Menhut

Penyerapan Emisi Karbon, Indonesia Sumbang Negara Industri Maju

Penyerapan Emisi Karbon, Indonesia Sumbang Negara Industri Maju 150 150 lei

Jakarta, 17/04 (Suara Karya Online): Indonesia dinilai hanya memberikan sumbangan besar dengan menyerap emisi karbon negara-negara industri.
Selama ini, asap dari cerobong inudustri dari negara-negara maju diserap oleh hutan tropis yang dimiliki Indonesia. Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban, ketentuan mengenai insentif untuk penyerapan karbon belum ada.
“Negara industri melepas CO2 yang diserap hutan di Indonesia dan negara berkembang lain. Namun insentifnya belum ada, sehingga kita bersedekah besar pada mereka,” kata Kaban di Jakarta, kemarin saat menjadi pembicara kunci seminar sehari bertema “Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela” yang diadakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) Dephut.
Menurut dia, negara industri yang banyak melepas emisi CO2 seringkali hanya mempermasalahkan deforestasi. Namun sebaliknya upaya negara berkembang yang menjaga kelestarian hutannya belum dihargai sebagaimana semestinya. “Harusnya aktivis lingkungan kita bisa membantu menyuarakan belum seimbangnya kompensasi atas emisi karbon itu,” katanya.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan lingkungan, termasuk kehutanan dan aktivis lingkungan di Indonesia, perlu mendesak negara industri mengenai insentif dari penyerapan karbon itu. “Jadi harus seimbang. Negara industri mengeluarkan emisi, hutan kita menyerap karbonnya, maka mesti ada insentif sebagai kompensasinya,” katanya.
Studi badan PBB urusan pangan dan pertanian (FAO) tahun 2006 mengemukakan bahwa hutan beserta tanah di bawahnya di seluruh dunia menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon. Ini berarti dua kali lipat jumlah karbon di atmosfer. Sedangkan kerusakan hutan menambah hampir 6 miliar ton CO2 ke atmosfer per tahun. Kaban menjelaskan, dalam hitung-hitungan ekonomi, perdagangan karbon jelas menguntungkan. “Sayangnya hingga kini kita belum untung (dari skema perdagangan karbon) itu. Sudah banyak konsep perdagangan karbon yang berkembang, tapi masih minim sosialisasi,” katanya. (Devita)

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

Jakarta, 8/8, (Equator News): Sungai Utik, Sempat tertunda mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu, beberapa tahun lalu, helikopter yang ditumpangi rombongan Menteri Kehutanan, MS Kaban berhasil mendarat dengan sempurna di lapangan Sepak Bola Sungai Utik, Kamis (7/8) sekitar pukul 12.00.

Kedatangan orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu, untuk menyerahkan Sertifikat Ekolabel pada masyarakat Adat Sungai Utik. Warga setempat berhasil mempertahankan dan menjaga hutan adatnya tetap lestari, terbebas aktivitas illegal logging. Di Kapuas Hulu, hanya hutan Adat Sungai Utik yang masih lestari, terbebas dari pembalakan liar yang dilakukan cukong asal Malaysia beberapa tahun silam. Sebelum mendarat, helikopter yang membawa Menhut, sempat berputar-putar di udara sekitar 20 menit, mencari lapangan tempat mendarat.

“Selama sekitar 20 menit di udara, dalam benak saya apakah ini yang kedua kalinya gagal untuk mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik. Namun berkat doa dan keinginan saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, helikopter yang saya tumpangi pun bisa mendarat dengan baik,“ ungkap Menhut saat menyampaikan arahannya yang disambut aplaus meriah masyarakat.

Saat turun dari helikoper, Menhut bersama rombongan disambut Wakil Bupati, Drs Y Alexander, MSi, tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik, Kapolres, pimpinan camat dan Muspika Kecamatan Embaloh Hulu. Di perjalanan menuju Rumah Panjai, Menhut diarak diiringi tarian, dan disambut dengan adat Suku Dayak Iban. “Sebelumnya, saya pernah bertemu dengan tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik ini, dari perbincangan dengan tokoh adat itu, saya bertekad harus datang, dan bertemu dengan masyarakat di Desa Sungai Utik. Kita ingin melihat, Sungai Utik harus lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena mempertahankan kelestarian hutannya,” puji Menhut.

Menurut Menhut, sertifikasi Ekolabel yang diterima masyarakat, merupakan pertama kalinya diberikan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bagi daerah dan masyarakat adat di Indonesia. ”Tentunya kita berharap, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan hutan lestari yang dikelola langsung oleh masyarakat adat,” paparnya.

Dijelaskan MS Kaban, hutan lestari adalah hutan yang memiliki sungai yang tak pernah meluap saat hujan deras, dan airnya tidak akan kering, tetap bening dan jernih, meski saat kemarau berkepanjangan. Kemudian masyarakat yang berada di kawasan hutan lestari mudah mencari ikan, rotan, dan enggang, serta burung-burung yang suka bertengger di pohon tinggi masih sering terlihat berterbangan di udara. ”Kalau hewan yang ada di dalamnya masih gampang dilihat, suaranya gampang didengarkan, itu menandakan kalau hutan ini masih lestari,” jelasnya.

Pemerintah, kata Kaban, baik itu harus berusaha memberikan jaminan dan perlindungan pengelolaan kawasan hutan, yang memang secara adat sudah sejak dahulu. ”Namun kita juga harus bisa melihat perkembangan dan kemajuan, karena biasanya masyarakat yang semakin maju, terkadang lupa terhadap nilai-nilai luhur masyarakat adat yang ada di daerah. Padahal nilai luhur harus disampaikan secara turun-temurun kepada generasi muda yang ada di bawahnya,” papar Kaban.

Karena semakin terjaga, sehat dan semakin lestari, disampaikan Kaban, seharusnya masyarakat yang ada di kawasan hutan tersebut, harus semakin baik, maju dan semakin cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman.

”Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, akan menegaskan bahwa kawasan hutan seperti di Sungai Utik ini harus mendapatkan perlindungan hukum,” yakin Menhut.

Bagi pemerintah, pengelolaan hutan harus terjamin. Hutan tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan. Sejak dini, kita jangan sampai mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu, dalam hal pengelolaan hutan ini.

Dalam waktu dekat ini, disampaikan Kaban, Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan, akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa. Peraturan Menteri Kehutanan, keberadaan hutan adat, hutan ulayat, yang dimiliki masyarakat adat yang batas-batasnya diketahui dan dijaga bersama-sama, dapat dilindungi negara. ”Negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua yang ada di bumi Indonesia ini,” kata Kaban.

Sementara itu, Wakil Bupati Y Alexander, MSi, mengatakan, kedatangan Menhut merupakan penghargaan terbesar yang didapat masyarakat Kapuas Hulu, khususnya masyarakat adat di Rumah Panjai. Sebelumnya, belum pernah ada menteri yang mau menginjakkan kakinya di Bumi Uncak Kapuas. ”Kita berharap, kedatangan Menhut di Rumah Panjai Sungai Utik, bisa terus meningkatkan upaya dalam menjaga kawasan hutan agar tetap lestari seperti yang ada sekarang ini,” ungkapnya.

Wabup juga mengaku, akan menindaklanjuti pemberian sertifikat Ekolabel ini, dengan mengsingkronkan program Dinas Kehutanan dan Pemkab dalam pelestarian hutan.

”Kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan Dephut, terutama dalam hal penganggaran upaya pelestarian hutan,” terangnya singkat. (wieK)
Diunduh dari : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=5024