Multistakeholder Forestry Programm

MFP: Optimalkan Hutan Untuk Entaskan Kemiskinan Di Pedesaan

MFP: Optimalkan Hutan Untuk Entaskan Kemiskinan Di Pedesaan lei

Pengelolaan sumberdaya hutan perlu lebih dioptimalkan untuk mendorong pengengtasan kemiskinan di pedesaan, memperkuat terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati dan menjamin terlindungnya perubahan iklim. Demikian harapan Multistakeholder Forestry Programm (MFP) yang dipaparkan dalam Kongres III Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), 9-11 Oktober 2014 di Kota Bogor.

Pada perhelatan akbar lima tahunan LEI tersebut, Direktur Program MFP Dr. Asep Sugih Suntana menyampaikan materi dengan tema “Strategi dan Sinergi Program MFP3 dalam Mendukung Legalitas Kayu dan Pengelolaan Hutan yang Adil dan Lestari”.

Asep Sugih Suntana mengemukakan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan Kementrian Kehutanan RI perlu diadopsi oleh semua pihak, terutama pelaku usaha kehutanan. Legalitas kayu, terang dia, bertujuan agar pelaku usaha kehutanan mengadopsi SVLK dengan memastikan legalitas kayu dan mendukung ekspor berkelanjutan ke pasar yang legal.

Adopsi SVLK dapat dilakukan dengan identifikasi dan pengembangan data dasar, seperti pemetaan pemangku kepentingan, peningkatan nilai ekspor produk dengan sertifikat SVLK oleh UKM, dukungan implementasi FLEGT VPA dan SVLK, dan penyempurnaan sistem databes untuk produk hutan dan dokumentasi kayu.

Selain itu juga perlu dilakukan penguatan kapasitas keahlian institusi dan universitas terkait SVLK, penguatan kredibilitas SVLK melalui monitoring independen, identifikasi dampak pelaksanaan SVLK di bawah perjanjian FLEGT VPA, dan penguatan kapasitas KPH untuk memfasilitasi proses sertifikasi SVLK.

Upaya lain, lanjut Asep, yaitu dengan mendorong pengembangan kewirausahaan. Dukungan kepada pemerintah daerah perlu difasilitasi, agar masyarakat pemegang hak, dan pelaku sektor swasta kehutanan mampu mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara efektif.

Terdapat delapan langkah untuk mendorong pengembangan kewirausahaan. Pertama, identifikasi keperluan pengembangan kapasitas, pengumpulan data, semisal data HTR dan HKM yang sudah berizin. Kedua, survey pengetahuan, sikap, dan tindakan tentang SVLK. Ketiga, fasilitasi perluasan SVLK untuk mendukung wirausaha kehutanan masyarakat. Keempat, fasilitasi pengembangan jaringan pelatihan nasional.

Kelima, memfasilitasi penyuluh kehutanan dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM). Keenam, penguatan industri kecil, perusahaan dan wirausaha kehutanan masyarakat untuk memiliki rencana usaha dan investasi. Ketujuh, peningkatan investasi dari para pihak bagi wirausaha kehutanan masyarakat. Kedelapan, memperkuat kapasitas KPH dalam bidang pengembangan kewirausahaan.

Dukungan untuk pemerintah daerah dan pemegang hak pengelolaan hutan telah memperkuat pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis komunitas. Hal tersebut, lanjut dia, berarti banyak dalam menegakkan mekanisme akses komunitas terhadap sumberdaya hutan dan lahan serta kejelasan hak tenurial mereka.

Dengan terbuka dan terjaminnya akses terhadap sumber daya hutan akan tersedia mekanisme yang menjamin akses kelompok komunitas terhadap sumber daya hutan dan kejelasan tenurial yang diakui oleh semua pihak termasuk pemerintah, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan industri kehutanan, pasar nasional, dan pasar ekspor untuk produk kehutanan kayu dan non-kayu.

Untuk mendorong terbukanya akses komunitas pada sumberdaya hutan perlu dilakukan fasilitasi koordinasi mengenai isu KPH dan tenurial, fasilitasi pengembangan KPH dalam bidang pengelolaan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, penyusunan regulasi terkait KPH dan CBFM, fasilitasi kelompok masyakarat sebagai mitra KPH, dan fasilitasi kesepakatan para pihak dalam penyusunan dan penerapan mekanisme standar untuk pemetaan partisipatif dan resolusi konflik.

Dengan demikian, akan tercipta usaha kehutanan berbasis komunitas yang sah dan efektif untuk melengkapi produksi hutan dari pelaku usaha swasta, sehingga mendorong perbaikan pengelolaan hutan. Bila pengelolaan hutan sudah baik pada akhirnya berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, penguatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan atas perubahan iklim.