kongresIVlei

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning 598 596 lei

NSMD, LEI, dan Boundary Spanning  

 

Oleh:

Dwi R. Muhtaman, 

sustainability learner

 

Ketika seorang Hubert Kwisthout yang menggantungkan hidupnya dari membuat produk berbahan kayu tropika diboikot maka ia kehilangan sumber pendapatan satu-satunya.  Konsumen tidak lagi membeli.  Padahal ia tidak tahu menahu soal kerusakan hutan tropika.  Ia tidak pernah merusaknya, tidak pernah menebang kayu.  Tidak pernah menggerakkan buldozer untuk menghancurkan hutan tempat masyarakat adat hidup. Tetapi karena Kwisthout menggunakan kayu tropika dalam memproduksi barang dagangannya maka ia dianggap bagian dari kerusakan hutan tropika. Ia dijauhi konsumen, pelanggannya.

Kwisthout adalah seorang pembuat alat musik yang disebut bagpipe. Ini adalah alat musik dengan pipa buluh yang dibunyikan oleh tekanan angin yang dipancarkan dari tas yang diremas oleh lengan pemain. Angin yang dipompa dari tas itu seperti meniup lubang-lubang sepanjang pipa tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang diatur dengan membuka tutup jemari serupa memainkan seruling. Alat musik bagpipe ini digunakan dalam musik rakyat terutama di Skotlandia, Irlandia, Northumberland, dan Prancis.

Keahliannya itu dipupuk selama lebih dari dua puluh tahun. Melalui kerja keras dan ketekunan, Kwisthout membangun reputasi sebagai pembuat instrumen indah yang mampu menghasilkan musik yang indah. Baginya bagpipe buatannya lebih dari sekadar produk untuk dijual — produknya mewakili jatidiri dan rasa seninya kepada pelanggan.

Dalam skala yang lebih luas negara-negara tropika penghasil kayu untuk tujuan ekspor kesulitan menjual kayunya. Pasar menolak. Sementara negara sangat lamban mengambil tindakan. Konsumen dirugikan.  Publik, sebagian, juga dirugikan. Kebutuhan kayu tidak bisa dipenuhi.

Kwisthout merasa punya tanggungjawab moral. Tetapi bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kayu tropika dari sumber yang mengelola hutannya dengan baik, bertanggungjawab. Profesi yang dicintainya itu melecutkan ide. “Pasti ada jalan keluar,” pikirnya.  Solusi pertama Kwisthout adalah membentuk perusahaan dagang di Inggris Raya yang tujuannya adalah untuk membeli kayu dari sumber yang ramah lingkungan. Namun, Kwisthout dengan cepat memahami bahwa mereka yang mengklaim menjual kayu lestari tidak memiliki cara untuk memverifikasi sumber sebenarnya, dari hutan berkelanjutan atau tidak. Ide lain muncul di kepala Kwisthout. Mengapa tidak memiliki kelompok lingkungan dan kepentingan sosial lainnya yang menyusun seperangkat aturan mengatur pengelolaan hutan lestari, mensertifikasi perusahaan secara independen yang mempraktikkan standar-standar ini, dan dengan demikian memungkinkan konsumen untuk membeli produk kayu dari perusahaan yang lolos proses sertifikasi?

Maka jadilah pendekatan sertifikasi hutan hingga saat ini.  Pasar telah bekerja dan mengambil alih peran menekan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang pantas dalam menyelamatkan hutan.

Pada tahun 1990-an tidak banyak pemerhati atau peneliti kebijakan publik yang melihat fenomena menarik munculnya otoritas baru di luar negara sebagai alat untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah sosial.  Arena baru ini mulai muncul saat itu ketika otoritas negara berkurang atau tidak hadir, dan ilmuwan politik, sosiolog, sarjana hukum, dan ekonom agak terbata-bata memahami perubahan sebuah gerakan dalam menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat sipil.

Seorang peneliti kebijakan publik, Profesor Banjamin Cashore, yang saya kutip cerita Kwisthoutnya, penasaran untuk menyingkap pertanyaan dapatkah inisiatif baru ini mengatasi masalah kebijakan publik yang amat penting dan telah gagal diatasi dengan cara-cara traidional?  Atau apakah sistem privat baru ini hanya upaya untuk mengurangi apa yang mestinya lebih banyak lagi dilakukan melalui regulasi  pemerintahan? Ben Cashore, demikian dia biasa dipanggil, adalah seorang dosen yang tahun 1990-an mendapatkan posisi baru di Auburn University’s School of Forestry di Alabama dari sebelumnya mengajar di British Columbia, Kanada.

Dalam dunia kehutanan, otoritas swasta ini, private authority, adalah sertifikasi hutan yang mulai dikenal luas di Amerika Serikat dan global. Cashore menyebutnya sebagai non-state market-driven (NSMD) authority. Namun pada waktu itu hanya sedikit yang mengetahui apakah sertifikasi bisa digunakan di lapangan sebagai alat untuk meningkatkan sustainable forestry atau bagaimana sertifikasi dapat mempengaruhi konstruksi sosial, tantangan, dan perdebatan tentang definisi yang tepat kehutanan berkelanjutan.

NSMD bukanlah hal yang baru.  Jejaknya bisa ditelusuri dari tahun 1980-an atau bahkan sebelumnya.  Beberapa kecenderungan perkembangan NSMD dicatat oleh Cashore dalam bukunya “Governing Through Markets: Forest Certification and the Emergence of Non-State Authority” (Benjamin Cashore, Graeme Auld, and Deanna Newsom, 2004).

Arena kebijakan domestik, khususnya di Amerika Serikat, kerap mendapat sorotan aktor-aktor transnasional, aturan norma internasional dan ini juga sebagai dampak dari globalisasi, proses yang oleh Bernstein dan Cashore (2000) disebut sebagai internasionalisasi–sesuatu yang juga terjadi pada kebijakan domestik di Indonesia.

Kampanye boikot berbasis pasar sering digunakan untuk memaksa pemerintah dan perusahaan memperhatikan perlindungan lingkungan. Internasionalisasi ini sering dianggap sebagai upaya yang lebih mudah daripada mencoba mempengaruhi bisnis dan kebijakan secara domestik.  LSM lingkungan   menggunakan kekuatan pasar untuk membentuk policy response.  Pasar terbukti bekerja dengan memadai untuk perubahan kebijakan.

Jejak sejarah berikutnya menegaskan maraknya NSMD ini adalah reaksi bisnis terhadap aksi aksi kelompok lingkungan dan publik yang menunjukkan kepedulian luas soal lingkungan.   B&Q di Inggris, Ikea di Swedia, dan Home Depot di AS, mulai mempelajari asal usul produk-produk kayu yang mereka jual.  Apakah sumbernya berasal dari hutan yang dikelola dan dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan. Kemudian Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO) membentuk International Tropical Forest Agreement yang mendorong  negara-negara pengekspor kayu tropika membuat komitmen untuk peningkatan liberalisasi perdagangan kayu tropika dan pembangunan berkelanjutan dari sumberdaya hutan yang bertanggungjawab.

Pemicu yang paling penting NSMD akhirnya muncul ketika KTT Bumi 1992 gagal menyepakati Global Forest Convention.

Hingga saat ini NSMD mampu menyelamatkan hutan dengan ‘memaksa’ para pengelola hutan untuk ‘sukarela’ menerapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggungjawab atau berkelanjutan.  Pro dan kontra masih berlanjut. Tetapi rules, standar dan sejumlah faktor governance adalah sesuatu yang dinamis. Selalu memperbarui dirinya sesuai dengan tantangan jaman.

Tetapi Hariadi Kartodihardjo dalam sebuah tulisannya: “Pasar Bukan Solusi Deforestasi” menolak pandangan bahwa pasar, dengan mekanisme sertifikasi, adalah solusi atas maraknya deforestasi.  Menurut saya pendapat pasar bukan solusi deforestasi, tidak sepenuhnya benar.  Beragam faktor yang menyebabkan deforestasi.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu kritik mendasar terhadap sistem perizinan pengelolaan hutan telah berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu degradasi hutan dan deforestasi seperti dipaparkan J. Indarto, S. Kaneko and K. Kawata “Do Forest Permits Cause Deforestation in Indonesia?” (International Forestry Review, 2018: 17(2):165-181).  Dan fakta bahwa deforestasi adalah sebuah permainan politik juga tidak bisa diabaikan seperti ditulis Peter Dauvergne: “The Politics of Deforestation in Indonesia” (Pacific Affairs, Vol. 66, No. 4 (Winter, 1993-1994), pp. 497-518).

Meskipun diakui bahwa sejak didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu sebagai pendekatan sukarela, berbasis pasar dalam meningkatkan pengelolaan hutan, dan sertifikasi hutan telah berkembang pesat di negara-negara sedang perkembangan, namun kita hanya tahu sedikit tentang apakah dan dalam kondisi apa sertifikasi mempengaruhi deforestasi (baca: Does eco-certification stem tropical deforestation? Forest Stewardship Council certification in Mexico” ditulis oleh Allen Blackman, Leonard Goff, Marisol Rivera Planter pada Journal of Environmental Economics and Management, 2018). Meski demikian penelitian yang dilakukan Olivier Damette a, Philippe Delacote “Unsustainable timber harvesting, deforestation and the role of certification” (Ecological Economics, 2011) memberi sedikit pencerahan bahwa sertifikasi mempunyai korelasi yang negatif dengan deforestasi.  Artinya pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi, deforestasi justru tidak terjadi.

Delabre (2020) yang dikutip Hariadi Kartodihardjo penting menjadi peringatan.  Tidak seluruhnya mekanisme pasar bisa menghasilkan dampak yang baik atau mengurangi deforestasi.  “By pricing forests and the ecosystem services they provide, their value can be compared and equated with other economic losses and benefits and their protection relies on demand for their services. If the gains from deforestation outweigh those of preservation, we are left with very little basis to contest their destruction.”  Kecuali ada kepastian bahwa pasar selalu memberi values yang tinggi melebihi dibanding values deforestasi–sesuatu yang utopis.  “Upaya pelestarian hutan juga tidak cukup dilakukan hanya dengan menghitung manfaat ekonomi total dari hutan maupun proses partisipasi masyarakat yang hanya sebatas sebagai syarat administrasi,” tulis profesor Hariadi Kartodihardjo.

Lembaga Ekolabel Indonesia yang pada November-Desember 2020 ini melakukan Kongres ke IV secara virtual dihadapkan pada tantangan ‘hidup mati.’  Kondisi pingsan bukan pilihan.  Apakah betul “LEI telah membuktikan pasar gagal mewujudkan manajemen hutan lestari,” seperti ditulis Hariadi Kartodihardjo.  Ini harus diuji.  Sebuah lembaga atau seseorang bisa dikatakan telah membuktikan…jika kehadirannya dalam pembuktian itu terang benderang.  Jika LEI telah membutikan pasar gagal artinya LEI memang hadir di tengah pasar dan bekerja untuk mampu memasuki dan menembus pasar, lalu tidak berhasil.

Penelitian yang dilakukan Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen: “Comparing management schemes for forest certification and timber-legality verification: Complementary or competitive in indonesia?” (Journal of Sustainable Forestry, 2018) menyiratkan kehadiran LEI dipasar dan benak konsumen buruk.  Penelitian ini menempatkan LEI pada posisi buncit dibanding FSC, PEFC dan SVLK).  Dengan menggunakan the Forest Certification Assessment Guide (FCAG) peneliti mengidentifikasi karateristik empat skema sertifikasi yang beroperasi di Indonesia, yakni FSC, PEFC, LEI, and SVLK.

Dalam hal disukai oleh konsumen akhir LEI menduduki peringkat terakhir.  Padahal kalau dilihat dari kesesuaikan standar dan sistem pada kondisi lokal Indonesia LEI menempati peringkat terbaik.  Namun LEI tidak mampu melakukan kapitalisasi potensi terbaiknya sehingga dalam hal Good Image Branding pun masih kalah dengan SVLK. LEI pada posisi buncit lagi. Tabel lengkap bisa dibaca di bawah ini.

 

Sumber: Agung Wibowo, Santi Pratiwi, dan Lukas Giessen (2018).

 

Ini mennjukkan LEI pada dasarnya tidak cukup dikenal di pasar domestik apalagi internasional. LEI bukan membuktikan pasar gagal.  Tetapi justru sebaliknya LEI gagal hadir di pasar, belum pada taraf membuktikan kegagaalan pasar.  Dan situasi ini LEI membuktikan masalah yang kompleks, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tidak bisa diselesaikan dengan pengelolaan sebuah organisasi yang sederhana.  Mandat LEI yang kompleks tidak bisa dipenuhi dengan pengelolaan LEI yang tidak kongkruen dengan mandatnya.

Apa yang harus dilakukan LEI ke depan? Kongres IV adalah momentum kritis.  LEI perlu memeriksa dengan serius boundary spanningnya–sebuah proses dimana sejumlah jaringan lintasbatas (transnasional, translocal, trans-institutional) dari beragam aktor mengatur dan menegakkan standar untuk pengelolaan hutan. Sertifikasi hutan adalah rezim boundary spanning, sebuah ‘pengaturan yang mengatur standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang mencakup beberapa subsistem dan mendorong kebijakan integratif. Di dalamnya terdapat subsistem ekonomi, lingkungan dan sosial, sertifikasi hutan mengembangkan dan menegakkan standar sertifikasi untuk mempromosikan SFM (Lain Dare: “From global forests to local politics: unwrapping the boundaries within forest certification.”  Australian Journal of Political Science, 2018).

Boundary spanning di dalam sertifikasi hutan melintasi lebih dari batas negara, dengan beragam subsistem yang membawa banyak kepentingan, institusi dan batasan aktor yang berbaur.  Integrasi boundary spanning ini menghasilkan tata kelola yang sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan ketegangan.

Tentu harus dimulai dari diagnosa internal, tatakelola organisasi, strategi yang dilakukan untuk mencapai mandat dan program serta organ-organ yang memadai untuk menjalankan organisasi.  Menata ulang dan mengembangkan ekosistem dalam boundary spanning agar mendapatkan dukungan yang terbaik, mulai dari anggota, jaringan-jaringan dan beragam komponen relevan dalam ekosistem LEI.

Persoalan yang kompleks seringkali membutuhkan cara penyelesaian yang baru ketika cara lama tidak lagi mampu melakukannya.

Tulisan repost dari: https://re-markasia.com/sustainability-17a-5/

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar 1280 493 lei

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani

Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Diah Suradiredja
Ketua Majelis Perwalian Anggota – Lembaga Ekolabel Indonesia

Kongres IV LEI
Kongres IV LEI 2020 menyesuaikan dengan kebiasaan baru, akan dilaksanakan dengan persidangan secara daring dan jadwal bertahap bergilir selama 10 hari dalam periode 23 November – 22 Desember 2020. Metode ini membuka ruang bagi semua anggota, semua kamar untuk mebahas semua tema, memberikan keleluasan pembahasan dengan memperhatikan beragam cara pandang, dan menyediakan waktu bermufakat lebih cermat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi LEI ke depan. Kongres kali ini memperlebar kesempatan bagi “orang-orang baik pulang ke rumah LEI” serta menkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan yang memperbesar kemungkinan realisasi dari banyak harapan agar terjadi perubahan di Indonesia.

Perkembangan dan Pembelajaran
LEI periode 2015-2019 (+2020) mencatat perkembangan dan pembelajaran yang dikategorikan dalam 6 (enam) arena kerja merujuk arahan perluasan peran LEI sesuai GBPK 2015-2019. Fokus perhatian tetap pada pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (PSDAL) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi karbon. Modalitas utamanya adalah keahlian LEI dari perjalanan panjang pengembangan sistem dengan 3 (tiga) komponennya yakni standard, tata laksana dan tata lembaga yang dapat diadaptasikan pada level mikro hingga makro. Bila salah satu komponen kurang diperhatikan, maka sistem yang dikembangkan akan mengalami trouble atau malah tidak berfungsi sama sekali.

Arena Bekerja 1: Pengembangan Sistem Sertifikasi Voluntary
Skema sertifikasi yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh LEI sendiri adalah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk hutan alam (PHAPL), hutan tanaman (PHTL), hutan masyarkat (PHBML), hasil hutan bukan kayu (HHBKL) dan sertifikasi rantai pasok kayu (CoC). Disamping itu, LEI menjalin kemiraan dengan FSC dalam pengembangan National Forest Stewardship Standard (NFSS) yang akan diluncurkan pada Bulan Desember 2020. Berikutnya LEI tengah memperluas jejaring, mempelajari konsep dan mengamati praktek lapangan terkait pengembangan skema sertifikasi karbon dan wisata alam.

Arena Bekerja 2: Penerapan Sistem Sertifikasi LEI
Tiga Lembaga Sertifikasi (LS) telah re-akreditasi untuk sertifikasi PHPL dan CoC LEI yakni PT. Mutu Agung Lestari, PT. Sucofindo dan PT. TÜV Rheinland. Skema PHAPL LEI telah diterapkan pada 6 (enam) unit manajemen seluas 1,1 juta hektar, namun tidak resertifikasi setelah berakhir pada 2008 dan 1 (satu) unit berakhir pada 2015. Penerapan skema PHTL pada 2017 mencapai 20 unit seluas 2,25 juta hektar. Skema PHBML mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat menjadi 48 unit manajemen seluas 87.189 hektar dan diproyeksikan berlanjut. Secara khusus, setelah hutan adat Rumah Panjae Menua Sungai Utik pada 2008, pada 2017 4 (empat) hutan adat memperoleh sertifikat PHBML LEI yakni Hutan Adat Desa Lodang, Hutan Adat Passapa’ Tua Desa Hono, Hutan Adat Bukit Tinggai, dan Hutan Adat Lindung Desa Kalotok. Sedangkan CoC diterapkan di 5 (lima) industri pulp & paper dan 5 (lima) industri kecil-menengah pada klaster furnitur dan kerajinan yang menjangkau pasar global.

Arena Bekerja 3: Pengakuan Pelaku Pasar Greener dan Greenest terhadap Skema Sertifikasi LEI
Skema sertifikasi LEI diakui mendukung unit manajemen memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, namun belum signifikan membantu memperluas pasar. Upaya LEI untuk lebih dikenal pasar adalah dengan mengikuti dan memfasilitasi IKM furnitur dan kerajinan mengikuti pameran di Jakarta, Köln dan Frankfurt. Lebih lanjut LEI bekerjasama dengan Landscape Indonesia dan BV-Rio menerapkan platform online marketplace RTX (Responsible Timber Exchange) di Indonesia bagi produk kayu dengan CoC LEI https://www.bvrio.org/en/news/details/bvrio-landscape-indonesia-and-lei-announce-partnershiptekn.

Arena Bekerja 4: Keberterimaan Konsumen Greener dan Greenest
Perkembangan teknologi informasi dibarengi media sosial memungkinkan produk yang bersumber dari pengelolaan hutan bersertifikat LEI mengjangkau konsumen greener dan greenest. LEI mengembangkan konsep SVX (Sustainability Value Exchange) untuk memfasilitasi secara daring inklusi produsen skala kecil ke dalam relasi jual-beli dengan pertukaran nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Konsep dipraktekkan dalam: 1) relasi suplai kayu dari UMHR kepada IKM di Yogyakarta, 2) temu usaha yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Jatim dan Jabar, 3) promosi HHBK kopi dan kakao Bupati Luwu Utara sebagai public figure, dan 4) promosi wisata alam di Rinding Allo dengan liputan yang dipbulikasi di majalah Garuda yakni Colours. Model yang potensial dikembangkan adalah produksi kerajinan kayu dengan branding Smoodwood oleh komunitas Desa Semoyo dampingan Arupa yang didukung Universitas Tarumanegara dalam mengembangkan desain produk, fotografi dan pemasaran melalui media sosial antara lain https://www.instagram.com/smoodwood/?hl=en.

Arena Bekerja 5: Mempengaruhi Pemerintah dalam Pengembangan dan Penerapan Sertifikasi
Dengan keahlian utama pengembangan sistem, LEI berkontribusi signifikan tehadap pengembangan sistem sertifikasi Ekolabel, PHPL, SVLK dan terakhir Standard eXperential CFM (Community Forest Mangement) di KLHK; dan terhadap perbaikan skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan mempengaruhi proses dan substansi paket kebijakan yang meliputi Perpres, Permentan, Kepmenko.Ekonomi, Permenaker, dan Kepmentan. Kepmenko 257/2020 menunjuk Direktur Eksekutif LEI ex officio menjadi salah satu anggota Komite ISPO, sebuah kesempatan sekaligus tantangan besar untuk menggagas kemajuan ke level berikutnya. Telah diupayakan namun belum berlanjut adalah pada sektor kelautan yang terhubung dengan pariwisata sebagai sektor prioritas, dimana konsorsium LEI mendapat dukungan formal dan merumuskan konsep bersama Pustanlinghut, Kemenpar dan KKP.

Disamping itu, LEI dengan pendekatan kemitraan berbagi sumberdaya melakukan internalisasi penerapan skema sertifikasi PHBML ke dalam anggaran program Dishut Jatim yang kemudian direplikasi di Jawa Barat mulai 2017 sehingga terjadi perluasan sertifikasi PHBML LEI, dan di Luwu Utara – Sulawesi Selatan pada 2018.

Arena Bekerja 6: Mempengaruhi Pemerintah dalam Perbaikan Kebijakan Pembangunan
Dengan keahlian terkait konsep keberlanjutan dan operasionalisasinya pada tingkat mikro dan makro. LEI memiliki track record melakukan telaah kebijakan baik yang bersifat mengatur pada level Presiden dan Menteri, dilengkapi dengan kebijakan yang bersifat menuntun pelaksanaan pada level eselon 1 (satu). Sebagai contoh, dengan analisis bahwa kebakaran hutan menghambat 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), LEI melakukan telaah kritis kebijakan yang membesar-besarkan tindakan pemadaman, penyegelan lahan dan penangkapan tersangka, namun kurang memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, dengan argumen bahwa sertifikasi PHBML membuktikan masyarakat adat mampu mengelola hutan secara lestari, LEI mendorong Pemerintah Kabupaten dan Ditjen PSKL – KLHK untuk mempercepat pengakuan terhadap hutan adat dan perluasan areal PS. Berdasar kajian bahwa penerapan sistem sertifikasi PHPL dan ISPO potential menyumbang pada pencapaian SDGs 2030, LEI merekomendasikan kebijakan untuk menciptakan kondisi pemungkin pencapaian tujuan keberlanjutan di kedua sektor.

Terkait berbagai isu lainnya, LEI dengan beberapa mitra merumuskan konsep-konsep: 1) mitigasi emisi GRK dengan pendekatan jurisdiksi, 2) pengembangan kota pintar (smart city) dan berkelanjutan yang mengutamakan kualitas kehidupan manusia, 3) pembangunan perkotaan dengan prinsip rendah karbon, 4) penyaluran dana lingkungan hidup oleh BPDLH dengan perluasan penerima manfaat, 5) sinergi institusi keuangan dalam pengendalian kejahatan lingkungan hidup dan peningkatan investasi hijau, dan 4) mekanisme akuntabilitas sosial untuk peningkatan responsifitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.

LEI ke Depan
Arahan strategis telah disampaikan antara lain oleh Emil Salim, Djamaludin Suryohadikusumo, Alan Purbawiyatna, Nurcahyo Adi, Haryanto R. Putro, Agus Setyarso, Asep Sugih Suntana, Darmawan Liswanto, Abdon Nababan, Tri Nugoroho dan Drajad Wibowo (lihat tulisan “LEI ke Depan”). LEI sebagai gerakan masyarakat madani punya pilihan jalur untuk lebih kuat mempengaruhi negara agar mengatur perilaku pasar, atau jalur membangun kekuatan bersama pasar untuk mengubah perilaku negara. Bila memilih jalur pertama, LEI harus membangun relasi dengan Presiden atau minimal dengan Menteri menggunakan kekuatan pengetahuan dan politik (intellectual and political modality) untuk menanamkan ideologi keberlanjutan (sustainability) ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis, termasuk pemberlakuan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

LEI mengundang semua pihak untuk berbagi pandangan dan gagasan dengan menghormati keragaman cara berfikir.