Kurikulum Ekonomi Hijau

Sekolah Perlu Kembangkan Kurikulum Ekonomi Hijau Berkarakter

Sekolah Perlu Kembangkan Kurikulum Ekonomi Hijau Berkarakter 150 150 lei

Masyarakat perlu menaruh perhatian lebih besar terhadap pegembangan kurikulum ekonomi hijau berkarakter, baik melalui sekolah formal maupun melalui lembaga-lembaga pendidikan non formal. Pengembangan ekonomi hijau melalui jalur pendidikan diyakini dapat berdampak besar dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Demikian harapan yang dikemukakan para anggotaa Kamar Masyarakat Lembaga Ekolabel Indonesia yang mengikuti Kongres III LEI di Bogor, 9-11 Oktober 2014. Kamar Masyarakat adalah salah satu konstituen yang ada pada organisasi LEI. Selain Kamar Masyarakat, LEI juga diperkuat oleh Kamar Bisnis, Kamar Pemerhati, dan Kamar Eminent.

Kamar Masyarakat berharap Lembaga Ekolabel Indonesia segera membangun kerjasama dengan berbagai kementrian, instansi dan pihak terkait untuk mendukung terlaksananya program ekonomi hijau tersebut.

Selain merekomendasikan pengembangan kurikulum ekonomi hijau, Kamar Masyarakat juga mendorong pemantapan Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai lembaga pengembang standar pengelolaan sumberdaya alam lestari dan berkeadilan.

Rekomendasi lainnya, Lembaga Ekolabel Indonesia diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan usaha masyarakat yang berdaya saing secara luas berbasis pada kelestarian sumberdaya alam.

LEI juga diharapkan dapat menyusun panduan praktek terbaik ekonomi hijau berdasarkan pengalaman para konstituen yang dipadukan dengan ilmu dan teknologi terapan yang terkendali.

Terkait pengelolaan manajemen komunikasi yang efektif, Kamar Masyarakat mengharapkan agar LEI dapat menyusun protokol komunikasi dan pengadaan sarana pendukungnya serta pengelolaan rapat-rapat yang efektif.

Sedangkan mengenai tata kelolaoragnaosasi, Kamar Masyarakat mendorong agar LEI dapat meningkatkan tata kelola yang lebih baik, dengan memperhatikan faktor manajerial, kemandirian pendanaan, dan lobby serta negosiasi.

Advokasi kebijakan dan tata kelola sumberdaya alam (hutan, lahan, dan sda lainnya) yang lestari dan berkeadilan melalui inisiasi dan regulasi merupakan butir ketujuh dari rekomendasi yang dikeluarkan Kamar Masyarakat pada Kongres III LEI. Butir ini dan enam butir lainnya diharapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga keberadaan LEI semakin memberikan manfaat bagi terwujudnya ekonomi hijau berkarakter dan tata kelola hutan yang lebih lestari, adil dan berkelanjutan.