Koperasi Wana Manunggal Lestari

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

YOGYAKARTA  |  Kamis, 22 November 2012 : Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

M Agus Nuruddin, pemilik PT BKU M Agus Nuruddin mengatakan ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” katanya, kamis (22/11/2012).

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Dia berharap ke depan bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money“.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.

Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya.(Antara/ems).

Sumber: Klik Disini

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik 150 150 lei

(Yogyakarta, 26 September 2006-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM. Oleh Ari Susanto Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola oleh tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari, yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menuturkan, melalui sertifikasi itu, semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujarnya. Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria, yaitu aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi- fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan, dan aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. Ketua Kelompok Kerja Hutan Lestari Gunung Kidul M Joko Sasono mengungkapkan, ketiga desa itu merupakan pilot project untuk mengawali tercapainya visi Gunung Kidul sebagai kawasan hutan rakyat lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk tahun-tahun selanjutnya, seluruh kawasan hutan rakyat di Gunung Kidul yang tersebar di 144 desa akan disertifikasi bertahap.

Produksi Sementara itu, produksi kayu jati dari hutan rakyat di Gunung Kidul terus mengalami kenaikan setiap tahun, 36.669 m3 (2002), 51.167 m3 (2003), 66.101 m3 (2004), dan 86.633 m3 (2005). Produksi itu lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan industri kayu di DIY dan Jawa Tengah.

Tingginya permintaan bahan baku kayu dari hutan, menurut Joko, dinilai positif bagi petani untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka. Nurcahyo Adi dari World Wild Fund menilai, sertifikasi hutan rakyat merupakan bentuk komitmen masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 22 September 2006): Hari kamis, 21 September 2006 merupakan hari bersejarah bagi pengurus dan anggota Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul. Hari itu, bersamaan dengan acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta telah diserahkan sertifikat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia kepada koperasi. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat anggota koperasi tersebut telah terindikasi melakukan pengelolaan hutan rakyat secara lestari.

Untuk diketahui Koperasi Wana Manunggal Lestari saat ini mengelola hutan rakyat seluas 815, 18 hektar di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Girisekar (Kecamatan Panggang), Desa Dengok (Kecamatan Playen),dan Desa Kedungkeris (Kecamatan Nglipar). Di ketiga desa tersebut terdapat paguyuban-paguyuban kelompok tani yang beranggotakan petani-petani pemilik hutan rakyat. Proses penyiapan menuju penilaian sertifikasi ekolabel sudah cukup lama dilakukan. Dengan didampingi lembaga pendamping PKHR UGM, Yayasan Shorea, dan lembaga Arupa, pada awalnya di tiap desa tersebut dilakukan kegiatam penyiapan rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari. Setelah dirasa siap kemudian dilakukan juga penyiapan untuk proses penilaian sertifikasi PHBML yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia(LEI).Penilaian sertifikasi terhadap UM Koperasi Wana Manunggal Lestari oleh PT TUV International Indonesia menghasilkan keputusan LULUS dengan catatan.

Keberhasilan unit manajemen ini memperoleh sertifikat ekolabel menjadi pijakan dan semangat bagi stakeholders pendorong hutan rakyat lestari di Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari berbagai stakeholders telah sepakat mendorong perluasan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Diharapkan dengan sertifikasi ekolabel disamping merupakan bentuk pengakuan terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu bersertifikat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. @yan