Karbon

LEI Siapkan Sertifikasi Karbon

LEI Siapkan Sertifikasi Karbon 150 150 lei

JAKARTA-Bisnis.com-14/08/2009: LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo memperkirakan pasar offset karbon berkisar antara US$4 dan US$10 per ton CO2 yang tersimpan.

“Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global,” ujarnya kemarin. (Bisnis/msb)

Sertifikasi Ekolabel Mendorong Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Sertifikasi Ekolabel Mendorong Mitigasi Dampak Perubahan Iklim 150 150 lei

BOGOR, 10 Agustus 2009- Pelestarian hutan dan perlindungan kekayaan alam penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim. Dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali 2007 yang lalu terungkap bahwa tingginya tingkat deforestasi telah menurunkan kemampuan hutan dalam mitigasi dampak negatif perubahan iklim. Bahkan menurut Greenpeace (2009) dalam kampanyenya, deforestasi global bertanggung jawab atas sekitar 20% emisi gas rumah kaca. Mitigasi merupakan campur tangan manusia untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (GRK).

Pengelolaan hutan yang lestari mampu menjamin hasil hutan yang terus menerus , menyerap karbon untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan membawa manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan lainnya, sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati. “Hutan yang mampu berperan dalam mitigasi perubahan iklim adalah hutan yang kondisinya masih baik, dan memiliki jaminan dalam jangka waktu yang lama tidak mengalami perubahan lingkungan dan perubahan peruntukkan yang berdampak besar,” Haryanto R. Putro, Peneliti Senior Kehutanan IPB menuturkan.

Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global. Menurut studi FAO tahun 2006, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu (FAO, 2006).

“Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai lembaga non-profit yang selama ini terdepan dalam mengembangkan standar sertifikasi hutan di Indonesia mengambil inisiatif mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, khususnya hutan, untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil. Adil bagi bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” ujar Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, menjelaskan.

LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerjasama dengan Departemen Kehutanan. Menurut Agung Prasetyo, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Para pemilik hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel. Para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari. Diperkirakan pasar offset karbon berkisar antara $4 – $10 per ton CO2 yang tersimpan.

Dalam konteks keanekaragaman hayati, Taufiq Alimi Direktur Komunikasi dan Sumberdaya Kehati mengungkapkan,” Kualitas keanekaragaman hayati merupakan indikator kualitas ekosistem dan perubahan iklim. Terjadinya perubahan iklim global mempunyai potensi menurunkan kualitas ekosistem yang akan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati. Perubahan iklim mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati karena perubahan iklim mengancam kehidupan banyak species.”

Menanggapi itu Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI menegaskan,”LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari, antara lain jasa lingkungan, perlindungan Daerah Aliran Sungai, berjalannya mekanisme penyerapan karbon (carbon sequestration) untuk mitigasi dampak perubahan iklim, terjaminnya carbon stock, dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.

Tentang Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
LEI adalah organisasi non-profit berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Sistem Sertifikasi LEI digunakan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1,5 juta ha hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia,
lei@lei.or.id,
ph: +62-251-8340744 dan 08128161339.

Penyerapan Emisi Karbon, Indonesia Sumbang Negara Industri Maju

Penyerapan Emisi Karbon, Indonesia Sumbang Negara Industri Maju 150 150 lei

Jakarta, 17/04 (Suara Karya Online): Indonesia dinilai hanya memberikan sumbangan besar dengan menyerap emisi karbon negara-negara industri.
Selama ini, asap dari cerobong inudustri dari negara-negara maju diserap oleh hutan tropis yang dimiliki Indonesia. Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban, ketentuan mengenai insentif untuk penyerapan karbon belum ada.
“Negara industri melepas CO2 yang diserap hutan di Indonesia dan negara berkembang lain. Namun insentifnya belum ada, sehingga kita bersedekah besar pada mereka,” kata Kaban di Jakarta, kemarin saat menjadi pembicara kunci seminar sehari bertema “Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela” yang diadakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Dephut.
Menurut dia, negara industri yang banyak melepas emisi CO2 seringkali hanya mempermasalahkan deforestasi. Namun sebaliknya upaya negara berkembang yang menjaga kelestarian hutannya belum dihargai sebagaimana semestinya. “Harusnya aktivis lingkungan kita bisa membantu menyuarakan belum seimbangnya kompensasi atas emisi karbon itu,” katanya.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan lingkungan, termasuk kehutanan dan aktivis lingkungan di Indonesia, perlu mendesak negara industri mengenai insentif dari penyerapan karbon itu. “Jadi harus seimbang. Negara industri mengeluarkan emisi, hutan kita menyerap karbonnya, maka mesti ada insentif sebagai kompensasinya,” katanya.
Studi badan PBB urusan pangan dan pertanian (FAO) tahun 2006 mengemukakan bahwa hutan beserta tanah di bawahnya di seluruh dunia menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon. Ini berarti dua kali lipat jumlah karbon di atmosfer. Sedangkan kerusakan hutan menambah hampir 6 miliar ton CO2 ke atmosfer per tahun. Kaban menjelaskan, dalam hitung-hitungan ekonomi, perdagangan karbon jelas menguntungkan. “Sayangnya hingga kini kita belum untung (dari skema perdagangan karbon) itu. Sudah banyak konsep perdagangan karbon yang berkembang, tapi masih minim sosialisasi,” katanya. (Devita)

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Jakarta, 16/04 (Bisnis Indonesia): Skema pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi (Reduction Emission from Degradation and Deforestation/REDD) yang digagas dalam mengatasi perubahan iklim, belum tentu akan menguntungkan Indonesia.

“Untuk itu, perlu dicari alternatif skema penggalangan dana untuk perdagangan karbon di luar REDD,” kata Menhut M.S. Kaban seusai membuka seminar nasional bertema Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela, di Manggala Wanabakti, kemarin.

Skema alternatif itu, katanya, sudah harus disusun dari sekarang mengingat skema REDD belum tentu menguntungkan Indonesia. “Jujur saja, kita terkesima dengan REDD yang bagus, tetapi eksekusinya sulit dan tidak terlalu menguntungkan. Kita harus cari skema yang simple, murah, dan bisa selamatkan hutan. Selain itu, mencegah deforestasi, tetapi masyarakat dapat manfaatnya,” kata Kaban.

Dengan skema REDD, menurut Kaban, Indonesia berharap bisa mendapat suntikan dana asing sampai US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) per tahun. Meskipun demikian, dia tetap tidak bisa menjelaskan berapa nilai riil yang bisa didapat masyarakat Indonesia yang sudah menjaga hutannya.

“REDD memang bisa jadi jalan kita dapat dana asing untuk kelola hutan. Istilahnya, hutan kita nyerap karbon, tapi kita gak dapat upahnya karena skema yang rumit tadi,” tuturnya.

“Kita juga mendesak negara maju yang selama ini diuntungkan oleh keberadaan hutan Indonesia, yang menyerap emisi mereka, untuk memberikan insentif. Masalahnya, kita tidak bisa menunggu. Oleh Karena itu, kita harus cari skema alternatif yang lebih simple dan murah,”tutur Kaban.

Skema alternatif yang murah, kata dia, tidak hanya datang dari pemerintah, seperti REDD, tetapi juga dari lembaga lain seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan mampu menyusun skema perdagangan karbon secara sukarela (voluntary carbon trade).

Selain itu, menurut dia, LEI juga diminta menyiapkan tata aturan dalam sertifikasi kawasan hutan milik negara ataupun rakyat sebelum memasuki pasar perdagangan karbion internasional.

“Dengan kita coba skema alternatif yang mengarah pada perdagangan karbon sukarela, kawasan hutan bisa dijaga utuh dengan libatkan masyarakat. Saya rasa LEI bisa menyusun skema perdagangan karbon sukarela,” katanya.

Menurut dia, kerja sama LEI dengan Koperasi Perumahan Wana Nusantara (KPWN), yang mengelola penanaman berdasarkan prinsip pengelolaan batang tanaman, bisa menjadi plot atau contoh riil skema perdagangan karbon sukarela.

Sertifikasi karbon
Ahli Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Teddy Rusolono, mengatakan skema perdagangan karbon yang sekarang berlaku melibatkan paling tidak sepuluh pihak, sejak dari penjual sampai pembeli. “Karena itu, skema perdagangan karbon secara sukarela ini harusnya bisa ikut memperpendek birokrasi dan menurunkan biaya administrasi,” ujarnya.

Plt Direktur Eksekutif LEI, Daru Asycarya, mengatakan LEI sedang menyusun skema alternatif perdagangan karbon sukarela yang disebut Menhut Kaban. Selain itu,LEI juga mengembangkan standar sertifikasi karbon pada hutan berbasis masyarakat. (erwin.tambunan@bisnis.co.id)

Hutan Indonesia Sedekah buat Negara Maju

Hutan Indonesia Sedekah buat Negara Maju 150 150 lei

Jakarta, 15/04 (KOMPAS.com): Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengemukakan, Indonesia bersedekah besar menyerap emisi dari negara-negara industri dengan hutan tropis yang menyerap karbon.

“Negara industri melepas CO2 yang diserap hutan di Indonesia dan negara berkembang lain, namun insentifnya belum ada, sehingga kita bersedekah besar pada mereka,” katanya di Jakarta, Rabu.

Berbicara sebagai pembicara kunci seminar sehari bertema “Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela” yang diadakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Dephut, ia mengupas masalah belum seimbangnya kompensasi itu. Menurut dia, negara industri yang banyak melepas emisi CO2 seringkali hanya menyoal deforestasi, tetapi atas usaha negara berkembang yang menjaga kelestarian hutannya belum dihargai dengan semestinya. “Mestinya aktivis lingkungan kita bisa membantu menyuarakan belum seimbangnya kompensasi karbon itu,” katanya.

Karena itu, kata dia, semua pemangku kepentingan lingkungan, termasuk kehutanan dan aktivis lingkungan di Indonesia perlu mendesak negara industri bagaimana insentif dari penyerapan karbon itu. Merujuk pada studi badan PBB, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), tahun 2006, MS Kaban mengemukakan, hutan beserta tanah di bawahnya di seluruh dunia menyimpan karbon lebih dari 1 triliun ton karbon, yang berarti dua kali lipat jumlah karbon di atmosfer. Sedangkan kerusakan hutan, kata dia, menambah hampir 6 miliar ton CO2 ke atmosfer per tahun.

Indonesia Serap Karbon Negara Industri

Indonesia Serap Karbon Negara Industri 150 150 lei

Jakarta, 15/04 (Media Indonesia Online): Indonesia memberikan sedekah besar untuk negara-negara industri karena menyerap emisi karbon dari negara-negara tersebut dengan hutan tropis yang dimilikinya.

“Negara industri melepas CO2 yang diserap hutan di Indonesia dan negara berkembang lain. Namun, insentifnya belum ada sehingga kita bersedekah besar pada mereka,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut dia, negara industri yang banyak melepas emisi CO2 seringkali hanya menyoal deforestasi. Namun, usaha negara berkembang yang menjaga kelestarian hutannya belum dihargai dengan semestinya. “Mestinya aktivis lingkungan kita bisa membantu menyuarakan belum seimbangnya kompensasi karbon itu,” katanya. Karena itu, kata dia, semua pemangku kepentingan lingkungan, termasuk kehutanan dan aktivis lingkungan di Indonesia, perlu mendesak negara industri mengenai insentif dari penyerapan karbon itu. “Jadi harus seimbang. Negara industri mengeluarkan emisi. Hutan kita menyerap karbonnya. Mesti ada insentif sebagai kompensasinya,” katanya.

Merujuk pada studi badan PBB urusan pangan dan pertanian (FAO) tahun 2006, MS Ka’ban mengemukakan bahwa hutan beserta tanah di bawahnya di seluruh dunia menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon. Ini berarti dua kali lipat jumlah karbon di atmosfer.

Sedangkan kerusakan hutan, kata dia, menambah hampir 6 miliar ton CO2 ke atmosfer per tahun.(Ant/OL-04)

Indonesia Sedekah ke Negara Industri

Indonesia Sedekah ke Negara Industri 150 150 lei

Jakarta, 15/04 (Republika Online): Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka’ban mengemukakan bahwa Indonesia bersedekah besar menyerap emisi dari negara-negara industri dengan hutan tropis yang menyerap karbon.

“Negara industri melepas CO2 yang diserap hutan di Indonesia dan negara berkembang lain, namun insentifnya belum ada, sehingga kita bersedekah besar kepada mereka,” katanya di Jakarta, Rabu (15/4). Berbicara sebagai pembicara kunci seminar sehari bertema “Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela” yang diadakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Dephut, Menhut mengupas masalah belum seimbangnya kompensasi itu.

Menurut dia, negara industri yang banyak melepas emisi CO2 seringkali hanya mempersoalkan deforestasi. Namun atas usaha negara berkembang yang menjaga kelestarian hutannya belum dihargai dengan semestinya.

“Mestinya aktivis lingkungan kita bisa membantu menyuarakan belum seimbangnya kompensasi karbon itu,” katanya.

Karena itu, kata dia, semua pemangku kepentingan lingkungan, termasuk kehutanan dan aktivis lingkungan di Indonesia perlu mendesak negara industri bagaimana insentif dari penyerapan karbon. “Jadi harus seimbang, negara industri mengeluarkan emisi, hutan kita menyerap karbonnya, maka mesti ada insentif sebagai kompensasinya,” katanya.

Merujuk pada studi badan PBB urusan pangan dan pertanian (FAO) tahun 2006, Ka’ban mengemukakan bahwa hutan beserta tanah di bawahnya di seluruh dunia menyimpan karbon lebih dari 1 triliun ton karbon, yang berarti dua kali lipat jumlah karbon di atmosfer.

Sedangkan kerusakan hutan, kata dia, menambah hampir 6 miliar ton CO2 ke atmosfer pertahun.

Industri tak harus habisi hutan

Industri tak harus habisi hutan 150 150 lei

JAKARTA, 06/2 (Bisnis Indonesia): Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), organisasi berbasis konstituen (CBO) yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, menyatakan untuk mendorong kebangkitan industri kehutanan tidak harus menghabiskan sumber daya hutan alam.

“Jadi, pemerintah perlu melihat alternatif lain dari hutan tanaman rakyat dan hasil hutan nonkayu. Salah satunya karbon. Hasil hutan nonkayu dari hutan alam berbasis masyarakat yang lestari memiliki potensi menghasilkan devisa melalui perdagangan karbon,” kata Manajer Komunikasi dan Advokasi LEI Indra S Dewi, kemarin.

LEI akan menggelar Kongres CBO II di Bogor hari ini yang dijadwalkan dibuka Menhut M.S. Kaban. (bisnis/msb)