LEI

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML

Hutan Rakyat Blora Raih Sertifikat PHBML 150 150 lei

BLORA, suaramerdeka.com  |  05 Desember 2012 – Gabungan kelompok tani hutan rakyat (Gapoktanhut) Jati Mustika Blora mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sertifikat itu diperoleh setelah gapoktanhut tersebut lolos penilaian secara independent yang dilakukan PT Mutuagung Lestari (MAL).

“Sertifikat PHBML itu diraih tepat setahun setelah Gapoktanhut Jati Mustika memperoleh sertifikat legalitas kayu (VLK) yang diterima dari menteri kehutanan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Blora, Reni Miharti, Rabu (5/12). Luas hutan rakyat yang disertifikasi 500,36 hektare dengan potensi kayu jati 36.120 meter kubik yang dikelola oleh 884 anggota Gapoktanhut Jati Mustika. Setelah mendapatkan dua sertifikat Gapoktanhut Jati Mustika bersiap untuk menjadi produsen kayu berlabel. “Kerjasama telah dilakukan dengan perusahaan mebel eksport di Yogyakarta, Semarang dan Jepara,” tandas Soewadji, ketua Gapoktanhut Jati Mustika.

Dengan diraihnya sertifikasi PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika berarti saat ini di Jawa Tengah telah ada tujuh kelompok yang mendapatkan sertifikat tersebut. Kabupaten itu adalah Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Wonosobo dan Blora.
Menurut Reni Miharti bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok tani hutan rakyat dilakukan intensif oleh Dinas Kehutanan Blora. Dengan diraihnya sertifikat PHBML oleh Gapoktanhut Jati Mustika diharapkan menjadi bahan belajar kelompok-kelompok tani yang lain. “Tahun 2013 kami sudah menganggarkan untuk penyiapan dua kelompok tani menuju sertifikasi PHBML,” tandas Reni.

Dijelaskannya, kayu produksi hutan rakyat mendominasi pasokan bahan baku industri pengolahan kayu di Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dari tiga juta meter kubik kebutuhan bahan baku kayu setiap tahun, sekitar 2,3 juta meter kubik berasal dari produksi hutan rakyat.
(Abdul Muiz/CN26/JBSM)

Sumber: Klik Di Sini

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat 150 150 lei

Wonogiri (ANTARA Kalbar)  |  Jumat, 23 November 2012 – Bupati Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan pihaknya terus berupaya memadukan program pembangunan yang memberi manfaat ekonomi, dan sekaligus ekologi untuk hutan rakyat di daerah itu, dan sudah mendapatkan sertifikasi ekolabel.

“Tentu kami tidak ingin masyarakat petani yang telah menanam, memelihara dan menjaga hutan dengan prinsip pengelolaan lestari sehingga lingkungan terjaga, kemudian tidak mndapat manfaat ekonomi secara maksimal dan optimal,” katanya di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat.

Memberikan penjelasan pada kunjungan lapangan media massa ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri yang difaslitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ia menjelaskan bahwa daerah yang dipimpinnya adalah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat.

“Tahun 2004 hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri telah mempoleh sertifikasi ekolabel hutan lestari LEI, yang merupakan kerja sama pendampingan LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan Pemkab,” katanya didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat Sri Jarwadi.

Untuk itulah, kata dia, dalam konteks memadukan manfaat ekonomi dan ekologi, maka dirinya sedang menyiapkan sebuah Instruksi Bupati mengenai “Pengendalian Penebangan Pohon, Peredaran Kayu Rakyat, dan Penggunaan Kayu Dari Hutan Lestari”

Landasannya, menginstruksikan kepada Kepala Dishutbun Kabupaten Wonogiri melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon di luar kawasan hutan Kabupaten Wonogiri guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Kemudian, melakukan inventarisasi tegakan pohon/potensi hutan rakyat, kebutuhan rehabilitasi lahan, keberadaan Kelompok tani hutan (KTH)  di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai data dasar sekaligus arah untuk pembinaan KTH menuju pengelolaan hutan secara lestari.

Selanjutnya, memantau keseimbangan antara kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi industri dan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat di dalam Kabupaten Wonogiri serta menggalakkan penanamannya  dengan cara tebang satu, tanam 10 batang.

Di samping itu, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, mendorong tumbuhnya industri pengolahan di wilayah setempat, dan menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan bahan bangunan pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan rakyat lestari.

Sedangkan untuk kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kerja dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi daerah melalui  peningkatan industri pengolahan  hasil kayu di Kabupaten Wonogiri  dalam rangka meningkatkan nilai  hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau berasal dari hutan rakyat yang dikelola bagi penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam lingkup SKPD Kabupaten Wonogiri dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan penggunaan bahan berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan.

Bagi camat, kepala desan, kelapa kelurahan se-Kabupaten Wonogiri, diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau RTH di lingkungan kerja, sempadan jalan dan sungai serta pada lahan masyarakat  dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, meningkatkan pendapatan  serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon pada hutan rakyat (hutan hak) serta penerapan kebijakan dimana tebang 1 pohon menanam 10 pohon guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Selanjutnya, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat  ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Terakhir, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan lestari.

Kepala Dishutbun Wonogiri Sri Jarwadi menambahkan, kayu bulat yang telah diurus izin legalitas pada 2010 saja mencapai 118 juta meter kubik (m3).

“Namun, sebanyak 94 juta m3 atau 80 persennya keluar dari Wonogiri dalam bentuk kayu bulat. JIka tidak dibatasi penggunaannya, maka lama kelamaan masyarakat petani hutan dan Wonogiri umumnya hanya menjadi penonton dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti, padahal Wonogiri itu sentra kayu,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Persepsi Teguh Suprapto melihat kebijakan itu dapat memicu konflik bila tidak diantisipasi sejak awal. (A035)

Sumber: Klik Disini

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

INDUSTRI KAYU EKOLABEL: Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

YOGYAKARTA  |  Kamis, 22 November 2012 : Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

M Agus Nuruddin, pemilik PT BKU M Agus Nuruddin mengatakan ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” katanya, kamis (22/11/2012).

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Dia berharap ke depan bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money“.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.

Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya.(Antara/ems).

Sumber: Klik Disini

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA Jogja) | Kamis, 22 November 2012 – Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” kata pemilik PT BKU M Agus Nuruddin di Dusun Mertosanan Wetan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Ia mengakui bahwa ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Harapan kami ke depan, memang bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal,” katanya.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money”.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.
Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar
Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya. (A035)

Sumber: Klik Disini

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel

LEI: 26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Telah Mendapat Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARTA, RIMANEWS | Wed, 21/11/2012 – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).[ach/ant]

Sumber: Klik Disini

HUTAN RAKYAT: 26 Ribu Hektare Lahan Telah Bersertifikasi Ekolabel

HUTAN RAKYAT: 26 Ribu Hektare Lahan Telah Bersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

YOGYAKARYA | Rabu, 21 November 2012 : Lembaga Ekolabel Indonesia mengumumkan hingga menjelang akhir 2012, sekitar 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

Indra Setia Dewi, Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengatakan penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi.

“Kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun,” katanya, Rabu (21/11/2012).

Menurut Indra dengan meningkatnya permintaan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan. Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Beberapa pemerintah daerah, lanjutnya, telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon.

Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.(Antara/k2)

Sumber: Klik Disini

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat.

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat. 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bersama dengan PERSEPSI melalui dukungan dari Ford Foundation, melaksanakan pelatihan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, terutama yang berasal dari areal hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2012 di Desa Sumberejo, Wonogiri, yang diikuti oleh 15 peserta dengan distribusi peserta sebanyak 2 orang dari Desa Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, masing-masing 3 orang dari Desa Selopuro, Sumberejo dan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, 2 orang dari Desa Jatingarang, Kabupaten Sukoharjo, dan 2 orang perwakilan dari Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan pelatihan di desain mulai dari penanaman hingga pengolahan paska panen dari komoditas HHBK. Dalam hal ini, produk dominan di Wonogiri adalah empon-empon yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan kosmetik.

Pelatihan diadakan di Balai Desa Sumberejo, dengan narasumber/trainers : Ibu Nuning Barwa (Direktur CSR PT. Martina Berto), Bapak Heru Wardhana (Community Development Manager PT. Martina Berto), Bapak Dedi Sopiandi (Manager Kampoeng Djamoe Organik PT. Martina Berto), difasilitasi oleh Bapak Wisnu Caroko (Setara/NTFP Ind). Pelatihan terdiri dari teori pengenalan HHBK,  tanaman obat dan kosmetik, juga belajar dari pengalaman para petani sampai sejauh mana mengenal atau mengolah HHBK. Praktek lapangan terdiri dari penanaman, pemanenan hingga pengolahan pasca panen, maupun bagaimana membuat business plan.

Ibu Yuli, salah satu perwakilan dari GOPHR Weru mengatakan “Pelatihan ini saya mendapatkan ilmu bagaimana menanam empon-empon yang baik dan bagaimana pengelolaannya sesuai standard perusahaan jamu nasional. Hal ini akan memperluas peluang bagi saya untuk memasarkan empon-empon ke perusahaan jamu”.

Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut:

  1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani di sekitar hutan yang telah disertifikasi dengan skema LEI (petani dari Ponorogo: Desa Ngrayun – Ponorogo, petani dari Wonogiri: Desa Selopuro, Desa Semawur, Desa Giriwoyo dan Desa Weru, petani dari Kab. Pacitan: Karanganyar) dalam hal budi daya dan pengolahan pasca panen serta pengemasannya.
  2. Terbukanya peluang kerjasama pemasaran untuk produk Empon-empon (Kunyit, Jahe, dll) ke PT. Martina Berto Tbk.
  3. Meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan petani sehingga diharapkan bisa diterima di perusahaan-perusahaan jamu berskala nasional/internasional.
  4. Rencana ke depan disepakati pembagian peran masing-masing institusi dimana LEI akan mengupayakan bantuan alat dan sertifikasi HHBK, PERSEPSI akan terus melakukan pendampingan, PT. Martina Berto sebagai konsultan dan bersedia menerima produk bila sudah memenuhi kriteria, dan Setara/NTFP akan membantu di bidang pemasaran.

Lokakarya Berbagi Pengetahuan REDD+ SES

Lokakarya Berbagi Pengetahuan REDD+ SES 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia akan berpartisipasi dalam lokakarya dan berbagi pengetahuan mengenai inisiatif REDD+ SES yang akan diselenggarakan di Dar es Salaam, Tanzania 3-7 Mei 2012. Lokakarya ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 3-5 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi proyek percontohan REDD+ yang difasilitasi oleh CARE Tanzania HIMA di Zanzibar pada tanggal 6-7 Mei 2012. Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh CARE international.

Lokakarya ini akan memberikan kesempatan berharga untuk pertukaran antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di negara yang menggunakan REDD+ SES atau tertarik menggunakan REDD+ SES. Selain itu, lokakarya ini akan memfasilitasi pengembangan kapasitas pada isu-isu kunci yang muncul dari pengalaman negara yang menggunakan REDD+ SES, termasuk menyikapi dimensi gender dalam implementasi REDD+.

Dalam lokakarya ini, LEI akan berbagi informasi mengenai pelaksanaan penyusunan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ di Kalimantan Tengah yang telah difinalisasi pada bulan Desember 2011. Standar tersebut diadopsi dari REDD+ SES. Selain itu, LEI juga akan menyampaikan informasi terkait penyusunan rencana monitoring dalam implementasi REDD+ SES di Kalimantan Tengah.

Kegiatan serupa juga akan dilanjutkan dengan wilayah yang berbeda di Kalimantan Timur. Hal tersebut sejalan dengan peran LEI sebagai fasilitator Indonesia dalam implementasi REDD+ SES dengan pendekatan negara.

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengembangkan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL), selanjutnya disebut Sertifikasi HHBK.  Penyusunan standar Sertifikasi HHBK telah dimulai pada tahun 2007 dan telah melalui beberapa kali diskusi yang intensif diantara Tim Penyusun dan telah mengundang beberapa orang sebagai nara sumber. Tim Penyusun Sertifikasi HHBK adalah Didik Suharjito (Fahutan IPB), Siswoyo (Fahutan IPB), Wibowo A Djatmiko (LATIN), Alan Purbawiyatna (LEI), Wahyu F Riva (LEI) dan Gladi Hardiyanto (LEI).

Standar Sertifikasi HHBK ini juga telah diujicoba di 3 wilayah yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Mei 2009, Lampung pada bulan September 2009, dan Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2009.  Untuk ujicoba di Nusa Tenggara Barat, LEI bekerjasama dengan Lembaga KONSEPSI di Mataram yang memilih lokasi di areal HKm Site Santong, areal HKm Site Monggal, areal HKm site Sesaot, dan areal HKm site Sambelia.   Untuk ujicoba di Lampung, LEI  bekerjasama dengan WATALA dan SHK Lestari yang memilih lokasi di  wilayah HKm di Sumber Jaya dan Tahura Wan Abdurrahman.  Sementara di Kalimantan Tengah, LEI bekerja sama dengan Yayasan KEHATI yang memilih lokasi di Buntok.

Berdasakan hasil ujicoba dan pertemuan Tim Penyusun pada tanggal 14 -16 Desember 2009, disepakati beberapa hal yaitu:

1.     Definisi HHBK mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.  Namun dalam Sertifikasi HHBK yang dikembangkan oleh LEI ini belum mencakup standar penilaian kelestarian HHBK yang berasal dari hewani beserta produk turunan dan budidayanya.

2.     Standar HHBK yang dikembangkan merupakan standar yang diturunkan dari standar Sertifikasi PHAPL, PHTL, dan PHBML.  Standar ini bersifat generic yang berbasis kawasan dan produk.

3.     LEI mengembangkan Sertifikasi HHBK yang dapat diintegrasikan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya (Sertifikasi PHAPL,PHTL, dan PHBML)

4.     Landasan keterkaitan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya adalah pada tingkat Kriteria.  Sementara pada level Indikator, dibuat spesifik berdasarkan kelompok jenisnya (khususnya pada aspek produksi)

5.     Cakupan standar ini hanya pada pengelola/pemungut HHBK, belum sampai pada CoC untuk pengumpul/pengolah produk HHBK lebih lanjut

6.     Standar ini dapat digunakan untuk pengelola/pemungut HHBK baik skala kecil sampai  skala besar

7.     Persyaratan yang berkaitan dengan pengayaan dan/atau budidaya jenis dan kelompok jenis tidak secara detail diatur dalam standar ini karena keragaman jenis produk HHBK yang tinggi

8.     Bila pemegang hak pengelolaan dan/atau pemanfataan HHK pada Hutan Produksi, maka:
a.     UM harus sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan HHK, atau
b.     UM dapat mengajukan sertifikasi HHBK dan pengelolaan HHK secara bersamaan

File standar Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL)-LEI bisa diunduh disini.

File untuk sertifikasi lacak produk Hasil Hutan Bukan Kayu bisa diunduh disini.