LEI

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar 1280 493 lei

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani

Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Diah Suradiredja
Ketua Majelis Perwalian Anggota – Lembaga Ekolabel Indonesia

Kongres IV LEI
Kongres IV LEI 2020 menyesuaikan dengan kebiasaan baru, akan dilaksanakan dengan persidangan secara daring dan jadwal bertahap bergilir selama 10 hari dalam periode 23 November – 22 Desember 2020. Metode ini membuka ruang bagi semua anggota, semua kamar untuk mebahas semua tema, memberikan keleluasan pembahasan dengan memperhatikan beragam cara pandang, dan menyediakan waktu bermufakat lebih cermat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi LEI ke depan. Kongres kali ini memperlebar kesempatan bagi “orang-orang baik pulang ke rumah LEI” serta menkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan yang memperbesar kemungkinan realisasi dari banyak harapan agar terjadi perubahan di Indonesia.

Perkembangan dan Pembelajaran
LEI periode 2015-2019 (+2020) mencatat perkembangan dan pembelajaran yang dikategorikan dalam 6 (enam) arena kerja merujuk arahan perluasan peran LEI sesuai GBPK 2015-2019. Fokus perhatian tetap pada pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (PSDAL) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi karbon. Modalitas utamanya adalah keahlian LEI dari perjalanan panjang pengembangan sistem dengan 3 (tiga) komponennya yakni standard, tata laksana dan tata lembaga yang dapat diadaptasikan pada level mikro hingga makro. Bila salah satu komponen kurang diperhatikan, maka sistem yang dikembangkan akan mengalami trouble atau malah tidak berfungsi sama sekali.

Arena Bekerja 1: Pengembangan Sistem Sertifikasi Voluntary
Skema sertifikasi yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh LEI sendiri adalah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk hutan alam (PHAPL), hutan tanaman (PHTL), hutan masyarkat (PHBML), hasil hutan bukan kayu (HHBKL) dan sertifikasi rantai pasok kayu (CoC). Disamping itu, LEI menjalin kemiraan dengan FSC dalam pengembangan National Forest Stewardship Standard (NFSS) yang akan diluncurkan pada Bulan Desember 2020. Berikutnya LEI tengah memperluas jejaring, mempelajari konsep dan mengamati praktek lapangan terkait pengembangan skema sertifikasi karbon dan wisata alam.

Arena Bekerja 2: Penerapan Sistem Sertifikasi LEI
Tiga Lembaga Sertifikasi (LS) telah re-akreditasi untuk sertifikasi PHPL dan CoC LEI yakni PT. Mutu Agung Lestari, PT. Sucofindo dan PT. TÜV Rheinland. Skema PHAPL LEI telah diterapkan pada 6 (enam) unit manajemen seluas 1,1 juta hektar, namun tidak resertifikasi setelah berakhir pada 2008 dan 1 (satu) unit berakhir pada 2015. Penerapan skema PHTL pada 2017 mencapai 20 unit seluas 2,25 juta hektar. Skema PHBML mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat menjadi 48 unit manajemen seluas 87.189 hektar dan diproyeksikan berlanjut. Secara khusus, setelah hutan adat Rumah Panjae Menua Sungai Utik pada 2008, pada 2017 4 (empat) hutan adat memperoleh sertifikat PHBML LEI yakni Hutan Adat Desa Lodang, Hutan Adat Passapa’ Tua Desa Hono, Hutan Adat Bukit Tinggai, dan Hutan Adat Lindung Desa Kalotok. Sedangkan CoC diterapkan di 5 (lima) industri pulp & paper dan 5 (lima) industri kecil-menengah pada klaster furnitur dan kerajinan yang menjangkau pasar global.

Arena Bekerja 3: Pengakuan Pelaku Pasar Greener dan Greenest terhadap Skema Sertifikasi LEI
Skema sertifikasi LEI diakui mendukung unit manajemen memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, namun belum signifikan membantu memperluas pasar. Upaya LEI untuk lebih dikenal pasar adalah dengan mengikuti dan memfasilitasi IKM furnitur dan kerajinan mengikuti pameran di Jakarta, Köln dan Frankfurt. Lebih lanjut LEI bekerjasama dengan Landscape Indonesia dan BV-Rio menerapkan platform online marketplace RTX (Responsible Timber Exchange) di Indonesia bagi produk kayu dengan CoC LEI https://www.bvrio.org/en/news/details/bvrio-landscape-indonesia-and-lei-announce-partnershiptekn.

Arena Bekerja 4: Keberterimaan Konsumen Greener dan Greenest
Perkembangan teknologi informasi dibarengi media sosial memungkinkan produk yang bersumber dari pengelolaan hutan bersertifikat LEI mengjangkau konsumen greener dan greenest. LEI mengembangkan konsep SVX (Sustainability Value Exchange) untuk memfasilitasi secara daring inklusi produsen skala kecil ke dalam relasi jual-beli dengan pertukaran nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Konsep dipraktekkan dalam: 1) relasi suplai kayu dari UMHR kepada IKM di Yogyakarta, 2) temu usaha yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Jatim dan Jabar, 3) promosi HHBK kopi dan kakao Bupati Luwu Utara sebagai public figure, dan 4) promosi wisata alam di Rinding Allo dengan liputan yang dipbulikasi di majalah Garuda yakni Colours. Model yang potensial dikembangkan adalah produksi kerajinan kayu dengan branding Smoodwood oleh komunitas Desa Semoyo dampingan Arupa yang didukung Universitas Tarumanegara dalam mengembangkan desain produk, fotografi dan pemasaran melalui media sosial antara lain https://www.instagram.com/smoodwood/?hl=en.

Arena Bekerja 5: Mempengaruhi Pemerintah dalam Pengembangan dan Penerapan Sertifikasi
Dengan keahlian utama pengembangan sistem, LEI berkontribusi signifikan tehadap pengembangan sistem sertifikasi Ekolabel, PHPL, SVLK dan terakhir Standard eXperential CFM (Community Forest Mangement) di KLHK; dan terhadap perbaikan skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan mempengaruhi proses dan substansi paket kebijakan yang meliputi Perpres, Permentan, Kepmenko.Ekonomi, Permenaker, dan Kepmentan. Kepmenko 257/2020 menunjuk Direktur Eksekutif LEI ex officio menjadi salah satu anggota Komite ISPO, sebuah kesempatan sekaligus tantangan besar untuk menggagas kemajuan ke level berikutnya. Telah diupayakan namun belum berlanjut adalah pada sektor kelautan yang terhubung dengan pariwisata sebagai sektor prioritas, dimana konsorsium LEI mendapat dukungan formal dan merumuskan konsep bersama Pustanlinghut, Kemenpar dan KKP.

Disamping itu, LEI dengan pendekatan kemitraan berbagi sumberdaya melakukan internalisasi penerapan skema sertifikasi PHBML ke dalam anggaran program Dishut Jatim yang kemudian direplikasi di Jawa Barat mulai 2017 sehingga terjadi perluasan sertifikasi PHBML LEI, dan di Luwu Utara – Sulawesi Selatan pada 2018.

Arena Bekerja 6: Mempengaruhi Pemerintah dalam Perbaikan Kebijakan Pembangunan
Dengan keahlian terkait konsep keberlanjutan dan operasionalisasinya pada tingkat mikro dan makro. LEI memiliki track record melakukan telaah kebijakan baik yang bersifat mengatur pada level Presiden dan Menteri, dilengkapi dengan kebijakan yang bersifat menuntun pelaksanaan pada level eselon 1 (satu). Sebagai contoh, dengan analisis bahwa kebakaran hutan menghambat 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), LEI melakukan telaah kritis kebijakan yang membesar-besarkan tindakan pemadaman, penyegelan lahan dan penangkapan tersangka, namun kurang memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, dengan argumen bahwa sertifikasi PHBML membuktikan masyarakat adat mampu mengelola hutan secara lestari, LEI mendorong Pemerintah Kabupaten dan Ditjen PSKL – KLHK untuk mempercepat pengakuan terhadap hutan adat dan perluasan areal PS. Berdasar kajian bahwa penerapan sistem sertifikasi PHPL dan ISPO potential menyumbang pada pencapaian SDGs 2030, LEI merekomendasikan kebijakan untuk menciptakan kondisi pemungkin pencapaian tujuan keberlanjutan di kedua sektor.

Terkait berbagai isu lainnya, LEI dengan beberapa mitra merumuskan konsep-konsep: 1) mitigasi emisi GRK dengan pendekatan jurisdiksi, 2) pengembangan kota pintar (smart city) dan berkelanjutan yang mengutamakan kualitas kehidupan manusia, 3) pembangunan perkotaan dengan prinsip rendah karbon, 4) penyaluran dana lingkungan hidup oleh BPDLH dengan perluasan penerima manfaat, 5) sinergi institusi keuangan dalam pengendalian kejahatan lingkungan hidup dan peningkatan investasi hijau, dan 4) mekanisme akuntabilitas sosial untuk peningkatan responsifitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.

LEI ke Depan
Arahan strategis telah disampaikan antara lain oleh Emil Salim, Djamaludin Suryohadikusumo, Alan Purbawiyatna, Nurcahyo Adi, Haryanto R. Putro, Agus Setyarso, Asep Sugih Suntana, Darmawan Liswanto, Abdon Nababan, Tri Nugoroho dan Drajad Wibowo (lihat tulisan “LEI ke Depan”). LEI sebagai gerakan masyarakat madani punya pilihan jalur untuk lebih kuat mempengaruhi negara agar mengatur perilaku pasar, atau jalur membangun kekuatan bersama pasar untuk mengubah perilaku negara. Bila memilih jalur pertama, LEI harus membangun relasi dengan Presiden atau minimal dengan Menteri menggunakan kekuatan pengetahuan dan politik (intellectual and political modality) untuk menanamkan ideologi keberlanjutan (sustainability) ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis, termasuk pemberlakuan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

LEI mengundang semua pihak untuk berbagi pandangan dan gagasan dengan menghormati keragaman cara berfikir.

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel lei

Bogor, 26 Januari 2013 | LEI bekerjasama dengan LSM Persepsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo telah mendorong munculnya kebijakan untuk menggunakan produk-produk berbahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat yang legal dan dikelola secara lestari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Wonogiri No 5/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan Kayu Rakyat Berbasis Hutan Lestari Di Kabupaten Wonogiri, yang telah resmi ditandatangani oleh Bupati Wonogiri pada tanggal 7 Januari 2013.

Munculnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian LEI terhadap upaya mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari agar mendapatkan pengakuan dan penghargaan nyata dari masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks lebih luas, kebijakan tersebut merupakan upaya mendorong pengadaan bahan bangunan dan mebeler untuk kepentingan sekolah dan kantor pemerintah menggunakan kayu terverifikasi legal/lestari, sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan ini juga merujuk kebijakan lain:

  1. Instruksi Presiden RI No.2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Inpres).
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Perpres).
  3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (tautan)
  4. Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kamar Dagang Industri Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam konteks memajukan pengelolaan hutan rakyat lestari, kebijakan tersebut selain mengutamakan pengadaan bahan baku kayu legal/lestari juga mendorong tumbuhnya sentra industri pengolahan kayu di Kabupaten Wonogiri dengan kegiatan-kegiatan pemantauan kayu yang keluar dari Kabupaten Wonogiri, menjaga keseimbangan antara kebutuhan kayu bulat bagi industri pengolahan dengan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat dengan menggalakkan penanaman tebang 1 tanam 10 batang. Selain itu juga melakukan inventarisasi tegakan pohon dan pembinaan masyarakat.

Dalam waktu dekat Kabupaten Sukoharjo juga akan mewujudkan kebijakan seperti ini. Beberapa kabupaten lain akan menyusul untuk membuat kebijakan sejenis, yang harapannya akan meluas ke pemerintah pusat. Kegiatan ini merupakan dukungan dari Ford Foundation dalam mendorong penciptaan nilai tambah bagi pengelolaan hutan rakyat lestari bersertifikat ekolabel.

Instruksi Bupati Wonogiri dapat diunduh Instruksi_Bupati_Wonogiri_2013.

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari

Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari 150 150 lei

Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari

Senin, 21 Januari 2013 | Jakarta (ANTARA Kalbar) – Sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat di Indonesia hingga akhir 2012 telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

Dalam prosesnya, unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang mengelolanya, setelah dilakukan penilaian independen, kemudian dinyatakan lulus sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Kepala Komunikasi LEI Indra Setia Dewi mengemukakan dengan semakin meningkatnya areal hutan rakyat bersertifikat PHBML LEI, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

“Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat posisi hutan rakyat sebagai pemasok hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab,” katanya.

Selanjutnya, ke depan bisa memperkuat posisi hutan rakyat menjadi posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kian tingginya kesadaran untuk mengelola sumberdaya hutan secara lestari itu memang tidak diperoleh dengan mudah, dan memerlukan kerja keras parapihak yang terkait.

“Pada akhirnya, untuk sampai pada proses di mana UMHR akhirnya dapat dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat PHBML membutuhkan kerja kolaboratif,” kata Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto.

Dalam berbagai proses sertifikasi PHBML skema LEI, parapihak yang terlihat dalam mengawal UMHR, di antaranya adalah lembaga penjamin, dan lembaga pendamping.

Untuk unsur lembaga penjamin, yakni Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kementerian Kehutanan. Sedangkan lembaga pendamping, adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang di setiap daerah berbeda-beda.

Jawa Timur
Mengawali tahun 2013, tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, pada Kamis (17/1) sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi PHBML skema yang dilakukan di Blitar.

Tiga UMHR yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi PHBML itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan unsur lembaga penjamin, yakni Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi, serta lembaga pendamping, yakni Direktur Eksekutif
Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi) Klaten, Teguh Suprapto itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Salah satu panel pakar Teguh Yuwono menyatakan bahwa seluruh proses penilaian kepada UMHR dilakukan dengan objektif.

“Sehingga tidak jarang dari ketiga aspek yang dinilai, yakni produksi, lingkungan dan sosial, UMHR mendapat nilai jelek atau belum memenuhi persyaratan, dan itu menjadi catatan untuk perbaikan,” katanya.

Dalam kasus tiga UMHR dari Jatim yang dinilai –meski akhirnya dinyatakan lulus–namun untuk UMHR dari Kabupaten Ngawi, karena ada nilai yang kurang, kemudian dinyatakan lulus “dengan catatan”.

“Pencapaian UMHR yang seperti itu hendaknya juga menjadi catatan dan evaluasi bagi lembaga penjamin dan pendamping ke depan,” katanya.

Pengakuan dunia
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar Supandi, selaku tuan rumah penilaian yang diberi mandat untuk memberikan tanggapan setelah tiga UMHR dinyatakan lulus menegaskan bahwa capaian itu bukan sesuatu yang sederhana.

“Dengan sertifikat ekolabel dari LEI, ini merupakan pengakuan dunia, karena dengan demikian UMHR resmi dinyatakan melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari,” katanya.

Hanya saja, kata dia, meski mendapat pengakuan seperti itu, namun capaian tersebut baru merupakan awal dari sebuah kerja keras yang panjang.

Artinya, pengelola UMHR –yang sebagian besar adalah gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut)–setidaknya selama 15 tahun masa berlaku sertifikat ekolabel skema LEI, dengan setiap lima tahun dilakukan evaluasi, mesti kerja kerja membuktikan kinerja bahwa mereka benar-benar mampu membuktikan secara nyata.

“Jangan sampai sertifikat yang diperoleh itu hanya di atas kertas, namun di lapangan ditemukan proses pengelolaan yang melanggar ukuran lestari itu,” katanya.

Sedangkan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono menambahkan, tiga UMHR yang baru dinyatakan lulus itu menjadi kebangaan Jatim.

“Kami memprogramkan 29 UMHR di seluruh Jatim bisa mengikuti proses sertifikasi ekolabel, dan sekarang dengan tiga UMHR baru, maka sudah ada 10 daerah yang dinyatakan lulus,” katanya.

Di tengah tudingan dan sorotan, baik di dalam negeri maupun internasional, kerja-kerja kolaboratif untuk menjaga dan mengelola hutan lestari, khususnya di hutan rakyat, terus bergulir.

Meski “sepi” laporan media, sesungguhnya kerja sama kolaboratif parapihak, baik pemerintah, petani dan kelompok tani di hutan, dan LSM semacam itu menunjukkan bahwa ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjaga lestarinya hutan di Indonesia. (A035)

Sumber: Klik Disini

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Blitar (ANTARA News) | Kamis, 17 Januari 2013 – Tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, Kamis sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari skema Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI di Blitar.

Tiga unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Kepala Komunitas Kehutanan LEI Gladi Hardiyanto di sela-sela penilaian tersebut menjelaskan bahwa inisiasi penilaian itu mendapat dukungan parapihak.

Parapihak tersebut mulai pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kemenhut, dan dan LSM pendamping Persepsi.

Kepala Bidang Lingkungan Pustanling Kemenhut Purwoto menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan program kehutanan yang prorakyat, projob, dan prolingkungan, pihaknya telah mengembangkan hutan rakyat dengan pola kemitraan, dan pola swadaya masyarakat/mandiri.

Dalam perkembangannya, kata dia, hutan rakyat menunjukan bertambahnya potensi dan luasan kawasan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediakan penawaran (supply) bahan baku industri.

Selain itu, Kemenhut telah mendorong industri perkayuan di Pulau Jawa bermitra dengan rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa Pustanling Kemenhut bekerja sama dengan Pemdan dan LSM telah memfasilitasi UMHR hingga memperoleh sertifikat pengelolaan PHBML dengan skema LEI sebanyak enam unit.

Sejak 2008 Pustanling telah melakukan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di 21 UMHR.

Target 2013
Menurut Purwoto, dalam tahun anggaran 2013 direncanakan fasilitasi pendampingan PHBML untuk 10 UMHR dengan tentatif lokasi.

Daerah itu adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan pengembangan hutan rakyat di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan hutan rakyat lestari di Indonesia membuktikan bahwa rakyat Indonesia dengan kearifan lokalnya dapat menjaga kelestarian hutan.

“Dukungan untuk pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun pihak swasta, harus terus disinergikan bersama agar cita-cita luhur tercapainya hutan rakyat lestari di seluruh Indonesia dapat terwujud,” katanya. (A035/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML 150 150 lei

BLORA, suaramerdeka.com  |  05 Desember 2012 – Gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut) Jati Mustika Blora mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sertifikat itu diperoleh setelah gapoktanhut tersebut lolos penilaian secara independent yang dilakukan PT Mutuagung Lestari (MAL).

“Sertifikat PHBML itu diraih tepat setahun setelah Gapoktanhut Jati Mustika memperoleh sertifikat legalitas kayu (VLK) yang diterima dari menteri kehutanan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Blora, Reni Miharti, Rabu (5/12). Luas hutan rakyat yang disertifikasi 500,36 hektare dengan potensi kayu jati 36.120 meter kubik yang dikelola oleh 884 anggota Gapoktanhut Jati Mustika. Setelah mendapatkan dua sertifikat Gapoktanhut Jati Mustika bersiap untuk menjadi produsen kayu berlabel. “Kerjasama telah dilakukan dengan perusahaan mebel eksport di Yogyakarta, Semarang dan Jepara,” tandas Soewadji, ketua Gapoktanhut Jati Mustika.

Dengan diraihnya sertifikasi PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika berarti saat ini di Jawa Tengah telah ada tujuh kelompok yang mendapatkan sertifikat tersebut. Kabupaten itu adalah Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonosobo dan Blora.
Menurut Reni Miharti bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani hutan rakyat dilakukan intensif oleh Dinas Kehutanan Blora. Dengan diraihnya sertifikat PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika diharapkan menjadi bahan belajar kelompok-kelompok tani yang lain. “Tahun 2013 kami sudah menganggarkan untuk penyiapan dua kelompok tani menuju sertifikasi PHBML,” tandas Reni.

Dijelaskannya, kayu produksi hutan rakyat mendominasi pasokan bahan baku industri pengolahan kayu di Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dari tiga juta meter kubik kebutuhan bahan baku kayu setiap tahun, sekitar 2,3 juta meter kubik berasal dari produksi hutan rakyat.
(Abdul Muiz/CN26/JBSM)

Sumber: Klik Di Sini

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat 150 150 lei

Wonogiri (ANTARA Kalbar)  |  Jumat, 23 November 2012 – Bupati Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan pihaknya terus berupaya memadukan program pembangunan yang memberi manfaat ekonomi, dan sekaligus ekologi untuk hutan rakyat di daerah itu, dan sudah mendapatkan sertifikasi ekolabel.

“Tentu kami tidak ingin masyarakat petani yang telah menanam, memelihara dan menjaga hutan dengan prinsip pengelolaan lestari sehingga lingkungan terjaga, kemudian tidak mndapat manfaat ekonomi secara maksimal dan optimal,” katanya di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat.

Memberikan penjelasan pada kunjungan lapangan media massa ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri yang difaslitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ia menjelaskan bahwa daerah yang dipimpinnya adalah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat.

“Tahun 2004 hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri telah mempoleh sertifikasi ekolabel hutan lestari LEI, yang merupakan kerja sama pendampingan LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan Pemkab,” katanya didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat Sri Jarwadi.

Untuk itulah, kata dia, dalam konteks memadukan manfaat ekonomi dan ekologi, maka dirinya sedang menyiapkan sebuah Instruksi Bupati mengenai “Pengendalian Penebangan Pohon, Peredaran Kayu Rakyat, dan Penggunaan Kayu Dari Hutan Lestari”

Landasannya, menginstruksikan kepada Kepala Dishutbun Kabupaten Wonogiri melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon di luar kawasan hutan Kabupaten Wonogiri guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Kemudian, melakukan inventarisasi tegakan pohon/potensi hutan rakyat, kebutuhan rehabilitasi lahan, keberadaan Kelompok tani hutan (KTH)  di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai data dasar sekaligus arah untuk pembinaan KTH menuju pengelolaan hutan secara lestari.

Selanjutnya, memantau keseimbangan antara kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi industri dan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat di dalam Kabupaten Wonogiri serta menggalakkan penanamannya  dengan cara tebang satu, tanam 10 batang.

Di samping itu, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, mendorong tumbuhnya industri pengolahan di wilayah setempat, dan menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan bahan bangunan pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan rakyat lestari.

Sedangkan untuk kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kerja dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi daerah melalui  peningkatan industri pengolahan  hasil kayu di Kabupaten Wonogiri  dalam rangka meningkatkan nilai  hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau berasal dari hutan rakyat yang dikelola bagi penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam lingkup SKPD Kabupaten Wonogiri dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan penggunaan bahan berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan.

Bagi camat, kepala desan, kelapa kelurahan se-Kabupaten Wonogiri, diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau RTH di lingkungan kerja, sempadan jalan dan sungai serta pada lahan masyarakat  dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, meningkatkan pendapatan  serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon pada hutan rakyat (hutan hak) serta penerapan kebijakan dimana tebang 1 pohon menanam 10 pohon guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Selanjutnya, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat  ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Terakhir, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan lestari.

Kepala Dishutbun Wonogiri Sri Jarwadi menambahkan, kayu bulat yang telah diurus izin legalitas pada 2010 saja mencapai 118 juta meter kubik (m3).

“Namun, sebanyak 94 juta m3 atau 80 persennya keluar dari Wonogiri dalam bentuk kayu bulat. JIka tidak dibatasi penggunaannya, maka lama kelamaan masyarakat petani hutan dan Wonogiri umumnya hanya menjadi penonton dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti, padahal Wonogiri itu sentra kayu,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Persepsi Teguh Suprapto melihat kebijakan itu dapat memicu konflik bila tidak diantisipasi sejak awal. (A035)

Sumber: Klik Disini

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

YOGYAKARTA  |  Kamis, 22 November 2012 : Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

M Agus Nuruddin, pemilik PT BKU M Agus Nuruddin mengatakan ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” katanya, kamis (22/11/2012).

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Dia berharap ke depan bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money“.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.

Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya.(Antara/ems).

Sumber: Klik Disini

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA Jogja) | Kamis, 22 November 2012 – Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” kata pemilik PT BKU M Agus Nuruddin di Dusun Mertosanan Wetan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Ia mengakui bahwa ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Harapan kami ke depan, memang bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal,” katanya.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money”.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.
Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar
Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya. (A035)

Sumber: Klik Disini

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARTA, RIMANEWS | Wed, 21/11/2012 – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).[ach/ant]

Sumber: Klik Disini