tanam 10 batang. Selain itu juga melakukan inventarisasi tegakan pohon dan pembinaan masyarakat.

Dalam waktu dekat Kabupaten Sukoharjo juga akan mewujudkan kebijakan seperti ini. Beberapa kabupaten lain akan menyusul untuk membuat kebijakan sejenis, yang harapannya akan meluas ke pemerintah pusat. Kegiatan ini merupakan dukungan dari Ford Foundation dalam mendorong penciptaan nilai tambah bagi pengelolaan hutan rakyat lestari bersertifikat ekolabel.

Instruksi Bupati Wonogiri dapat diunduh Instruksi_Bupati_Wonogiri_2013.

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari 150 150 lei

Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari

Senin, 21 Januari 2013 | Jakarta (ANTARA Kalbar) – Sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat di Indonesia hingga akhir 2012 telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

Dalam prosesnya, unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang mengelolanya, setelah dilakukan penilaian independen, kemudian dinyatakan lulus sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Kepala Komunikasi LEI Indra Setia Dewi mengemukakan dengan semakin meningkatnya areal hutan rakyat bersertifikat PHBML LEI, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

“Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat posisi hutan rakyat sebagai pemasok hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab,” katanya.

Selanjutnya, ke depan bisa memperkuat posisi hutan rakyat menjadi posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kian tingginya kesadaran untuk mengelola sumberdaya hutan secara lestari itu memang tidak diperoleh dengan mudah, dan memerlukan kerja keras parapihak yang terkait.

“Pada akhirnya, untuk sampai pada proses di mana UMHR akhirnya dapat dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat PHBML membutuhkan kerja kolaboratif,” kata Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto.

Dalam berbagai proses sertifikasi PHBML skema LEI, parapihak yang terlihat dalam mengawal UMHR, di antaranya adalah lembaga penjamin, dan lembaga pendamping.

Untuk unsur lembaga penjamin, yakni Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kementerian Kehutanan. Sedangkan lembaga pendamping, adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang di setiap daerah berbeda-beda.

Jawa Timur
Mengawali tahun 2013, tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, pada Kamis (17/1) sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi PHBML skema yang dilakukan di Blitar.

Tiga UMHR yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi PHBML itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan unsur lembaga penjamin, yakni Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi, serta lembaga pendamping, yakni Direktur Eksekutif
Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi) Klaten, Teguh Suprapto itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Salah satu panel pakar Teguh Yuwono menyatakan bahwa seluruh proses penilaian kepada UMHR dilakukan dengan objektif.

“Sehingga tidak jarang dari ketiga aspek yang dinilai, yakni produksi, lingkungan dan sosial, UMHR mendapat nilai jelek atau belum memenuhi persyaratan, dan itu menjadi catatan untuk perbaikan,” katanya.

Dalam kasus tiga UMHR dari Jatim yang dinilai –meski akhirnya dinyatakan lulus–namun untuk UMHR dari Kabupaten Ngawi, karena ada nilai yang kurang, kemudian dinyatakan lulus “dengan catatan”.

“Pencapaian UMHR yang seperti itu hendaknya juga menjadi catatan dan evaluasi bagi lembaga penjamin dan pendamping ke depan,” katanya.

Pengakuan dunia
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar Supandi, selaku tuan rumah penilaian yang diberi mandat untuk memberikan tanggapan setelah tiga UMHR dinyatakan lulus menegaskan bahwa capaian itu bukan sesuatu yang sederhana.

“Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari,” katanya.

Hanya saja, kata dia, meski mendapat pengakuan seperti itu, namun capaian tersebut baru merupakan awal dari sebuah kerja keras yang panjang.

Artinya, pengelola UMHR –yang sebagian besar adalah gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut)–setidaknya selama 15 tahun masa berlaku sertifikat ekolabel skema LEI, dengan setiap lima tahun dilakukan evaluasi, mesti kerja kerja membuktikan kinerja bahwa mereka benar-benar mampu membuktikan secara nyata.

“Jangan sampai sertifikat yang diperoleh itu hanya di atas kertas, namun di lapangan ditemukan proses pengelolaan yang melanggar ukuran lestari itu,” katanya.

Sedangkan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono menambahkan, tiga UMHR yang baru dinyatakan lulus itu menjadi kebangaan Jatim.

“Kami memprogramkan 29 UMHR di seluruh Jatim bisa mengikuti proses sertifikasi ekolabel, dan sekarang dengan tiga UMHR baru, maka sudah ada 10 daerah yang dinyatakan lulus,” katanya.

Di tengah tudingan dan sorotan, baik di dalam negeri maupun internasional, kerja-kerja kolaboratif untuk menjaga dan mengelola hutan lestari, khususnya di hutan rakyat, terus bergulir.

Meski “sepi” laporan media, sesungguhnya kerja sama kolaboratif parapihak, baik pemerintah, petani dan kelompok tani di hutan, dan LSM semacam itu menunjukkan bahwa ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjaga lestarinya hutan di Indonesia. (A035)

Sumber: Klik Disini

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Blitar (ANTARA News) | Kamis, 17 Januari 2013 – Tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, Kamis sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari skema Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI di Blitar.

Tiga unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Kepala Komunitas Kehutanan LEI Gladi Hardiyanto di sela-sela penilaian tersebut menjelaskan bahwa inisiasi penilaian itu mendapat dukungan parapihak.

Parapihak tersebut mulai pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kemenhut, dan dan LSM pendamping Persepsi.

Kepala Bidang Lingkungan Pustanling Kemenhut Purwoto menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan program kehutanan yang prorakyat, projob, dan prolingkungan, pihaknya telah mengembangkan hutan rakyat dengan pola kemitraan, dan pola swadaya masyarakat/mandiri.

Dalam perkembangannya, kata dia, hutan rakyat menunjukan bertambahnya potensi dan luasan kawasan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediakan penawaran (supply) bahan baku industri.

Selain itu, Kemenhut telah mendorong industri perkayuan di Pulau Jawa bermitra dengan rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa Pustanling Kemenhut bekerja sama dengan Pemdan dan LSM telah memfasilitasi UMHR hingga memperoleh sertifikat pengelolaan PHBML dengan skema LEI sebanyak enam unit.

Sejak 2008 Pustanling telah melakukan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di 21 UMHR.

Target 2013
Menurut Purwoto, dalam tahun anggaran 2013 direncanakan fasilitasi pendampingan PHBML untuk 10 UMHR dengan tentatif lokasi.

Daerah itu adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan pengembangan hutan rakyat di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan hutan rakyat lestari di Indonesia membuktikan bahwa rakyat Indonesia dengan kearifan lokalnya dapat menjaga kelestarian hutan.

“Dukungan untuk pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun pihak swasta, harus terus disinergikan bersama agar cita-cita luhur tercapainya hutan rakyat lestari di seluruh Indonesia dapat terwujud,” katanya. (A035/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML 150 150 lei

BLORA, suaramerdeka.com  |  05 Desember 2012 – Gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut) Jati Mustika Blora mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sertifikat itu diperoleh setelah gapoktanhut tersebut lolos penilaian secara independent yang dilakukan PT Mutuagung Lestari (MAL).

“Sertifikat PHBML itu diraih tepat setahun setelah Gapoktanhut Jati Mustika memperoleh sertifikat legalitas kayu (VLK) yang diterima dari menteri kehutanan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Blora, Reni Miharti, Rabu (5/12). Luas hutan rakyat yang disertifikasi 500,36 hektare dengan potensi kayu jati 36.120 meter kubik yang dikelola oleh 884 anggota Gapoktanhut Jati Mustika. Setelah mendapatkan dua sertifikat Gapoktanhut Jati Mustika bersiap untuk menjadi produsen kayu berlabel. “Kerjasama telah dilakukan dengan perusahaan mebel eksport di Yogyakarta, Semarang dan Jepara,” tandas Soewadji, ketua Gapoktanhut Jati Mustika.

Dengan diraihnya sertifikasi PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika berarti saat ini di Jawa Tengah telah ada tujuh kelompok yang mendapatkan sertifikat tersebut. Kabupaten itu adalah Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonosobo dan Blora.
Menurut Reni Miharti bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani hutan rakyat dilakukan intensif oleh Dinas Kehutanan Blora. Dengan diraihnya sertifikat PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika diharapkan menjadi bahan belajar kelompok-kelompok tani yang lain. “Tahun 2013 kami sudah menganggarkan untuk penyiapan dua kelompok tani menuju sertifikasi PHBML,” tandas Reni.

Dijelaskannya, kayu produksi hutan rakyat mendominasi pasokan bahan baku industri pengolahan kayu di Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dari tiga juta meter kubik kebutuhan bahan baku kayu setiap tahun, sekitar 2,3 juta meter kubik berasal dari produksi hutan rakyat.
(Abdul Muiz/CN26/JBSM)

Sumber: Klik Di Sini

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat 150 150 lei

Wonogiri (ANTARA Kalbar)  |  Jumat, 23 November 2012 – Bupati Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan pihaknya terus berupaya memadukan program pembangunan yang memberi manfaat ekonomi, dan sekaligus ekologi untuk hutan rakyat di daerah itu, dan sudah mendapatkan sertifikasi ekolabel.

“Tentu kami tidak ingin masyarakat petani yang telah menanam, memelihara dan menjaga hutan dengan prinsip pengelolaan lestari sehingga lingkungan terjaga, kemudian tidak mndapat manfaat ekonomi secara maksimal dan optimal,” katanya di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat.

Memberikan penjelasan pada kunjungan lapangan media massa ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri yang difaslitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ia menjelaskan bahwa daerah yang dipimpinnya adalah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat.

“Tahun 2004 hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri telah mempoleh sertifikasi ekolabel hutan lestari LEI, yang merupakan kerja sama pendampingan LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan Pemkab,” katanya didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat Sri Jarwadi.

Untuk itulah, kata dia, dalam konteks memadukan manfaat ekonomi dan ekologi, maka dirinya sedang menyiapkan sebuah Instruksi Bupati mengenai “Pengendalian Penebangan Pohon, Peredaran Kayu Rakyat, dan Penggunaan Kayu Dari Hutan Lestari”

Landasannya, menginstruksikan kepada Kepala Dishutbun Kabupaten Wonogiri melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon di luar kawasan hutan Kabupaten Wonogiri guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Kemudian, melakukan inventarisasi tegakan pohon/potensi hutan rakyat, kebutuhan rehabilitasi lahan, keberadaan Kelompok tani hutan (KTH)  di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai data dasar sekaligus arah untuk pembinaan KTH menuju pengelolaan hutan secara lestari.

Selanjutnya, memantau keseimbangan antara kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi industri dan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat di dalam Kabupaten Wonogiri serta menggalakkan penanamannya  dengan cara tebang satu, tanam 10 batang.

Di samping itu, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, mendorong tumbuhnya industri pengolahan di wilayah setempat, dan menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan bahan bangunan pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan rakyat lestari.

Sedangkan untuk kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kerja dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi daerah melalui  peningkatan industri pengolahan  hasil kayu di Kabupaten Wonogiri  dalam rangka meningkatkan nilai  hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau berasal dari hutan rakyat yang dikelola bagi penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam lingkup SKPD Kabupaten Wonogiri dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan penggunaan bahan berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan.

Bagi camat, kepala desan, kelapa kelurahan se-Kabupaten Wonogiri, diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau RTH di lingkungan kerja, sempadan jalan dan sungai serta pada lahan masyarakat  dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, meningkatkan pendapatan  serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon pada hutan rakyat (hutan hak) serta penerapan kebijakan dimana tebang 1 pohon menanam 10 pohon guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Selanjutnya, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat  ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Terakhir, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan lestari.

Kepala Dishutbun Wonogiri Sri Jarwadi menambahkan, kayu bulat yang telah diurus izin legalitas pada 2010 saja mencapai 118 juta meter kubik (m3).

“Namun, sebanyak 94 juta m3 atau 80 persennya keluar dari Wonogiri dalam bentuk kayu bulat. JIka tidak dibatasi penggunaannya, maka lama kelamaan masyarakat petani hutan dan Wonogiri umumnya hanya menjadi penonton dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti, padahal Wonogiri itu sentra kayu,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Persepsi Teguh Suprapto melihat kebijakan itu dapat memicu konflik bila tidak diantisipasi sejak awal. (A035)

Sumber: Klik Disini

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARTA, RIMANEWS | Wed, 21/11/2012 – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).[ach/ant]

Sumber: Klik Disini

HUTAN RAKYAT: 26 Ribu Hektare Lahan Telah Bersertifikasi Ekolabel

HUTAN RAKYAT: 26 Ribu Hektare Lahan Telah Bersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARYA | Rabu, 21 November 2012 : Lembaga Ekolabel Indonesia mengumumkan hingga menjelang akhir 2012, sekitar 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

Indra Setia Dewi, Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengatakan penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi.

“Kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun,” katanya, Rabu (21/11/2012).

Menurut Indra dengan meningkatnya permintaan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan. Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Beberapa pemerintah daerah, lanjutnya, telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon.

Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.(Antara/k2)

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Pengelolaan hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Bangkalan dan Probolingo, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Siswoyo (Aspek Sosial).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan dan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo. UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan yang mengelola areal hutan rakyat seluas 2.889,29 Ha dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 20 Juni 2010. Sedangkan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 22 Juni 2010 mengelola areal seluas 995 ha yang tersebar di dua desa di Kecamatan Tiris.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut maka hingga saat ini telah terdapat 12 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 24 ribu hektar . Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari NGO, Pemda, dan Kemenhut yaitu Persepsi sebagai lembaga pendamping, Pustanling Kemenhut, Dishut Prov Jatim, Dishut Kab Bangkalan, dan Dishut Kabupaten Probolinggo.

Meningkatnya areal hutan rakyat yang bersertifikat LEI menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari. Potensi hutan rakyat yang cukup besar di Indonesia diharapkan mampu menjadi sumber hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab.

Sebagai gambaran, bahwa dari sekitar 24 ribu hektar hutan rakyat yang mendapatkan sertifikat PHBML LEI, memiliki potensi kayu sebesar 278.694 m3 (Potensi total untuk jenis Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi), dengan etat tebang lestari sebesar 44.705 m3/tahun. Apabila seluruh hutan rakyat swadaya seluas 966 ribu hektar telah dikelola secara lestari melalui instrumen sertifikasi ekolabel, maka hutan rakyat akan menempati posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC