LEI

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel

Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Putussibau, 6 Agustus 2008-Antara): Kearifan tradisional masih terjaga dengan lestari pada sebuah komunitas adat di Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hutan adatnya juga masih terjaga dan lestari sehingga membuahkan hasil sebagai desa adat pertama yang meraih penghargaan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengekploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI, Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu (6/8).

Proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis (7/8) disaksikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari kalangan LSM dan pemerintah daerah dan lembaga donor. Pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerjasama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampinga masyarakat yang berkantor pusat di Pontianak. Organisasi itu adalah Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK), yang kemudian mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang memungkinkan bisa diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Kemudian, pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, dimana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. Semangat utama yang hendak disampaikan dalam pemberian ekolabel ini memberitahu publik baik nasional maupun internasional bahwa di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan, ternyata masih terdapat kearifan tradisional sebuah komunitas adat yang patut dijadikan teladan dalam merawat hutan. Rumah panjang Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik, yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 ha di Kabupaten Kapuas Hulu itu, tidak terlepas dari peran “Rumah Panjang” sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga. Rumah Panjang ini besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan, baik antarwarga maupun antardesa. Saat ini di bawah pimpinan kolektif dari “Tuai Adat”, kepala kampung dan temenggung serta para hulubalangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan “Rumah Panjang”.

Sementara itu, “Pak Janggut” –yang menjadi “Tuai Adat” Suku Dayak Iban di Sungai Utik–menjelaskan, sebenarnya masyarakat adat, mulai dari nenek moyang hingga kini tertib menjaga hutan, karena hal itu sudah ada aturannya dalam adat mereka–dan hal itu dipahami sejak dari orang tua yang diturunkan kepada anak, kepada cucu dan seterusnya hingga saat ini. “Sayur dan ikan selalu ada dan tersedia, masyarakat memiliki batas-batas daerah sesuai kesepakatan, dan (tutupan) hutan menuju ke taman nasional juga diberi tanda,” kata Pak Janggut.

Perbatasan hutan adat Suku Dayak Iban Sungai Utik adalah dengan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK), yang berada di perbatasan tiga negara, yakni Indonesia-Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kondisi ideal ini, tidak dimiliki kampung-kampung lain di sekitar Sungai Utik yang “tidak beruntung” dalam membangun pranata rumah panjang mereka. Kebijakan “rumah sehat” dari pemerintah diberlakukan dan wilayah hutan sudah dikapling menjadi HPH (hak pengusahaan hutan) sehingga membangun rumah panjang menjadi mustahil. Sekalipun beberapa mempunyai rumah panjang, tetapi terlalu kecil untuk menampung semua warga. Akibatnya mereka menjadi komunitas Iban yang tercerai berai dalam satuan rumah keluarga inti.

Dari studi yang dilakukan oleh LEI pada tahun 2005, tawaran investor kayu dari Malaysia, yang sangat memahami masyarakat Iban di Serawak, sulit ditolak kampung-kampung di luar komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Para peneliti LEI itu adalah Satria Astana, Wibowo Djatmiko, Semiarto Aji, Luhut Simanjuntak dan Wahyu F Riva. Studi itu mendapati bahwa selain keuntungan dari usaha menebang dan mengolah kayu, kepada mereka juga dijanjikan untuk dibuatkan rumah panjang apabila mau melepas hutan adat untuk diambil kayunya. Dalam konteks persaingan dengan kampung lain, identitas kampung yang diperkuat oleh rumah adat menjadi penting. Karena itulah, orang Dayak Iban Sungai Utik membanggakan keaslian dan ketuaan rumah panjangnya, sementara kampung lain yang tidak memiliki rumah panjang, juga menyimpan harapan untuk suatu saat memilikinya dalam bentuk yang bisa dibanggakan.

Usaha kayu menjadi harapan yang paling masuk akal, apalagi tambahan fasilitas berupa listrik dan jalan beraspal juga dijanjikan oleh investor. Ketika usaha kayu berjaya, kampung-kampung lain dapat memamerkan diri pada orang Sungai Utik bahwa mereka juga sudah mempunyai rumah panjang lengkap dengan listrik dan jalan aspal yang belum dimiliki Sungai Utik. Namun demikian kerusakah lingkungan seperti sungai yang berlumpur adalah harga yang harus ditebus oleh kampung lain itu. Dalam hal ini, Pak Janggut menyatakan bahwa alam dan sungai adalah nafas manusia, kalau tidak dilindungi akan berisiko terhadap masyarakat. “Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia,” katanya. Namun demikian Pak Janggut tetap khawatir mengenai perambahan hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman. Hal ini disebabkan letak Kampung Suku Dayak Iban Sungai Utik yang berada di lintasan strategis dekat dengan perbatasan Serawak, Malaysia.

Kampung Sungai berdekatan dengan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Mungguk dan Kampung Lauk Rugun. Kecamatan Embaloh Hulu berbatasan dengan Serawak di bagian Utara dan Barat, Kecamatan Putussibau di bagian timur, dan Kecamatan Batang Lupar di bagian selatan. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Serawak (Malaysia) di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Timur di bagian Timur, Kabupaten Sintang di bagian Selatan dan Barat. Selain itu kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis kayu. Jenis-jenis meranti dan kapur merupakan jenis dominan. Jenis kayu lainnya antara lain ladan, gerunggang (bahan pembuat sirap atap), kempas, dan jelutung.

Suku Dayak memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan pembuat sampan, dan kayu bakar, namun jenis-jenis kayu di kawasan hutan Sungai Utik merupakan jenis komersial yang laku dijual. “Masalah yang paling berat adalah menjaga agar hutan tidak hilang akibat perubahan lahan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit,” kata Pak Janggut dalam studi LEI saat ditanyakan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Sungai Utik berkaitan dengan keberlanjutannya. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan komunitas Dayak Iban Sungai Utik terus dilanjutkan dengan proses sertifikasi ekolabel, dan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh PT MAL pada bulan Mei 2008. “Masyarakat ingin pengakuan yang tertulis supaya didengar oleh orang luar, ada dokumen-dokumennya. Sertifikasi merupakan titik penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikasi Sui Utik (Sungai Utik) diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan dunia,” katanya. WAH Sumber : Antara

Sungai Utik, Pelindung Hutan Hujan Tropis di Kalimantan Barat

Sungai Utik, Pelindung Hutan Hujan Tropis di Kalimantan Barat 150 150 lei

(Bogor, 15 Juli 2008):  Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik, Benteng Pelindung Hutan Hujan Tropis di Kalimantan Barat Kearifan Tradisional Suku Dayak Membentengi Hutan dari Perambahan dan Penebangan Liar.

Menjadi menarik, di tengah maraknya eksploitasi dan konversi hutan menjadi pertambangan dan perkebunan ketika ada sebuah komunitas adat, Suku Dayak Iban Sungai Utik, yang masih memegang teguh aturan adatnya dan menolak tawaran investor untuk mengeksploitasi hutan adatnya. Hingga kini hutan mereka masih terawat baik. Penolakan untuk mengambil kayu secara besar-besaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa adat telah mengatur bagaimana memanfaatkan kayu di hutan. Pengambilan kayu dalam jumlah masif bertentang dengan hukum adat di Sungai Utik. Ketaatan pada adat dan norma sosial komunitas Dayak Iban Sungai Utik yang menempati kawasan hutan seluas 9.452,5 ha di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini tidak terlepas dari peran Rumah Panjang sebagai identitas dan pengikat solidaritas warga.

Rumah Panjang besar sekali peranannya dalam mengontrol akses dan kepemilikan lahan baik antar warga, maupun antar desa. Saat ini, dibawah pimpinan kolektif dari Tuai Adat, Kepala Kampung dan Temenggung serta dibantu para hulubalangnya, semua masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat pertemuan Rumah Panjang. “Sebenarnya masyarakat adat mulai dari nenek moyang tertib menjaga hutan, sudah ada aturannya dalam adat. Masyarakat mengharapkan hutan utuh dan normal tempat mengambil kebutuhan sehari-hari. Sayur dan ikan selalu ada dan tersedia. Masyarakat memiliki batas-batas daerah sesuai kesepakatan. Tutupan (hutan) menuju ke Taman Nasional juga diberi tanda ,” demikian penjelasan Pak Janggut tentang penggunaan aturan adat Suku Dayak Iban. Pak Janggut sehari-harinya adalah Tuai Adat Suku Dayak Iban di Sungai Utik.

Kondisi ideal ini tidak dimiliki kampung-kampung lain di sekitar Sungai Utik yang ‘tidak beruntung’ dalam membangun pranata Rumah Panjang mereka. Kebijakan “rumah sehat” dari pemerintah diberlakukan dan wilayah hutan sudah dikapling menjadi HPH sehingga membangun rumah panjang menjadi mustahil. Sekalipun beberapa mempunyai rumah panjang tetapi terlalu kecil untuk menampung semua warga. Akibatnya mereka menjadi komunitas Iban yang tercerai berai dalam satuan rumah keluarga inti. Dari studi yang dilakukan oleh Lembaga Ekolabel pada tahun 2005, tawaran investor kayu dari Malaysia, yang sangat memahami masyarakat Iban di Serawak, sulit ditolak kampung-kampung di luar komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Selain keuntungan dari usaha menebang dan mengolah kayu, kepada mereka juga dijanjikan untuk dibuatkan rumah panjang apabila mau melepas hutan adat untuk diambil kayunya.

Dalam konteks persaingan dengan kampung lain, identitas kampung yang diperkuat oleh rumah adat menjadi penting. Karena itulah, orang Dayak Iban Sungai Utik membanggakan keaslian dan ketuaan rumah panjangnya; sementara kampung lain yang tidak memiliki rumah panjang, juga menyimpan harapan untuk suatu saat memilikinya dalam bentuk yang bisa dibanggakan. Usaha kayu menjadi harapan yang paling masuk akal, apalagi tambahan fasilitas berupa listrik dan jalan beraspal juga dijanjikan oleh investor. Ketika usaha kayu berjaya, kampung-kampung lain dapat memamerkan diri pada orang Sungai Utik bahwa mereka juga sudah mempunyai rumah panjang lengkap dengan listrik dan jalan aspal yang belum dimiliki Sungai Utik. Namun, kerusakan lingkungan seperti sungai yang berlumpur adalah harga yang harus ditebus oleh kampung lain itu. Dalam hal ini Pak Janggut pun berujar, ”Alam dan sungai adalah nafas manusia, kalau tidak dilindungi akan beresiko terhadap masyarakat. Air adalah darah, tanah adalah asal dan tempat kembali manusia.” Pak Janggut mengkhawatirkan soal perambahan hutan untuk perkebunan dan hutan tanaman yang kini marak. Hal ini disebabkan letak Kampung Suku Dayak Iban Sungai Utik yang berada di lintasan strategis dekat dengan perbatasan Serawak, Malaysia.

Kampung Sungai Utik terletak di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, bersama-sama dengan 2 kampung lainnya, yaitu Kampung Mungguk dan Kampung Lauk Rugun. Kecamatan Embaloh Hulu berbatasan dengan Serawak di bagian Utara dan Barat, Kecamatan Putussibau di bagian timur, dan Kecamatan Batang Lupar di bagian selatan. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan dengan Serawak (Malaysia) di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Timur di bagian Timur, Kabupaten Sintang di bagian Selatan dan Barat. Selain itu kawasan hutan Sungai Utik kaya akan beragam jenis pepohonan dan satwaliar. Bermacam jenis meranti, kapur, ladan, gerunggang (bahan pembuat sirap atap), kempas, jelutung, dan beragam jenis rotan dan damar.

Suku Dayak memanfaatkannya untuk bahan bangunan, bahan pembuat sampan, tikar, dan kayu bakar. Jenis-jenis kayu di kawasan hutan Sungai Utik merupakan jenis komersial yang laku dijual. Kawasan hutan di Sungai Utik masih banyak dihuni oleh jenis-jenis rusa, kijang, babi hutan, kura-kura, labi-labi, macan dahan, beruang, dan ular, termasuk beragam jenis burung dan ikan. “Masalah yang paling berat adalah menjaga agar hutan tidak hilang akibat perubahan lahan untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit”, demikian tutur Pak Janggut ketika LEI menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Sungai Utik berkaitan dengan keberlanjutannya. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan komunitas Dayak Iban Sungai Utik terus dilanjutkan dengan proses sertifikasi ekolabel LEI, dan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh PT. Mutuagung Lestari pada bulan Mei 2008.

“Masyarakat ingin pengakuan yang tertulis supaya didengar oleh orang luar, ada dokumen-dokumennya. Sertifikasi merupakan titik penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikasi Sui Utik diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Masyarakat harus bisa mengikuti arus perubahan dunia. Budaya bisa dipakai secara adil.” Bagi komunitas Dayak Iban Sungai Utik, sertifikasi digunakan untuk menyelamatkan hutan, alam dan jiwa. Ibarat mantri (dokter), sertifikasi dapat menjadi obat.

Setelah mendapatkan sertifikasi komunitas Dayak Iban Sungai Utik tidak lantas mengeksploitasi hutannya untuk menambah tingkat perekonomiannya. Mereka bersepakat menggunakan perencanaan pemanenan. “Ada kesepakatan untuk memperbolehkan menebang tapi ada perencanaan, berapa yang boleh diambil, kayu seperti apa yang boleh diambil. Kami juga mengumpulkan masyarakat, agar tidak bekerja mengambil kayu sebagai pencaharian utama, tetapi mengusahakan kebun karet, coklat, dan tebu,” jelas Pak Janggut.

Terpeliharanya kearifan tradisional berupa hukum adat yang menyertai keberadaan rumah panjang, ditambahi dengan sertifikasi ekolabel LEI yang mereka peroleh melalui proses pendampingan bertahun-tahun oleh para pendamping, memancangkan sebuah kepastian dari orang Sungai Utik : mereka tidak akan tergoda oleh investor yang menawar hutan mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia, lei@indo.net.id, ph: +62-251-340744 dan 08128161339.

Tentang Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) LEI adalah organisasi berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Sistem Sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1 juta ha hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Riaupulp Pertahankan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari LEI

Riaupulp Pertahankan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari LEI 150 150 lei

(Jakarta, 08 Juli 2008-Riauterkini): Berdasarkan hasil penilikan I (surveillance audit) yang dilakukan lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari, PT Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp) berhasil mempertahankan Sertifikasi Pengelolan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diraih Riaupulp tahun 2006 lalu. Pengumuman hasil penilikan sertifikat PHTL LEI Riaupulp ini dilakukan Selasa (7/8) besok di Jakarta .

Kegiatan penilikan yang dilakukan lembaga sertifikasi kepada perusahaan yang berhasil mendapatkan sertifikat PHTL LEI dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja unit manajemen yang bersangkutan untuk memutuskan selanjutnya apakah sertifikat tersebut masih layak untuk diberlakukan. Penilikan terhadap kinerja unit manajemen dilakukan minimum empat kali selama masa berlakuknya sertifikat yakni lima tahun.

Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia , Taufiq Alimi senin (6/8) mengatakan, Riaupulp merupakan satu-satunya perusahaan hutan tanaman yang memperoleh sertifikat LEI pada Maret 2006 lalu. Setiap tahun, lembaga sertifikasi yang ditunjuk LEI melakukan audit penilikan untuk menilai apakah sertifikasi masih layak diberikan atau dicabut. Untuk sertifikasi Riaupulp dilakukan oleh PT Mutuagung Lestari, dimana keberhasilan ini dituangkan dalam surat No. 673.3/MUTU/VI/07.

“Dari hasil audit, kita melihat komitmen serius Riaupulp untuk menjalankan pengelolaan hutan yang lestari. Kami menilainya secara ketat, dari aspek sosial dan aspek lingkungan. Riaupulp berhasil mempertahankan sertifikat PHTL LEI untuk penilikan tahun pertama,” kata Taufiq.

Sertifikasi ini diberikan untuk areal konsesi Riaupulp sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.137/Kpts-II/ 1997 seluas 159.500 ha. Sertifikat itu berhasil dipertahankan karena Riaupulp memenuhi kaidah yang ditetapkan LEI dalam mengelola hutan tanaman industri sebagai bentuk pengelolaan hutan yang lestari. Aspek sosial mencakup hubungan dengan masyarakat serta penanganan perburuhan. Sedangkan aspek lingkungan dinilai dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Taufiq menambahkan, sejalan aturan pemerintah, saat ini dibutuhkan perusahaan sumber daya alam yang melakukan pengelolaan hutan yang lestari, memiliki nilai tambah bagi pemasaran, dan menjadi patron cara menjalankan bisnis berbasis sumber daya alam yang benar.

“Riaupulp harus terus meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkeadilan. Ini penting agar bisnis yang dijalankan tidak mencederai keadilan, terkait dengan masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Riaupulp Rudi Fajar didampingi PR Coordinator Riaupulp, Salomo Sitohang menegaskan, keberhasilan ini merupakan bukti komitmen dalam menjalankan indusri kehutanan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

“Sertifikat ini memastikan bahwa produk Riaupulp berasal dari hutan tanaman yang dikelola berkelanjutan dengan memadukan keseimbangan aspek sosial dan lingkungan,” tegas Rudi.***(H-we)

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi 150 150 lei

(Yogyakarta, 08 Juli 2008-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM.

Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufig Alimi mengatakan, melalui sertifikasi itu semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan, karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujar dia.

Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria. Pertama, aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa. Kedua, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan. Ketiga, aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. (RIS)

Verified Legal Origin is A Must

Verified Legal Origin is A Must 150 150 lei

(Jakarta, 20 Juni 2008): Pembahasan sertifikasi Verified Legal Origin (VLO), atau yang juga dikenal dengan Legal Origin Verification (LOV), tidak bisa lepas dari kebobolan Negara yang bertubi-tubi akibat praktek penebangan liar yang semakin ‘menggila’ pasca era reformasi. Ini berakibat semakin diperketatnya syarat legalitas kayu yang berasal dari Indonesia .

Standar legalitas tersebut muncul, atau lebih tepatnya dimunculkan oleh Lembaga akrediasi dan sertifikasi dunia untuk menopang lambatnya kemajuan sertifikasi hutan lestari dan perusahaan penghasil produk berbahan baku kayu di Negara-negara produsen kayu tropis yang hanya mencapai 6%; kendati telah diyakini sebagai sebuah keniscayaan, sertifikasi merupakan sebuah sarana praktis dan realistis untuk memverifikasi asal usul legal produk kayu dengan cara yang dapat dipercaya dan diterima pasar. Maka Forest Stewarship Council membahasakannya dengan “Certification is not Enough”.

Illegal logging menjadi perhatian dunia sejak akhir 1990-an dan menjadi komponen penting dalam G8 Action Plan of Forest, dan menjadi isu utama dalam konfrensi FLGT yang dikoordinasikan oleh World Bank yang diselenggarakan di Bali, September 2001 dan di Afrika (Yaounde, Oktober 2003). Dalam keputusannya, perlu dilakukan tindakan serius, termasuk mengadakan kerjasama di antara otoritas-otoritas hokum di dalam atau antara Negara untuk mencegah pergerakan kayu-kayu illegal, dan sekaligus mengeksplorasi bagaimana mangeliminir upaya-upaya kegiatan ekspor impor yang mengarah pada pemanenan kayu illegal. Berdasarkan FLEGT Action Plan, diperlukan sebuah system untuk menilai lisensi dalam meluluskan kayu legal yang dipersyaratkan bagi negara-negara pengekspor kayu (producer countries) yang ditujukan ke Negara-negara pengimpor kayu (Uni Eropa). Standar penilaian ini juga harus memperhatikan ketentuan internasional lain semacam CITES yang harus menjadi rujukan penilaian lolos tidaknya lisensi. Dari hasil pertemuan FLEGT di Bali itu, Pemerintah Inggris menginginkan adanya perjanjian bilateral dengan Indonesia dan telah ditandatangani MOU pada bulan April 2002. Pada MOU tersebut berisi elemen-elemen penting seperti : melakukan identifikasi kunci pada reformasi badan legislatif dan multistakeholder consultation yang dibangun untuk memberikan support yang luas terhadap penanggulangan IL.

Mengutip tulisan Daru Asycarya, samapai sekarang ada 2 pandangan yang terpecah di negara-negara importir kayu, yaitu : 1) menekankan pada bukit bahwa kayu yang diperodukis sudah sesuai dengan regulasi negara tempat kayu asal. Namun celakanya apa yang disebut legal bagi negara yang satu belum tentu legal bagi negara-negara yang lain sehingga pendekatan ini tidak mudah diterapkan pada level playing field. Bahkan di negara-negara yang berdekatan seperti Indonesia dan Malaysia memiliki aturan yang sangat berbeda dalam konteks legalitas ini. 2) Pandangan yang lebih moderat, beberapa negara tidak terlalu berpegang pada regulasi mereka (baca : negara-negara produsen), yang penting asal pasar di Eropa menerima produk mereka. Konsekwensinya, mereka berarti telah melanggar komitmen untuk mendukung penggunaan kayu yang berasal dari sumber yang sustainable.

Uni Eropa sebagai negara importir lebih menaruh perhatian pada pendapat pertama. Uni Eropa (EU) melalui bendera FLEGT telah melakukan finalisasi FLEGT Action Plan. Action Plan tersebut menekankan perjanjian bilateral negara-negara yang melakukan kerjasama mengisukan adanya ijin legalitas untuk semua ekspor kayu ke Uni Eropa. Yang menjadi landasannya adalah deklarasi yang dibuat di Bali dan The Hague yang menyuarakan bahwa permintaan produk yang sustainable merupakan high priority dalam agenda politik. Negara-negara Uni Eropa yang lebih menghendaki green procurement ini adalah : UK, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman, dan Swedia. Saat ini FLEGT sedang merekomendasikan bahwa EU menakan pemerintah untuk mendukung ECAs (Export Credit Agencies) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan benar mengenai legalitas dari para pelanggan pengelola Sumberdaya Hutan.

Definisi Legal
Daru menambahkan, sebelum pengembangan sistem LOV menurut mereka, pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab adalah : ”How to define legality in the context of curning illegal timber ? ”. Bila itu sudah terjawab, maka ada tiga tahap untuk melakukan verifikasi kayu :
1. Legal,
2. Legal and implementing a program to achieve sustainibility
3. Legal dan sustainable (SFM Certification).

“Prinsip legalitas bisa dijalankan berdasar pada : criteria legalitas yang dapat diaudit, menggambarkan peraturan dan perundangan nasional atau prinsip-prinsip yang disepakati secara internasional, dan diakui oleh stakeholder, “ papar Antoine de La Rochefordiere.

Taufiq Alimi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia menegaskan, “Definisi legalitas harus tetap mengarah pada sustainability, bukan hanya sebatas pernyataan dan bukti legal.”

Prinsip sustainability berarti menjamin keberlangsungan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi social. Dalam konteks ini, katagori kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu yang tidak mendukung sustainability, tidak berasda dalam katagori legal”.

“Perlu diingat, pada prateknya Legal Origin Verification (LOV) tidak hanya bermain di areNA industri saja, tetapi konteks Sustainable Forest Management, dalam unit manajemen, LOV sangat penting dilakukan degan apa yang disebut “LHC” atau Legal Harvesting Compliance. LHC harus memperhatikan beberapa criteria seperti internal Chain of Custody. Penetapan panen lestari, dan kepastian hokum pada penggunaan lahan.” Tambah Taufiq.
Tulisan ini Diunduh dari WoodBiz Edisi Juni 2008

Peredaran Kayu Ilegal Memprihatinkan

Peredaran Kayu Ilegal Memprihatinkan 150 150 lei

(Yogya, 15 Mei 2008-KR) – Peredaran kayu ilegal di Indonesia cukup memrihatinkan. Karena itu, keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diharapkan mampu memfasilitasi berbagai kepentingan dalam pengelolaan perkayuan nasional secara kredibel, efisien dan adil. Sebab, selama ini dalam masalah perkayuan masih banyak hal yang tidak jelas atau ‘abu-abu’, sehingga memunculkan kerentanan dan kerawanan berbagai tindakan penyimpangan. Dengan adanya kejelasan dan kepastian menyangkut legalitas kayu, diharapkan semua pihak bisa berjalan secara proporsional dan sumberdaya kayu nasional semakin terselamatkan.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menjawab pertanyaan KR di sela Seminar dan Konsultasi Publik ‘Kelembagaan Verifikasi Legalitas Kayu: Bagaimana Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia’, di Hotel Jayakarta Yogyakarta, Rabu (14/5).
“Jadi kepentingan semua pihak diwadahi. Bagi pengusaha, asal semua jelas sebenarnya mereka tidak masalah, yang penting ada kepastian, ini legal dan itu ilegal. Yang repot itu kalau tidak jelas aturannya, sehingga ke mana pun mereka bergerak bisa terjerat hukum,” kata Taufiq Alimi.

“Nah, kondisi sekarang masih banyak yang tidak jelas atau ‘abu-abu’ seperti itu. Karena banyak wilayah ‘abu-abu’nya, maka banyak sekali kerawanan yang muncul. Akhirnya pengusaha pun lebih baik membayar saja yang penting usahanya lancar. Kalau wilayah ‘abu-abu’ ini terus dibiarkan ada, maka akan menyulitkan semua pihak. Pengusaha repot, penegak hukum kesulitan mengambil tindakan, LSM juga kerepotan dalam mengontrol pemanfaatan hutan, dan sebagainya,” paparnya.

Tapi ia bersyukur, berbagai jajaran dari pusat hingga daerah termasuk para pengusaha telah bertekad untuk segera meniadakan wilayah ‘abu-abu’ ini agar semuanya penuh kepastian dan kejelasan. Dengan kejelasan, semua pihak akan berjalan secara proporsional dan memudahkan kerja masing-masing. Pengusaha jadi tenang berusaha, petugas atau aparat penegak hukum juga tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan karena tidak khawatir nantinya hanya dimentahkan di pengadilan karena banyaknya argumen yang bisa dipakai, dan sebagainya.

Sedang Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Ir Ahmad Dawam menjelaskan, luas hutan negara di DIY 18.821,92 hektar dan potensi hutan rakyat 104.630-125.000 hektar, dengan jenis tanaman terbanyak berupa jati, mahoni, sonokeling, akasia, dan campuran.

Terkait sertifikasi,saat ini sudah ada tiga kawasan hutan rakyat yang telah memiliki sertifikasi pengelolaan hutan lestari, yakni di wilayah Panggang, Playen dan Nglipar Gunungkidul. “Untuk peredaran kayu, paling banyak di bawah diameter 30 cm. Karena itu, secara ekonomis masih kurang menguntungkan. Sementara 2006 ke 2007 kemarin, terjadi kecenderungan penurunan peredaran kayu di DIY. Industri penggergajian kayu pun kini tinggal 69 unit,” jelas Ahmad Dawam. (San)-c

Standarisasi Legalitas Kayu Dorong Pengelolaan Hutan Lestari

Standarisasi Legalitas Kayu Dorong Pengelolaan Hutan Lestari 150 150 lei

(Samarinda, 03 April 2008): Pemberlakuan system verifikasi standar legalitas kayu akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di dunia dalam pengelolaan hutan lestari. “Standar ini memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan pada kelestarian,” kata Manajer Komunikasi Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Samarinda, Rabu (2/4)

Menurut Indra sisten verifikasi standar legalitas kayu itu juga dapat menghindari penebangan pohon secara berlebih (overharvesting) karena ada jatah atau kuota pohon yang bisa ditebang. “Verifikasi itu bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan menjamin fungsi ekologi dan sosial hutan yang tetap terjaga,” kata Indra sperti dilansir Antara.

Indra mengatakan, kayu hasil hutan atau nonhutan merupakan komoitas yang menarik.

Sejak Indonesia mulai melakukan pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan di akhir era 1960-an, hutan dan kayu menjadi salah satu bahan bakar utama bahkan saat minyak belum menjadi penopang utama, ekspor kayu menjadisumber devisa.

Ketika harga minyak dunia turun pada awal 1990-an hingga awal 2000-an, pemerintah juga mengandalkan. Ketika itu, hasil hutan Indonesia, terutama kayu lapis (plywood) merajai pasar dunia dan menjadi penyumbang utama devisa Indonesia. ”Sayangnya, pada masa itu pengelolaan kayu dari hutan tidak sepenuhnya di lakukan secara baik dan benar,” kata dia.

Menurut dia, konsep – konsep silvikultur (ilmu tentang pembudidayaan dan pemeliharaan hutan) yang melandasi berbagai aturan ternyata tidak benar – benar dilaksanakan di lapangan. ”Akibatnya hutan Indonesia mengalami dua masalah besar yaitu penebangan berlebih dan pembalakan liar,” kata dia.

Indonesia dan dunia, kata Indra, menyadari hal itu ketika berbagai dampak sudah muncul sep[erti banjir dan kemarau berkepanjangan serta kepunahan berbagai spesies satwa endemik Indonesia.”Orang hutan kehilangan habitatnya, harimau, burung makin langka.

Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan juga terganggu,”kata dia.

Ia mengatakan ada sekitar 20-30 orang yang hidupnya bergantung pada kelestarian hutan.

Sementara itu, anggota (konstituen) LEI dari unsur akademik Agus Setyarso mengatakan, sertifikasi ekolabel, yang kini sedang terus dikampanyekan LEI bukan lahir karena desakan luar negeri, melainkan sebuah kebutuhan bagi upaya pengelolaan hutan dengan cara baik dan lestari.

”Sertifikasi elolabel bagi unit manajemen pengelolaan hutan dan verifikasi kayu adalah sebuah kebutuhan, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Agus Setyarso. (tp)

Sertifikat Ekolabel Bukan Karena Desakan Luar Negeri

Sertifikat Ekolabel Bukan Karena Desakan Luar Negeri 150 150 lei

(Samarinda, 02 April 2008-ANTARA News): Sertifikasi ekolabel, yang kini sedang terus dikampanyekan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), bukan lahir karena desakan luar negeri, melainkan sebuah kebutuhan bagi upaya pengelolaan hutan dengan cara baik dan lestari.

“Sertifikat ekolabel bagi unit manajemen pengelola hutan dan verifikasi kayu adalah sebuah kebutuhan, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Dr Agus Setyarso, anggota (konstituen) LEI dari unsur akademik, sekaligus Ketua Komisi Pengarah Tim Kerja Standar Verifikasi Legalitas Kayu di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan Muklis, wakil dari unsur perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada Seminar dan Konsultasi Publik bertema “Standar Legalitas Kayu: Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia” yang diadakan LEI dengan “Center for Social Forestry” (CSF) Universitas Mulawarman.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

Sistem sertifikasi LEI yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan memberi perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomis aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi.

Pada kesempatan diskusi, Muklis menanyakan apakah skema sertifikasi ekolabel yang memakan waktu lama itu hanya karena desakan luar negeri, khususnya pasar di negara barat, yang mempersyaratkan secara ketat bahwa kayu-kayu dari negara pemasok, termasuk Indonesia, diperoleh dengan cara yang legal dan baik.

Sebagai pebisnis di bidang kehutanan, kata Muklis, pihaknya ingin mengetahui nilai lebih apa yang dapat diperoleh bila mengikuti skema ekolabel. “Apakah ada jaminan bahwa setelah mendapat sertifikat ekolabel, maka ada harga yang lebih baik dibandingkan bila tidak mengikutinya,” katanya.

Atas pertanyaan itu, Agus Setyarso –yang juga staf pengajar Fakultas Kehutanan di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta– menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan “premium price” yang bisa diperoleh unit manajemen HPH, baik yang dikelola pebisnis maupun masyarakat.

“Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30 persen, dan kelebihan harga itu disebut `premium price`,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa skema sertifikasi itu juga dimaksudkan bagi tertibnya lalu-lintas kayu di dalam negeri, dan instrumennya adalah melalui verifikasi legalitas kayu tersebut.

Melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) pada hutan yang dikelola masyarakat adat di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dan Klaten, Jawa Tengah, masyarakat di beberapa desa bisa memenuhi pesanan pasar luar negeri yakni mengirimkan sebanyak dua kontainer (kurang lebih 100 meter kubik), dan bisa mendapatkan penghasilan senilai Rp350 juta tiap desa.

Sementara itu, Manajer Komunikasi LEI, Indra Setia Dewi mengemukakan, skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti itu kini juga dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang merupakan tempat tinggal suatu komunitas adat Kampung Sungai Utik.

Ia menjelaskan, tekanan sosial, politik, dan ekonomi terhadap kawasan hutan yang dihuni oleh komunitas adat tersebut cukup besar karena terletak di atas kawasan hutan produksi pada perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, dimana di sepanjang wilayah perbatasan tersebut pemerintah daerah berencana menjadikan kawasan perkebunan sawit seluas satu juta hektar.

Komunitas adat Kampung Sungai Utik telah berhasil melestarikan kawasan hutan seluas 9.452,5 ha secara turun temurun, walaupun potensi hasil hutan kayunya tidak kalah dengan potensi hasil hutan kawasan konsesi, sebab jenis-jenis kayu yang tumbuh di kawasan itu juga merupakan jenis-jenis komersial seperti Meranti, Ramin, Kempas, dan lain-lain.(*)

COPYRIGHT © 2008

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari 150 150 lei

(10 Maret 2008, Jakarta , Kompas):  Pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif bagi industri mebel dan kerajinan yang serius menjalankan dan telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang lestari.

Salah satu insentif yang telah diberikan bagi perusahaan yang bersertifikasi adalah menyusun izin penebangan kayu atau rencana kerja tahunan (RKT).

”Ke depan perlu dicari apa yang bisa menjadi insentif bagi perusahaan agar bisa mempercepat pencapaian kinerja maupun memenuhi indikator-indikator (pengelolaan hutan lestari). Saya yakin, saat pasar memberikan premium price (harga premium) terhadap produk mebel dan kerajinan yang bersertifikasi ramah lingkungan, itu akan memotivasi perusahaan yang lain,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam seminar ”The Green Furniture” di Jakarta , Sabtu (8/3).

Seminar ini diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), The Nature Conservancy (TNC), dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di sela International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2008 di Pekan Raya Jakarta.

Asmindo menaungi sedikitnya 3.000 usaha kecil dan mikro mebel dan kerajinan. Industri ini telah menyediakan lapangan kerja sedikitnya 11 juta orang.

Hampir 60 persen bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan berasal dari hutan tanaman rakyat, sedangkan sisanya berasal dari hutan alam.

Produk utama
Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono mengatakan, pihaknya telah mendorong semua anggotanya untuk mulai menanami hutan dengan bibit jati unggul. Langkah ini dijalankan bekerja sama dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Mebel dan kerajinan termasuk salah satu produk utama nasional dan salah satu dari sepuluh industri unggulan. Ini tercermin dari kinerja ekspor yang pada 2007 diperkirakan mencapai 2,7 miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun) naik dari 2,5 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun) tahun 2006.

”Kami ingin membuktikan bahwa produk mebel dan kerajinan Indonesia berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan,” kata Ambar.

Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi menambahkan, Indonesia memiliki 1,5 juta hektar hutan rakyat yang dikelola 3,5 juta keluarga. Industri pengolahan kayu yang berada di sekitar hutan rakyat bisa menyerap tenaga kerja sedikitnya 1,2 juta orang. (ham)

LEI Luncurkan Sistem Sertifikasi Hutan Bertahap

LEI Luncurkan Sistem Sertifikasi Hutan Bertahap 150 150 lei

(Bogor, 28 Maret 2007): Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi mengemukakan bahwa LEI akan meluncurkan sertifikasi lahan hutan bertahap dengan maksud mengurangi berbagai persoalan pengelolaan hutan di Indonesia.

“Sistem ini terdiri dari prosedur, standar, dan kelembagaan yang sedikit berbeda pendekatannya dibanding sertifikasi biasa,” kata Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi, di Jakarta, Selasa (27/2).

Sementara inti dari sertifikasi bertahap adalah disusunnya suatu rencana aksi dalam berbagai tahap untuk memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan mendapat sertifikat yang adil dan lestari, katanya.

Berbagai penelitian dan pengamatan yang dilakukan LEI menyatakan bahwa kondisi hutan indonesia saat ini telah memasuki tahap yang kritis dengan tingkat kerusakan yang makin memburuk akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, dan berbagai tindakan pengrusakan lainnya.

Padahal pemerintah secara umum telah melakukan berbagai upaya seperti perbaikan perangkat kebijakan, penegakkan hukum, advokasi, pendampingan, rehabilitasi lahan, serta upaya-upaya lain dalam menciptakan pengelolaan hutan yang baik dan lestari.

“Untuk membantu pemerintah dalam mengurangi berbagai persoalan tersebutlah, maka LEI meluncurkan sistem sertifikasi bertahap,” katanya.

Sertifikasi bertahap akan memberikan peluang bagi unit pengelolaan untuk menata diri secara bertahap. Sistem ini lebih baik dibanding sistem terdahulu yang mengedepankan pemenuhan berbagai persyaratan dan indikator standar pengelolaan hutan dalam satu penilaian sekaligus.

Penyusunan rencana penataan dilakukan oleh unit pengelola hutan atas masukan berbagai rekanan (stakeholder) yang sama-sama punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan produksi, sosial dan lingkungan.

LEI dan semua konstituennya seperti pemerintah, tokoh lingkungan, akademisi, pemerhati, serta pengusaha dikatakan Taufik akan berkomitmen untuk mengerahkan berbagai upaya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap dapat berjalan dan mencapai tujuannya menciptakan hutan yang lesatari.

“Namun begitu tetap perlunya pihak ketiga yang independen agar proses-proses sertifikasi berjalan obyektif,” lanjutnya.

Pihak ketiga inilah yang akan menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lesatari, sehingga pada periode terakhir dari sistem ini telah dapat memenuhi standar pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hingga saat ini telah 11 unit manajemen dan satu industri yang bersertifikat LEI dalam pengelolaan hutan yang mencapai luas 1,049.711,37 hektare atau sekitar 1,5 persen dari luas hutan Indonesia. LEI sendiri merupakan suatu lembaga mandiri dan nirlaba yang tidak membawa kepentingan politik apapun, namun semata-mata untuk mengembalikan fungsi hutan yang hijau dan lestari. (T.Ve/Tr/toeb/b)