Legalitas

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar?

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar? 150 150 lei

Dalam paham ekonomi kesejahteraan (welfare economics), pasar yang bersaing akan mendorong tercapainya pengalokasian sumber daya yang efisien secara ekonomis. Namun demikian, kondisi pasar persaingan sempurna dalam perekonomian hampir mustahil dijumpai karena prasyarat-prasyarat persaingan tersebut sulit dipenuhi. Salah satu faktor penyebab kegagalan pasar yang bersaing adalah informasi yang asimetris.

Informasi yang asimetris merupakan karakteristik yang banyak dijumpai dalam situasi bisnis. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kebanyakan produsen lebih banyak paham tentang kualitas produknya daripada konsumen. Dalam dunia ideal, semestinya konsumen akan mampu memilih antara produk yang berkualitas tinggi dan berkualitas rendah. Meski beberapa konsumen memilih produk yang berkualitas rendah karena pasti harganya lebih murah, terdapat konsumen yang tetap lebih suka membayar lebih mahal untuk produk berkualitas tinggi. Sayangnya, konsumen tidak dapat dengan mudah menentukan kualitas suatu produk hingga mereka telah membelinya.

Bentuk kegagalan pasar yang terjadi akibat informasi yang asimetris adalah pemilihan yang merugikan (adverse selection). Hal ini muncul apabila produk dengan kualitas berbeda-beda dijual dengan satu harga karena konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membeli. Akibatnya, akan banyak produk berkualitas rendah dan sedikit produk berkualitas tinggi yang ada di pasar. Implikasi informasi yang asimetris tentang kualitas produk dianalisa pertama kali oleh George Akerlof tahun 1970 (Pindyck et al, 2001).

Ulasan tentang informasi yang asimetris di atas sangat relevan untuk menelaah transaksi perdagangan produk kehutanan saat ini, utamanya produk kayu. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana dampak dari informasi yang asimetris dapat diminimalisir sehingga baik produsen maupun konsumen dapat sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, peran apa yang harus diemban oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk kehutanan berasal dari sumber daya hutan yang dikelola berdasar prinsip-prinsip kelestarian, dengan demikian konsumen menerima informasi produk secara transparan.

Paradoks Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Pengelolaan hutan lestari menjadi kredo yang didengungkan banyak pihak sejak tahun 1990-an. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk kayu yang berasal dari hutan yang lestari dan makin meluasnya degradasi hutan di berbagai belahan dunia, mendorong munculnya inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil untuk menyusun standar dan sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari. Beberapa inisiatif antara lain dari Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – sebelumnya The Pan-European Forest Certification, dan di Indonesia sendiri muncul inisiatif nasional dengan pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Dengan penggalangan yang intensif dari organisasi-organisasi lingkungan, maka sertifikasi hutan yang didorong secara voluntary, menjadi alat pengendali pasar yang sangat istimewa. Produsen harus memenuhi standar yang memuat pengaturan-pengaturan dan pembatasan-pembatasan agar produknya dapat diterima pasar. Di sisi lain, pembeli atau konsumen terbebas dari batasan-batasan. Dengan bahasa lain, produsen atau pengelola hutan dituntut berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian sementara konsumen tidak dibebani untuk memberikan apresiasi lebih terhadap produk-produk kayu bersertifikat. Sehingga, secara paradoksal, sertifikasi sebagai alat pengendali pasar justru dipisahkan dari pasar itu sendiri (Cris van Dam, 2003).

Upaya-upaya untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen sangat tergantung pada kredibilitas dan reputasi dari produsen. Dalam konteks inilah, maka, standarisasi menjadi kata penentu. Pertanyaannya, bagaimana sebuah standar disusun sehingga pihak-pihak yang terkait memberikan kepercayaan penuh? Tidak bisa tidak, bahwa standar tersebut haruslah merupakan hasil dari proses-proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sertifikasi voluntary akan mengikat secara moral baik produsen maupun konsumen.

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari juga menjadi instrumen mengatasi informasi yang asimetris melalui pemberian isyarat pasar (market signaling). Konsep isyarat pasar yang dikembangkan oleh Michael Spence (Pindyck et al, 2001) menunjukkan bahwa dalam pasar, produsen dan konsumen memberikan isyarat yang menyampaikan informasi tentang kualitas produk. Labelisasi produk kayu (ecolabeling), sejatinya adalah titik kompromi antara produsen dan konsumen. Produsen melalui label yang telah melalui proses yang terstandarisasi menginformasikan kualitas produknya, sementara konsumen sebagai pengguna bisa melakukan verifikasi atas kualitas produk tersebut kepada lembaga-lembaga sertifikasi yang memberikan jaminan kualitas produk tersebut.

Intervensi Pemerintah
Meski ada tekanan-tekanan kuat dari organisasi-organisasi lingkungan dunia, tidak serta merta pengelola hutan dan produsen mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan standar pengelolaan hutan lestari dengan mekanisme voluntary. Masih terbukanya celah pasar yang masih toleran terhadap produk kayu non sertifikat , rendahnya insentif pasar terhadap produk bersertifikat , serta kondisi pemungkin (enabling condition) yang tidak memadai untuk pemenuhan standar, seperti pembalakan liar, perambahan dan konflik tenurial, berakibat pada lambatnya perkembangan hutan bersertifikat lestari di Indonesia.

Karenanya, terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No, P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dapat dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi rendahnya pemenuhan kinerja pengelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Meski juga, intervensi ini tidak terlepas dari tekanan dari luar negeri yang dikemas dalam bentuk Voluntary Partnership Agreement (Kesepakatan Kerjasama Sukarela) untuk pemberantasan pembalakan liar antara Indonesia dan Uni Eropa.

Hutan pada dasarnya adalah barang publik (public goods) dan sumber daya milik bersama (common property resources), yang daya yang dapat diakses orang dengan bebas. Akibatnya, sumber daya tersebut dapat digunakan secara berlebihan yang mengakibatkan terciptanya eksternalitas, di mana penggunaan sumber daya masa kini akan merugikan generasi yang akan menggunakannya pada masa mendatang. Oleh karenanya, melalui kontrol regulasi, pemerintah dapat memberikan ijin pengelolaan kepada pihak swasta. Di sini, pemerintah memperoleh legitimasi ketika sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas menjadi mandatory sifatnya.

Bagaimana mengupayakan keberterimaan pasar atas proses mandatory tersebut? Pertama, prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan melalui proses penilaian dan verifikasi. Harus dijamin bahwa ada ruang untuk publik untuk menyuarakan preferensi mereka.

Kedua, pasar mempunyai preferensi yang berbeda terhadap produk-produk bersertifikat mandatory dan voluntary. Peran masyarakat sipil seperti organisasi sosial dan lingkungan, sangat kuat untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang standar dan prosedur penilaian. Sertifikasi mandatory akan bersaing dengan dengan sertifikasi voluntary, seperti FSC dan PEFC yang telah memberikan preferensi kuat kepada konsumen ditingkat internasional. Bahkan LEI, sebagai inisiatif voluntary nasional, saat ini telah mulai dapat diterima di pasar Jepang dan kalangan pasar Eropa. Sangat baik jika KAN yang ditunjuk menjalankan proses sertifikasi dan verifikasi mandatory dapat duduk bersama dengan LEI, membentuk sinergi dan aliansi strategis untuk bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga perlu memberikan pengakuan kepada inisiatif para pelaku usaha yang telah menerapkan sertifikasi secara voluntary, sehingga pasar juga dapat merespon secara positif atas sikap Pemerintah tersebut.

Ketiga, semestinya ada informasi yang jelas tentang posisi sertifikasi kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas secara mandatory, untuk menghindari bias tafsir kepada konsumen. Legalitas semestinya ditempatkan sebagai bagian dari proses menuju pengelolaan hutan secara lestari. Apa yang telah dikembangkan oleh LEI melalui skema sertifikasi bertahap, dapat memberikan gambaran tentang posisi kedua proses tersebut.

Perlu waktu untuk melihat tanggapan pasar terhadap skema mandatory. Apapun, tingkat preferensi konsumen terhadap produk hutan pasti akan terus berubah, sehingga sudah semestinyalah penerapan standar pengelolaan hutan lestari baik mandatory maupun voluntary, dalam rangka mereduksi informasi yang asimetris, secara kontinyu direview dan diperbaiki.

Oleh: Purwadi Soeprihanto
Rimbawan Praktisi, Anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI
Artikel ini dimuat di Tabloid Agroindonesia, No. 259 tgl 21 – 27 Juli 2009

Pembalakan Akibatkan Kayu Indonesia Sulit Dipasarkan

Pembalakan Akibatkan Kayu Indonesia Sulit Dipasarkan 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (KOMPAS.COM): Maraknya pembalakan liar di Indonesia mengakibatkan produk kayu asal Indonesia sulit diterima di pasar global. Untuk itu dibentuk suatu Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan memberikan keabsahan terhadap produk kayu asal Indonesia sehingga dapat diterima di pasar dunia.

Hal itu diungkap dalam Konsultasi Publik Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu : Bagaimana Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (10/9).

Taufiq Alimi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengatakan bahwa produk kayu asal Indonesia sulit masuk ke negara-negara pengimpor kayu seperti Jepang, Amerika, Mexico, dan negara-negara Eropa. Mereka mengganggap kayu-kayu Indonesia dari penebangan liar. Biar bisa masuk produk kayu Indonesia diberi label dari negara lain seperti Vietnam, ujarnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang efisien, kredibel, dan adil yang dapat meyakinkan negara pengimpor bahwa Indonesia dapat menghasilkan produk kayu legal.

Nantinya akan jelas bahwa produk yang tidak berlabel SLVK asal Indonesia adalah barang haram dan itu akan menguntungkan pengusaha, ujarnya.

Ia mengatakan dengan penerapan standar legalitas diharapkan berbagai pungutan liar terhadap pengusaha bisa dihilangkan sehingga produksi bisa lebih efisien. Selain itu nantinya akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas.

Senada dengan Taufiq, Direktur Jendral Bina Produksi Departemen Kehutanan, Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu mengatakan dengan adanya lembaga yang memberikan legalitas dapat menghilangkan keraguan negara pengimpor terhadap produk kayu asal Indonesia. Setiap negara mempunya i standar aturan masing-masing dan mereka hanya menerima kayu yang legal atau berasal dari hutan yang dkelola secara lestari, ujarnya.

Hadi yang juga wakil ketua Pengarahan Nasional Pengembangan Kelembagaan SVLK menambahkan dengan adanya SVLK tersebut diharapkan akan mengurangi kerusakan hutan dari pembalakan liar. “Kita berharap lembaga ini sudah terbentuk akhir tahun ini sehingga tahun depan sudah bisa berjalan,” tambahnya.

Sedangkan Robianto Koestomo dari Asosiasi Panel kayu Indonesia be rharap lembaga ini nantinya tidak menambah birokrasi dan biaya sehingga tidak mengganggu dunia usaha. “Intinya kita mengapresiasi lembaga ini,” ujarnya.

Pembentukan standar legalitas kayu tersebut bermula dari MoU antara pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 untuk mengatasi pembalaka n liar dimana didalamnya ada rencana kegiatan mengembangkan standar legalitas kayu di Indonesia. Proses penyusunan berlangsung melalui banyak tahap dan melibatkan banyak pihak antara lai LEI, Telapak, AMAN, Depertemen Kehutanan, BRIK, dan APHI.
M15-08

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (MEDIA INDONESIA): Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), dengan penerapan standar legalitas yang efisien, kredibel dan adil, secara ekonomi diharapkan bisa menghilangkan biaya siluman.

“Dengan begitu produksi bisa lebih efisien, dan dengan kredibilitas sistem verifikasi legalitasnya, produk kehutanan kita bisa lebih kompetitif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Taufiq Alimi di Jakarta, Rabu (10/9).

Pada acara konsultasi publik final kelembagaan SVLK yang dibuka Dirjen Bina Produksi Dephut, Hadi Pasaribu dan diikuti para pemangku kepentingan kehutanan itu, ia mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan perlunya standar legalitas ini segera diadopsi oleh Departemen Kehutanan (Dephut).

Alasan tersebut yakni standar yang dihasilkan dari proses ini memiliki kelengkapan dan kejelasan yang meniadakan ruang abu-abu. Selain itu standar ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan parapihak, karena itu pelaksanaan verifikasi yang akan dilakukan senantiasa diawasi parapihak itu.

Alasan lain, dalam tatanan kelembagaan yang diusulkan akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas dengan menggunakan standar hasil harmonisasi ini, sehingga kredibilitas sistem ini bisa lebih diandalkan.

“Dan yang lebih penting juga karena bisa menghilangkan biaya siluman tadi,” kata anggota Panitia Pengarah Tim Kerja Kelembagaan SVLK itu.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan SVLK, Aditya Bayunanda mengatakan, sistem tersebut memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan semakin dekat pada kelestasrian dan semakin jauh dari praktek tebang berlebih.

“Perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomi aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi,” katanya.

SVLK itu juga diharapkan menjadi “satu-satunya” sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. “Sistem ini diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak yakni pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Manajer Komunikasi LEI, Indra SB Dewi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi pembalakan liar. Dengan dasar MoU itu, berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan, dimana proses penyusunan berlangsung melalui beberapa tahap dan melibatkan banyak pihak, antara lain LEI, AMAN, Telapak, Dephut, BRIK dan APHI.

Sebelum di Jakarta, konsultasi publik telah dilakukan di Samarinda, Yogyakarta, Jambi dan Papua. (Ant/OL-2). Diunduh dari : http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjkzMzI=

Verified Legal Origin is A Must

Verified Legal Origin is A Must 150 150 lei

(Jakarta, 20 Juni 2008): Pembahasan sertifikasi Verified Legal Origin (VLO), atau yang juga dikenal dengan Legal Origin Verification (LOV), tidak bisa lepas dari kebobolan Negara yang bertubi-tubi akibat praktek penebangan liar yang semakin ‘menggila’ pasca era reformasi. Ini berakibat semakin diperketatnya syarat legalitas kayu yang berasal dari Indonesia .

Standar legalitas tersebut muncul, atau lebih tepatnya dimunculkan oleh Lembaga akrediasi dan sertifikasi dunia untuk menopang lambatnya kemajuan sertifikasi hutan lestari dan perusahaan penghasil produk berbahan baku kayu di Negara-negara produsen kayu tropis yang hanya mencapai 6%; kendati telah diyakini sebagai sebuah keniscayaan, sertifikasi merupakan sebuah sarana praktis dan realistis untuk memverifikasi asal usul legal produk kayu dengan cara yang dapat dipercaya dan diterima pasar. Maka Forest Stewarship Council membahasakannya dengan “Certification is not Enough”.

Illegal logging menjadi perhatian dunia sejak akhir 1990-an dan menjadi komponen penting dalam G8 Action Plan of Forest, dan menjadi isu utama dalam konfrensi FLGT yang dikoordinasikan oleh World Bank yang diselenggarakan di Bali, September 2001 dan di Afrika (Yaounde, Oktober 2003). Dalam keputusannya, perlu dilakukan tindakan serius, termasuk mengadakan kerjasama di antara otoritas-otoritas hokum di dalam atau antara Negara untuk mencegah pergerakan kayu-kayu illegal, dan sekaligus mengeksplorasi bagaimana mangeliminir upaya-upaya kegiatan ekspor impor yang mengarah pada pemanenan kayu illegal. Berdasarkan FLEGT Action Plan, diperlukan sebuah system untuk menilai lisensi dalam meluluskan kayu legal yang dipersyaratkan bagi negara-negara pengekspor kayu (producer countries) yang ditujukan ke Negara-negara pengimpor kayu (Uni Eropa). Standar penilaian ini juga harus memperhatikan ketentuan internasional lain semacam CITES yang harus menjadi rujukan penilaian lolos tidaknya lisensi. Dari hasil pertemuan FLEGT di Bali itu, Pemerintah Inggris menginginkan adanya perjanjian bilateral dengan Indonesia dan telah ditandatangani MOU pada bulan April 2002. Pada MOU tersebut berisi elemen-elemen penting seperti : melakukan identifikasi kunci pada reformasi badan legislatif dan multistakeholder consultation yang dibangun untuk memberikan support yang luas terhadap penanggulangan IL.

Mengutip tulisan Daru Asycarya, samapai sekarang ada 2 pandangan yang terpecah di negara-negara importir kayu, yaitu : 1) menekankan pada bukit bahwa kayu yang diperodukis sudah sesuai dengan regulasi negara tempat kayu asal. Namun celakanya apa yang disebut legal bagi negara yang satu belum tentu legal bagi negara-negara yang lain sehingga pendekatan ini tidak mudah diterapkan pada level playing field. Bahkan di negara-negara yang berdekatan seperti Indonesia dan Malaysia memiliki aturan yang sangat berbeda dalam konteks legalitas ini. 2) Pandangan yang lebih moderat, beberapa negara tidak terlalu berpegang pada regulasi mereka (baca : negara-negara produsen), yang penting asal pasar di Eropa menerima produk mereka. Konsekwensinya, mereka berarti telah melanggar komitmen untuk mendukung penggunaan kayu yang berasal dari sumber yang sustainable.

Uni Eropa sebagai negara importir lebih menaruh perhatian pada pendapat pertama. Uni Eropa (EU) melalui bendera FLEGT telah melakukan finalisasi FLEGT Action Plan. Action Plan tersebut menekankan perjanjian bilateral negara-negara yang melakukan kerjasama mengisukan adanya ijin legalitas untuk semua ekspor kayu ke Uni Eropa. Yang menjadi landasannya adalah deklarasi yang dibuat di Bali dan The Hague yang menyuarakan bahwa permintaan produk yang sustainable merupakan high priority dalam agenda politik. Negara-negara Uni Eropa yang lebih menghendaki green procurement ini adalah : UK, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman, dan Swedia. Saat ini FLEGT sedang merekomendasikan bahwa EU menakan pemerintah untuk mendukung ECAs (Export Credit Agencies) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan benar mengenai legalitas dari para pelanggan pengelola Sumberdaya Hutan.

Definisi Legal
Daru menambahkan, sebelum pengembangan sistem LOV menurut mereka, pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab adalah : ”How to define legality in the context of curning illegal timber ? ”. Bila itu sudah terjawab, maka ada tiga tahap untuk melakukan verifikasi kayu :
1. Legal,
2. Legal and implementing a program to achieve sustainibility
3. Legal dan sustainable (SFM Certification).

“Prinsip legalitas bisa dijalankan berdasar pada : criteria legalitas yang dapat diaudit, menggambarkan peraturan dan perundangan nasional atau prinsip-prinsip yang disepakati secara internasional, dan diakui oleh stakeholder, “ papar Antoine de La Rochefordiere.

Taufiq Alimi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia menegaskan, “Definisi legalitas harus tetap mengarah pada sustainability, bukan hanya sebatas pernyataan dan bukti legal.”

Prinsip sustainability berarti menjamin keberlangsungan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi social. Dalam konteks ini, katagori kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu yang tidak mendukung sustainability, tidak berasda dalam katagori legal”.

“Perlu diingat, pada prateknya Legal Origin Verification (LOV) tidak hanya bermain di areNA industri saja, tetapi konteks Sustainable Forest Management, dalam unit manajemen, LOV sangat penting dilakukan degan apa yang disebut “LHC” atau Legal Harvesting Compliance. LHC harus memperhatikan beberapa criteria seperti internal Chain of Custody. Penetapan panen lestari, dan kepastian hokum pada penggunaan lahan.” Tambah Taufiq.
Tulisan ini Diunduh dari WoodBiz Edisi Juni 2008

Peredaran Kayu Ilegal Memprihatinkan

Peredaran Kayu Ilegal Memprihatinkan 150 150 lei

(Yogya, 15 Mei 2008-KR) – Peredaran kayu ilegal di Indonesia cukup memrihatinkan. Karena itu, keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diharapkan mampu memfasilitasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan perkayuan nasional secara kredibel, efisien dan adil. Sebab, selama ini dalam masalah perkayuan masih banyak hal yang tidak jelas atau ‘abu-abu’, sehingga memunculkan kerentanan dan kerawanan berbagai tindakan penyimpangan. Dengan adanya kejelasan dan kepastian menyangkut legalitas kayu, diharapkan semua pihak bisa berjalan secara proporsional dan sumberdaya kayu nasional semakin terselamatkan.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menjawab pertanyaan KR di sela Seminar dan Konsultasi Publik ‘Kelembagaan Verifikasi Legalitas Kayu: Bagaimana Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia’, di Hotel Jayakarta Yogyakarta, Rabu (14/5).
“Jadi kepentingan semua pihak diwadahi. Bagi pengusaha, asal semua jelas sebenarnya mereka tidak masalah, yang penting ada kepastian, ini legal dan itu ilegal. Yang repot itu kalau tidak jelas aturannya, sehingga ke mana pun mereka bergerak bisa terjerat hukum,” kata Taufiq Alimi.

“Nah, kondisi sekarang masih banyak yang tidak jelas atau ‘abu-abu’ seperti itu. Karena banyak wilayah ‘abu-abu’nya, maka banyak sekali kerawanan yang muncul. Akhirnya pengusaha pun lebih baik membayar saja yang penting usahanya lancar. Kalau wilayah ‘abu-abu’ ini terus dibiarkan ada, maka akan menyulitkan semua pihak. Pengusaha repot, penegak hukum kesulitan mengambil tindakan, LSM juga kerepotan dalam mengontrol pemanfaatan hutan, dan sebagainya,” paparnya.

Tapi ia bersyukur, berbagai jajaran dari pusat hingga daerah termasuk para pengusaha telah bertekad untuk segera meniadakan wilayah ‘abu-abu’ ini agar semuanya penuh kepastian dan kejelasan. Dengan kejelasan, semua pihak akan berjalan secara proporsional dan memudahkan kerja masing-masing. Pengusaha jadi tenang berusaha, petugas atau aparat penegak hukum juga tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan karena tidak khawatir nantinya hanya dimentahkan di pengadilan karena banyaknya argumen yang bisa dipakai, dan sebagainya.

Sedang Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Ir Ahmad Dawam menjelaskan, luas hutan negara di DIY 18.821,92 hektar dan potensi hutan rakyat 104.630-125.000 hektar, dengan jenis tanaman terbanyak berupa jati, mahoni, sonokeling, akasia, dan campuran.

Terkait sertifikasi,saat ini sudah ada tiga kawasan hutan rakyat yang telah memiliki sertifikasi pengelolaan hutan lestari, yakni di wilayah Panggang, Playen dan Nglipar Gunungkidul. “Untuk peredaran kayu, paling banyak di bawah diameter 30 cm. Karena itu, secara ekonomis masih kurang menguntungkan. Sementara 2006 ke 2007 kemarin, terjadi kecenderungan penurunan peredaran kayu di DIY. Industri penggergajian kayu pun kini tinggal 69 unit,” jelas Ahmad Dawam. (San)-c

Standarisasi Legalitas Kayu Dorong Pengelolaan Hutan Lestari

Standarisasi Legalitas Kayu Dorong Pengelolaan Hutan Lestari 150 150 lei

(Samarinda, 03 April 2008): Pemberlakuan system verifikasi standar legalitas kayu akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di dunia dalam pengelolaan hutan lestari. “Standar ini memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan pada kelestarian,” kata Manajer Komunikasi Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Samarinda, Rabu (2/4)

Menurut Indra sisten verifikasi standar legalitas kayu itu juga dapat menghindari penebangan pohon secara berlebih (overharvesting) karena ada jatah atau kuota pohon yang bisa ditebang. “Verifikasi itu bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan menjamin fungsi ekologi dan sosial hutan yang tetap terjaga,” kata Indra sperti dilansir Antara.

Indra mengatakan, kayu hasil hutan atau nonhutan merupakan komoitas yang menarik.

Sejak Indonesia mulai melakukan pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan di akhir era 1960-an, hutan dan kayu menjadi salah satu bahan bakar utama bahkan saat minyak belum menjadi penopang utama, ekspor kayu menjadisumber devisa.

Ketika harga minyak dunia turun pada awal 1990-an hingga awal 2000-an, pemerintah juga mengandalkan. Ketika itu, hasil hutan Indonesia, terutama kayu lapis (plywood) merajai pasar dunia dan menjadi penyumbang utama devisa Indonesia. ”Sayangnya, pada masa itu pengelolaan kayu dari hutan tidak sepenuhnya di lakukan secara baik dan benar,” kata dia.

Menurut dia, konsep – konsep silvikultur (ilmu tentang pembudidayaan dan pemeliharaan hutan) yang melandasi berbagai aturan ternyata tidak benar – benar dilaksanakan di lapangan. ”Akibatnya hutan Indonesia mengalami dua masalah besar yaitu penebangan berlebih dan pembalakan liar,” kata dia.

Indonesia dan dunia, kata Indra, menyadari hal itu ketika berbagai dampak sudah muncul sep[erti banjir dan kemarau berkepanjangan serta kepunahan berbagai spesies satwa endemik Indonesia.”Orang hutan kehilangan habitatnya, harimau, burung makin langka.

Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan juga terganggu,”kata dia.

Ia mengatakan ada sekitar 20-30 orang yang hidupnya bergantung pada kelestarian hutan.

Sementara itu, anggota (konstituen) LEI dari unsur akademik Agus Setyarso mengatakan, sertifikasi ekolabel, yang kini sedang terus dikampanyekan LEI bukan lahir karena desakan luar negeri, melainkan sebuah kebutuhan bagi upaya pengelolaan hutan dengan cara baik dan lestari.

”Sertifikasi elolabel bagi unit manajemen pengelolaan hutan dan verifikasi kayu adalah sebuah kebutuhan, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Agus Setyarso. (tp)

Panduan untuk Norma dan Teknik Verifikasi Legalitas Kayu di Lapangan

Panduan untuk Norma dan Teknik Verifikasi Legalitas Kayu di Lapangan 150 150 lei

Panduan teknik verifikasi legalitas kayu yang memuat kriteria dan indikator yang terkait dengan verifikasi legalitas kayu dari berbagai jenis unit manajemen.

Panduan Verifikasi dan Norma Penilaian Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sebuah Permulaan, “LEGAL ORIGIN VERIFICATION”

Sebuah Permulaan, “LEGAL ORIGIN VERIFICATION” 150 150 lei

Antara Crowley, Al Capone dan Illegal Logger
Membahas Legal Origin Verification tentu tak lepas dari menyebut illegal logging, karena kedua-duanya berbicara masalah aspek legalitas. Kita sejujurnya sudah sangat bosan untuk berbicara illegal logging. Sama bosannya dengan bicara penegakan hukum (law enforcement ) di negeri ini. Lebih baik berhenti berfikir illegal logging dan berhenti berbicara bagaimana menegakkan hukum karena toh hasilnya sama saja, itulah ungkapan skeptisnya banyak pihak atas rapor pemegang kuasa republik ini. Semua pihak mempunyai semangat untuk menyalahkan dan tidak ada pihak yang berani mengakui kesalahan apalagi memperbaikinya. Saya jadi teringat pada kisah Crowley si dua senjata dan Al Capone dalam buku bacaan Dale Carnegie yang kubaca minggu lalu.

Ceritanya, ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi EP Mulrooney menyatakan bahwa si bandit “dua-senjata” merupakan salah satu dari kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah New York. Sebelum terbunuh Crowley yang baru kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island tiba-tiba dicegat polisi dan menghampiri mobilnya, “Coba lihat SIM Anda.” Tanpa berkata sepatah katapun Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga mandi darah. Ketika polisi itu tersungkur, Crowley melompat keluar mobil dan merampas senjatanya, dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh yang tidak berdaya itu, doorrr..” Itulah si pembunuh yang kemudian berkata: “Di balik pakaian saya ada hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik – hati yang tak tega menyakiti siapapun. Akhirnya Crowley dihukum mati di kursi listrik atas pengakuannya bahwa dia membunuh karena membela diri. Hal yang penting dari kisah ini adalah: Crowley si “dua senjata” tidak menyalahkan dirinya sama sekali.

Sama seperti yang diucapkan Al Capone, pemimpin gang yang paling kejam yang pernah membantai Chicago. Katanya, “Saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberikan orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan apa yang saya peroleh adalah perlakuan kejam, sebagai orang yang selalu diburu.” Itu adalah pengakuan Capone yang tidak pernah mengutuk dirinya dan menganggap dirinya dermawan yang tidak dihargai. Apakah para penjahat, baik aktor dan pelaku Illegal Logging di Indonesia dapat disamakan dengan Crowley maupun Al Capone? Tentu saja beda, Crowley dan Al Capone membunuh manusia, sedangkan illegal logger membunuh pohon sehingga mereka tidak merasa berdosa, itukah alasannya? Silakan Anda renungkan sendiri. Yang jelas mereka tak segera ditangkap, atau tak akan pernah ditangkap karena sebab “membunuh” pohon sebagai benda mati, atau mungkin mereka adalah “penguasa” itu sendiri yang tak akan pernah mengungkapkan keterlibatannya dan keterlibatan teman sejawatnya.

Demikian yang sering saya dengar dalam seminar-seminar dan workshop. Bahkan MS Ka’ban telah menyerahkan daftar 36 pelaku kejahatan illegal logging kepada otoritas hukum, termasuk diketahui oleh Bapak Presiden kita. Mungkin benar apa kata Dradjad Wibowo bahwa di Indonesia, infrastruktur hukum dan law enforcement begitu lemahnya, tranformasi politik, kesalahan disain dalam skema desentralisasi, dan kekurangan keinginan sebagian pemegang konsesi hutan untuk mengimplementasikan legalitas dan sustainable forest management menyebabkan bidang kehutanan carut marut.

Namun dalam kacamata perjuangan manusia sebagai khalifah di bumi dan pemegang amanah untuk memelihara sumberdaya alam, tentunya tidak ada kata menyerah dan putus asa untuk berpikir, menggores pena, dan melakukan tindakan kongkrit atas nama diri sendiri, kelompok, organisasi sesuai dengan kemampuannya untuk bersama-sama memerangi ilegal logging. Semakin tinggi kuasa seseorang semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin banyak yang dilakukannya semakin berharga dihadapan orang dan Yang Maha Kuasa. Namun saya tidak akan mengupas mendalam mengenai Illegal Logging ini, saya lebih tertarik untuk berbagi pengalaman, bercerita, mengutip kata-kata orang lain, dan menuangkan gagasan-gagasan yang mungkin bermanfaat, yakni mendiskusikan tentang Legal Origin Verification (LOV) yang sedang hangat dibicarakan orang.

Legal Origin Verification
Kata berikut ini tentu saja tidak seromantis bunyinya. “LOV” adalah kependekan dari Legal Origin Verification yang arti harfiahnya adalah verifikasi atau penilaian untuk melihat keabsahan asal-usul kayu (origin). Apakah LOV berangkat dari isu ilegal logging dan ketidak percayaan pasar terhadap produk-produk kayu tropis? Atau hanya sekedar ingin mengatakan bahwa kayu yang ini legal dan kayu yang itu tidak legal, atau kayu ini “spanyol” dan yang itu kayu halal?. Sertifikasi diyakini –paling tidak selama ini — menyediakan sebuah sarana yang praktis dan realistis untuk memverifikasi legal origin of timber products dengan cara yang dapat dipercaya dan diterima pasar. Namun yang terjadi sertifikasi hutan berjalan sangat lambat dan prosesnya begitu rumit, dimana data Simula, 2001 menyatakan bahwa hanya 6% kemajuan sertifikasi terjadi dinegara-negara produsen kayu tropis. Maka kesimpulannya “certification is not enough” (pinjam istilahnya FSC).

Isu pentingnya verifikasi legalitas asal usul sumber sebenarnya terkait erat dengan isu yang lebih besar yaitu Ilegal Logging. Ilegal Logging menjadi perhatian dunia sejak akhir 1990 an dan menjadi komponen penting dalam G8 Action Plan on Forest, dan menjadi isu utama dalam konfrensi FLEGT yang dikoordinasikan oleh World Bank yang diselenggarakan di Bali, September 2001 dan di Afrika (Yaounde Oktober 2003). Dalam keputusannya, perlu dilakukan tindakan serius termasuk mengadakan kerjasama diantara otoritas2 hukum di dalam atau antar negara untuk mencegah pergerakan kayu-kayu ilegal, dan sekaligus mengeksplorasi bagaimana mengeliminir upaya2 kegiatan ekspor impor yang mengarah pada pemanenan kayu ilegal. Berdasarkan FLEGT Action Plan, diperlukan sebuah sistem untuk menilai lisensi dalam meluluskan kayu legal yang dipersyaratkan bagi negara2 pengekspor kayu (producer countries) yang ditujukan ke negara-negara pengimpor kayu (Uni Eropa). Standar penilaian ini juga harus memperhatikan ketentuan internasional lain semacam ketentuan CITES yang harus menjadi rujukan penilaian lolos tidaknya lisensi. Dari hasil pertemuan FLEGT di Bali itu, Pemerintah Inggris menginginkan adanya perjanjian bilateral dengan Indonesia dan telah ditandatangani MOU pada bulan April 2002. Pada MOU tersebut berisi elemen-elemen penting seperti: melakukan identifikasi kunci pada reformasi badan legislatif dan multistakeholder consultation yang dibangun untuk memberikan support yang luas terhadap penanggulangan IL

Saat ini ada dua pandangan yang terpecah negara-negara importir kayu yaitu : 1). menekankan pada bukti bahwa kayu yang diproduksi sudah sesuai dengan regulasi negara tempat kayu asal. Namun celakanya apa yang disebut legal bagi negara yang satu belum tentu legal bagi negara yang lain sehingga pendekatan ini tidak mudah diterapkan pada level playing field. Bahkan dinegara-negara yang berdekatan seperti Indonesia dan Malaysia memiliki aturan yang sangat berbeda dalam konteks legalitas ini. 2). Pandangan yang lebih moderat, beberapa negara tidak terlalu berpegang pada regulasi mereka (baca negara-negara produsen), yang penting asal pasar di Eropa menerima produk mereka. Konsekwensinya, mereka berarti telah melanggar komitmen untuk mendukung penggunaan kayu yang berasal dari sumber yang sustainable.

EU sebagai negara importir lebih konsen pada pendapat pertama. Baru-baru ini Uni Eropa (EU) melalui bendera FLEGT melakukan finalisasi FLEGT Action Plan. Action plan tsb menekankan perjanjian bilateral negara-negara yang melakukan kerjasama mengisukan adanya legality permit untuk semua ekspor kayu ke Uni Eropa. Dasarnya adalah deklarasi yang dibuat di Bali dan The Hague yang menyuarakan bahwa permintaan produk kayu yang sustainable merupakan high priority dalam agenda politik. Negara-negara Uni Eropa yang lebih menghendaki “green procurement” ini adalah: UK, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman, dan Swedia. Saat ini FLEGT sedang merekomendasikan bahwa EU menekan pemerintah untuk mendukung ECA’s (Export Credit Agencies) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan benar mengenai legalitas dari para pelanggan pengelola Sumberdaya Hutan. Prakteknya bagaimana, inilah yang sedang digodog mereka.

Memang sulit sih mengatakan legal dan tidak legal sebelum ada definisi yang paling tidak disepakati oleh banyak pihak. Menurut Antonie de La Rochefordiere, 2004, prinsip legalitas yang dapat dijalankan adalah berdasarkan: kriteria legalitas yang dapat diaudit, menggambarkan peraturan dan perundangan nasional/ prinsip2 yang disepakati secara internasional, dan diakui oleh stakeholder. Di tingkat Asean, AFP (Asean Forest Partnership) yang mengadakan pertemuan 4th meeting of AFP pada Desember 2004 lalu memutuskan untuk membuat sebuah guideline for verification of legality of timber untuk tingkat Regional Asean. Sebelum pengembangan sistem LOV menurut mereka, pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab adalah: “How to define legality in the context of curbing Illegal timber?” Bila itu sudah terjawab, maka akan ada tiga tahap untuk melakukan verifikasi kayu: 1) Legal, 2) Legal and Implementing a program to achieve sustainability; 3) Legal and sustainable (SFM certification).

Dari proses diskusi yang terjadi di LEI definisi legalitas harus tetap mengarah pada sustainability, tidak hanya legal compliance an sich. Prinsip sustainability berarti menjamin keberlangsungan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Dalam konteks ini, katagori kayu yang berasal dari IPK adalah tidak mendukung sustainability, thus menjadi tidak legal, seperti diungkapkan oleh Aditya di sela-sela makan siang bersama. Sebagai patokan, definisi SFM, menurut ITTO: sebuah proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih sasaran spesifik yang terang pada manajemennya yang sesuai dengan produksi yang lestari tanpa mengurangi nilai2 yang inheren untuk kelangsungan produktivitas di masa mendatang dan tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Namun demikian kita tetap harus membedakan antara sertifikasi SFM (PHPL) dengan LOV, dimana cakupan LOV lebih sempit (hanya beberapa kriteria penting) dan fokus.

Kalau boleh pinjam istilahnya Dito, dalam konteks SFM ini, LOV tidak hanya bermain di arena industri saja tetapi LOV di Unit manajemen sangat penting dilakukan dengan apa yang disebut sebagai “LHC” atau Legal Harvesting Compliance. Alan Purbawiyatna menambahkan bahwa LHC harus memperhatikan beberapa kriteria seperti Internal Chain of Custody, Penetapan panen lestari, dan kepastian hukum pada Land use. Lebih jauh lagi, sebenarnya konsep LOV ini dapat dipertemukan dengan Phased Approach. Alan selanjutnya mengusulkan agar LOV di level unit manajemen ini bisa menjadi fase pertama dalam sertifikasi bertahap. Pembicaraan pada tingkat ini masih terus berlangsung yang mengundang beberapa kawan di lembaga sertifikasi.

Dradjad Wibowo, 2002, menyatakan bahwa dari berbagai alternatif, phased approach to certification merupakan cara yang lebih realistis, dengan melakukan dua fase: 1. Legal Compliance, dan 2. kemajuan gradual yang dicapai oleh unit manajemen yang bisa dinilai dan disepakati. Fase pertama dimulai dari aplikasi UM untuk penilaian yang terkait dengan pengakuan legal compliance, termasuk kesesuaian dengan term and condition pengelolaan hutan yang tercover dalam Forestry Agreement. Dan fase kedua, unit manajemen, lembaga sertifikasi, NGO menetapkan time table dan indikator pencapaian yang akan menjadi dasar asesmen oleh asesor lembaga sertifikasi. Inisiatif Phased Approach juga dilakukan oleh APHI pada akhir tahun 2002 yang diketuai Dr Untung Iskandar, dengan time limit dibatasi 4 tahun, namun tidak dikembangkan lebih jauh.

Beberapa wacana diskusi di LEI yang juga mendapat gayung bersambut dari berbagai pihak seperti dari Dephut dan pihak swasta (APHI). Saat ini LEI terlibat dalam pengembangan skema LOV dan Phased Approach yang sedang dikembangkan oleh Pustanling Dephut. Perkembangan terakhir, tim penyusun skema ini telah melakukan riset kecil di Arara Abadi (APP Group) di Riau pertengahan Pebruari lalu. Untuk melengkapi bahan penyusunan skema ini, maka tim akan melanjutkan risetnya di Perum Perhutani Jawa Tengah. Sebenarnya tidak kali ini saja LEI terlibat dalam penyusunan rancangan LOV. Sebelumnya, LEI juga pernah melakukan pilot project penyusunan skema LOV kerjasama dengan WWF dan APP yang diselenggarakan pada tahun 2003 lalu. Fokus dari pilot project itu adalah melakukan tracking sumberbahan baku yang menyuplai perusahaan pulp and paper yang berasal dari internal source dan external source. APP ingin menguji sejauh mana sistem penelusuran bahan baku kayunya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perusahaan. Bagi LEI kegiatan itu memberikan pengalaman berharga untuk mengembangkan skema LOV terutama yang terkait dengan industri pulp and paper.

Legal and Sustainable Timber Trade
Rochefordiere and Mitchell, December 2001 mengungkapkan mengenai Independent Validation of Legal Timber sebagai langkah awal menuju Legal and Sustainable Timber Trade. Verifikasi kayu legal secara independen menurutnya adalah: suatu persyaratan yang diterapkan oleh berbagai inisiatif untuk membatasi produksi dan perdagangan produk kayu ilegal. Ada tiga tahap dalam penentuan “Sustainable Timber Trade” labelling System yaitu:

1). Certification of Legal Origin (CLO), sertifikasi yang mampu mendemonstarsikan legal origin, dari mana asal sumber, apakah dari pemilik konsesi yang legal atau area yang mendapat ijin dari otoritas hukum. Dalam konteks ini, kepemilikan yang legal bisa dimulai dari hutan sampai ke tempat penjualan akhir (point of export or sale); adanya kesesuaian areal dengan royalty, pajak2, dan fee; dan kesesuaian dengan volume yang diijinkan, serta kuota dan aturan-aturan produksi.

2). Certification of Legal Compliance, adalah sertifikasi yang ditujukan pada kesesuaian secara specifik terhadap peraturan nasional dan perundang-undangan yang berlaku. Legal Compliance juga mencakup aspek penilaian terhadap praktek pengelolaan yang sesuai dengan forestry agreement. Menurut Antonie, Legal compliance juga menggambarkan kesesuaian manajemen sumberdaya hutan. AFP pada pertemuan Desember 2004 menegaskan bahwa legal compliance menjadi landasan bagi semua skema sertifikasi termasuk LOV. Kunci tindakan perbaikan yang sangat signifikan dalam pengelolaan hutan pada berbagai negara adalah penegakan peraturan perundangan (enforcement of legislation) dan kemauan politik pemerintah.

3) Certification of SFM yaitu sertifikasi yang berbasis pada kinerja pengelolaan unit manajemen hutan seperti yang dilakukan berdasarkan skema sertifikasi FSC, PEFC, dan LEI

World Bank dan WWF Alliance justru menyoroti pentingnya pendekatan bertahap menuju SFM yang dilakukan dengan 3 tahap: 1). Mampu membuktikan ownership dari produk, pembayaran2 pajak, royalti, dan fee. 2). Mampu membuktikan kesesuaian dengan peraturan perundangan nasional, peraturan dibawahnya, dan agreement di level unit manajemen, 3) Memenuhi persyaratan skema sertifikasi yang bersifat voluntary. Tahap 1 dan 2 seharusnya bersifat wajib pada level nasional. Produk2 yang lolos pada fase 1 dan 2 disebut sebagai validated legal timber.

Apa yang dilakukan oleh MTTC Malaysia mungkin merupakan terobosan luar biasa untuk mengakali pasar, dimana mereka juga telah mengembangkan LOV dan memberikan sertifikat LOV pada Unit manajemen yang lulus pada fase legal compliance. Mungkin mereka tidak peduli apa kata orang, yang penting pasar menerima. Apakah Indonesia akan mengikuti Malaysia untuk menjalankan terobosan ini? Kita tunggu saja, memilih dollar atau kredibilitas.