Industri

Industri tak harus habisi hutan

Industri tak harus habisi hutan 150 150 lei

JAKARTA, 06/2 (Bisnis Indonesia): Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), organisasi berbasis konstituen (CBO) yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, menyatakan untuk mendorong kebangkitan industri kehutanan tidak harus menghabiskan sumber daya hutan alam.

“Jadi, pemerintah perlu melihat alternatif lain dari hutan tanaman rakyat dan hasil hutan nonkayu. Salah satunya karbon. Hasil hutan nonkayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon,” kata Manajer Komunikasi dan Advokasi LEI Indra S Dewi, kemarin.

LEI akan menggelar Kongres CBO II di Bogor hari ini yang dijadwalkan dibuka Menhut M.S. Kaban. (bisnis/msb)

Kebangkitan Industri Kehutanan tak Harus Habiskan Hutan Alam

Kebangkitan Industri Kehutanan tak Harus Habiskan Hutan Alam 150 150 lei

Bogor, 5/2 (Republika): Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), organisasi berbasis konstituen (CBO) yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, menyatakan bahwa untuk mendorong kebangkitan industri kehutanan tidak harus dengan menghabiskan sumber daya hutan alam.

“Jadi, pemerintah perlu melihat alternatif lain dari hutan tanaman rakyat dan hasil hutan non kayu. Salah satunya adalah karbon. Hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon,” kata Manajer Komunikasi dan Advokasi LEI, Indra S Dewi, di Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi.

Ia mengemukakan hal itu kepada ANTARA sehubungan dengan Kongres CBO II LEI yang akan diselenggarakan di Bogor pada hari Jumat (6/2).

Kongres yang dijadwalkan dibuka Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban itu juga dirangkaikan dengan seminar sehari atas kerjasama LEI dengan Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Tema yang dibahas adalah “Menemukenali Pilihan-Pilihan Hukum bagi Pengelolaan Hutan Lestari berbasis Masyarakat”, menghadirkan sejumlah pakar kehutanan, kalangan industri, LSM, masyarakat dan pemangku-kepentingan kehutanan lainnya, dari seluruh Indonesia.

Dikemukakannya, bahwa berbagai strategi pemerintah untuk menyelamatkan industri kehutanan yang sedang terpuruk kelihatannya belum menampakkan hasil yang menggembirakan.

Kondisi itu terbukti dari luasan hutan alam semakin berkurang, jumlah pemilik konsesi hutan alam yang terus menurun, dan hingga tahun 2008 tinggal 312 unit. Namun, kata dia, tampaknya pemerintah masih fokus bertumpu pada hasil hutan kayu.

Kenyataan ini, ditambah dengan kebijakan Menhut baru-baru ini yang menyatakan bahwa batas konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dapat diperpanjang dari tahun 2009 menjadi 2014 untuk mendukung industri pulp dan kertas.

“Pemerintah tampak kehabisan pilihan untuk membangkitkan industri kehutanan,” katanya.

Untuk itulah, katanya, kunci bangkitnya industri kehutanan Indonesia adalah keharusan akan adanya pengakuan hukum Hutan Berbasis Masyarakat.

“Hutan yang ditanam oleh masyarakat berupa hutan rakyat sekarang malah menjadi primadona penyokong industri perkayuan di pulau Jawa,” katanya.

Menjadi andalan
Menurut dia, industri furnitur yang mengandalkan kayu dari hutan rakyat kini mengalami perkembangan ekspor menggembirakan di tiga tahun terakhir.

Ia merujuk pada data ekspor Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) yang selama tiga tahun berturut-turut (2005 sampai 2007) terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2005 1,79 miliar dolar AS, tahun 2006 naik menjadi 1,81 miliar dolar AS dan meningkat lagi tahun 2007 menjadi 1,96 miliar dolar AS.

Produk-produk itu meliputi meja, kursi, lemari dari rotan, kayu dan bambu. Bahan baku, khususnya rotan, dipasok oleh petani luar Jawa, seperti Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

“Bahkan, ekspor furnitur menurut Asmindo dalam tahun 2008 ini telah mencapai 2 miliar dolar AS,” katanya dan menambahkan bahwa pertumbuhan ekspor furnitur tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahan baku kayu yang legal dan tidak merusak lingkungan, yaitu menebang sesuai kapasitas dan program penanaman kembali.

Ia juga mengatakan bahwa furnitur yang telah mendapatkan sertifikasi ekolabel akan mendapatkan tempat khusus di pameran furnitur dan kerajinan internasional (IFFINA) di Jakarta pada bulan Maret 2009.

Ditegaskannya kembali, bahwa hasil hutan non kayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon, dan salah satu syarat areal hutan dapat diperdagangkan sebagai bahan baku perdagangan karbon adalah hutan yang dikelola secara lestari.

Hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat di beberapa tempat terbukti telah dikelola secara lestari, misalnya hutan adat yang dikelola oleh suku Dayak Iban di Sui (Sungai) Utik, yang hidup di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia.

Masyarakat Dayak Iban Sui Utik hanya memanfaatkan lahan seluas 9.452 hektar untuk memenuhi kebutuhan akan rumah, berburu, bertani, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai penghasilan mereka memanen karet untuk dijual.

Ia mengemukakan bahwa akhir tahun 2008, masyarakat Dayak Iban Sui Utik telah mendapat sertifikat ekolabel hutan lestari, disaksikan oleh Menhut MS Kaban. ant/fif

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita 150 150 lei

(Koran Tempo, Senin, 18 April 2005):  Ratusan truk bemuatan ba­tang-batang kayu ukuran besar hilir-mudik lalu-Ia­lang seperti tanpa lelah. Jalan-jalan di kota Pekan­barn seakan bergetar setiap kali iring-iringan truk itu lewat, menan­dakan sedemikian berat muatan yang mereka bawa.

ltulah pemandangan yang dilihat Tempo di kota tempat berdiamnya dua industri kehutanan raksasa, ya­itu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) clan PT lndah Kiat Pulp and Paper, dua pekan lalu. Selain dua perusahaan itu, beberapa perusaha­an kayu kelas menengah dan kecil juga beroperasi di wilayah itu.

TIdak ada yang berubah kendati operasi pemberantasan pembala­kan liar Operasi Hutan Lestari su­dab mulai masuk ke wilayah ini. “Kayu-kayu masih terus saja clibawa dari hutan Riau. Frekuensinya tetap tinggi,” ujar Aznimal, seorang war­ga Pekanbaru.

Memang masih sulit membukti­kan soal asal-usul kayu yang masuk ke pabrik-pabrik besar itu. Namun, patut disimak, data yang dikeluar­kan Departemen Kehutanan soal ketimpangan antara kapasitas in­dustri dan kemampuan hutan me­nyediakan kayu secara lestari.

Konsumsi rata-rata kayu bulat na­sional sepanjang 1999-2004 sekitar 40 juta meter kubik. Jauh di atas ke­mampuan hutan menyediakan pa­sokan secara lestari yang hanya ra­ta-rata sebesar 6,9 juta meter kubik. Memang ada tambahan sebesar 5 juta meter kubik, tapi ketimpangan itu tetap saja ada.

Dengan fakta itu, sangat wajar timbul pertanyaan dari mana indus­tri memenuhi kebutuhan bahan ba­kunya? Belum ada yang berani menjawab secara tegas clan detail pertanyaan ini. Hanya, Menteri Ke­hutanan M.S. Kaban pernah me­ngatakan, sebagian besar industri kehutanan Indonesia mengguna­kan bahan baku ilegal.

Menurut dia, kondisi itu terjadi karena tidak tepatnya kebijakan pemerintah terdahulu dalam mengatur industri kehutanan. Ter­utama dalam pemberian izin kapa­sitas industri yang tidak memper­hatikan kemampuan hutan menyediakan bahan baku secara lestari. “Lebih-Iebih dengan maraknya praktek pembalakan liar memberi peluang industri membeli kayu ile­gal dengan murah,” ujarnya kepa­da Tempo beberapa waktu lalu.

Kaban belum berani memerinci soal langkah-Iangkah yang akan di­tempuh dalam mengatasi kondisi yang telah menggurita ini. Menu­rut dia, program pemberantasan praktek pembalakan liar yang sedang dilaksanakan diharapkan akan dapat mengurangi praktek pe­nyelundupan kayu ke luar negeri. “Sehingga kebutuhan bahan baku industri nasional dapat terpenuhi,” ujarnya.

Analis kebijakan sektor kehutan­an Center for International Forestry Research (Cifor) Bambang Setiono meragukan upaya Kaban itu. Menu­rut dia, dengan kondisi sekarang ini ketika kebutuhan industri kehutan­an yang sangat besar bisa dipasti­kan tidak akan terpenuhi oleh hu­tan alam, hutan tanaman, clan hutan rakyat “Ketimpangan itu sangat ja­uh,” katanya.

Menurut dia, sejauh belum ada solusi tepat tentang upaya peme­nuhan kebutuhan industri kehu­tanan, program pemberantasan pembalakan liar yang digelar pe­merintah tidak bisa pernah efektif. Program itu, kata Bambang, hanya akan memberikan dampak semen­tara. “Selagi demand atas kayu ile­gal tetap ada, praktek pembalakan liar itu akan tetap berlangsung clan kerusakan hutan akan tetap terja­di.” ­

Anggota komisi kehutanan DPR Azwar Chesputra melihat bahwa su­dah saatnya Departemen Kehutan­an menggelar audit industri kehu­tanan yang komprehensif. Dengan audit itu bisa diketabui seperti kon­disi riil industri serta angka pasti ke­butuhan bahan bakunya. “Langkah ini harus menjadi prioritas,” ujar­nya.

Dia mengungkapkan, percepatan pembangunan hutan tanaman in­dustri adalah salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan bahan baku industri. Menurut Azwar, pemerin­tah bisa memberdayakan perusaha­an-perusahaan pelat merah sektor kehutanan untuk melaksanakan percepatan pembangunan hutan ta­naman industri. “Kalau perlu pembangunan hutan tanaman industri itu dijadikari program nasional,” ka­tanya.

Menurut Azwar, lambatnya per­kembangan pembangunan hutan tanaman industri yang terjadi sela­ma ini karena tidak ada insentif bagi pelakunya. ­

Malah, kata dia, triliunan rupiah dana reboisasi yang seharusnya di­gunakan untuk pengembangan hu­tan tanaman industri dipakai untuk keperluan yang tidak terkait dengan hutan. “Kesalahan kebijakan masa lalu ini harus segera direvi­si,” ujar anggota Tim Pemantau Pemberantasan Illegal Logging DPR RI ini.
Pekerjaan berat memang tetap menggelayut di pundak pemerin­tah. Menyelaraskan kepentingan mempertahankan industri kehutan­an dengan tetap menjaga kelestari­an hutan memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi kondisi itu bukan ba­gai memakan buah simalakama ba­gi pemerintah.

Menurut Azwar, pemerintah ha­rus berani mengambil kebijakan melakukan restrukturisasi industri kehutanan nasional. “Bisa diseim­bangkan dan tidak perlu ada yang harus mati,” ujarnya.