LPI

Tanggapan LEI terhadap Permenhut P 38

Tanggapan LEI terhadap Permenhut P 38 150 150 lei

Tanggapan LEI Seputar Dianulirnya LEI sbg Lembaga Akreditasi SVLK dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK

(Bogor, 16 Juli 2009): Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK dan LPI telah terbit. Rencananya Departemen Kehutanan mulai memberlakukan SVLK pada September 2009.

Atas keputusan pemberlakuan Permenhut tersebut dimana LEI dianulir dari usulan sebagai Lembaga Akreditasi SVLK, Direktur Eksekutif LEI, Agung Prasetyo menyampaikan, ” Munculnya gagasan voluntary certification (LEI, FSC, PEFC) sebagai akibat adanya deficit trust dari publik terhadap self declare dan mandatory certification. Voluntary certification ada karena adaya dukungan publik untuk perubahan ke arah pengelolaan sumberdaya yang lebih lestari. Dalam konteks ini LEI percaya bahwa P.38/Menhut-II/2009 adalah paket dari Mandatory Certification (PHPL dan SVLK) by government, yang nantinya akan tergantung dari para pelaku (penjual dan pembeli, publik) untuk menyikapinya, apakah akan menjadi instrumen yang bisa diterima sebagai alat untuk mengikis deficit trust tersebut, atau hanya akan menjadi bussines as usual.”

Mengenai peran LEI terdahulu dalam SVLK, Agung Prasetyo berujar, ”LEI berterima kasih telah diberi peran besar dalam memfasilitasi pengembangan sistem ini. Ini bagian dari kontribusi LEI terhadap penguatan kapasitas para pihak.”

Tentang kontroversi adanya penurunan standard SVLK, Agung mengatakan bahwa itu akan menjadi ujian tersendiri bagi sistem SVLK oleh publik. Seperti disebutkan dalam pasal 14 Permenhut tersebut bahwa dimungkinkan adanya partisipasi publik sebagai pemantau independen dalam prosesnya nanti.

SVLK akan digunakan sebagai salah satu bahan negosiasi yang utama dengan Uni Eropa terkait Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang telah memasuki putaran kedua pada bulan Juli 2007 lalu.