(Yogyakarta, 26 September 2006-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM. Oleh Ari Susanto Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola oleh tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari, yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.
Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menuturkan, melalui sertifikasi itu, semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujarnya. Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria, yaitu aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi- fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan, dan aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.
Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. Ketua Kelompok Kerja Hutan Lestari Gunung Kidul M Joko Sasono mengungkapkan, ketiga desa itu merupakan pilot project untuk mengawali tercapainya visi Gunung Kidul sebagai kawasan hutan rakyat lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk tahun-tahun selanjutnya, seluruh kawasan hutan rakyat di Gunung Kidul yang tersebar di 144 desa akan disertifikasi bertahap.
Produksi Sementara itu, produksi kayu jati dari hutan rakyat di Gunung Kidul terus mengalami kenaikan setiap tahun, 36.669 m3 (2002), 51.167 m3 (2003), 66.101 m3 (2004), dan 86.633 m3 (2005). Produksi itu lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan industri kayu di DIY dan Jawa Tengah.
Tingginya permintaan bahan baku kayu dari hutan, menurut Joko, dinilai positif bagi petani untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka. Nurcahyo Adi dari World Wild Fund menilai, sertifikasi hutan rakyat merupakan bentuk komitmen masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.