Jati

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik 150 150 lei

(Yogyakarta, 26 September 2006-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM. Oleh Ari Susanto Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola oleh tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari, yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menuturkan, melalui sertifikasi itu, semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujarnya. Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria, yaitu aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi- fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan, dan aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. Ketua Kelompok Kerja Hutan Lestari Gunung Kidul M Joko Sasono mengungkapkan, ketiga desa itu merupakan pilot project untuk mengawali tercapainya visi Gunung Kidul sebagai kawasan hutan rakyat lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk tahun-tahun selanjutnya, seluruh kawasan hutan rakyat di Gunung Kidul yang tersebar di 144 desa akan disertifikasi bertahap.

Produksi Sementara itu, produksi kayu jati dari hutan rakyat di Gunung Kidul terus mengalami kenaikan setiap tahun, 36.669 m3 (2002), 51.167 m3 (2003), 66.101 m3 (2004), dan 86.633 m3 (2005). Produksi itu lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan industri kayu di DIY dan Jawa Tengah.

Tingginya permintaan bahan baku kayu dari hutan, menurut Joko, dinilai positif bagi petani untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka. Nurcahyo Adi dari World Wild Fund menilai, sertifikasi hutan rakyat merupakan bentuk komitmen masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.