NTFP

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat.

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat. 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bersama dengan PERSEPSI melalui dukungan dari Ford Foundation, melaksanakan pelatihan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, terutama yang berasal dari areal hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2012 di Desa Sumberejo, Wonogiri, yang diikuti oleh 15 peserta dengan distribusi peserta sebanyak 2 orang dari Desa Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, masing-masing 3 orang dari Desa Selopuro, Sumberejo dan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, 2 orang dari Desa Jatingarang, Kabupaten Sukoharjo, dan 2 orang perwakilan dari Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan pelatihan di desain mulai dari penanaman hingga pengolahan paska panen dari komoditas HHBK. Dalam hal ini, produk dominan di Wonogiri adalah empon-empon yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan kosmetik.

Pelatihan diadakan di Balai Desa Sumberejo, dengan narasumber/trainers : Ibu Nuning Barwa (Direktur CSR PT. Martina Berto), Bapak Heru Wardhana (Community Development Manager PT. Martina Berto), Bapak Dedi Sopiandi (Manager Kampoeng Djamoe Organik PT. Martina Berto), difasilitasi oleh Bapak Wisnu Caroko (Setara/NTFP Ind). Pelatihan terdiri dari teori pengenalan HHBK,  tanaman obat dan kosmetik, juga belajar dari pengalaman para petani sampai sejauh mana mengenal atau mengolah HHBK. Praktek lapangan terdiri dari penanaman, pemanenan hingga pengolahan pasca panen, maupun bagaimana membuat business plan.

Ibu Yuli, salah satu perwakilan dari GOPHR Weru mengatakan “Pelatihan ini saya mendapatkan ilmu bagaimana menanam empon-empon yang baik dan bagaimana pengelolaannya sesuai standard perusahaan jamu nasional. Hal ini akan memperluas peluang bagi saya untuk memasarkan empon-empon ke perusahaan jamu”.

Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut:

  1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani di sekitar hutan yang telah disertifikasi dengan skema LEI (petani dari Ponorogo: Desa Ngrayun – Ponorogo, petani dari Wonogiri: Desa Selopuro, Desa Semawur, Desa Giriwoyo dan Desa Weru, petani dari Kab. Pacitan: Karanganyar) dalam hal budi daya dan pengolahan pasca panen serta pengemasannya.
  2. Terbukanya peluang kerjasama pemasaran untuk produk Empon-empon (Kunyit, Jahe, dll) ke PT. Martina Berto Tbk.
  3. Meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan petani sehingga diharapkan bisa diterima di perusahaan-perusahaan jamu berskala nasional/internasional.
  4. Rencana ke depan disepakati pembagian peran masing-masing institusi dimana LEI akan mengupayakan bantuan alat dan sertifikasi HHBK, PERSEPSI akan terus melakukan pendampingan, PT. Martina Berto sebagai konsultan dan bersedia menerima produk bila sudah memenuhi kriteria, dan Setara/NTFP akan membantu di bidang pemasaran.

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengembangkan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL), selanjutnya disebut Sertifikasi HHBK.  Penyusunan standar Sertifikasi HHBK telah dimulai pada tahun 2007 dan telah melalui beberapa kali diskusi yang intensif diantara Tim Penyusun dan telah mengundang beberapa orang sebagai nara sumber. Tim Penyusun Sertifikasi HHBK adalah Didik Suharjito (Fahutan IPB), Siswoyo (Fahutan IPB), Wibowo A Djatmiko (LATIN), Alan Purbawiyatna (LEI), Wahyu F Riva (LEI) dan Gladi Hardiyanto (LEI).

Standar Sertifikasi HHBK ini juga telah diujicoba di 3 wilayah yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Mei 2009, Lampung pada bulan September 2009, dan Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2009.  Untuk ujicoba di Nusa Tenggara Barat, LEI bekerjasama dengan Lembaga KONSEPSI di Mataram yang memilih lokasi di areal HKm Site Santong, areal HKm Site Monggal, areal HKm site Sesaot, dan areal HKm site Sambelia.   Untuk ujicoba di Lampung, LEI  bekerjasama dengan WATALA dan SHK Lestari yang memilih lokasi di  wilayah HKm di Sumber Jaya dan Tahura Wan Abdurrahman.  Sementara di Kalimantan Tengah, LEI bekerja sama dengan Yayasan KEHATI yang memilih lokasi di Buntok.

Berdasakan hasil ujicoba dan pertemuan Tim Penyusun pada tanggal 14 -16 Desember 2009, disepakati beberapa hal yaitu:

1.     Definisi HHBK mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.  Namun dalam Sertifikasi HHBK yang dikembangkan oleh LEI ini belum mencakup standar penilaian kelestarian HHBK yang berasal dari hewani beserta produk turunan dan budidayanya.

2.     Standar HHBK yang dikembangkan merupakan standar yang diturunkan dari standar Sertifikasi PHAPL, PHTL, dan PHBML.  Standar ini bersifat generic yang berbasis kawasan dan produk.

3.     LEI mengembangkan Sertifikasi HHBK yang dapat diintegrasikan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya (Sertifikasi PHAPL,PHTL, dan PHBML)

4.     Landasan keterkaitan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya adalah pada tingkat Kriteria.  Sementara pada level Indikator, dibuat spesifik berdasarkan kelompok jenisnya (khususnya pada aspek produksi)

5.     Cakupan standar ini hanya pada pengelola/pemungut HHBK, belum sampai pada CoC untuk pengumpul/pengolah produk HHBK lebih lanjut

6.     Standar ini dapat digunakan untuk pengelola/pemungut HHBK baik skala kecil sampai  skala besar

7.     Persyaratan yang berkaitan dengan pengayaan dan/atau budidaya jenis dan kelompok jenis tidak secara detail diatur dalam standar ini karena keragaman jenis produk HHBK yang tinggi

8.     Bila pemegang hak pengelolaan dan/atau pemanfataan HHK pada Hutan Produksi, maka:
a.     UM harus sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan HHK, atau
b.     UM dapat mengajukan sertifikasi HHBK dan pengelolaan HHK secara bersamaan

File standar Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL)-LEI bisa diunduh disini.

File untuk sertifikasi lacak produk Hasil Hutan Bukan Kayu bisa diunduh disini.