LEI

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik 150 150 lei

Mataram (ANTARA News) – Staf khusus Menteri Kehutanan bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof San Afri Awang mengemukakan “Sangkep Beleq” (pertemuan akbar) pemangku kepentingan dinilai tepat untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Kegiatan `Sangkep Beleq` ini jangan dianggap enteng, ini adalah konsultasi sosial, budaya, politik dan lingkungan, antara rakyat dan pemimpinnya untuk menyelesaikan perbedaan,” katanya kepada ANTARA di Mataram, Selasa, di lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Lestari serta Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Pembangunan Berkelanjutan”.

Lokakarya itu digagas Pemkab Lombok Barat dengan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB serta Kementerian kehutanan.

Kegiatan yang juga didukung “Ford Foundation”, ACCES Phase II, Lembaga Ekolabel Indonesia, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, “World Neighbors” dan Lapera itu merupakan kegiatan pembuka sebelum pelaksanaan puncak “Sangkep Beleq” III/2010 YANG dipusatkan di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Rabu (29/12).

Konflik yang hingga kini terjadi di kawasan hutan Sesaot terkait adanya keinginan masyarakat setempat, didukung Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, yang menginginkan skema hutan kemasyarakatan (HKM) segera ditetapkan.

Namun Gubernur dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengusulkan skema taman hutan raya (Tahura).

Menurut San Afri Awang, resolusi konflik yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan antara aspirasi HKM dan keinginan Tahura itu adalah mediasi kepentingan Dishut versus kepentingan masyararakat.

“Masalah ini perlu diselesaikan dengan kumpul bersama untuk membicarakan masalah yang ada, dan momentum `Sangkep Beleq` itu dapat dijadikan ajang menyuarakan persoalan yang terjadi,” katanya.

Momentum ini mesti dipakai dengan benar untuk konsultasi antara seorang gubernur dan rakyatnya, atau bupati dan rakyat, dan ini bisa dijadikan solusi.

“Ini luar biasa dan bisa didanai APBD karena di sinilah tempat konsultasi,” kata Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Ia menjelaskan, di Yogyakarta ada mekanisme yang dikenal dengan “Pisowanan Agung”, di mana Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono bertemu langsung dengan rakyatnya, yakni rakyat dapat bertanya kepada raja, dan raja menjawab pertanyaan rakyat.

“Sekarang kita di NTB ini punya `Sangkep Beleq`, dan tidak semua daerah punya. Di sini bisa datang 1.500 orang, ini luar biasa, jadi momentumnya mesti dipakai dengan maksimal,” katanya.

Ia mengatakan, kalau ada yang mengatakan ada unsur politiknya, memang ada, memang harus dikemas begitu. “Kita punya masalah, maka harus kita ajukan kepada pejabat berwenang. Itulah kewajiban pemimpin, mereka harus datang, karena kita yang dari pusat saja datang untuk menyaksikan proses tersebut,” katanya.

Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot Ahmad Mulyadi menjelaskan, masyarakat sekitar hutan memiliki keterikatan yang erat dengan hutan di wilayahnya.

Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Sesaot, di mana saat ini hutan Sesaot dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok HKm, yaitu KMPH, Wana Lestari, Wana Darma, dan Wana Abadi.

Di antara empat kelompok tersebut, KMPH telah mendapatkan izin HKm dari bupati untuk mengelola areal seluas 185 hektare (ha).

Terkait lokakarya tersebut, Direktur Konsepsi Rahmat Sabani mengatakan, kegiatan itu akan merumuskan juga masukan dari Pemkab Lombok Barat kepada Kementerian Kehutanan terkait diakuinya pola pengelolaan HKm, karena pemerintah daerah telah menyatakan dukungannya terhadap pola tersebut.(*)

(T.A035/E005/R009)
COPYRIGHT © 2010
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1293519651/sangkep-beleq-dinilai-tepat-selesaikan-konflik-sesaot

Sangkep Beleq III untuk Kepastian Akses Kelola Masyarakat

Sangkep Beleq III untuk Kepastian Akses Kelola Masyarakat 150 150 lei

Mataram – Masyarakat sekitar hutan mempunyai keterikatan yang sangat erat dengan hutan di wilayahnya. Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Sesaot, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini hutan Sesaot dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok HKm, yaitu KMPH, Wana Lestari, Wana Darma, dan Wana Abadi. Di antara keempat kelompok tersebut, KMPH telah mendapatkan ijin HKm dari Bupati untuk mengelola areal seluas 185 Ha.

Di propinsi NTB terdapat beberapa kawasan yang telah dicadangkan menjadi areal kerja HKm, yaitu Sesaot berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang penetapan areal kerja HKM di Kabupaten Lombok Barat, kawasan Santong dan Monggal di Kabupaten Lombok Utara dengan SK Menhut No: 447 /Menhut-II/2009 dan kawasan hutan Sambelia di Kabupaten Lombok Timur dengan SK Menhut No; 444/Menhut-II/2009.

Terkait dengan kawasan Sesaot, meskipun telah dicadangkan dan ditetapkan menjadi areal HKm berdasarkan SK dari Kementerian Kehutanan, dan masyarakat sudah terbiasa dengan pola HKm, tetapi pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi NTB menginginkan kawasan tersebut menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Dinas Kehutanan Propinsi NTB berpedoman kepada SK Menteri Kehutanan Nomor 244/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Sesaot menjadi Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Nuraksa. Padahal menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, H.L. Syaiful Arifin seperti disitat Antara News, penetapan hutan lindung Sesaot seluas 5.950 hektare menjadi Tahura oleh pemerintah Provinsi masih belum memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan empat syarat yang meliputi penataan batas, pengukuran, pengukuhan dan peresmian belum terpenuhi.

“Selama ini Pemerintah Provinsi NTB, hanya mampu menunjukkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tahura, namun empat tahapan lainnya belum dipenuhi,” katanya kepada Antara. Dilihat dari dasar legal yang ada, lebih bijak apabila acuan yang digunakan adalah SK Kemenhut terbaru mengenai pencadangan dan penetapan areal HKm, terkecuali dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai inisiatif lain terkait penetapan hutan Sesaot menjadi Tahura.

Selain belum terpenuhinya syarat tersebut, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tim Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Sedau, Lebah Sempage dan Sesaot, menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang dimohon untuk areal kerja hutan kemasyarakatan secara keseluruhan layak untuk ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan. Masyarakat juga menginginkan adanya peninjauan kembali terhadap SK Menhut tahun 1999 tentang Kawasan Tahura mengingat ketergantungan masyarakat pada kawasan tersebut sangat tinggi, dan sangat mengharapkan hutan tersebut dapat dikelola dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm).

Masyarakat tidak bersedia keluar dari kawasan hutan Sesaot karena kehidupan mereka sangat tergantung dengan hutan yang di wilayahnya, baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Selain dari hasil verifikasi, kelompok-kelompok masyarakat pengelola HKM juga mengeluarkan pernyataan sikap bersama masyarakat pengelola hutan kawasan Sesaot.

Menurut Ahmad Mulyadi, Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot, hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang menyelenggarakan Lokakarya Rekonstruksi Model Pengelolaan Tahura Nuraksa Berbasis Masyarakat di kawasan Hutan Sesaot.

“Bahwa kami, masyarakat mampu memberikan jaminan kelestarian hutan dan lingkungan serta sumberdaya air tanpa mengurangi manfaat ekonomi dalam pengelolaan hutan, untuk itu kami siap berdialog dengan semua pihak terkait dengan pernyataan sikap kami ini,” katanya

Sangkep Beleq dan Kesepahaman Tujuan
Berawal dari kondisi tersebut, difasilitasi oleh KONSEPSI maka kelompok HKm dan pemangku kehutanan terkait mengadakan acara Sangkep Beleq atau pertemuan akbar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, KONSEPSI bermitra dengan Ford Foundation, ACCES Phase II, LEI, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, World Neighbors dan Lapera. Sangkep Beleq yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2010 mendatang merupakan pertemuan ketiga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap diberikannya pengakuan pengelolaan dengan pola HKm.

Sebelum pelaksanaan Sangkep Beleq, diadakan lokakarya tentang pengelolaan sumberdaya hutan dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari. Dalam lokakarya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut, akan dirumuskan berbagai strategi dalam pengelolaan hutan dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari. Lokakarya yang diadakan dihadiri oleh Staff Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen BPDAS/RLPS, ICRAF, Bappeda Provinsi NTB, Dewan Kehutanan Nasional, SGP-GEF, LEI dan juga dari Universitas Mataram.

Terkait lokakarya tersebut, Rahmat Sabani, Direktur KONSEPSI mengatakan “Lokakarya ini akan merumuskan juga masukan-masukan dari pemerintah kabupaten Lombok Barat kepada Kementerian Kehutanan terkait diakuinya pola pengelolaan HKm, karena pemerintah kabupaten telah menyatakan dukungannya terhadap pola tersebut, dan diharapkan rumusan yang konkrit bisa dihasilkan melalui bertemunya para pihak terkait. Masukan ini yang akan disampaikan oleh bupati kepada Kementerian Kehutanan agar pengelolaan dengan skema Tahura bisa ditinjau kembali dan pengelolaan dengan skema HKm sesuai keinginan masyarakat bisa diwujudkan”.

Sesudah lokakarya, Sangkep Beleq dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 yang berlokasi di Dusun Kumbi, Lebah Sempage. Akan hadir pada acara tersebut diantaranya dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UKM, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Dishut Provinsi dan Kabupaten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten serta Kecamatan, Kepolisian, Desa, LSM, ketua blok dan anggota kelompok/penggarap HKM, hingga kalangan swasta.

Salah satu agenda dalam Sangkep Beleq adalah dialog multipihak, antara masyarakat dengan pemerintah dan kalangan swasta. Melalui dialog tersebut diharapkan adanya kesepahaman parapihak untuk perluasan akses dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari, rencana-rencana strategis dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari (PHL) dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Hayu Wibawa dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menjelaskan bahwa kepastian hak kelola masyarakat dengan pola HKm akan menjadi titik kritis dalam pengelolaan sumberdaya yang lestari, terutama di kawasan Sesaot. “Selama ini ketergantungan masyarakat sangat tinggi terhadap pola HKm, dan dari hasil analisis LEI, masyarakat mampu melakukan pengelolaan HKm tersebut secara lestari dan bertanggung jawab, bahkan tinggal selangkah lagi layak untuk mendapatkan sertifikat ekolabel,” katanya.

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Pengelolaan hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Bangkalan dan Probolingo, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Siswoyo (Aspek Sosial).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan dan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo. UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan yang mengelola areal hutan rakyat seluas 2.889,29 Ha dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 20 Juni 2010. Sedangkan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 22 Juni 2010 mengelola areal seluas 995 ha yang tersebar di dua desa di Kecamatan Tiris.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut maka hingga saat ini telah terdapat 12 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 24 ribu hektar . Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari NGO, Pemda, dan Kemenhut yaitu Persepsi sebagai lembaga pendamping, Pustanling Kemenhut, Dishut Prov Jatim, Dishut Kab Bangkalan, dan Dishut Kabupaten Probolinggo.

Meningkatnya areal hutan rakyat yang bersertifikat LEI menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari. Potensi hutan rakyat yang cukup besar di Indonesia diharapkan mampu menjadi sumber hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab.

Sebagai gambaran, bahwa dari sekitar 24 ribu hektar hutan rakyat yang mendapatkan sertifikat PHBML LEI, memiliki potensi kayu sebesar 278.694 m3 (Potensi total untuk jenis Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi), dengan etat tebang lestari sebesar 44.705 m3/tahun. Apabila seluruh hutan rakyat swadaya seluas 966 ribu hektar telah dikelola secara lestari melalui instrumen sertifikasi ekolabel, maka hutan rakyat akan menempati posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC

Sertifikasi dan Peran Ornop

Sertifikasi dan Peran Ornop 150 150 lei

Tulisan ini disusun melalui pertimbangan bahwa semakin lama aktivitas sertifikasi yang menyangkut hutan semakin bertambah banyak dan jika tidak disikapi dengan benar, dapat menimbulkan salah tafsir, salah sikap dan bahkan salah tindak. Sertifikasi selalu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja yang menjamin produk atau jasa yang memenuhi standar tertentu. Tetapi salah tafsir, salah sikap ataupun salah tindak dari berbagai pihak terhadap sertifikasi justru dapat menyebabkan kekacauan pada sistem produksi atau jasa yang bersangkutan.

Ketika sertifikasi hutan diterapkan di lapangan, dampak dari proses dan hasil sertifikasi selalu mengena pada aktor-aktor setempat terutama pengelola atau pemilik perusahaan, mitra transaksinya, dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tingkat tertentu dampak sertifikasi menyentuh juga kepemerintahan lokal. Tulisan ini disiapkan dengan tujuan untuk dapat disimak kembali oleh lembaga community foundations dan para mitranya yang bergerak dalam ranah pengelolaan hutan dan bisnis hutan lestari. Proses sertifikasi yang berlaku standar dan tanpa batas wilayah bahkan batas negara harus selalu dihadapkan pada konteks lokal. Untuk konteks lokal tersebut peran para aktor setempat menjadi esensial. Mudah-mudahan dengan tulisan ini peran yang esensial tersebut selalu dapat dijaga mutu dan kontinuitasnya. Tulisan lengkap bisa diunduh di sini.

Tulisan ini disusun oleh Dr. Agus Setyarso sebagai bagian dari kegiatan yang disupport oleh Kemenhut, MFP, DFID, dan Kehati.

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log 150 150 lei

Ekspor log pada tahap awal diberikan kepada kayu dari hutan-hutan yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC) .

Demikian kutipan paragraf berita Bisnis Indonesia edisi Selasa, 25 Mei 2010 terkait permintaan pihak pengusaha kehutanan untuk membuka keran ekspor log. Ekspor log dapat dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas.

Berita Selengkapnya:

PPN kayu bulat dibatalkan Pembukaan ekspor log menunggu hasil kajian.
JAKARTA, 25 Mei 2010, Bisnis Indonesia: Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kayu bulat (log) berdasarkan UU No.42/2009 tentang PPN dan PPnBM akan dibatalkan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menandatangani peraturan yang menghapus PPN log.

“Ibu Ani [Menkeu Sri Mulyani] sebelum mengundurkan diri sudah setuju pembatalan PPN Log berlaku bulan ini. Ini bagus tidak akan membebani industri. Bahan baku memang tak seharusnya di kenai pajak kecuali hasil akhir atau end product,” katanya kemarin.

Zulkifli menjelaskan pembatalan PPN log memberikan kesempatan kepada industri untuk meningkatkan produksi sekaligus daya saing produk kehutanan karena selama ini penerapan PPN log telah membuat hasil hutan terutama hutan rakyat menjadi tidak kompetitif.

“Sekarang harus diupayakan agar makin kompetitif lagi,” tegasnya.

Sebelumnya kalangan pebisnis di sektor kehutanan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terhadap kayu bulat dan komoditas hasil hutan lainnya seiring dengan pemberlakuan efektif Undang-Undang No. 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ekspor Log
Di sisi lain, pembukaan kran ekspor kayu bulat (log) yang terus didesak oleh pengusaha kehutanan kini ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kementerian Kehutanan akan melaku-kan kajian terkait dengan dampak ekspor kayu bulat terhadap kinerja industri kayu rakyat sebelumnya memberikan rekomendasi pembukaan izin ekspor komoditas kehutanan ini.

Dua pakar ekonomi, Sudarsono dan Chatib Basri, akan diminta menyelesaikan kajian yang diharapkan tuntas pada tahun ini.

“Dampak ekonomi makronya sudah dikaji pada 2006, tetapi dampak ekspor log terhadap industri kayu rakyat belum dilakukan. Mudah-mudahan dalam tahun ini hasil kajiannya bisa dirampungkan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto kemarin.

Menurut dia, izin ekspor log dapat diprioritaskan hanya untuk kayu kualitas terbaik jenis hara yang selama ini belum banyak yang membeli.

Setelah itu, lanjut dia, adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat (HTR) yang diperkirakan sudah mulai produksi dalam 6 tahun mendatang.

“Paling cepat, tahun ini rampung hasil kajiannya. Namun, kapan resminya izin ekspor log dibuka pemerintah, bergantung pada hasil kajiannya dulu,” ungkap Hadi.

Sebelumnya, Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan devisa dari ekspor log sebesar Rp750 miliar.

Karena itu, Perum Perhutani berharap pemerintah memberikan dukungan untuk membuka kran ekspor log kayu jati dengan spesifikasi tertentu guna meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

“Di pasar lelang internasional, log jati dengan spesifikasi fancy bisa mencapai Rp20 juta per meter kubik. Harga itu jauh di atas pasar lokal yang berkisar Rp9 juta-Rp10 juta per meter kubik.”

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding baru-baru ini juga mengisyaratkan keinginan pengusaha agar pemerintah membuka ekspor kayu gelondongan yang tidak terserap industri.

Ekspor log dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum atau sanksi yang tegas.

“Tahap awal, ekspor log diberikan kepada kayu jati dari Perum Perhutani (kayu A3), kayu HTI, kayu hutan alam dari pemegang izin usaha hasil hutan kayu (IUPHHK) yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC),” tegasnya. (Aprika R. Hernanda) (erwin.tambunan@bisnis.co.id)

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Mata Air hingga Mata Pencaharian Bermunculan

Mata Air hingga Mata Pencaharian Bermunculan 150 150 lei

Air mancur setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba muncrat dengan kencang saat tuas pompa sumur bor itu diputar membuka, menciptakan percik-percik hujan di sekeliling sumur. Orang-orang yang ada di sekitar sumur itu pun langsung berlari menghindar agar tidak kecipratan.

Sumur bor yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri itu dibuat pada tahun 2000. Warga menemukan sumber air dengan debit mencapai ratusan meter kubik per detik itu.

Kini dengan mata air tersebut, tidak kurang dari 680 keluarga di desa itu dan sekitarnya bisa mendapat pasokan air bersih dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Mereka tidak perlu lagi berjalan berkilo-kilo meter untuk ngangsu air.

Lebih mengejutkan lagi, ternyata di desa itu masih ada 22 sumber air serta 16 sumber lagi di Desa Selopuro yang belum dieksplorasi dan dimanfaatkan.

Semuanya muncul setelah tanah-tanah milik warga di kedua desa tersebut diubah menjadi hutan rakyat.

”Sebelum hutan rakyat tumbuh, tanah di sini gersang dan tandus. Sumber mata air sangat jauh. Tapi setelah penghijauan berhasil, sumber air itu seolah bermunculan di mana-mana,” kata salah satu warga Selopuro, Katmo.

Gotong royong
Wakil Direktur Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama bertahun-tahun mendampingi warga Selopuro dan Sumberejo dalam upaya penyelamatan lingkungan, mengatakan warga sendiri yang membuka sumber air itu.

Bergotong-royong, mereka menyingkirkan batu-batu, kemudian mengebor sumur dan memasang pompa dengan tenaga listrik enam kali 450 Watt.

”Di sini juga telah dibentuk kelompok untuk mengelolanya, membagikan air secara merata kepada seluruh warga,” ujar Taryanto.

Sementara di Desa Selopuro, seperti diungkapkan pelopor penanaman hutan rakyat setempat, Misman, dibuat bendungan untuk menampung aliran air dari sumber air. Dari bendungan tersebut, warga bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk mengairi sawah dan ladang. Menurut Misman, untuk pembuatan bendungan itu, dirinya dan warga harus mengangkut batu sebanyak 1.168 truk.

Selain sumber mata air, dampak positif lain dari hutan rakyat adalah lapangan pekerjaan baru. Sejauh ini yang sudah dikembangkan adalah kerajinan dengan memanfaatkan ranting pohon jati, mahoni dan sebagainya. Warga bisa mendapatkan manfaat dari hutan rakyat tanpa harus menebang.

Bagi kebanyakan orang, ranting-ranting itu hanya sampah tiada guna, paling hanya dijadikan kayu bakar. Namun, di rumah Siman, di Desa Selopuro, ranting-ranting itu dikumpulkan dan diolah menjadi aneka perabot rumah yang bernilai seni.

Biasanya yang dibuat adalah seperangkat meja dan kursi, sofa dan almari. Ranting-ranting berdiameter sekitar 5 cm itu disusun dan ditata sedemikian rupa dan dibentuk. Beberapa di antaranya ditambah lempengan kaca.

”Sementara ini, kami baru mengerjakan pesanan dari PT Jawafurni Lestari di Yogyakarta. Usaha ini dijalankan dengan 6-8 karyawan,” ungkap Siman.

PT Jawafurni Lestari adalah sebuah eksportir furnitur khusus dari bahan kayu bersertifikat. Selain kepada mereka, Siman belum memasarkan secara luas. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan 150 150 lei

Wonogiri, 22/4 (Antara/FINROLL News) – Hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel, khususnya dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh petani hutan, selain mempunyai nilai ekonomi dan produksi, juga terbukti mampu menyelamatkan lingkungan hidup.

“Tahun 1968, kawasan desa kami sangat memprihatinkan karena lahan yang ada hanya batu karang dan kering sehingga untuk menanam harus memecah batu karang. Namun sekarang desa kami sudah surplus air dan mampu membantu desa tetangga,” kata Miswan (70), perintis hutan rakyat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.

Kepada rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas LEI itu, ia mengatakan bahwa wujud dari membaiknya lingkungan itu, selain bertambahnya sumber mata air dari hutan –dari semula satu sumber dan kini menjadi 16 sumber–juga terukur dari kesejahteraan petani hutan rakyat dalam bentuk investasi jangka panjang.

“Masyarakat di Desa Selopuro ini telah tergerak dengan kesadaran penuh untuk menanam pohon, khususnya Jati dan Sengon sebagai tabungan masa depan yang nyata dan menjanjikan,” kata Miswan, yang mengaku bahwa kini dengan satu pohon jati ukuran besar dengan diameter 30 cm masyarakat bisa memperoleh uang Rp3 juta lebih.

Bahkan, kata dia, Desa Selopuro yang dulu gersang, kini telah mampu memasok bibit Jati, Sengon dan tanaman keras lainnya ke daerah lain, yang tidak jarang diberikan dengan cuma-cuma, karena berkeinginan melihat daerah lain juga melakukan gerakan yang sama untuk penyelamatan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah delegasi asing, baik calon pembeli maupun peneliti mancanegara juga telah menjadikan desa itu menjadi objek penelitian, yang melihat aspek ekonomi-produksi dan juga sisi lingkungannya.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Sertifikasi Selopuro Siman menambahkan bahwa di desa itu pada tahun 2007 juga telah membentuk sebuah unit usaha bernama CV “Green Living”, yang memproduksi kerajinan tangan dan bahan mebel, dari kayu-kayu Jati yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan hutan lestari.

“Hasil kerajinan tangan dan mebel itu telah dibeli secara berkala oleh PT Jawa Furni Lestari yang berpusat di Yogyakarta untuk dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Jepang, bahkan hingga menembus Eropa dan Amerika Serikat yang mempersyaratkan standar lingkungan ketat,” kata Siman.

Piranti dunia

Sementara itu, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan Slamet Riadi Gagas disela-sela melihat hutan rakyat Selopuro menjelaskan, sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi persyaratan standar produk atau proses.

“Mengapa itu dilakukan, karena sertifikasi/standardisasi sudah menjadi piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa kini tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk-produknya.

“Itu semua juga permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan,” katanya.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, melalui penyediaan perangkat untuk mencapai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan kesempatan pada pasar untuk mendapatkan barang/jasa dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, membangun mekanisme yang dapat membantu penyediaan dana bagi pengelolaan hutan yang baik, mengurangi biaya penegakan hukum di bidang kehutanan, dan meningkatkan penerimaan dari hutan.

Khusus untuk Indonesia, ia menegaskan bahwa standar LEI mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya. “Sebenarnya standar LEI bahkan lebih ketat,” katanya.

Menurut Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto, bentuk keunggulan sistem sertifikasi LEI di antaranya dirancang khusus untuk pengelolaan hutan di Indonesia, memiliki fokus dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat, segala prosesnya menggunakan prinsip pelibatan “multistakeholder”, penilaian oleh pihak ketiga, transparansi maksimum, dan sukarela (voluntary).

Selain itu, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, pengusaha hutan dan juga pemerintah. “Jadi memiliki perangkat standar, prosedur, persyaratan dan kelembagaan yang lengkap untuk implementasi di Indonesia,” katanya.

Di samping itu, satu-satunya skema sertifikasi yang mengembangkan sistem yang berbeda bagi tiga tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yakni hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, sehingga ukuran penilaiannya lebih adil.

Menurut Manajer Komunikasi LEI Indra S Dewi, lokakarya dan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur itu untuk memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan melihat langsung praktik pengelolaannya, ke depan kita harapkan media massa juga ikut berkontribusi untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia”.

Sumber: Klik Di Sini

Batu Padas Itu Kini Jadi Ijo Royo-royo

Batu Padas Itu Kini Jadi Ijo Royo-royo 150 150 lei

Wonogiri Mengubah kawasan kering, tandus di selatan Jawa mulai dari Gunungkidul, Wonogiri hingga Pacitan menjadi hutan yang mendatangkan keuntungan bukanlah perjuangan mudah. Berikut laporan wartawan SOLOPOS, Suharsih, dari perjalanan dua hari menelusuri hutan rakyat di kawasan selatan Jawa, Rabu-Kamis (21-22/4).

Menelusuri kawasan selatan Jawa mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta; Pracimantoro, Giriwoyo, Batuwarno, Wonogiri hingga Pacitan, Jawa Timur, menjadi perjalanan menyenangkan. Hamparan hijau pepohonan dan tanaman terbentang sejauh mata memandang dengan gundukan bukit di kiri kanan jalan.

Hampir tidak terlihat sama sekali batu-batu padas yang menjadi struktur utama sebagian besar kawasan yang termasuk gugus karst itu. Semuanya sudah tertutup oleh tanaman, mulai dari jati, sengon, trembesi, mahoni dan tanaman kayu lainnya.

Di sela-sela tanaman itu, tumbuh berdampingan tanaman semusim seperti singkong, kacang dan lain-lain yang ditanam petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upaya penanaman hutan di wilayah selatan Jawa itu telah dilakukan sejak 1950-an. Keterbatasan akses pada hutan negara, rusak dan kritisnya lahan dan lingkungan sekitar, serta kebutuhan akan kayu, pakan ternak, dan sumber air, mendorong masyarakat menanami lahan miliknya dengan tanaman kayu (tahunan) di samping tanaman semusim. Maka kemudian tumbuhlah hutan rakyat, yang dinamai dengan macam-macam istilah oleh masyarakat setempat mulai dari wana, alas, talun, kebun campur dan lembo.

Masyarakat Selopuro, Kecamatan Batuwarno sebagai kelompok masyarakat pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) pada 2004, membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun untuk menumbuhkan budaya menanam dan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan tetap lestari.

Beberapa pelopor penanaman hutan di Selopuro dan Batuwarno umumnya, seperti Misman dan Siman, merasakan betul beratnya tantangan itu. Bersama LSM Persepsi sebagai pendamping, mereka mematahkan tantangan itu, sehingga kini mereka bisa dengan bangga menyebut laju penanaman lebih tinggi dibandingkan laju penebangan.

”Pada awal rintisan, kami bahkan sampai melakukan pembibitan sendiri dan hasilnya kami bagikan kepada masyarakat sekitar sini agar mereka mau menanami lahannya dengan tanaman kayu,” ujar Misman. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini