Lacak Balak

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu 150 150 lei

Kapanlagi.com, 13 Agustus 2009 – Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atas produk hasil hutan yang dikelola secara adil dan lestari membutuhkan bantuan penggalangan informasi dari pemerintah dan negara dalam hal ini bantuan penggalangan informasi dari Departemen Luar Negeri (Deplu) agar masyarakat dunia mengetahui.

“LEI telah mampu melahirkan skema sertifikasi yang sekelas bahkan ada beberapa keunggulan dengan skema-skema sertifikasi hutan nasional, regional maupun internasional, namun informasi mengenai hal ini belum mendapatkan dukungan pemerintah dan negara secara proporsional,” kata Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

Ditemui disela-sela sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim”, ia memberi contoh mengenai hal itu, ketika berinteraksi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa, yang bahkan nama LEI saja mereka tidak tahu.

“Justru Dubes AS di Indonesia (Cameron R Hume-red) saat kita bertemu dan menjelaskan mengenai LEI, mereka langsung mengatakan tahu mengenai LEI dan tugas-tugasnya dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” katanya.

Hingga kini, telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.
Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada`s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa end-user sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari manapun, namun yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus di mana `dosa` mereka terampuni karena membeli produk yang benar,” katanya.
Ia mengakui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam produk furnitur berbasis ekolabel adalah belum adanya dukungan negara dan pemerintah seperti diharapkan.

“Kalau ada dukungan terintegrasi seperti dari Deplu, Departemen Perdagangan, dan juga Depdagri maupun Dephut sendiri, maka masyarakat dunia akan tahu bahwa dengan cara konvensional, yakni skema sertifikasi LEI, ternyata kelestarian hutan bisa dibangun,” katanya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa dengan dukungan terintegrasi semacam itu, maka akses pasar langsung atas produk kehutanan yang dikelola dengan cara yang benar bisa dilakukan.
“Ketika Deplu menggalang informasi mengenai LEI untuk bisa didistribusikan kepada KBRI-KBRI di luar negeri, ini sudah memancing guna membangun dukungan bahwa sertifikasi yang dibangun di Indonesia mampu menjamin sebuah produk hutan diperoleh dengan cara yang benar,” kata Jajag Suryoputro.

Diterima Perancis
Menurut Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Perancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custady) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, `Rumah Jawa` menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya. (kpl/cax)

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody 150 150 lei

(July 12th, 2009 by Kayu Sertifikasi, Jogja): Jawa Furni Lestari me-launching sistem elektrik Chain of custady atau disebut e CoC pada 10 Juli 2009 di Jogja. PT Jawa Furni Lestari telah mengundang para kolega untuk menyaksikan kelebihan e-CoC. Sekaligus para undangan dapat memberikan masukan untuk perbaikkan sistem tersebut.

Sistem ini merupakan kerangka database pohon sebagai bahan baku industri mebel Jawa Furni. “Dengan database ini, asal usul bahan baku funiture dapat ditelusur sampai tonggak kayu. Pohon dan hasil tebangan ditempeli sebuah label dengan nomor seri unik. Tentunya semuanya secara elektik dan sederhana,” kata Cahyo Kusworo, perancang software e-CoC.

Sebagai pilot project, hutan bersertifikat yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunungkidul ditetapkannya. Jawa Furni memberikan tiga buah perangkat komputer kepada koperasi sebagai penyimpan data pohon. “Sistem ini dapat menjadi jembatan antara hutan yang sudah bersertifikat ekolabel dengan industri kayu,” kata Oki Widayanto, direktur eksekutif Jawa Furni. Kendala rekapitulasi dokumen lacak balak selama ini segera dapat diatasi, baik di simpul hutan, penggergajian, dan industri mebel.

KWML Memulai Electric Chain Of Custody (e-COC)

KWML Memulai Electric Chain Of Custody (e-COC) 150 150 lei

(July 2nd, 2009 by Kayu Sertifikasi, GUNUNGKIDUL): Koperasi Wana Manunggal Lestari melakukan pelatihan e-COC pada 27 Juni 2009. Pelatihan tersebut mengajarkan para pengurus koperasi untuk menggunakan komputer, printer barcote, dan Global Posisioning System (GPS).

Tujuan e-COC adalah menyusun database tegakan pohon secara elektronik. Setiap pohon yang ditebang dapat dilacak dengan komputer, meliputi asal kayu dan data pemilik kayu. Pembeli produk yang berasal dari kayu tersebut juga dapat mengakses data bahan bakunya. Pembeli akan memperoleh ID produk untuk masuk ke dalam web data base.

Pelatihan ini merupakan kerjasama KWML dan Jawa Furni Lestari. Ke depan KWML melakukan penyusunan data pohon. Paguyuban dan kelompok tani hutan merespon positif hal tersebut.(exwan novianto)