Mebel

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari

Disiapkan, Insentif untuk Produk Mebel Lestari 150 150 lei

(10 Maret 2008, Jakarta , Kompas):  Pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif bagi industri mebel dan kerajinan yang serius menjalankan dan telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang lestari.

Salah satu insentif yang telah diberikan bagi perusahaan yang bersertifikasi adalah menyusun izin penebangan kayu atau rencana kerja tahunan (RKT).

”Ke depan perlu dicari apa yang bisa menjadi insentif bagi perusahaan agar bisa mempercepat pencapaian kinerja maupun memenuhi indikator-indikator (pengelolaan hutan lestari). Saya yakin, saat pasar memberikan premium price (harga premium) terhadap produk mebel dan kerajinan yang bersertifikasi ramah lingkungan, itu akan memotivasi perusahaan yang lain,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam seminar ”The Green Furniture” di Jakarta , Sabtu (8/3).

Seminar ini diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), The Nature Conservancy (TNC), dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di sela International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2008 di Pekan Raya Jakarta.

Asmindo menaungi sedikitnya 3.000 usaha kecil dan mikro mebel dan kerajinan. Industri ini telah menyediakan lapangan kerja sedikitnya 11 juta orang.

Hampir 60 persen bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan berasal dari hutan tanaman rakyat, sedangkan sisanya berasal dari hutan alam.

Produk utama
Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono mengatakan, pihaknya telah mendorong semua anggotanya untuk mulai menanami hutan dengan bibit jati unggul. Langkah ini dijalankan bekerja sama dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Mebel dan kerajinan termasuk salah satu produk utama nasional dan salah satu dari sepuluh industri unggulan. Ini tercermin dari kinerja ekspor yang pada 2007 diperkirakan mencapai 2,7 miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun) naik dari 2,5 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun) tahun 2006.

”Kami ingin membuktikan bahwa produk mebel dan kerajinan Indonesia berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan,” kata Ambar.

Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi menambahkan, Indonesia memiliki 1,5 juta hektar hutan rakyat yang dikelola 3,5 juta keluarga. Industri pengolahan kayu yang berada di sekitar hutan rakyat bisa menyerap tenaga kerja sedikitnya 1,2 juta orang. (ham)

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 14 Mei 2005): “Di Indonesia hanya dua desa di wonogiri yang sudah melaksanakan pengelolaan hutan berbasisi masyarakat lestari (PHBML). Dijadwalkan, beberpa bulan mendatang PHBML akan diperluas ke empat desa lainnya,” ungkap Direktur PERSEPSI Teguh Suprapto saat ditemui Solopos, Rabu (11/5).

Saat ini, imbuh dia, hutan rakyat di dua desa yaitu Selopuro dan Sumber Rejo kecamatan Batuwarno Wonogiri merupakan satusatunya hutan rakyat yang mendapat sertifikasi ekolabel. Otomatis kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat tersebut benar-benar diproses dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkuangan. Petani yang melaksanan PHBL=ML, didampingi oleh Persepsi, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpusat di Klaten.

Menurut Teguh Suprapto, di Selopuro hutan yang sudah bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Selain jati dan mahoni, tanaman utama hutan tersebut juga jenis akasia, trembesi dan mindi.

Saat ini, produksi kayu dari hutan bersertifikasi itu dinilai terlalu kecil dibandingkan kebutuhan kayu bersertifikasi. Karena itu saat ini sedang dijajaki untuk menambah luas lahan hutan rakyat untuk diajukan sertifikasi ke Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Ada empat desa yang masih dipersiapkan yaitu desa Girikikis, Sejati, Tirtosworo dan Guwotirto, yang berada di kecamatan Giriwoyo. Kawasan itu termasuk daerah aliran sungai (DAS) Gajahmungkur yang merupakan daerah tangkapan air hujan.

Terbatas
Hutan rakyat yang berada di empat desa tersebut luasnya mencapai 2700 ha terdiri dari tanah tegalan dan pekarangan dengan melibatkan sekitar 5000 petani. Tentu saja pengelolaan hutan rakyat tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan LEI.

Standar tersebut menurut staf Persepsi Taryanto Wijaya, harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Misalnya petani tidak boleh melakukan tebang habis, namun tebang butuh, yaitu menebang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ekologi. “Di Selopuro dan Sumber Rejo, petani yang menebang satu pohon harus menanam kembali 10-25 tanaman sejenis sampai tanaman hidup,” ujar Taryanto.

Aturan tersebut berlaku sejak 1970 yang diputuskan lewat rembuk desa. Harapannya, aturan tersebut bisa dikuatkan dalam bentuk peraturan desa (Perdes).

Saat ini ada sejumlah kalangan industri yang memesan kayu bersertifikat dari Wonogiri, antara lain PT. Novika dari Denpasar. “Tapi yang menjadi masalah, produksi kayu bersertifikat dari hutan rakyat terlalu sedikit sehingga tak bisa memenuhi permintaan pasar. Padahal harga kayu bersertifikat ekolabel lehih mahal sekitar 30% dibandingkan kayu biasa.”

Terpisah, Ketua Asosiasi Eksportir Mebel dan Kerajinan Surakarta Joko Widodo mengakui minimnya produksi kayu bersertifikat ekolabel. Padahal bayak perusahaan yang mensyaratkan kayu untuk mebel sudah bersertifikasi.

Dia bercerita, beberapa tahun lalu dia rutin menkspor mebel untuk hypermarket Carrefour sebanyak delapan kontainer/bulan. Namun karena kayu untuk mebel itu tak bersertifikat ekolabel, aktivis lingkungan seperti Green Peace berdemonstrasi. Dua tahun lalu Carrefour akhirnya memesan mebel dari Brazil. Kini pihaknya hanya mengekspor mebel untuk industri menengah ke bawah yang belum banyak mempersoalkan ekolabel.