Hutan Rakyat

Hutan Rakyat Lestari Membantu Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Hutan Rakyat Lestari Membantu Kurangi Dampak Perubahan Iklim 150 150 lei

JAKARTA (15/04/09) – Hutan merupakan komponen yang utama dalam penyerapan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global, karena hutan mampu menyerap kelebihan karbon di udara. Indonesia dengan luasan hutan alam 90 juta hektar dan hutan rakyat 1,2 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2008) memiliki potensi yang besar yang belum termanfaatkan sepenuhnya untuk menyelamatkan lingkungan dari perubahan iklim. Menurut studi FAO tahun 2006 penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Hutan rakyat dilirik sebagai areal yang potensial dalam menyumbangkan jasa penyelamatan lingkungan melalui penyerapan karbon (carbon sequestration). “Hutan rakyat sudah memiliki areal yang jelas, pemiliknya jelas, jenis yang ditanam juga jenis yang biasa mereka tanam sehari-hari seperti jati dan sengon, batasan areal dan keamanan terjamin karena adanya penduduk desa dan aparat desa yang menjamin. Semua ini meningkatkan potensi kelestarian hutan, sekaligus mengatasi potensi konflik agar tidak timbul sebagai konfilik. Hutan alam memang memiliki areal yang luas dan beraneka ragam jenis pohon yang bernilai tinggi, namun keamanan arealnya kurang dapat dijamin, masih banyak hutan alam produksi yang belum jelas atau belum tuntas status penataan batasnya yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Lalu siapa yang menjamin kelestariannya ?” ujar Dibyo Poedjowadi, Ketua KPWN, lembaga koperasi kehutanan yang mengembangkan metode investasi bagi hasil lewat penananaman jati unggul di hutan rakyat.

“Kami lebih mengutamakan untuk menggunakan tanah-tanah rakyat yang marjinal dan pinggiran untuk ditanami pohon. Dengan pola bagi hasil yang kami kembangkan, baik hasil kayu maupun hasil penyerapan karbon, pedesaan akan memperoleh sekitar 60% dari hasil investasi. Baik untuk perangkat desa, pemilik lahan, maupun petani penggarapnya. Selain itu penanaman jati dan sengon di tanah marjinal dapat membantu meningkatkan nilai tanah marjinal tersebut. Untuk tahun produksi 2004-2005 saja, tanah yang ditanami sengon telah bernilai sewa 10-30 jt/ha/thn. Dibandingkan dengan tanah yang ditanami tebu, nilai sewa tanahnya hanya mencapai 2-3 juta/ha/thn,” imbuh Dibyo.

Selain itu, Dibyo menambahan, “Dengan penambahan teknologi, kita dapat menghitung bahwa dengan menanam sekian pohon berarti telah membantu menyerap karbon sekian ton/ha. Penyerapan karbon dapat dihitung lewat metode perhitungan tertentu. Dengan metode perhitungan tersebut kita dapat mengetahui Bapak MS Kaban yang melakukan penananaman sebanyak 2653 pohon di Jawa Barat dan Jawa Timur ternyata equivalen sebagai kompensasi karbon dari kegiatan yang beliau lakukan sehari-hari.”

Daru Asycarya, Plt Direktur Eksekutif LEI, mengatakan, “ Ini membuka peluang dan kesempatan bagi individu maupun perusahaan yang merasa bertanggung jawab memberikan kompensasi atas karbon yang telah dikeluarkan lewat beraneka kegiatan, mulai dari menggunakan kendaraan bermotor sampai proses industri yang mengeluarkan polutan yang berdampak efek gas rumah kaca. Jangan sampai kita hanya mengeluarkan polusi tanpa ada tanggung jawab untuk menguranginya. Industri besar bahkan punya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar untuk memberi kompensasi pada masyarakat yang telah menyediakan hutan rakyat lestari sebagai penyerap gas karbon. ”

Program kerjasama LEI-KPWN ini sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan yang baru-baru ini menggalakkan kampanye One Man One Tree, yang mengajak dan merangsang setiap orang untuk melakukan penanaman pohon.

“Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak MS. Kaban yang telah melakukan kampanye gerakan penanaman, sekaligus telah membuktikan bahwa gerakan penanaman dapat bermanfaat luas bagi masyarakat, yang dibuktikan dengan penyerapan karbon yang dapat dihitung, selain juga penyediaan jasa lingkungan seperti biodiversity dan konservasi tanah dan air “ demikian Daru Asycarya menyampaikan.

Menurut peneliti dari Badan Litbang Departemen Kehutanan, Kirsfianti Ginoga, untuk mengukur besarnya penyerapan karbon dari hutan dapat menggunakan persamaan allometrik. Metode ini cukup sederhana dengan menggunakan teknik pengukuran hutan seperti mengukur diameter pohon, tinggi, berat jenis kayu, sampling tanah, dan survery lingkungan. ”Metode ini dapat dipilih karena sederhana, mudah, murah, dan banyak diaplikasikan”, ujarnya.

Peluang bagi Hutan Rakyat dan Hutan Berbasis Masyarakat lainnya
Teddy Rusolono, pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor mengatakan,” Hutan berbasis masyarakat dan tipe pengelolaan hutan skala kecil lainnya dapat memasuki pasar karbon sukarela, tidak perlu mengikuti pasar karbon antar negara dimana kebijakan dari pemerintah pun belum siap.” Masuknya hutan berbasis masyarakat ke dalam perdagangan karbon perlu didukung karena menurutnya ini merupakan kesempatan untuk memperoleh nilai tambah dari hutan rakyat selain hasil hutan kayu dan non-kayu. Menurut Teddy, dari sisi pasar, perdagangan karbon untuk pasar yang bersifat wajib atau antar negara mengikuti mekanisme REDD dan CDM nampaknya belum siap diimplementasikan di Indonesia, karena permintaan untuk kehutanan masih kecil sekali sekitar 1% dari total emisi pihak investor, dan itupun hanya untuk kegiatan penghutanan kembali (reforestasi dan afrestasi). Padahal menurut penelitian CIFOR (2006) harga karbon di pasaran internasional telah mencapai 5-15 euro per ton CO2. Harapan yang terbuka bagi perdagangan karbon di Indonesia justru lewat perdagangan karbon sukarela.

”Dan perdagangan karbon sukarela memang peluang untuk hutan berbasis masyarakat mendapatkan nilai tambah, ”ujar Daru Asycarya. Peluang itu akan semakin terbuka bila ada standar sertifikasi karbon yang adil dan lestari yang mampu mendukung nilai tambah pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dan hutan adat di Indonesia, demikian disampaikan Daru Asycarya.

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi 150 150 lei

(Yogyakarta, 08 Juli 2008-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM.

Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufig Alimi mengatakan, melalui sertifikasi itu semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan, karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujar dia.

Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria. Pertama, aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa. Kedua, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan. Ketiga, aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. (RIS)

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi 150 150 lei

(JAKARTA, 06 Maret 2007): Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam acara bertajuk “Peluncuran Sistem Sertifikasi Bertahap Lembaga Ekolabel Indonesia ” yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Maret 2007 di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Dalam acara yang menampilkan para pembicara dari berbagai unsur yaitu Departemen Kehutanan, LSM, pengusaha/kalangan bisnis kehutanan, sampai para pemilik ijin konsesi HTI dan HPH, mereka ingin mengedepankan pesan tersebut kepada masyarakat umum. Masyarakat telah sangat resah melihat kerusakan hutan yang semakin memburuk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menumpas illegal logging atau pembalakan liar, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, sampai kepada tumpang tindih kebijakan, yang semakin mempersulit penyelesaian masalah. Berbagai kalangan menilai bahwa masalah yang timbul di dalam pengelolaan hutan bersumber dari prakondisi yang kurang mendukung pengelolaan hutan yang baik.

Tidak jarang prakondisi yang kurang mendukung ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga menambah rumitnya persoalan. Padahal jika dilihat secara umum maka seperangkat kebijakan dan upaya-upaya penegakan hukum, advokasi, pendampingan, rehabilitasi, dan upaya-upaya lain yang pada dasarnya bertujuan menciptakan pengelolaan hutan yang baik telah dilakukan. Meskipun demikian nampaknya upaya-upaya tersebut tidak berpengaruh nyata pada perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia .

Keadaan inilah sampai saat ini menjadi concern Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam menyusun dan mengembangkan sistem penilaian pengelolaan hutan yang dituangkan dalam seperangkat standard sistem sertifikasi ekolabel sejak tahun 1998. Sejauh ini telah ada 11 unit pengelola hutan dan 1 industri yang telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI, dimana luasan hutan bersertifikat mencapai 1.107.16,05 ha, atau kurang lebih 1,5 % dari seluruh luas kawasan hutan di Indonesia . Kecilnya luasan hutan bersertifikat di Indonesia bersumber dari kompleksitas persoalan pengelolaan hutan. Terutama yang menyangkut aspek ekologis dan sosial.

Untuk memnbantu mengurai kompleksitas persoalan itu LEI meluncurkan sistem sertifikasi bertahap yang terdiri dari prosedur, standard, dan kelembagaan yang agak berbeda pendekatannya dari sertifikasi biasa (sertifikasi penuh). Inti dari sertifikasi bertahap adalah disusunnya suatu rencana aksi dalam berbagai tahap untuk memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan mendapat sertifikat pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Berbeda dengan sistem sertifikasi penuh yang mengedepankan pemenuhan persyaratan kriteria dan indikator standard pengelolaan hutan adil dan lestari dalam satu rangkaian penilaian secara sekaligus, sertifikasi bertahap memberi peluang bagi unit pengelolaan untuk menata dirinya dalam berbagai tahapan. Penyusunan rencana penetaan diri itu disusun oleh unit pengelola hutan atas masukan para stakeholder kunci (key stakeholder ) yang sama-sama mempunyai komitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan produksi, sosial, dan lingkungan.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Diharapkan proses-proses penataan diri yang melibatkan para pihak akan terjadi pada unit-unit pengelola hutan tersebut. Walaupun baru dua unit pengelolaan hutan yang telah menyatakan diri untuk mengikutinya, namun diyakini setelah tahap awal ini, akan lebih banyak unit pengelolaan hutan yang mengikutinya.

Keterlibatan dan komitmen para pihak adalah kunci dalam sertifikasi bertahap ini. Para pihak yang berkepentingan dalam kelestarian hutan dan keadilan pemanfaatannya telah terlibat sejak awal penyusunan sistem sertifikasi bertahap ini. Dalam pelaksanaan sertifikasi bertahap, stake holders kunci akan terlibat dalam penyusunan rencana aksi bersama unit pengelola hutan. Di dalam penyusunan rencana aksi terlihat upaya pembagian tanggung jawab masing-masing key stakeholder yang relevan dan mempunyai wewenang untuk mendorong keberhasilan rencana aksi yang menimbulkan efek yang diharapkan, yaitu pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia, lei@lei.or.id,
ph: +62-251-340744 atau 08128161339.

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML 150 150 lei

(Bogor, 29 November 2006): Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi keniscayaan. Hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menampakkan peran yang signifikan baik dalam penambahan luas tutupan hutan maupun penyediaan bahan baku kayu, seiring semakin menipisnya persediaan kayu dari hutan alam. Tekanan terhadap hutan rakyat pun telah mulai mengemuka, sehingga idea untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan rakyat menjadi lebih adil dan lestari telah menjadi cita bersama para pihak pendukung PHBM.

Pengelolaan hutan rakyat disatu sisi memang menunjukkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu yang besar, peningkatan nilai ekologis kawasan, dan tentu saja peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. Akan tetapi disisi lain masih ditemui beberapa permasalahan, misalnya keterbatasan akses dan pengetahuan pasar masyarakat, penebangan yang masih dilakukan dengan sistem ”tebang butuh”, kualitas kayu dari hutan rakyat yang belum optimal akibat kurangnya pengetahuan tentang teknik silvikultur, serta masih lemahnya pengetahuan pengelola hutan terkait dengan penaksiran dan perhitungan volume pohon maupun teknik pemotongan log, yang berakibat pada rendahnya harga jual kayu jika dibandingkan dengan harga pasar.

Untuk menjembatani permasalahan-permasalahan diatas beberapa pihak telah melakukan kegiatan seperti inisiasi kelembagaan unit manajemen hutan rakyat yang dapat melakukan pengelolaan hutan lestari sampai pada melakukan penilaian sertifikasi ekolabel pada unit manajemen hutan rakyat yang dipandang telah dapat melakukan pengelolaan hutan lestari. Pendampingan untuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan para pihak lain di daerah juga telah banyak dilakukan. Saat ini telah ada 5 (lima) unit manajemen hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Kelima unit manajemen tersebut adalah pengelola hutan rakyat di desa Selopura dan Sumberrejo (Kabupaten Wonogiri), Desa Dengok, Kedung Keris, dan Giri Sekar ( Kabupaten Gunung Kidul). Saat ini beberapa unit manajemen hutan rakyat di Wonogiri, Gunung Kidul dan beberapa daerah lain juga sedang berproses untuk mendapatkan sertifikat ekolabel, sebagai wahana pengakuan bahwa unit manajemen tersebut telah mampu mengelola hutannya secara lestari.

Untuk semakin membumikan implementasi sertifikasi PHBML, dan untuk mempertemukan kepentingan kelompok pemasok, pengolah, pemasar dan pengembang hutan bersertifikat ekolabel yang berasal dari areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka beberapa pihak telah sepakat untuk membentuk Aliansi Pendukung Sertifikasi Hutan berbasis Masyarakat Lestari . Aliansi ini dibentuk di Solo pada tanggal 23 November 2006 melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh para pendukung aliansi, yaitu ASMINDO Komda Surakarta, Lembaga Ekolabel Indonesia, Persepsi, Arupa, Shorea, Pusat Kajian Hutan Rakyat UGM, Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Sumberrejo, FKPS Selopura, Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal Wonogiri, Gabungan Organisasi Pelestari Hutan Sukoharjo, dan Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul.

Aliansi ini didirikan dengan tujuan :
1. Meningkatnya kemitraan dalam menambah nilai produk hutan bersertifikat ekolabel dalam pasar dalam dan luar negeri. Dalam hal ini Aliansi akan menyediakan akses pasar dan menjaga kesinambungan supply dan demand bagi produk-produk kayu dari hutan berbasis masyarakat, baik bagi produk yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam proses mendapatkan sertifikat ekolabel.
2. Penguatan kapasitas pengelola hutan berbasis masyarakat menuju praktek pengelolaan hutan secara lestari. Aliansi akan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat produsen terutama produsen menengah ke bawah baik dalam menanam hutan maupun mengolah kayu menjadi produk jadi maupun setengah jadi yang berkualitas baik.
3. Mendorong dukungan kebijakan pemerintah yang mengarah pada perdagangan produk hutan bersertifikat ekolabel.
4. Meningkatkan nilai tambah ,harga, volume, serta perluasan produk bersertifikat ekolabel .
5. Menambah luas areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendapatkan sertifikat ekolabel.

Kelembagaan aliansi dijalankan oleh sebuah presidium yang terdiri dari perwakilan dari pendukung aliansi. Presidium terdiri dari 4 (empat) orang yaitu JB Susanto (ASMINDO KOMDA Surakarta), R Ronald Muhammad Firdaus (ARUPA), Taryanto Wijaya (Persepsi), dan Gladi Hardiyanto (LEI). Untuk tahun pertama jangka waktu nota kesepahaman, presidium menyepakati Gladi Hardiyanto sebagai koordinator presidium Aliansi. Dalam waktu dekat Aliansi akan melakukan aktifitas-aktifitas seperti penyusunan data base UM hutan rakyat bersertifikat, penetapan harga jual kayu bersertifikat ekolabel, dan memastikan terjadinya transaksi antara produsen (masyarakat pengelola hutan rakyat) dan industri (khususnya yang menjadi anggota ASMINDO).

Pada dasarnya Aliansi ini bersifat terbuka bagi bergabungnya lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain dari kalangan produsen, pembeli, dan pemakai hasil hutan kayu dan non kayu, khususnya yang berasal dari areal yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Informasi lebih lanjut tentang Aliansi dapat menghubungi Presidium Aliansi :
1. Gladi Hardiyanto (LEI), Telp/Faks. 0251-340744, HP : 08157921593, email : yayan@lei.or.id
2. JB Susanto (ASMINDO Komda Surakarta), Telp 0271-623233, Faks. 0271 – 731041,email : info@wisanka.com
3. Taryanto Wijaya (Persepsi) , Telp : 08122601623, Email : yantwijaya@yahoo.com
4. Ronald Muhammad Firdaus (AruPA), Telp. 0816676870, email : ronald@arupa.or.id

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 22 September 2006): Hari kamis, 21 September 2006 merupakan hari bersejarah bagi pengurus dan anggota Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul. Hari itu, bersamaan dengan acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta telah diserahkan sertifikat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia kepada koperasi. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat anggota koperasi tersebut telah terindikasi melakukan pengelolaan hutan rakyat secara lestari.

Untuk diketahui Koperasi Wana Manunggal Lestari saat ini mengelola hutan rakyat seluas 815, 18 hektar di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Girisekar (Kecamatan Panggang), Desa Dengok (Kecamatan Playen),dan Desa Kedungkeris (Kecamatan Nglipar). Di ketiga desa tersebut terdapat paguyuban-paguyuban kelompok tani yang beranggotakan petani-petani pemilik hutan rakyat. Proses penyiapan menuju penilaian sertifikasi ekolabel sudah cukup lama dilakukan. Dengan didampingi lembaga pendamping PKHR UGM, Yayasan Shorea, dan lembaga Arupa, pada awalnya di tiap desa tersebut dilakukan kegiatam penyiapan rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari. Setelah dirasa siap kemudian dilakukan juga penyiapan untuk proses penilaian sertifikasi PHBML yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia(LEI).Penilaian sertifikasi terhadap UM Koperasi Wana Manunggal Lestari oleh PT TUV International Indonesia menghasilkan keputusan LULUS dengan catatan.

Keberhasilan unit manajemen ini memperoleh sertifikat ekolabel menjadi pijakan dan semangat bagi stakeholders pendorong hutan rakyat lestari di Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari berbagai stakeholders telah sepakat mendorong perluasan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Diharapkan dengan sertifikasi ekolabel disamping merupakan bentuk pengakuan terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu bersertifikat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. @yan

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 14 Mei 2005): “Di Indonesia hanya dua desa di wonogiri yang sudah melaksanakan pengelolaan hutan berbasisi masyarakat lestari (PHBML). Dijadwalkan, beberpa bulan mendatang PHBML akan diperluas ke empat desa lainnya,” ungkap Direktur PERSEPSI Teguh Suprapto saat ditemui Solopos, Rabu (11/5).

Saat ini, imbuh dia, hutan rakyat di dua desa yaitu Selopuro dan Sumber Rejo kecamatan Batuwarno Wonogiri merupakan satusatunya hutan rakyat yang mendapat sertifikasi ekolabel. Otomatis kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat tersebut benar-benar diproses dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkuangan. Petani yang melaksanan PHBL=ML, didampingi oleh Persepsi, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpusat di Klaten.

Menurut Teguh Suprapto, di Selopuro hutan yang sudah bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Selain jati dan mahoni, tanaman utama hutan tersebut juga jenis akasia, trembesi dan mindi.

Saat ini, produksi kayu dari hutan bersertifikasi itu dinilai terlalu kecil dibandingkan kebutuhan kayu bersertifikasi. Karena itu saat ini sedang dijajaki untuk menambah luas lahan hutan rakyat untuk diajukan sertifikasi ke Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Ada empat desa yang masih dipersiapkan yaitu desa Girikikis, Sejati, Tirtosworo dan Guwotirto, yang berada di kecamatan Giriwoyo. Kawasan itu termasuk daerah aliran sungai (DAS) Gajahmungkur yang merupakan daerah tangkapan air hujan.

Terbatas
Hutan rakyat yang berada di empat desa tersebut luasnya mencapai 2700 ha terdiri dari tanah tegalan dan pekarangan dengan melibatkan sekitar 5000 petani. Tentu saja pengelolaan hutan rakyat tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan LEI.

Standar tersebut menurut staf Persepsi Taryanto Wijaya, harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Misalnya petani tidak boleh melakukan tebang habis, namun tebang butuh, yaitu menebang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ekologi. “Di Selopuro dan Sumber Rejo, petani yang menebang satu pohon harus menanam kembali 10-25 tanaman sejenis sampai tanaman hidup,” ujar Taryanto.

Aturan tersebut berlaku sejak 1970 yang diputuskan lewat rembuk desa. Harapannya, aturan tersebut bisa dikuatkan dalam bentuk peraturan desa (Perdes).

Saat ini ada sejumlah kalangan industri yang memesan kayu bersertifikat dari Wonogiri, antara lain PT. Novika dari Denpasar. “Tapi yang menjadi masalah, produksi kayu bersertifikat dari hutan rakyat terlalu sedikit sehingga tak bisa memenuhi permintaan pasar. Padahal harga kayu bersertifikat ekolabel lehih mahal sekitar 30% dibandingkan kayu biasa.”

Terpisah, Ketua Asosiasi Eksportir Mebel dan Kerajinan Surakarta Joko Widodo mengakui minimnya produksi kayu bersertifikat ekolabel. Padahal bayak perusahaan yang mensyaratkan kayu untuk mebel sudah bersertifikasi.

Dia bercerita, beberapa tahun lalu dia rutin menkspor mebel untuk hypermarket Carrefour sebanyak delapan kontainer/bulan. Namun karena kayu untuk mebel itu tak bersertifikat ekolabel, aktivis lingkungan seperti Green Peace berdemonstrasi. Dua tahun lalu Carrefour akhirnya memesan mebel dari Brazil. Kini pihaknya hanya mengekspor mebel untuk industri menengah ke bawah yang belum banyak mempersoalkan ekolabel.

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI 150 150 lei

(Solo Pos, 25 Januari 2005): Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dilaksanakan di dua desa di Wonogiri, mendapat sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Hutan rakyat tersebut dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dua desa yang mendapat sertifikasi PHBML itu adalah desa Selopuro dan desa Sumber Rejo, keduanya berada di kecamatan Batuwarno, Wonogiri. Hutan didaerah itu merupakan hutan rakyat dan dikelola oleh mereka sendiri.

Pimpinan program pengembangan masyarakat Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI ) Wonogiri, Taryanto Wijaya ketika dihubungi Solo Pos menuturkan dengan adanya sertifikasi tersebut maka perdagangan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Sumber Rejo dan Selopuro, sudah memenuhi standar ekolabel yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sertifikat itu berlaku selama 15 tahun sejak 18 Oktober 2004 sampai 18 Oktober 2020.

Taryanto menjelaskan, sertifikasi itu menyangkut cara pengelolaan yang lestari. Selama ini kayu produksi hutan yang dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) hanya menerangkan bahwa kayu itu legal, namun tidak menjamin bahwa pengelolaannya memperhatikan kelestarian alam. Sertifikat PHBML menerangkan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Tanaman Utama
Sebagai gambaran, petani yang menebang satu pohon, harus menyiapkan 10-25 batang pohon untuk ditanam sampai hidup. Pohon yang ditanam itu umurnya bervariasi dan tidak terlalu jauh perbedaan umurnya dengan pohon yang ditebang. Hal ini berbeda dengan pohon yang diproduksi perhutani yang menggunakan cara tebang lalu tanam dan tebang lagi.

Di Selopuro hutan yang bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. Total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Tanaman utama hutan itu adalah jati dan mahoni, namun juga ada jenis akasia, trembesi dan mindi.

Pasar produk hutan bersertifikasi tersebut menurut Taryanto adalah perusahaan-perusahaan yang sensitif ekolabel baik di dalam maupun di luar negeri.
Menurutnya produk kayu dari hutan rakyat tersebut dipasarkan di Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi (TPKS) di Sumber Rejo yang dikelola oleh Forum Komunitas Petani Sertifikasi dan Koperasi Mitra Sejahtera.

Saat ini ada peluang untuk memasarkan kayu bersertifikasi ke empat perusahaan yaitu perwakilan perusahaan asal AS : PT Novika yang berkantor di Denpasar, PT Maratea Semarang, PT Terampil Surabaya dan CV Permata Tujuh Wonogiri. Kayu yang diminta oleh buyer tersebut ada yang berupa kayu bulat maupun papan.

Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30%. Kelebihan harga itu disebut Premium Price , yang didistribusikan sebesar 50% untuk petani pemilik untuk mendorong agar tetap menanam, 25% untuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi, dan 25% untuk Koperasi Mitra Sejahtera yang memfasilitasi petani dengan buyer.

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML 150 150 lei

PENGANTAR
Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT
Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING
Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA
Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA
Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.